Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Keamanan

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2021 Mengawal Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 Kasus aktif positif Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, sejumlah daerah masih terus berada di zona merah. Penunjukan langsung pada pengadaan alat bantu vaksin perlu dikaji lebih lanjut. Perlu adanya kerjasama antara BPKP, LKPP, bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun) dan Kemenkes guna mengawasi pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Perlu penguatan sistem pengawasan bagi pelaksanaan program vaksin, dari proses pengadaan, pendistribusian, hingga kegiatan vaksinasi. Vaksinasi Covid-19 secara mandiri perlu diatur secara ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial. Bagaimanapun juga, terdapat potensi penyalahgunaan pembelian vaksin Covid-19 secara mandiri lewat perusahaan. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Review Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan Belanja fungsi ketertiban dan keamanan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin rasa aman di tengah masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar 1945. Dibutuhkan tinjauan atas belanja tersebut untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak peningkatan rasa aman masyarakat. Berdasarkan hasil telaah, terindikasi bahwa belanja fungsi ketertiban dan keamanan selama kurun waktu 2005-2022 belum optimal. Oleh karena itu, DPR RI perlu menggali program pemerintah apa saja yang bisa dioptimalkan di belanja fungsi ketertiban dan keamanan, terutama POLRI sebagai kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar. DPR RI juga perlu mendorong upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan menjelang pemilu 2024 yang tercermin dalam belanja fungsi ketertiban dan keamanan. Buletin APBN DETAIL
2022 Perkembangan Terorisme dan Anggaran Penanganan Terorisme di Indonesia Berdasarkan Global Terrorism Index (GTI) tahun 2019, Indonesia menempati urutan ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6 dan masuk ke dalam negara kategori tinggi yang terdampak terorisme. Hal ini diperparah dengan kondisi bahwa selama pandemi Covid-19, terdapat kenaikan 101 persen transaksi keuangan yang mencurigakan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sector penanganan terorisme sudah melakukan beragam upaya penanganan terorisme, termasuk bersinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Namun bila dicermati, dukungan anggaran penanganan terorisme melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan menunjukkan penurunan. Terlebih lagi, terdapat beberapa program sinergitas BNPT dengan K/L terkait yang tidak relevan dengan penanganan terorisme. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan dukungan anggaran serta pengawasan terhadap pelaksanaan program penanganan terorisme di Indonesia. Buletin APBN DETAIL
2021 Potensi dan Problematika Menjaga Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara Sebagai negara kepulauan, Indonesia bersengketa dengan negara lain terkait klaim hak berdaulat di Laut Natuna Utara. Akibatnya, ancaman illegal fishing and tresspassing menghantui nelayan Natuna. Oleh karenanya, pemerintah perlu memperkuat keamanan laut terutama di Natuna Utara, melalui peningkatan anggaran coast guard Indonesia, sinergisitas antar K/L, diplomasi tegas dan konsisten antar negara bersengketa, serta mempercepat pembahasan RUU Keamanan Laut. Buletin APBN DETAIL
2021 Solusi Overcrowded Lapas/Rutan Di Indonesia Permasalahan overcrowded lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan (lapas/ rutan) di Indonesia sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian. Lapas/rutan di Indonesia masuk ke dalam kategori overcrowded paling tinggi (extreme overcrowded), mencapai 206 persen dari kapasitas seharusnya. Salah satu faktor penyebab ialah politik pemidanaan Indonesia yang masih berorientasi pada pemenjaraan dan pemidanaan eksesif terhadap kejahatan-kejahatan ringan. Dampak yang ditimbulkan dapat menjalar kepada sosial ekonomi serta hak asasi manusia. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain melakukan reformasi kebijakan pidana dengan melakukan perbaikan regulasi serta perlu mengoptimalkan skema alternatif KPBU sebagai pembiayaan pembangunan lapas/rutan yang utama. Buletin APBN DETAIL
