Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Keuangan dan Perpajakan

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2021 Insentif Pajak Dalam Program PEN: Implementasi & Tantangan Perpanjangannya Tahun 2021 Terdapat 6 jenis insentif pajak yang diperpanjang oleh pemerintah hingga 30 Juni 2021 guna membantu Wajib Pajak dalam menghadapi dampak Covid-19. Insentif pajak pada tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 56,7% atau sebesar Rp55,03 triliun dari total yang dianggarakan. Terdapat beberapa kendala dalam penyaluran insentif pajak pada tahun 2020, sehingga penyaluran insentif pajak tidak berjalan secara optimal. Tantangan dalam pemberian insentif pajak pada tahun 2021 diantaranya adalah pemberian insentif pajak yang tidak tepat sasaran. Adanya potensi hilangnya penerimaan negara karena pemberian insentif pajak, sehingga insentif pajak diharapkan mampu diterapkan secara optimal. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Meninjau Kebijakan Tax Expenditure terhadap Investasi Salah satu tujuan belanja perpajakan ialah untuk meningkatkan iklim investasi. Belanja perpajakan melalui insentif perpajakan berupa tax holiday, tax allowance, dan investment allowance belum sepenuhnya mampu menarik minat investor. Pemanfaatan fasilitas perpajakan tersebut pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) masih sepi peminat dari tahun 2016. Investor lebih tertarik menanamkan modalnya tanpa memanfaatkan fasilitas perpajakan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan belanja perpajakan yang sudah dilaksanakan sebaiknya dapat dievaluasi kembali serta perbaikan penyusunan laporan belanja perpajakan yang lebih komprehensif agar tidak overestimate dan mislead terhadap pengambilan keputusan kebijakan belanja perpajakan. Buletin APBN DETAIL
2021 Solusi Dua Pilar Pajak Digital dan Konsekuensinya Terhadap Indonesia Konsensus pajak global pada tanggal 8 Oktober 2021 menyepakati konsep solusi 2 pilar pajak digital untuk menjawab tantangan pajak digital dan praktik penghindaran pajak internasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyepakati konsep tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan pemerintah, seperti kajian dampak pilar 1 dan 2 terhadap ekonomi Indonesia, kajian dampak pilar 2 terhadap investasi, dan meningkatkan iklim usaha agar lebih berdaya saing dan berkepastian tanpa mengandalkan insentif pajak. Buletin APBN DETAIL
2021 Transformasi Digital Perbankan dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Transformasi perbankan menuju digital perbankan dapat dikatakan sudah pasti akan terjadi, dilihat dari pesatnya perkembangan transaksi digital, serta langkah yang diambil OJK terkait arah perbankan ke depannya. Dilihat dari dampaknya, perbankan digital akan mampu meningkatkan jangkauan akses perbankan bagi masyarakat, serta meningkatkan efisiensi perbankan sehingga akan mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Namun, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam transformasi menuju digital perbankan, yakni terkait pemerataan akses internet di Indonesia, keamanan siber, dan ketenagakerjaan. Buletin APBN DETAIL
2021 Pengoptimalan Program Pengungkapan Sukarela pada Wajib Pajak Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sudah disahkan dalam UU HPP dan akan dilaksanakan pada tahun 2022. Namun, jika melihat dari pembelajaran program yang mirip dengan PPS, yaitu tax amnesty, PPS memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan agar tujuannya tercapai. Hal yang perlu di perhatikan tersebut di antaranya mengoptimalkan AEoI, membuat kebijakan sanksi pasca PPS, menyiapkan instrumen investasi yang memadai, sosialisasi yang gencar, kerja sama dengan pihak e-commerce dan diperlukan SDM yang mumpuni dalam menjalankan kebijakan PPS. Buletin APBN DETAIL
2021 Perbaikan Neraca Dagang Melalui Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor Di tengah masa kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada hampir semua sektor perekonomian, realisasi nilai ekspor hortikultura tahun 2020 mampu tumbuh sebesar 41,45 persen dibandingkan tahun 2019. Namun jika melihat lebih jauh, dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2020 neraca dagang hortikultura Indonesia secara umum masih terus mengalami defisit. Dihadapkan oleh berbagai permasalahan dan tantangan, pemerintah terus berupaya memperbaiki defisit neraca dagang melalui berbagai program dan kebijakan dalam mengembangkan hortikultura berorientasi ekspor. Buletin APBN DETAIL
2021 Bunga Utang yang Mulai Mengkhawatirkan Realisasi belanja pemerintah pusat untuk bunga utang pada tahun 2020 mencapai 17,14 persen dari total belanja dan jumlah ini lebih besar daripada beberapa mandatory spending. Peningkatan pembayaran bunga utang di tahun berikutnya berpotensi sulit untuk dihindari seiring bertambahnya utang yang signifikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Bunga acuan untuk utang menggunakan bunga SBN 10 tahun sehingga penting bagi pemerintah untuk menjaga bunga SBN 10 tahun tetap berada di level rendah sehingga fluktuasi yield dapat diminimalkan. Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah juga sebaiknya dapat menurunkan bunga utang yang ditawarkan pada SBN. Hal ini dikarenakan, beberapa negara yang memiliki rating tidak jauh berbeda dengan Indonesia dapat memberikan bunga yang lebih rendah. Buletin APBN DETAIL
