Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Pendidikan

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2021 Digitalisasi Sekolah: Implementasi dan Tantangan New Learning Digitalisasi sekolah merupakan salah satu langkah awal dalam mereformasi dunia pendidikan yang menawarkan konsep new learning berbasis teknologi informasi. Program ini memungkinkan para guru dan siswa menjalani proses belajar mengajar yang lebih efisien, dimana guru dapat memilih kurikulum dan siswa dapat mengunduh modul-modul pembelajaran melalui suatu platform secara online. Beberapa tantangan yang perlu dibenahi untuk meningkatkan efektivitas program ini antara lain mempersempit ketimpangan angka partisipasi sekolah di beberapa wilayah di Indonesia, meningkatkan program rehabilitasi kelas, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan pembangunan base transmission station (BTS) di beberapa wilayah di Indonesia untuk meningkatkan kualitas akses jaringan sinyal sebagai basic backbone program digitalisasi sekolah. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Komitmen Pemerintah pada Program Wajib Belajar 12 Tahun Program wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu program prioritas nasional guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Namun sampai dengan tahun 2021, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Indonesia hanya sampai kelas 2 SMP, sedangkan peluang menempuh pendidikan sebenarnya bisa mencapai Diploma I (D1). Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah untuk program wajib belajar 12 tahun di Kemendikbudristek belum maksimal, di antaranya alokasi anggaran untuk program wajib belajar 12 tahun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mengalami penurunan secara signifikan serta realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang meningkat tapi masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang putus sekolah. Oleh karena itu, pemerintah harus mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga ketercapaian program wajib belajar 12 tahun dapat lebih optimal. Buletin APBN DETAIL
2022 Potret Perguruan Tinggi di Indonesia Saat Ini Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengalokasikan Dana Abadi Perguruan Tinggi untuk pertama kalinya pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp3 triliun. Efektivitas penggunaan Dana Abadi Perguruan Tinggi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memetakan kondisi perguruan tinggi. Saat ini, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait aksesibilitas maupun kualitas perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, adapun rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain mempermudah pembukaan program studi baru dengan memerhatikan potensi daerah, menggencarkan penilaian akreditasi di perguruan tinggi swasta, meningkatkan ketersediaan pendidik, serta mendorong civitas akademik dalam melakukan publikasi penelitian yang berkualitas. Buletin APBN DETAIL
2021 Tinjauan Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Sektor pendidikan tidaklah luput dari dampak akibat adanya pandemi Covid-19. Kegiatan belajar mengajar di sekolah yang terhenti dan pengurangan jam ajar demi menekan penyebaran virus Covid-19 berimbas pada menurunnya pendapatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), terutama yang berstatus sebagai non-PNS. Merespon hal tersebut, Pemerintah berinisiatif memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada PTK non-PNS baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Meski kebijakan ini patut diapresiasi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa catatan diantaranya yaitu skema pencairan yang kontradiktif dengan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, rendahnya sosialisasi atas program yang dijalankan, serta melakukan perbaikan data. Buletin APBN DETAIL