2021 Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara Industri pertahanan menjadi salah satu hal krusial dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara. Industri pertahanan yang kuat tercermin dari tersedianya jaminan pasokan kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) serta sarana pertahanan secara berkelanjutan. Namun sayangnya, industri pertahanan Indonesia masih belum optimal, untuk beberapa jenis alutsista pun masih mengandalkan produk impor. Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan industri pertahanan antara lain terbatasnya teknologi, minimnya anggaran, belum transparansinya proses pengadaan, maupun regulasi yang belum sepenuhnya mendukung industri pertahanan. Untuk itu, perlunya peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut dan koordinasi dari seluruh stakeholder terkait. Buletin APBN DETAIL
2022 Meninjau Anggaran Perlindungan WNI di Luar Negeri Salah satu dari lima visi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) adalah memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang prima. Visi tersebut sebagai pengejawantahan dari misi terbentuknya Negara Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan (preambule) alinea keempat UUD 1945. Selain itu, program perlindungan WNI telah menjadi prioritas nasional Kemlu dalam RPJMN 2020-2024. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Masihkah Diperlukan Reformasi dalam Tubuh Polri? Kasus pembunuhan Brigadir Joshua pada awal Juli 2022 masih menyisakan misteri hingga saat ini. Mencuatnya kasus pembunuhan ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap citra Polri. Hal ini terlihat dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap Polri selama kasus ini bergulir. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2021 Peta Politik Keamanan dan Perekonomian Nasional serta Daerah Politik dan keamanan menjadi salah satu unsur penting dalam suatu negara. Politik di definisikan sebagai segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat (Deliar Noer, 1983: 6). Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Politik merupakan ilmu mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Referensi APBN DETAIL
2021 Potret Industri Pertahanan Indonesia Industri pertahananmenjadi salah satu hal krusial dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara untuk menjamin kelangsungan hidup maupun eksistensi bangsa dan negara. Industri pertahanan yang kuat mempunyai dua efek utama, yakni efek langsung terhadap pembangunan kemampuan pertahanan, dan efek terhadap pembangunan ekonomi dan teknologi nasional. Industri pertahanan merupakan bagian dari industri nasional yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bidang pembangunan kemampuan pertahanan, industri pertahanan yang kuat tercermin dari tersedianya jaminan pasokan kebutuhan alutsista serta sarana pertahanan secara berkelanjutan. Ketersediaan pasokan tersebut juga menjadi prasyarat mutlak bagi kepastian dan keleluasaan dalam menyusun rencana jangka panjang pembangunan kemampuan pertahanan, sehingga meminimalisir kekhawatiran akan faktor-faktor politik dan ekonomi, seperti embargo atau restriksi. Industri pertahanan dapat memberikan efek pertumbuhan ekonomi dan industri nasional, yakni ikut menggairahkan pertumbuhan industri nasional yang berskala internasional, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup signifikan, transfer teknologi yang dapat menggairahkan sektor penelitian, dan pengembangan sekaligus memenuhi kebutuhan sektor pendidikan nasional di bidang sains dan teknologi (Dephan dalam LIPI, 2012). Referensi APBN DETAIL