2021 Menilik Usulan Cukai Minuman Berpemanis Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan kepada DPR RI tentang penerapan cukai terhadap minuman berpemanis, hal ini disebabkan karena tren prevalensi diabetes Indonesia konsisten mengalami peningkatan, selain itu penerapan cukai ini juga sebagai salah satu bentuk perluasan basis pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Usulan penerapan cukai minuman berpemanis ini disambut baik oleh DPR RI dan diharapkan dapat mulai diterapkan pada tahun 2022. Namun, usulan cukai minuman berpemanis ini mendapat pertentangan dari pengusaha minuman berpemanis, terutama jika diterapkan ditengah kondisi belum pulihnya perekonomian Indonesia. Buletin APBN DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung keahlian DPR RI dalam pelaksanaan tugas DPR RI di bidang pembahasan dan penetapan APBN perlu menyusun kajian yang berisi masukan Pusat Kajian Anggaran kepada Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus pada penyusunan berbagai masukan Pusat Kajian Anggaran berkaitan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industi, dan ekonomi hijau. Buku DETAIL
2021 Evaluasi Kinerja Belanja Daerah dalam Penanganan Covid-19 Semester I Tahun 2021 Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi secara nasional. Untuk itu, pemerintah pusat mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan APBD agar penanganan Covid-19 dapat berjalan optimal. Namun hingga Juli 2021, kinerja realisasi APBD masih tergolong rendah. Terdapat beberapa faktor yang berpotensi mengakibatkan rendahnya realisasi APBD pada semester I 2021 ini. Untuk itu, pemerintah pusat maupun daerah perlu mencari cara untuk dapat mempercepat realisasi APBD di semester II tahun 2021, guna mengatasi dampak pandemi Covid-19 secara optimal. Buletin APBN DETAIL
2021 Meninjau Kinerja LMAN dalam Pendanaan Pengadaan Lahan Proyek Strategis Nasional Untuk mengatasi permasalahan pembebasan lahan bagi proyek infrastruktur khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah memberi mandat kepada Lembaga Manajemen Aset (LMAN) sebagai land funder sejak tahun 2016. Tugas tersebut menjadi kian penting dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur PSN untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca krisis akibat pandemi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 Tahun 2020. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, LMAN masih menghadapi kendala pendanaan pengadaan lahan yang dapat memengaruhi tahapan pembangunan berikutnya. Diperlukan strategi untuk menyempurnakan proses bisnis yang fleksibel dan tidak birokrasi namun tetap mempertimbangkan prinsip good governance, risk, and compliance. Buletin APBN DETAIL
2021 Menimbang Penerapan PPN Bahan pokok Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan kebutuhan pokok (sembako) melalui draf RUU atas Perubahan Kelima UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). RUU KUP juga menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN bahan kebutuhan pokok ini. Namun atas rencana kebijakan tersebut masih banyak menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi penerapan PPN atas bahan kebutuhan pokok berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan keadilan pengenaan pajak, sementara di sisi lain berisiko terhadap stabilitas harga maupun keamanan pasokan pangan. Buletin APBN DETAIL
2021 Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Mendukung Percepatan Penanganan Stunting Salah satu bentuk kekurangan gizi yang paling umum di Indonesia adalah anak stunting. Indonesia menduduki peringkat prevalensi kedua tertinggi di kawasan Asia Tenggara yaitu sebesar 27,7 persen. Guna menangani permasalahan stunting maka pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Upaya yang dilakukan pemerintah satu diantaranya adalah dengan memberikan dukungan anggaran melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang disalurkan salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan penting dalam pengelolaan DAK terkait stunting ini, yaitu tidak semua daerah mengusulkan DAK demi penanganan stunting, belum optimalnya penyerapan DAK stunting yang tersedia, serta keterlambatan dalam pengusulannya. Buletin APBN DETAIL
2022 Dana Alokasi Khusus Baru Perlu Dipertimbangkan Guna Mewujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional Pembangunan di sektor pangan tampaknya akan menghadapi tantangan yang semakin berat di tahun 2023. Tidak hanya dihadapkan oleh rendahnya produktivitas yang disebabkan oleh faktor alam, pembangunan sektor pangan pun dihadapkan pada dinamika stabilitas dan ketidakpastian global. Kondisi ini akhirnya menggangu produksi dan rantai pasok pangan yang berujung pada ancaman ketersediaan pangan dunia. Di sisi lain, kondisi pangan dalam negeri pun dikhawatirkan dengan munculnya wabah penyakit mulu dan kuku pada hewan ternak, yang jika tidak ditangani secara cepat akan memperparah ketersediaan pangan domestik dan mengganggu ketahanan pangan nasional. Analisis APBN DETAIL