2021 Meninjau Project Laptop Merah Putih Pemerintah melalui Kemendikbudristek akan melaksanakan project pengembangan laptop merah putih yang ditujukan untuk meningkatkan penggunaan produk TIK dalam negeri serta mendukung digitalisasi pendidikan. Konsorsium tiga perguruan tinggi akan menyusun, mendesain, dan mengawasi dari hulu hingga hilir pengembangan laptop merah putih yang direncanakan akan mulai produksi di tahun 2022. Pada tahap awal, produksi laptop ini akan diserap pada pengadaan barang dan jasa di Kemendikbudristek dan diharapkan pada pengadaan barang dan jasa di K/L pemerintah pusat serta pemerintah daerah kedepannya. Project ini akan maksimal apabila pemerintah dapat memberikan perhatian diantaranya pada kesiapan riset hingga tahap komersialisasi produk dan melakukan sinergi dengan stakeholder terkait. Buletin APBN DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung keahlian DPR RI dalam pelaksanaan tugas DPR RI di bidang pembahasan dan penetapan APBN perlu menyusun kajian yang berisi masukan Pusat Kajian Anggaran kepada Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus pada penyusunan berbagai masukan Pusat Kajian Anggaran berkaitan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industi, dan ekonomi hijau. Buku DETAIL
2021 Pengoptimalan Fasilitas untuk Mendorong Partisipasi Ekonomi Penyandang Disabilitas Sejak tahun 2016, Indonesia telah mengakui empat ragam disabilitas. Namun, fasilitas yang ada selama ini kurang mendukung disabilitas dengan maksimal, sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja disabilitas. Pemerintah bisa mengupayakan beberapa hal seperti penetapan peraturan perundang- undangan atas ragam dan jenis disabilitas yang seragam untuk digunakan seluruh kementerian terkait, perbaikan fasilitas pendidikan dan fasilitas untuk lapangan pekerjaan, melaksanakan sosialisasi, serta mengoordinasikan Kemenkes, Kemensos, Kemnaker dan Kemendikbud untuk memperbaiki fasilitas disabilitas. Buletin APBN DETAIL
2021 Pro Kontra Penerapan PPN Jasa Pendidikan Reformasi sistem PPN menjadi muatan dalam RUU atas Perubahan Kelima UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan sasaran penerapan PPN atas jasa pendidikan. Selain karena potensi penerimaannya yang mencapai Rp10,46 triliun, kebijakan ini diharapkan menjalankan prinsip keadilan di sektor pendidikan. Namun penerapan PPN menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Penerapan PPN atas jasa pendidikan akan bermanfaat karena pajak masukan oleh PKP dapat dikreditkan. Tetapi, berlakunya penerapan PPN di sektor pendidikan dikhawatirkan akan menimbulkan peningkatan biaya pendidikan yang ditanggung peserta didik. Buletin APBN DETAIL
2021 Tantangan Sarana Prasarana Perpustakaan dalam Peningkatan Literasi Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan isu rendahnya budaya literasi di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menetapkan target peningkatan indeks budaya literasi pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Namun, masih terdapat hambatan dalam mencapai target tersebut dari aspek sarana dan prasarana perpustakaan. Selain itu terdapat ketidakselarasan antara target indikator peningkatan literasi dan capaiannya saat ini, serta minimnya dukungan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, adapun rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan, meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap rencana, maupun realisasi kegiatan pemerintah, serta lebih proaktif dalam melaksanakan kerjasama dan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat. Buletin APBN DETAIL
2021 Fleksibilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Mengatasi Permasalahan Pendidikan di Tengah Pandemi Dalam perkembangannya, dana BOS telah mengalami beberapa perubahan kebijakan. Salah satunya penyaluran dana BOS mulai tahun anggaran 2020 dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah, serta proporsi alokasi BOS juga sepenuhnya diserahkan kepada kebutuhan sekolah. Mekanisme dana BOS sudah disalurkan langsung ke rekening sekolah dan penggunaan dana tersebut fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah terlebih di tengah situasi pandemi saat ini. Namun pada praktiknya penggunaan dana tersebut tidak serta merta dapat digunakan. Hal ini disebabkan masih adanya sekolah yang belum melaporkan penggunaan dananya sehingga menghambat penyaluran tahap berikutnya serta masih terdapat dana yang belum dicairkan oleh pihak sekolah yang disebabkan oleh sejumlah faktor. Buletin APBN DETAIL
2020 Urgensi dan Tantangan Program Organisasi Penggerak Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Program Organisasi Penggerak (POP) yang berfokus pada peningkatan kualitas guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah agar POP dapat berjalan lebih optimal, yaitu memastikan bahwa organisasi terpilih tidak bersinggungan dengan sektor-sektor yang sensitif terhadap dunia pendidikan (misalnya industri rokok), meninjau kembali kelayakan program di tengah pembatasan sosial, serta menunda pelaksanaan program hingga pandemi selesai. Buletin APBN DETAIL