2020 Anggaran Pertahanan Indonesia Pemenuhan Minimum Essential Force Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Salah satu target pemerintah Indonesia di bidang pertahanan adalah melalui kemandirian industri pertahanan atau kemampuan untuk memproduksi peralatan militer sendiri tanpa bergantung kepada negara lain. Salah satu tantangan yang hendak dicapai adalah target Minimum Essential Force (MEF) dimana program MEF bertujuan untuk mengembangkan dan memodernisasi kekuatan pertahanan agar menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas militer dan juga tugas dalam misi perdamaian. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2021 Tantangan Penguatan Keamanan Siber dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Saat ini Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan. Pertumbuhan TIK di Indonesia berkembang cukup pesat, terutama terkait penggunaan internet. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal 1/2020, bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa, atau sebesar 73,7% hingga kuartal II 2020. Namun peningkatan penggunaan internet juga meningkatkan ancaman keamanan siber. Peningkatan lalu lintas internet telah menarik pelaku- pelaku kriminal siber dan berakibat pada banyaknya kasus serangan siber di Indonesia. BSSN mencatat serangan siber tahun 2020 angka mencapai angka 495,3 juta atau meningkat 41 persen dari tahun sebelumnya 2019 yang sebesar 290,3 juta. Bareskrim juga menyampaikan adanya peningkatan laporan kejahatan siber. Dimana Pada tahun 2019 terdapat 4.586 laporan polisi diajukan melalui Patrolisiber meningkat dari tahun sebelumnya 4.360 laporan pada 2018 (Patrolisiber, 2020). Sejalan dengan hal tersebut keamanan siber menjadi isu prioritas di Indonesia. Untuk itu tulisan ini akan membahas bagaimana kondisi keamanan siber di Indonesia, maupun tantangan dalam penguatan keamanan siber itu sendiri. Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi III Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan perkembangan pagu indikatif kementerian/lembaga TA 2023 dibandingkan dengan alokasi anggaran APBN TA 2022 serta analisisnya. Selanjutnya, buku ini juga membahas isu-isu strategis Kementerian/Lembaga yang perlu menjadi perhatian beserta catatan-catatan dari sisi akuntabilitasnya. Bagian dalam buku ini membahas pagu indikatif mitra kerja Komisi III, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi III DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi III DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi III DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi IiI DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Modal pada Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi belanja Kemenkumham sejak tahun 2008 hingga 2021 mengalami peningkatan rata-rata 10,60% per tahun. Pada tahun 2021, realisasi belanja Kemenkumham didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang masing-masing sebesar Rp 6,76 triliun dan Rp5,67 triliun dan diikuti dengan yang terendah yaitu belanja modal sebesar Rp1,82 triliun. Temuan terhadap belanja modal secara keseluruhan berulang sejak 2015 hingga 2021, sehingga Kemenkumham perlu memperbaiki pengelolaan anggaran belanja modal agar kinerja Kemenkumham semakin optimal. Akuntabilitas DETAIL
2022 Urgensi Perbaikan Pengaturan Pengumpulan Dana Donasi Publik Belakangan ini publik ramai memperbincangkan dugaan penyelewengan dana sosial di salah satu lembaga filantropi. Terdapat temuan PPATK terhadap lembaga filontropi, yaitu indikasi adanya dana himpunan yang digunakan untuk kepentingan pribadi bahkan untuk aktivitas terlarang dan terdapat pengenaan biaya usaha pengumpulan sumbangan yang jumlahnya melebihi dari yang ditetapkan dalam PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yaitu sebesar 10%. Biaya operasional dipatok sebesar 13,7 persen dari donasi. Kasus dugaan penyelewengan dana ini menjadi momentum perbaikan regulasi terkait pengumpulan dana publik oleh lembaga filantropi. Akuntabilitas DETAIL