2021 Pro Kontra Penerapan PPN Jasa Pendidikan Reformasi sistem PPN menjadi muatan dalam RUU atas Perubahan Kelima UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan sasaran penerapan PPN atas jasa pendidikan. Selain karena potensi penerimaannya yang mencapai Rp10,46 triliun, kebijakan ini diharapkan menjalankan prinsip keadilan di sektor pendidikan. Namun penerapan PPN menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Penerapan PPN atas jasa pendidikan akan bermanfaat karena pajak masukan oleh PKP dapat dikreditkan. Tetapi, berlakunya penerapan PPN di sektor pendidikan dikhawatirkan akan menimbulkan peningkatan biaya pendidikan yang ditanggung peserta didik. Buletin APBN DETAIL
2021 Tantangan Taper Tantrum di Tengah Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional Di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan APBN tahun 2021 berjalan serta 2022 mendatang masih akan menghadapi tantangan ketidakpastian global. Salah satu fenomena yang membayangi adalah taper tantrum yang diindikasi dari percepatan pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS). Fenomena taper tantrum berisiko menimbulkan komplikasi dalam kebijakan makroekonomi, seperti penyesuaian yield SBN untuk menjaga daya tarik SBN dan upaya stabilitas nilai tukar rupiah yang selanjutnya juga akan berdampak terhadap pos-pos APBN. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya moneter dan fiskal akomodatif untuk memitigasi risiko dampak terjadinya fenomena tersebut. Buletin APBN DETAIL
2021 Teknologi Blockchain dan Potensinya Blockchain merupakan suatu teknologi yang pertama kali sukses digunakan dalam pengembangan cryptocurrency. Dalam implementasinya terhadap cryptocurrency, teknologi blockchain memungkinkan terjadinya suatu transaksi secara peers to peers (P2P) secara aman, meskipun tanpa menggunakan perantara (bank/lembaga keuangan). Tidak hanya dalam cryptocurrency, teknologi blockchain ini juga mengalami pengembangan sehingga dapat diaplikasikan ke berbagai sektor, mulai dari industri keuangan, hingga ke sistem pemerintahan. Teknologi blockchain ini kemudian dianggap sebagai suatu inovasi dan terobosan baru yang akan mendorong perubahan. Pemerintah perlu merespons terhadap perubahan/disrupsi yang mungkin ditimbulkan oleh sistem blockchain ini. Buletin APBN DETAIL
2021 Meninjau Wealth Tax Sebagai Solusi Pemerataan Kekayaan dan Pemulihan Ekonomi Pandemi Covid-19 menimbulkan permasalahan defisit anggaran serta ketimpangan dan kemiskinan yang semakin meningkat. Muncul desakan berbagai pihak agar Indonesia menerapkan pajak kekayaan yang dinilai berpotensi menjadi alternatif untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menurunkan angka ketimpangan. Namun, potensi tersebut ternyata memiliki tantangan dan risiko yang harus dihadapi seperti terjadinya tax avoidance dan capital outflow, serta potensi penerimaan yang tidak sesuai harapan. Untuk itu, pemerintah perlu cermat dalam mengambil keputusan tentang wacana penerapan pajak kekayaan. Buletin APBN DETAIL
2022 Tinjauan Efektivitas Dana Alokasi Khusus Fisik Pariwisata Sarana prasarana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan destinasi pariwisata dalam menarik perhatian wisatawan. Menyadari hal tersebut, pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pariwisata sejak tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi, nampak bahwa DAK Fisik Pariwisata telah mampu memengaruhi pembangunan di daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan terkait penyerapan anggaran DAK Fisik yang masih rendah. Selain itu, terdapat juga temuan perencanaan pemerintah pusat dan daerah yang belum sinkron seutuhnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan untuk menelusuri lebih lanjut terkait permasalahan pengelolaan anggaran DAK Fisik Pariwisata dan memerintahkan Dinas Pariwisata di daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyinergikan perencanaan pengembangan pariwisata. Buletin APBN DETAIL
2022 Daerah Penghasil DBH SDA: Untung Atau Buntung? Pengalokasian Dana Bagi Hasil bertujuan untuk pemerataan antardaerah. Namun beberapa penelitian menunjukkan Indonesia mengalami fenomena “kutukan sumber daya alam” yang kemudian dapat menjadi permasalahan pemerataan pembangunan daerah. Daerah penghasil memiliki indikator IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah non-penghasil. Pemerintah perlu mendorong dan membina pemerintah daerah agar bersama-sama lebih memperhatikan dan mengantisipasi risiko eksternalitas negatif pada daerah penghasil DBH SDA. Harapannya, pembangunan daerah di Indonesia dapat dijalankan secara adil dan merata. Buletin APBN DETAIL
2021 Potensi Menjanjikan Pendapatan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pertumbuhan pendapatan perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) menunjukkan tren pertumbuhan positif di tengah pandemi, sedangkan dari sumber lainnya menunjukkan tren sebaliknya. Pertumbuhan positif tersebut mengindikasikan terdapat potensi menjanjikan dari pendapatan perpajakan WP OP. Namun, jumlah pendapatan perpajakan WP OP belum maksimal, terlihat masih kecilnya kontribusi pendapatan pajak WP OP terhadap penerimaan negara. Beberapa indikasi belum maksimalnya penerimaan negara dari WP OP ini diantaranya masih banyak orang pribadi yang belum menjadi wajib pajak karena masih besarnya kegiatan underground economy, kepatuhan sukarela WP OP yang masih rendah, dan skema perpajakan yang perlu disesuaikan agar pendapatan perpajakan dari WP OP optimal. Buletin APBN DETAIL
