Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Haji dan ZISWAF

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2021 Sekilas Tentang Wakaf Uang dan Tantangannya Di Indonesia Potensi wakaf uang di Indonesia masih belum optimal. Potensi wakaf uang menurut BWI tahun 2021 mencapai Rp180 triliun namun saat ini akumulasi wakaf uang hanya sebesar Rp819,36 milyar. Menurut Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 beberapa tantangan yang menjadikan wakaf sulit berkembang di Indonesia khususnya wakaf uang, yaitu: literasi dan inklusivitas wakaf masih rendah, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam bisnis wakaf, perlunya penyempurnaan regulasi dan kelembagaan, dan masih rendahnya kualitas dan SDM nadzhir. Menurut KNEKS strategi agar pengelolaan wakaf uang dapat dikelola dengan baik yaitu: menumbuhkan gerakan nasional penguatan wakaf, meningkatkan optimalisasi wakaf, meningkatkan faktor-faktor kepercayaan wakif, dan kolaborasi stakeholders wakaf. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Meramu Komposisi dan Efektivitas Anggaran Kementerian Agama Kementerian Agama (Kemenag) adalah salah satu dari 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki pagu APBN terbesar dengan peningkatan anggaran dari Rp60,18 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp69,01 triliun pada pagu indikatif dalam KEM-PPKF tahun 2023. Alokasi anggaran yang cukup besar menjadikan efektivitas serta akuntabilitas dana APBN yang dianggarkan melalui Kemenag menjadi sangat penting. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi catatan penting, khususnya daIam penetapan pagu indikatif Kemenag, antara lain dominasi anggaran program generik dukungan manajemen, dominasi komposisi anggaran pendidikan Kemenag, akuntabilitas anggaran pendidikan Kemenag, serta optimalisasi pemanfaatan SBSN dalam proyek-proyek strategis nasional Kemenag. Buletin APBN DETAIL
2022 Anggaran Pendidikan Pada Kementerian Agama Beserta Tantangannya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Adapun dalam beberapa kurun waktu terakhir, Kementerian Agama (Kemenag) termasuk ke dalam kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Hal ini disumbang oleh besarnya anggaran pendidikan yang terdapat dalam Kemenag. Namun dalam pelaksanaanya, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu untuk diselesaikan, guna mendukung mewujudkan manusia- manusia Indonesia yang berkualitas. Buletin APBN DETAIL
2022 Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Zakat dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Namun, Indonesia belum mengoptimalkan hal ini meski sudah ada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) resmi dari pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat enggan menyalurkan zakatnya ke BAZNAS/LAZ, di antaranya seperti faktor jarak yang jauh dari masyarakat, kurangnya pelayanan lembaga, masyarakat kurang percaya terhadap BASNAS/LAZ, kurangnya transparansi, serta sosialisasi tentang zakat yang masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu pemerintah lakukan agar dapat mengoptimalkan potensi zakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal-hal utama yang perlu pemerintah perhatikan adalah regulasi, kualitas instansi, pemanfaatan teknologi, dan standarisasi laporan keuangan guna meningkatkan transparansi. Buletin APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi VIII Perlindungan sosial (perlinsos) sebagai instrumen fiskal dalam mengurangi risiko guncangan dan kerentanan sosial telah dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Cakupan program perlinsos meliputi seluruh lapisan penduduk, tidak hanya ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga kepada masyarakat yang mampu. Meskipun demikian, sifat programnya berbeda antara dua kelompok tersebut. Program untuk masyarakat miskin dan rentan menggunakan skema tanpa kontribusi (bantuan sosial) berupa transfer uang tunai atau barang yang bersumber langsung dari APBN. Untuk golongan mampu, perlinsos menggunakan skema kontribusi melalui program jaminan sosial atau asuransi sosial seperti jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Pemberian perlinsos diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas SDM yang selanjutnya akan mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan. Buku ini mengkaji tantangan dan hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya mitra komisi VIII dalam menjalankan programnya. Selain itu, buku ini juga menyampaikan beberapa catatan atas akuntabilitas kementerian/lembaga yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat. Harapannya, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerjanya dan menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar dalam pembahasan alokasi dan program ke depan sebagai bentuk perbaikan kebijakan. Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi VIII DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Menyoal Akuntabilitas Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 Belanja bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari perlindungan sosial berperan penting sebagai bantalan untuk menahan penurunan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021 kinerja realisasi belanja bansos sebesar Rp 173,65 triliun mencapai 107,57 persen terhadap pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp161,43 triliun. Permasalahan atas realisasi belanja bansos sebagai berikut: 1) permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana bansos; 2) permasalahan kesalahan penganggaran/peruntukan belanja bansos pada Kementerian Sosial; dan 3) permasalahan lainnya berkaitan dengan belanja bansos terkait Pengelolaan atas Biaya Pengelolaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (PIP-PT) pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (PUSLAPDIK) yang belum memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya beban atas belanja bansos yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda, dan realisasi barang tidak sesuai ketentuan. Akuntabilitas DETAIL