2022 Kondisi dan Permasalahan Akibat Terorisme di Indonesia Dampak kerugian langsung akibat terorisme dapat berupa hancurnya properti publik maupun individu. Indonesia lebih terdampak terorisme dibandingkan rata-rata dunia, ASEAN, maupun ASEAN+2. Hasil survei BNPT menunjukkan bahwa potensi radikalisme menurun. Pemerintah perlu mewaspadai peningkatan potensi radikalisme di era kemajuan teknologi saat ini. Kerugian ekonomi akibat terorisme mencapai USD 26,4 miliar (turun 25% dibandingkan 2018). Indonesia tercatat sebagai 10 negara dengan penurunan kerugian ekonomi tertinggi yaitu sebesar 86%. Serangan di Indonesia menjadi lebih mematikan pada tahun 2021 dan sebagai tertinggi kedua di kawasan Asia-Pasifik. Masih minimnya dukungan anggaran kepada BNPT khususnya pada program penanggulangan terorisme. Akuntabilitas DETAIL
2022 Akuntabilitas Pengelolaan PNBP Kejaksaan Realisasi belanja Kejaksaan 2008-2022 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,86% per tahun. Belanja modal mengalami kenaikan signifikan dari 18,4% (2020) menjadi 34,7% (2021). Komponen terbesar PNBP Kejaksaan yaitu Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas sebesar 31,07%. Perkembangan PNBP Kejaksaan mengalami tren menurun sejak tahun 2014. Permasalahan pengelolaan PNBP berdasarkan IHPS II 2021, yaitu: 1) Pengelolaan PNBP dari denda dan biaya perkara tilang belum tertib dan belum memadai; serta 2) Pengelolaan dan penatausahaan barang bukti, barang rampasan dan uang rampasan belum memadai. Kejaksaan perlu segera melakukan penataan dan perbaikan pengelolaan PNBP agar penerimaan PNBPnya lebih optimal. Akuntabilitas DETAIL
2021 Mencermati Anggaran Belanja Bakamla RI Hai Sobat PKA, Bakamla RI memiliki tupoksi melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan tugas besar tersebut, alokasi anggaran Bakamla terus mengalami penurunan yang sangat tajam. Padahal ancaman keamanan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sangat kompleks. Untuk mengetahui bagaimana anggaran belanja Bakamla RI, terangkum dalam BIB Komisi I Edisi 22. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana data-data sesungguhnya, Yuk scrool ke kiri. #PusatKajianAnggaran #BadanKeahlian #SetjenDPRRI #Bakamla #AnggaranBelanjaBakamla #ProgramPrioritas #WilayahPerairan #WilayahYurisdiksiIndonesia #Komisi1 #Komisi1DPRRI #Komisi_I Infografis DETAIL
2021 Kemenangan Taliban dan Terorisme di Indonesia Halo Sobat PKA! Pada akhir Agustus 2021, negara-negara di dunia digemparkan dengan kemenangan Taliban di Afghanistan. Kemenangan Taliban memberikan dampak yang cukup besar bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Munculnya euphoria atas kemenangan ini telah memicu bangkitnya radikalisme di sejumlah negara. Bagaimana keterkaitannya antara Kemenangan Taliban dan Terorisme di Indonesia. Yuk geser slide selanjutnya !! #SetjenDPRRI #PusatKajianAnggaran #komisi3 #polri #BadanKeahlianSetjenDPRRI #Komisi3DPRRI #Komisi_III Infografis DETAIL
2021 Potensi dan Problematika Menjaga Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara Halo Sobat PKA! Sebagai negara kepulauan, Indonesia bersengketa dengan negara lain terkait klaim hak berdaulat di Laut Natuna Utara. Akibatnya, ancaman illegal fishing and tresspassing menghantui nelayan Natuna. Oleh karenanya, pemerintah perlu memperkuat keamanan laut terutama di Natuna Utara, melalui peningkatan anggaran coast guard Indonesia, sinergisitas antar K/L, diplomasi tegas dan konsisten antar negara bersengketa, serta mempercepat pembahasan RUU Keamanan Laut. #lautnatunautara #bakamla #coastguard #puskajianggaran #SetjenDPRRI #BadanKeahlianSetjenDPRRI #Komisi1 #Komisi1DPRRI Infografis DETAIL