2021 Dilema Defisit APBN Serta Solusi Mengatasinya Pandemi Covid-19 memaksa terjadinya peningkatan defisit yang signifikan. Kebijakan defisit APBN kondisi normal terbukti tidak lagi efektif berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun, kebijakan defisit APBN pada kondisi krisis merupakan hal yang wajar terjadi. Terlebih lagi pemerintah diberikan ruang untuk melakukan pelebaran defisit melebihi 3 persen hingga tahun 2022. Meskipun begitu, pemerintah tidak boleh terlena karena fakta menunjukkan bahwa setiap kebijakan defisit APBN selalu menimbulkan pertambahan utang. Diperlukan upaya mengurangi defisit sehingga pada pasca krisis APBN bisa terselamatkan untuk pembangunan ekonomi, bukan untuk membayar utang. Beberapa alternatif kebijakan dalam mengurangi defisit APBN, antara lain efisiensi pengeluaran negara, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), serta renegosiasi utang. Buletin APBN DETAIL
2021 Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar: Kebijakan Refocusing Anggaran untuk Prioritas Nasional Infrastruktur diyakini memiliki peranan positif bagi pertumbuhan ekonomi serta menjadi kunci penting dalam transformasi ekonomi nasional. Pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dari tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020- 2024. Namun di tengah pandemi dan upaya pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur secara umum harus mengalami penyesuaian dan refocusing anggaran. Meskipun demikian, infrastruktur pelayanan dasar masih ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 karena memiliki daya dukung bagi pemulihan ekonomi nasional melalui Program Padat Karya Tunai (PKT). Buletin APBN DETAIL
2021 Fleksibilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Mengatasi Permasalahan Pendidikan di Tengah Pandemi Dalam perkembangannya, dana BOS telah mengalami beberapa perubahan kebijakan. Salah satunya penyaluran dana BOS mulai tahun anggaran 2020 dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah, serta proporsi alokasi BOS juga sepenuhnya diserahkan kepada kebutuhan sekolah. Mekanisme dana BOS sudah disalurkan langsung ke rekening sekolah dan penggunaan dana tersebut fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah terlebih di tengah situasi pandemi saat ini. Namun pada praktiknya penggunaan dana tersebut tidak serta merta dapat digunakan. Hal ini disebabkan masih adanya sekolah yang belum melaporkan penggunaan dananya sehingga menghambat penyaluran tahap berikutnya serta masih terdapat dana yang belum dicairkan oleh pihak sekolah yang disebabkan oleh sejumlah faktor. Buletin APBN DETAIL
2021 Potensi dan Tantangan Pembiayaan Infrastruktur Melalui Surat Berharga Syariah Negara Dalam merealisasikan berbagai proyek infrastruktur yang sudah direncanakan oleh pemerintah, terdapat gap cukup signifikan dalam pendanaan infrastruktur. Pemerintah meyakini bahwa penerbitan sukuk negara akan menjadi salah satu sumber utama untuk pembiayaan infrastruktur di masa yang akan datang karena peluangnya yang sangat besar. Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah seperti kewenangan dan pengelolaan pembiayaan berada di pemerintah pusat, kurangnya pemahaman investor, dan juga perdagangan sukuk di pasar sekunder masih relatif kecil. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah. Buletin APBN DETAIL
2021 Optimalisasi dan Permasalahan Fasilitas Perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK), pemerintah menerbitkan beberapa terobosan kebijakan, termasuk fasilitas perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 237 Tahun 2020. Namun di balik terobosan ini, pemerintah seharusnya berkaca pada pelaksanaan fasilitas perpajakan di lapangan yang masih terkendala. Berdasarkan studi kasus KEK Mandalika dan Galang Batang, terdapat beberapa temuan permasalahan seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah, potensi munculnya beban baru dari insentif pajak, serta belum adanya petunjuk pelaksanaan. Untuk itu, pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada peningkatan investasi di KEK, tetapi juga pada efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan di KEK yang tengah berjalan. Buletin APBN DETAIL
2020 Menakar Penerimaan dan Kebijakan Pajak 2021 di Tengah Ancaman Resesi Ancaman resesi kini tengah menghantui Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 mencapai negatif 5,32 persen dan pada kuartal III kembali minus atau negatif 3,49 persen (yoy). Kondisi resesi ini telah menekan penerimaan pajak di seluruh pos dan beberapa sektor usaha besar akibat melambatnya aktivitas perekonomian. Dampaknya, realisasi penerimaan pajak hingga September 2020 baru mencapai 62,61 persen dari target dan memberikan potensi shortfall penerimaan pajak kembali terulang. Di tahun 2021, pemerintah optimis kondisi perekonomian dan penerimaan pajak kembali pulih. Namun, pemerintah tetap perlu mencermati dampak kebijakan perpajakan tahun 2020 terhadap penerimaan pajak di tahun 2021. Buletin APBN DETAIL