2022 Permasalahan Belanja Bantuan Kuota PC-PEN Kementerian Agama Realisasi anggaran PC-PEN tahun 2021 sebesar Rp167,71 triliun atau sebesar 89,96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp186,63 triliun. Salah satu bantuan klaster perlindungan sosial pada Kemenag yaitu kuota data internet yang diberikan pada peserta didik pada madrasah dan satuan pendidikan keagamaan serta mahasiswa perguruan tinggi keagamaan akibat model pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hasil pemeriksaan atas dokumen dan bukti pelaksanaan kuota data internet (PJJ) Kemenag menunjukkan permasalahan pada lima satuan kerja Eselon 1 yaitu Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Budha, Ditjen Bimas Kristen, dan Ditjen Bimas Katolik. Permasalahan pelaksanaan pemberian belanja bantuan kuota data internet untuk mendukung PJJ pada lima satker tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran disebabkan belum optimalnya pengendalian pada Kemenag, termasuk peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan atas pelaksanaan Program PC PEN. Akuntabilitas DETAIL
2022 Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk PNBP Nikah atau Rujuk adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari KUA Kecamatan dengan satuan peristiwa biaya nikah atau rujuk baik dilaksanakan di kantor KUA selama tidak pada jam kerja KUA atau pada hari libur serta pelaksanaan ijab kabul yang dilaksanakan dirumah pasangan calon pengantin. Guna mengoptimalkan PNBP Nikah Rujuk Pemerintah menerbitkan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Belaku pada Kemenag. Selain itu, Kemenag juga menyusun Standar dan Maklumat Pelayanan, membuat Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), serta menetapkan tarif layanan. Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan PNBP Nikah Rujuk di Kemenag mengungkap masih adanya permasalahan pada Kemenag, antara lain: (1) Kemenag belum memiliki database SDM di lingkungan KUA yang akurat, andal, dan mutakhir; (2) Kemenag belum menyediakan sistem informasi yang memadai untuk optimalisasi pengelolaan pelayanan dan PNBP nikah atau rujuk; dan (3) Kemenag belum melakukan kerja sama antar instansi terkait dalam rangka pengelolaan pelayanan nikah atau rujuk secara optimal. Akuntabilitas DETAIL
2021 Pembatalan Ibadah Haji dan Upaya Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2022 Halo, Sobat PKA! Kali ini kita akan membahas mengenai “Pembatalan Ibadah Haji dan Upaya Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2022”. Pemerintah membatalkan pemberangkatan Jemaah Haji melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021/M. Alasan pemerintah membatalkan pemberangkatan haji yaitu kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji dapat terancam karena adanya pandemi Covid-19. Dampak pembatalan pemberangkatan calon Jemaah Haji menyebabkan daftar tunggu calon ibadah haji menjadi lebih lama karena pembatalan calon ibadah haji tahun 2020 dan 2021 akan berimbas kepada pemberangkatan jemaah haji berikutnya tahun 1443 H/M. Begitupula, semakin bertambahnya animo masyarakat dan terbatasnya kuota haji menyebabkan daftar tunggu menjadi lebih lama bahkan saat ini bisa lebih 20-30 tahun. Upaya pemerintah terkait pemberangkatan Jemaah Haji tahun 2022 yaitu dengan membentuk Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Perjalanan Ibadah Umrah Tahun 2022 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 936 Tahun 2021. Upaya pemerintah lainnya terkait pemberangkatan ibadah haji tahun 2022 yaitu: BPIH Tahun 2022 akan dibahas bersama lagi antara Kementerian Agama RI dengan Komisi VIII DPR RI; Kemenkes RI akan menanggung biaya PCR Jemaah haji di dalam negeri sebanyak 2 kali; dan pemerintah akan menurunkan biaya penerbangan maskapai garuda sebesar Rp5.000.000. Yuk, cek slide selanjutnya untuk informasi selengkapnya. #PusatKajianAnggaran #SetjenDPRRI #APBNutukRakyat # PembatalanIbadahHaji #Komisi8 #Komisi8DPRRI #Komisi_VIII Infografis DETAIL
2021 Dana Abadi Pesantren: Keberpihakan Pemerintah bagi Pendidikan di Pesantren Hai, sobat PKA! Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Perpres 82/2021) sebagai salah satu bentuk komitmen kuat pemerintah dalam rangka menunjang fungsi pendidikan dan mendukung pemberdayaan pesantren di Indonesia, Perpres tersebut merupakan aturan lanjutan dari UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yaitu pasal 49 ayat 2. yuk slide gambar berikutnya, untuk lebih tau tentang dana abadi pesantren! #PusatKajianAnggaran #Kemenag #DanaAbadiPesantren #APBNuntukRakyat #Komisi_VIII #Komisi8 #Komisi8DPRRI Infografis DETAIL