2020 BOP Pendidikan Kesetaraan dan Tantangannya BOP Pendidikan Kesetaraan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Namun masih terdapat beberapa tantangan terkait program ini diantaranya, mayoritas penyelenggara pendidikan kesetaraan merupakan pihak swasta, meningkatnya angka putus sekolah setiap tahun dan jenjang pendidikannya serta target peserta yang belum sesuai dengan alokasi anggaran. Dengan demikian pemerintah perlu memastikan agar kebijakan program ini sesuai dengan peningkatan kualitas dan pengembangan pendidikan. Buletin APBN DETAIL
2021 Program Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 Penyebaran pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 di Indonesia, tidak hanya berdampak pada peralihan fokus prioritas pembangunan nasional, namun juga pada kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung membaik sebelum pandemi. Untuk mengurangi tekanan bagi perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Melalui UU ini, pemerintah meluncurkan berbagai program dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian, utamanya melalui berbagai program bantuan sosial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Buku DETAIL
2020 Bunga Rampai Isu-isu Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan SDM Unggul Di tengah gejolak ekonomi dunia yang semakin bersaing, Indonesia dituntut untuk tetap konsisten menaikkan angka pertumbuhan ekonomi, guna menjawab masalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini berbarengan dengan derasnya harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan potensi bonus demografi dan anugerah sumber daya alam. Prioritas pembangunan kini adalah pembangunan sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan baik, didukung anggaran yang tepat sasaran sehingga terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peta jalan yang jelas, terukur, dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya. Buku DETAIL
2021 Perkembangan Indikator Pendidikan sebagai Dukungan PN 3: Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2022, yaitu tertuang menjadi Prioritas Nasional (PN) 3 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Salah satu sasaran yang akan dituju oleh pelaksanaan PN 3 adalah terpenuhinya layanan dasar bidang pendidikan, yang diukur dengan 3 indikator, yaitu nilai rata-rata hasil Programme for International Student Assessment (PISA), rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah. Untuk mewujudkan PN 3 tersebut, terdapat beberapa Program Prioritas (PP) yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satunya ialah PP 4 tentang Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas yang diukur dengan beberapa indikator, seperti rasio Angka Partisipasi Kasar (APK), tes PISA, tingkat penyelesaian pendidikan, partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan APK Pendidikan Tinggi (PT). Referensi APBN DETAIL
2021 Tinjauan Permasalahan Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar - Videografis DETAIL
2020 Belanja Pendidikan Indonesia Belanja Besar Belum Optimal Sejak 2009, alokasi anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN (sesuai dengan mandat konstitusi) telah dipenuhi oleh pemerintah. Pemenuhan mandat ini berimplikasi pada peningkatan anggaran pendidikan yang besar sebagai anggaran rutin. Dalam kurun waktu 2009–2014, alokasi anggaran pendidikan merupakan belanja terbesar kedua, setelah belanja subsidi. Sedangkan sejak 2015, anggaran pendidikan merupakan belanja pemerintah terbesar dalam APBN. Meskipun peningkatan besar dalam pengeluaran dan sumber daya, hasil belajar siswa tetap rendah, dan ketimpangan dalam hasil belajar meningkat. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, apakah sudah benar langkah Indonesia mengalokasikan 20 persen anggarannya bagi pendidikan? Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Analisis APBN DETAIL