2022 Meninjau Anggaran Perlindungan WNI di Luar Negeri Salah satu dari lima visi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) adalah memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang prima. Visi tersebut sebagai pengejawantahan dari misi terbentuknya Negara Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan (preambule) alinea keempat UUD 1945. Selain itu, program perlindungan WNI telah menjadi prioritas nasional Kemlu dalam RPJMN 2020-2024. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2020 Penataan Sistem Logistik melalui National Logistic Ecosystem (NLE) dan Potensi Penerimaan Kepabeanan Target penerimaan kepabeanan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas impor. Optimalisasi penerimaan kepabeanan dapat dicapai salah satunya dengan kinerja logistik yang optimal. Namun, saat ini kinerja logistik masih belum optimal. Hal ini terlihat dari perkembangan peringkat EODB dan skor LPI dalam kurun waktu dua tahun terakhir belum signifikan, serta realisasi RPJMN 2015-2019 untuk logistik juga masih belum mencapai target. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan NLE agar dapat menata sistem logistik saat ini. Penataan tersebut diharapkan mampu menciptakan efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya, meningkatkan kinerja logistik, dan pada akhirnya mendorong penerimaan kepabeanan. Pemerintah harus bekerja keras agar tujuan NLE dapat tercapai mengingat pengaplikasian NLE ini membutuhkan komitmen dari semua pihak yang terlibat di dalam ekosistem logistik. Buletin APBN DETAIL
2020 Upaya Optimalisasi Potensi Pajak Shadow Economy Pemerintah dalam Nota Keuangan APBN TA 2019 mengidentifikasi bahwa tingginya aktivitas shadow economy merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Medina dan Schneider (2018) menemukan bahwa rata-rata nilai shadow economy Indonesia yaitu sebesar 22 persen dari PDB, bahkan 30-40 persen dari PDB berdasarkan penelitian lainnya. Aktivitas shadow economy biasanya lepas dari pengawasan otoritas pajak, sehingga menghilangkan potensi penerimaan pajak dari pelaku shadow economy. Dalam upaya menekan angka shadow economy tersebut, pemerintah dihadapkan pada 3 tantangan utama yaitu kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, kesulitan dalam mengumpulkan data dan informasi wajib pajak, serta masih terdapat aktivitas ekonomi ilegal. Buletin APBN DETAIL
2020 Upaya Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Melalui Dana PK2UKM Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PK2UKM) melalui skema dana transfer ke daerah dapat dijadikan solusi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan UKM di daerahnya. Salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam jangka panjang ialah perbaikan kualitas sumber daya manusia. Beberapa permasalahan penggunaan dana PK2UKM yang dihadapi diantaranya: anggaran penyerapan yang masih lamban, rendahnya ketaatan pelaporan pemerintah daerah, belum dilakukannya evaluasi terhadap outcome, dan tantangan kegiatan pelaksanaan pelatihan secara daring. Buletin APBN DETAIL
2020 Tantangan Daerah Dalam Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Dampak negatif dari pandemi Covid-19 dialami hampir seluruh negara di dunia, termasuk daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dengan karakteristik setiap daerah berbeda-beda menyebabkan heterogenitas dampak yang ada pada perekonomian setiap daerah. Dalam rangka proses pemulihan ekonomi akibat Covid-19, daerah masih memiliki sejumlah tantangan yang dihadapi dan menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam menyikapinya. Tantangan tersebut diantaranya kemandirian fiskal daerah yang masih rendah maupun pembangunan daerah yang belum merata. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong daerah untuk mampu berinovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah diantaranya melalui creative financing, mengelola potensi daerah melalui penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perencanaan pembangunan yang lebih merata, menekankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat tersalurkan dan terealisasi dengan baik serta pentingnya koordinasi seluruh stakeholder. Buletin APBN DETAIL
2020 Menakar Permasalahan Insentif Pajak Dunia Usaha Dalam rangka menjaga perekonomian dan kemampuan badan usaha di tengah pandemi Covid-19, pemerintah memberikan insentif pajak dunia usaha sebesar Rp123,01 triliun. Namun hampir lima bulan berjalan, realisasi penyaluran insentif ini baru mencapai Rp15,67 triliun atau setara 12 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pemerintah mengakui penyebab utama dari lambatnya penyaluran ini ialah minimnya sosialisasi dan proses pendampingan kepada pelaku usaha yang sangat terbatas. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya minat pelaku usaha atas skema yang kurang menarik dan prosedur yang rumit. Untuk itu, pemerintah sebaiknya meningkatkan sosialisasi dan pengawasan secara intensif kepada pelaku usaha, termasuk dengan memberikan informasi praktis guna meningkatkan minat pelaku usaha. Buletin APBN DETAIL