2021 Tantangan Penguatan Keamanan Siber dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Saat ini Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan. Pertumbuhan TIK di Indonesia berkembang cukup pesat, terutama terkait penggunaan internet. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal 1/2020, bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa, atau sebesar 73,7% hingga kuartal II 2020. Namun peningkatan penggunaan internet juga meningkatkan ancaman keamanan siber. Peningkatan lalu lintas internet telah menarik pelaku- pelaku kriminal siber dan berakibat pada banyaknya kasus serangan siber di Indonesia. BSSN mencatat serangan siber tahun 2020 angka mencapai angka 495,3 juta atau meningkat 41 persen dari tahun sebelumnya 2019 yang sebesar 290,3 juta. Bareskrim juga menyampaikan adanya peningkatan laporan kejahatan siber. Dimana Pada tahun 2019 terdapat 4.586 laporan polisi diajukan melalui Patrolisiber meningkat dari tahun sebelumnya 4.360 laporan pada 2018 (Patrolisiber, 2020). Sejalan dengan hal tersebut keamanan siber menjadi isu prioritas di Indonesia. Untuk itu tulisan ini akan membahas bagaimana kondisi keamanan siber di Indonesia, maupun tantangan dalam penguatan keamanan siber itu sendiri. Dalam upaya meminimalisir dan mengatasi ancaman siber diperlukan penguatan keamanan siber, dimana tingkat urgensi keamanan siber berbanding lurus dengan tingkat ketergantungan pemanfaatan di ruang siber. Pengamanan ruang siber di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain minimnya dukungan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat akan keamanan siber, belum adanya regulasi dan kebijakan bagi keamanan siber, minimnya kompetensi SDM, terbatasnya pengembangan teknologi keamanan siber domestik, serta belum adanya regulasi yang mengatur tentang penanganan tindak pidana siber. Guna meningkatkan keamanan siber di Indonesia, maka perlu adanya: Pertama, Dukungan melalui peningkatan anggaran dibutuhkan dalam upaya penguatan keamanan siber dan penanganan tindak pidana siber. Kedua, edukasi keamanan siber sejak dini guna membangun kesadaran keamanan dari pengguna internet atau ruang siber. Ketiga, percepatan pengaturan regulasi sehubungan dengan keamanan siber. Keempat, perlunya dukungan dari Universitas dalam melahirkan SDM yang unggul dan berkompetensi khususnya dalam bidang siber. Kelima, perlu adanya insentif bagi start up dalam bidang keamanan siber sebagai upaya mendorong lahirnya perangkat teknologi dalam negeri. Keenam, sinergitas antar Kepolisian dan Kominfo perlu ditingkatkan guna menangani tindak pidana siber yang terus mengalami peningkatan. Infografis DETAIL
2017 a a Jurnal Budget DETAIL
2022 Ancaman Siber Tinggi, Anggaran BSSN Minim Aksi Bjorka menuai sorotan pihak di negeri ini mulai dari pemerintah hingga ke masyarakat umum. Penjualan data e-KTP, pembeberan sejumlah data pribadi yang dimiliki oleh pejabat RI, hingga pembobolan dokumen berharga milik negara. Bukti lain atas ancaman siber yang tinggi pada basis data di Indonesia adalah peningkatan ancaman siber sebesar 22 persen menjadi 11,8 juta di tahun 2022 yang pada tahun lalu sebesar 9,6 juta ancaman dilansir dari Kaspersky. Jumlah ancaman ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Perlu diketahui, bahwa National Cyber Security Index (NCSI) Indonesia tahun 2022 adalah 38,96 dengan peringkat ke-83 dari 160 negara. Indeks tersebut didukung dengan tingkat perkembangan digital sebesar 46,88. Berbeda dengan Maroko yang tingkat perkembangan digitalnya 46,88 namun memiliki NCSI 70,13 dengan peringkat 30. Dari sini dapat kita lihat bahwa dengan tingkatan perkembangan digital yang sama, Maroko dapat mendapatkan posisi peringkat yang lebih tinggi. Melihat lebih dalam pada bagaimana Maroko mampu meningkatkan NCSI-nya meskipun dengan pengembangan digital yang setara dengan Indonesia, ternyata diketahui bahwa Maroko memperoleh pinjaman sebesar USD500 juta atau setara dengan Rp7,4 triliun dari World Bank tahun lalu. Sementara itu, Indonesia dengan tingkat pengembangan digital yang sama mengalokasikan anggaran yang kecil untuk keamanan siber dan pengembangan digital dan menurun tiap tahunnya dari tahun 2021 hingga 2023 Sekilas APBN DETAIL