2021 Reformasi Pendidikan: Pembelajaran Digital di Indonesia Pandemi covid-19 yang melanda sebagian besar negara di dunia, dan Indonesia, telah memengaruhi kebijakan negara dalam meminimalkan dampak dan risikonya. Di bidang pendidikan, dampak pandemi covid-19 mengakibatkan 646.200 sekolah ditutup dari jenjang pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi, 68,8 juta siswa belajar di rumah dan 4,2 juta guru dan dosen mengajar dari rumah. Hasil survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada April 2020 menunjukkan 97,6 persen sekolah telah melaksanakan kegiatan belajar dari rumah dan hanya 2,4 persen sekolah yang masih tetap menjalankan kegiatan belajar-mengajar di instansi pendidikan. Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi X Dalam bidang pendidikan, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi. Beberapa tantangan tersebut antara lain indikator Human Capital Index (HCI) yang lebih rendah dibandingkan peers, tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi (PT) yang belum optimal, skor PISA (Programme for International Student Assessment) yang belum meningkat signifikan, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum merata, kompetensi guru yang masih perlu ditingkatkan, dan masih tingginya pengangguran lulusan vokasi. Namun hingga kini pemerintah secara konsisten melakukan berbagai terobosan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas anggaran pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah transformasi pendidikan nasional terutama dalam upaya meningkatkan ketersediaan sarpras sekolah, penguatan PAUD, dan link and match pendidikan vokasi, serta kompetensi guru. Buku ini mengkaji hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya mitra kerja komisi X dalam menjalankan programnya. Selain itu, buku ini juga menyampaikan beberapa catatan atas akuntabilitas kementerian/lembaga yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat. Harapannya, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerjanya dan menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar dalam pembahasan alokasi dan program ke depan sebagai bentuk perbaikan kebijakan. Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi X DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi X DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi X DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi X DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Menyoal Akuntabilitas Anggaran Pendidikan Kementerian Agama Anggaran Kementerian Agama selama ini didominasi untuk urusan pendidikan. Tercatat tidak kurang 80 persen anggaran Kemenag untuk fungsi pendidikan dan sisanya sebanyak 20 persen lainnya untuk fungsi keagamaan. Alokasi anggaran pendidikan Kemenag TA 2023 adalah sebesar Rp69,01 triliun untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas pembangunan manusia di bidang pendidikan yang tidak banyak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, efektifitas serta akutabilitas dana APBN untuk fungsi pendidikan dalam Kemenag tentunya menjadi sangat penting. Permasalahan anggaran pendidikan dalam 5 tahun terakhir seyogyanya menjadi perhatian pemerintah seperti: penyaluran BOP kepada lembaga tidak aktif dan BOP ganda tahun 2020 serta bantuan kepada lembaga yang tidak sesuai ketentuan sehingga penguatan koordinasi serta mewujudkan data tunggal dan bermutu menjadi sangat penting. Akuntabilitas DETAIL
2022 Akuntabilitas Perencanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 ialah 8,97 yang berarti sebagian besar penduduk hanya sekolah sampai dengan kelas 2 SMP. PIP merupakan salah satu program untuk mendukung masyarakat miskin atau rentan miskin agar dapat membiayai pendidikan. PIP ditargetkan setiap tahunnya dapat menyalurkan bantuan kepada 20 juta siswa. Namun, dari tahun 2018 hingga tahun 2020, realisasi tersebut sulit terpenuhi. Salah satunya disebabkan perencanaan PIP belum disusun dengan memadai sehingga menyebabkan ketidaktepatan sasaran. Kemendikbudristek perlu lebih optimal dalam melakukan verifikasi dan validasi Dapodik, operator Dapodik sudah dibekali dengan pelatihan terkait dengan pengisian Dapodik, dan penyaluran PIP yang tidak tepat sasaran dapat dipertanggunjawabkan. Akuntabilitas DETAIL
2022 Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Tingginya angka TPT untuk pendidikan SMK, salah satunya dikarenakan mismatch antara pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kontribusi TPT pada tingkat SMK yang mendominasi selama lima tahun terakhir (2018-2022) ditunjukkan dengan masih banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Hanya 4,85 persen dari total usulan anggaran yang diajukan Kemendikbudristek tahun 2023 merupakan alokasi anggaran untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi. IHPS II tahun 2021, mengungkap bahwa Kemendikbudristek belum menetapkan peta jalan pendidikan vokasi dan belum melakukan koordinasi dalam menyusun peta jalan pendidikan vokasi secara memadai serta belum memiliki kurikulum yang link and match dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Akuntabilitas DETAIL