2020 Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19 Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 75 ribu dan diprediksi masih akan terus bertambah. Peningkatan penyebaran yang diikuti oleh anjloknya kinerja perekonomian menuntut pemerintah untuk segera melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi. Meskipun telah menyasar pada kedua sisi perekonomian, kebijakan pemerintah dinilai masih belum all- out. Oleh karena itu, proses pemulihan ekonomi Indonesia diprediksi akan melambat dan membutuhkan waktu lebih lama. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi tersebut, pemerintah perlu mengevaluasi kembali prioritas kebijakan pemulihan ekonomi. Buletin APBN DETAIL
2020 Dana Investasi Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dalam rangka menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang membahayakan perekonomian nasional dan juga stabilitas sistem keuangan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu dalam program yang dicetuskan dalam PP tersebut adalah pemberian dukungan tambahan dana kepada BUMN melalui dana investasi pemerintah. Dana Investasi tersebut diberikan kepada PT. Garuda Indonesia Tbk dan PT. Krakatau Steel Tbk. Meskipun diberi dana investasi di masa pandemi, kedua perusahaan tersebut sudah mengalami masalah jauh sebelum terjadinya pandemi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji kemampuan keuangan kedua BUMN tersebut dan mendorong kedua BUMN tersebut dalam perbaikan kinerja perusahaan, serta melakukan koordinasi antar kementerian terkait untuk menetapkan mekanisme penyaluran dan pengembalian dana investasi dengan prinsip kehati- hatian. Buletin APBN DETAIL
2020 Review Kebijakan Reformasi Perpajakan, Kini dan Nanti Pemerintah telah mempublikasikan KEM-PPKF 2021 yang didalamnya menjelaskan tentang reformasi perpajakan 2021 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Ada 2 tujuan yang ingin dicapai dalam reformasi tersebut, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan penerimaan negara. Langkahlangkah kebijakan telah disusun sedemikian rupa agar reformasi perpajakan 2021 dapat berjalan dengan baik. Namun, pemerintah sebaiknya terlebih dahulu mengevaluasi reformasi perpajakan periode sebelumnya (Reformasi Perpajakan 2017-2020) sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan reformasi perpajakan 2021. Di samping itu, OECD juga memberikan rekomendasi reformasi pajak penanganan dampak pandemi untuk negara berkembang. Rekomendasi tersebut dapat menjadi refleksi dan bahan masukan bagi reformasi perpajakan Indonesia. Buletin APBN DETAIL
2020 Overview “New Normal” Kebijakan Belanja Negara melalui Zero Based Budgeting Memasuki triwulan II 2020, APBN menghadapi tantangan berat dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang memaksa pemerintah sekaligus menjadi momentum untuk menghitung ulang berbagai prioritas, kebijakan serta alokasi anggaran. Kebijakan belanja negarapun sebagai salah satu postur APBN dialokasikan kenaikannya sebesar Rp73,397 triliun dari APBN 2020 melalui Perpres 54/2020. Realisasi belanja negara hingga Juni 2020 yang mulai memasuki masa transisi mencapai Rp908 triliun atau setara dengan 34 persen dari total pagu anggaran 2020. Berdasarkan realisasi anggaran belanja tersebut, fokus kebijakan belanja negara yang dicanangkan pemerintah untuk sisa tahun berjalan serta tahun 2021 mendatang dalam memasuki periode transisi ekonomi adalah melakukan reformasi penganggaran dengan pendekatan Zero Based Budgeting (ZBB). Berkaca dari pengalaman negara lain yang telah menerapkan pendekatan ZBB pada sektor publik atau pemerintahan, belum ada formulasi best practice yang terbukti. Sehingga pendekatan penganggaran ZBB yang digunakan pemerintah sebagai sektor publik harus disusun secara matang dan memerlukan perencanaan serta evaluasi yang komprehensif sebelum diterapkan. Buletin APBN DETAIL
2020 BOP Pendidikan Kesetaraan dan Tantangannya BOP Pendidikan Kesetaraan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Namun masih terdapat beberapa tantangan terkait program ini diantaranya, mayoritas penyelenggara pendidikan kesetaraan merupakan pihak swasta, meningkatnya angka putus sekolah setiap tahun dan jenjang pendidikannya serta target peserta yang belum sesuai dengan alokasi anggaran. Dengan demikian pemerintah perlu memastikan agar kebijakan program ini sesuai dengan peningkatan kualitas dan pengembangan pendidikan. Buletin APBN DETAIL
2022 Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pengendalian Inflasi Kenaikan harga-harga secara umum (inflasi) menjadi salah satu variabel makro ekonomi penting yang memengaruhi kondisi perekonomian. Hingga Juli 2022, tren inflasi Indonesia secara year to date (ytd) telah meningkat tinggi, bahkan tertinggi sejak tahun 2014 lalu. Inflasi nasional hingga Juli 2022 sebesar 3,8%, dan berpotensi terus meningkat hingga akhir tahun mendatang. Sementara rata-rata inflasi Indonesia sejak 2015 selalu terjaga dibawah 3,65% Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Kebijakan, Output Prioritas Dan Alokasi Anggaran Dalam RAPBN TA 2023 Guna Mendukung Ketahanan Pangan Negara wajib menciptakan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan dan program kerja yang diikuti dengan alokasi anggaran yang tersebar dalam postur RAPBN TA 2023. Catatan yang menjadi masukan pemerintah guna mewujudkan ketahanan pangan diantaranya perlunya komitmen dari seluruh stakeholder terkait dan sinergitas antara Bapanas, Bulog, dan ID Food untuk menciptakan ketahanan pangan serta meningkatnya kesejahteraan petani, peternak maupun nelayan. Buletin APBN DETAIL
2022 Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2020 - 2021 BLT Desa merupakan program perlindungan sosial yang diinisiasi pemerintah karena adanya masyarakat miskin yang terdampak COVID-19, yang mulai disalurkan paling cepat April 2020. Dalam implementasinya ditemukan beberapa penyimpangan dan kendala terkait data penerima BLT Desa, penetapan APBDes serta penyaluran BLT Desa. Untuk itu pemerintah harus menyiapkan solusi dari permasalahan tersebut. Artikel ini akan mengevaluasi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) tahun 2020 -2021 sehingga dapat menjadi perbaikan program Pemerintah ke depan. Buletin APBN DETAIL
2020 Dana Bagi Hasil 2020 Tekan Ruang Fiskal Daerah Dalam transfer ke daerah dikenal dengan konsep trilogi dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK. Ketiganya saling berhubungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pemerataan pembangunan untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal horizontal. Pada saat DBH meningkat, pada umumnya DAU dan DAK menurun, demikian pula sebaliknya dan prinsip ini digunakan dalam perhitungan DAU dan DAK per daerah. Adanya pandemi Covid-19 diprediksi akan menggerus pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang secara langsung akan berpengaruh negatif pada besaran pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan. Hal ini membuat pendapatan daerah khususnya DBH berkurang sehingga dapat menekan ruang fiskal daerah dan berimplikasi terhadap pelayanan publik. Buletin APBN DETAIL
2020 Potensi dan Tantangan PPN PMSE Penetrasi pengguna internet yang semakin meningkat mendorong tumbuhnya ekonomi digital di tengah mewabahnya Covid-19. Dengan melihat keadaan ini, pemerintah hendak menangkap potensi pemajakan atas aktivitas ekonomi internet khususnya yang dimiliki oleh Subyek Pajak Luar Negeri (SPLN). Melalui Undang- Undang (UU) No. 2/2020 pemerintah menetapkan perlakukan perpajakan atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain melihat potensi yang cukup besar, kebijakan ini juga menghadapi beberapa tantangan. Buletin APBN DETAIL
2020 Menakar Potensi Risiko Pembiayaan Utang Pasca UU No. 2/2020 Pembiayaan utang Indonesia meningkat signifikan untuk membiayai kebutuhan defisit anggaran yang membengkak hingga mencapai Rp1.439,8 triliun. Besarnya pembiayaan tersebut mengandung risiko tingkat keamanan utang dengan naiknya rasio utang terhadap PDB yang diproyeksikan sebesar 32-36 persen. Selain itu, risiko beban pembayaran bunga utang menjadi sangat tinggi. Rasio beban bunga utang terhadap belanja dan pendapatan negara diproyeksikan meningkat masing-masing sebesar 13-20 persen. Rata-rata pertumbuhan SBN valas per tahun menambah risiko pembiayaan utang berupa risiko depresiasi nilai tukar rupiah pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah diharapkan dapat mengelola utang dengan menjaga agar risiko tetap terkendali dan mendorong dominasi valas dapat berkurang secara bertahap. Buletin APBN DETAIL
2020 Tantangan & Kegiatan PKTD Saat Masa Pandemi Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran di desa dengan mengadakan lapangan kerja sementara. Meskipun pemerintah telah mengatur pelaksanaan dengan menjaga jarak tertentu (social distancing), namun pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kebijakan pembatasan sosial yang saat ini dilakukan oleh banyak daerah. Dengan mempertimbangkan potensi penyebaran pandemi covid-19, kegiatan pembangunan fisik dana desa perlu diubah menjadi kegiatan berbasis perumahan. Beberapa saran kegiatan home-based untuk desa dapat berupa; pembuatan alat perlindungan diri, menanam tanaman herbal, membuat makanan kering, dan adanya layanan pesan-antar, serta meminjamkan buku hasil kerja sama dengan komunitas pencinta buku. Di samping itu, pemerintah juga harus memperhatikan tantangan PKTD seperti; kualitas pendamping desa, kesadaran masyarakat desa tentang pandemi, kualitas hasil kerja warga desa, dan segera menerbitkan juknis tentang PKTD. Buletin APBN DETAIL
2020 Kinerja Ekonomi Domestik Kuartal I 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Pandemi Corona Virus Disease 19 memberikan tekanan mendalam terhadap perekonomian nasional memasuki kuartal I tahun 2020 ke angka 2,97 persen. Pertumbuhan ini melambat dibanding capaian triwulan I 2019 dan terendah dalam 19 tahun terakhir. Penurunan kinerja sektor-sektor penunjang seperti sektor pariwisata dan akomodasi, makanan, minuman, transportasi, & sektor pengolahan turut berpengaruh terhadap merosotnya kinerja ekonomi domestik, tetapi di sisi lain kebutuhan sektor yang menggeliat ketika pandemi berlangsung turut menyumbang pertumbuhan positif yang dapat membantu ketahanan ekonomi Indonesia dalam kondisi saat ini. Diantaranya sektor kesehatan dan sosial, sektor keuangan dan asuransi serta informasi dan komunikasi. Pemerintah memerlukan langkah preventif guna menjaga momentum pertumbuhan memasuki kuartal II hingga situasi kembali membaik dan pulih. Buletin APBN DETAIL