2022 Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja di Kementerian Kesehatan Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, Kementerian Kesehatan saat ini telah telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi satuan pendidikan tinggi vokasi agar memperoleh kerja sama dengan dunia kerja. Upaya yang telah dilakukan oleh Kemenkes dalam rangka memfasilitasi satuan pendidikan tinggi vokasi untuk memperoleh kerjasama IDUKA patut mendapatkan apresiasi. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan. Akuntabilitas DETAIL
2022 Ketidakefektifan Cadangan Pembiayaan Mandatory Spending Pendidikan Alokasi mandatory spending pendidikan salah satunya dialokasikan melalui mekanisme cadangan pembiayaan pendidikan. Alokasi pembiayaan pendidikan merupakan pembiayaan yang bersifat cadangan yang belum memiliki rincian kegiatan/peruntukan dan output yang diharapkan dari alokasi anggaran tersebut. Pada tahun 2021, dialokasikan Rp37,40 triliun pada cadangan pembiayaan pendidikan yang tidak direalisasikan. Proses alokasi dan tidak direalisasikan alokasi pendidikan pada cadangan pembiayaan pendidikan menunjukkan ketidakefektifan alokasi anggaran Pendidikan tersebut. Permasalahan tersebut menyebabkan alokasi anggaran pada APBN dan realisasi mandatory spending tidak akurat. Kemendikbudristek dapat berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat memanfaatkan cadangan pembiayaan pendidikan guna memperkecil masalah ketimpangan sosial dan ekonomi di sektor pendidikan khususnya. Akuntabilitas DETAIL
2022 Masukan Pusat Kajian Anggaran Atas Nota Keuangan RAPBN 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Infografis DETAIL
2021 Reformasi Pendidikan: Pembelajaran Digital di Indonesia Pandemi covid-19 yang melanda sebagian besar negara di dunia, dan Indonesia, telah memengaruhi kebijakan negara dalam meminimalkan dampak dan risikonya. Di bidang pendidikan, dampak pandemi covid-19 mengakibatkan 646.200 sekolah ditutup dari jenjang pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi, 68,8 juta siswa belajar di rumah dan 4,2 juta guru dan dosen mengajar dari rumah. Hasil survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada April 2020 menunjukkan 97,6 persen sekolah telah melaksanakan kegiatan belajar dari rumah dan hanya 2,4 persen sekolah yang masih tetap menjalankan kegiatan belajar-mengajar di instansi pendidikan. Berbagai bantuan di bidang pendidikan telah diluncurkan pemerintah untuk meredam dampak pandemi ini di sektor pendidikan. Untuk menjamin tetap terlaksananya proses pembelajaran, di samping menerapkan kurikulum darurat, pemerintah juga menempuh pendekatan pembelajaran jarak jauh. Tak dipungkiri bahwa pandemi covid-19 telah mempercepat upaya transformasi digital di bidang pendidikan. Keberhasilan transformasi digital bidang pendidikan memerlukan dukungan dari berbagai aspek, mulai dari sumberdaya manusia (kompetensi guru dan peserta didik), kesiapan infrastruktur, dan sarana penunjang lainnya seperti proses pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, dan kurikulum yang memasukkan pembelajaran TIK didalamnya. Kendala yang dihadapi dalam transformasi digital antara lain masih adanya kesenjangan digital antara kota dan desa dan antar wilayah. Diperlukan koordinasi antar lembaga dan program prioritas untuk mendukung digitalisasi sekolah dan digitalisasi nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia di masa mendatang. Infografis DETAIL
2022 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Subsidi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Kemiskinan berkaitan dengan aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Aspek pengeluaran merupakan aspek yang krusial bagi pemerintah, karena besarnya pengeluaran ditentukan langsung oleh pemerintah dan pada akhirnya dapat mempengaruhi angka kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas dampak pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan, kesehatan, dan subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa periode tahunan dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi. Variabel subsidi (X1) berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Ketika subsidi meningkat, kemiskinan meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa anggaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah kurang tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (x2) berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Ketika pengeluaran pendidikan meningkat, kemiskinan berkurang. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (X3) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Jurnal Budget DETAIL
2021 Analisis Rasio Pendapatan dan Akreditasi pada Badan Layanan Umum Pendidikan Pendapatan APBN merupakan salah satu sumber penerimaan pada Badan Layanan Umum (BLU) sebagai sumber dana dalam pemberian layanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya. Kualitas layanan masyarakat maupun kualitas instansi BLU rumpun pendidikan dicerminkan oleh kualitas akreditasi insitusi BLU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran BLU pendidikan khususnya alokasi pendapatan APBN dan akreditasi BLU pendidikan, untuk mengetahui hubungan antara alokasi rasio pendapatan APBN dan akreditasi BLU pendidikan, serta untuk mengetahui pengaruh alokasi rasio pendapatan pada BLU pendidikan yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi. Akreditasi merupakan sebuah ukuran mutu suatu perguruan tinggi yang kriteria pengukurannya diuji dalam prosedur dan kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, mutu suatu universitas ditetapkan berdasarkan empat dimensi, yaitu mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola, mutu dan produktivitas luaran (outputs) dan capaian (outcomes), mutu proses, serta mutu input. Menurut lampiran tersebut, pendapatan alokasi APBN dapat dikategorikan sebagai bagian keuangan yang ada pada dimensi mutu input. Pengkategorian tersebut membuat pendapatan alokasi APBN sebagai salah satu aspek yang memengaruhi akreditasi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh BAN- PT. Oleh karena itu, BLU rumpun pendidikan perlu mengelola kinerja keuangan BLU pendidikan, khususnya pendapatan alokasi APBN, agar bisa meningkatkan mutu input yang memengaruhi akreditasi BLU rumpun pendidikan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode analisis menggunakan uji korelasi Rank Spearman dan uji U Mann-Whitney. Purposive sampling dipilih menjadi metode dalam pengambilan sampel dan diperoleh 60 sampel dengan jangka waktu penelitian selama 3 tahun yaitu (2017-2019). Berdasarkan analisa kualitatif dari 60 sampel BLU pendidikan yang menjadi objek penelitian, terdapat 28 BLU yang mengalami penurunan alokasi pendapatan BLU, sedangkan 32 BLU pendidikan mengalami peningkatan alokasi pendapatan APBN BLU. Pada 60 sampel BLU pendidikan yang menjadi objek penelitian yang mendapatkan akreditasi A sebesar 26 BLU pendidikan, akreditasi B sebanyak 12 BLU pendidikan, akreditasi C sebanyak 1 BLU pendidikan, dan tidak mendapatkan akreditasi sebanyak 14 BLU pendidikan. Terdapat hubungan rasio alokasi pendapatan APBN dengan akreditasi pada BLU pendidikan dengan nilai korelasi sebesar 0,565 (sedang dan positif). Berdasarkan uji U Mann-Whitney, alokasi rasio pendapatan pada BLU yang terakreditasi berbeda dengan BLU yang tidak terakreditasi Jurnal Budget DETAIL
2020 Memahami Sebaran Kinerja Pendidikan Indonesia: Studi Neraca Pendidikan Daerah Studi ini menguji perbedaan hasil pembangunan pendidikan di Indonesia dengan membedakan hasil tersebut berdasarkan wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan tiap kawasan agar pembangunan berikutnya diarahkan untuk menutupi kelemahan yang ada. Pembandingan kawasan dilakukan dengan menggunakan uji beda kawasan barat dan timur atas kinerja pembangunan pendidikan yang tercatat dalam Neraca Pendidikan Daerah tahun 2018/2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil penelitian diketahui bahwa kinerja pendidikan di kawasan barat dan timur Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik. Terutama dalam kinerja yang diukur dari angka partisipasi murni dan hasil ujian nasional di semua jenjang pendidikan yang diuji. Kawasan timur memiliki kinerja pendidikan yang lebih lemah daripada kawasan barat Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah jika ingin mengurangi ketimpangan pembangunan di sektor pendidikan. Jurnal Budget DETAIL