2020 Tantangan Penguatan Program BLT (Dana Desa) di Masa Pandemi Covid-19 Dengan konsekuensi ekonomi yang semakin terpuruk akibat dari pandemi Covid-19, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk dukungan pendapatan, salah satunya program BLT yang digulirkan melalui Dana Desa. Pengalaman penerapan BLT sebelumnya membuktikan bahwa dalam jangka pendek BLT dinilai mampu menjaga masyarakat dari guncangan ekonomi. Meskipun begitu, pemerintah tetap harus memerhatikan kendala yang akan terjadi agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan sesuai dengan harapan. Buletin APBN DETAIL
2020 Evaluasi Restitusi Pajak dan Tantangan Restitusi Pajak Dipercepat Penerimaan pajak di bawah targetnya (shortfall) kembali terjadi di tahun anggaran 2019. Pemerintah menyebutkan bahwa gejolak perekonomian global dan peningkatan pembayaran restitusi pajak menjadi faktor penyebabnya. Pada dasarnya, peningkatan restitusi seharusnya identik dengan pertumbuhan penerimaan pajak. Namun kenyataannya, pertumbuhan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang paling dominan tidak diikuti dengan pertumbuhan penerimaan PPN tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat seperti sistem dan aturan restitusi yang belum kuat sehingga berimbas pada keterlambatan pembayaran dan beban bunga. Buletin APBN DETAIL
2020 Dibalik Tambahan Anggaran Belanja & Pembiayaan Pemerintah dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Dalam menangani Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan Perppu No. 1/2020. Dalam Perppu tersebut disebutkan bahwa peningkatan anggaran belanja perlu dilakukan dan difokuskan untuk sektor kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat terdampak. Langkah pemerintah dalam meningkatkan alokasi anggaran belanja dan pembiayaan negara untuk penanganan Covid-19 patut diapresiasi, namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, mulai dari alokasi tambahan anggaran kesehatan, efektivitas pendistribusian bansos untuk sektor jaring pengaman sosial sampai dengan percepatan pembuatan peraturan pelaksanaan terkait anggaran program pembiayaan pemulihan ekonomi nasional untuk percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia. Buletin APBN DETAIL
2020 Stimulus Fiskal Jilid II dan Potensi Shortfall Pajak 2020 Penyebaran Covid-19 yang berdampak pada pelemahan ekonomi global membuat pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus untuk program pemulihan ekonomi nasional. Ancaman melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, potensi defisit APBN, serta shortfall pajak sebagai dampak dari pandemi virus ini memaksa pemerintah kembali memberikan stimulus fiskal untuk yang kedua kalinya. Stimulus Fiskal Jilid II ini berupa relaksasi PPh 21, PPh 22 Impor, PPh 25, dan PPN. Relaksasi pajak ini memang cukup tepat dan diperlukan untuk menghadapi ekonomi yang sedang tidak stabil, namun tetap saja memiliki dampak langsung terhadap penerimaan pajak negara. Buletin APBN DETAIL
2020 Menyoroti Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia Akibat letak geologisnya, Indonesia memiliki potensi bencana alam yang tinggi yang berdampak pada kerugian ekonomi nasional sekitar Rp22,8 triliun setiap tahunnya. Ditambah lagi, saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi luar biasa (extraordinary) menghadapi pandemi Covid-19 yang menimbulkan banyak korban jiwa dan mengancam stabilitas perekonomian nasional. Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah bersama DPR RI untuk meminimalkan kerugian akibat bencana, antara lain mengalokasikan anggaran mitigasi sesuai standar internasional yaitu 1-2 persen dari APBN, mengembangkan sistem budget tracking belanja bencana yang jelas, serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program penanganan pandemi Covid-19. Buletin APBN DETAIL
2020 Dampak Keterlambatan Petunjuk Teknis K/L Terhadap Penyerapan DAK Fisik Salah satu peran Dana Transfer Khusus (DTK) yaitu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja modal yang dapat dioptimalkan ialah DAK Fisik, mengingat penyerapan DAK Fisik pada triwulan I hingga triwulan III selalu jauh lebih rendah dibandingkan dengan DAK Non Fisik. Banyak faktor yang memengaruhinya, salah satunya ialah keterlambatan juknis yang berulang. Pemerintah daerah belum dapat memanfaatkan DAK Fisik apabila juknis belum terbit. Faktanya, ditemukan penyerapan anggaran pada tahap I masih 0 (nol) persen. Berdasarkan analisis deskriptif terlihat bahwa keterlambatan juknis berdampak pada rendahnya penyerapan tahap I hingga tahap II. Buletin APBN DETAIL
2020 Dampak Omnibus Law Perpajakan terhadap Penerimaan Daerah Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan berpotensi memangkas penerimaan negara sebesar Rp79 triliun di tahun 2025 serta membuat daerah-daerah terancam mengalami penurunan PAD selama beberapa tahun ke depan. Untuk itu diperlukan kehati-hatian dalam pembahasan RUU Omnibus Law Perpajakan. Hal ini dikarenakan penetapan RUU Omnibus Law Perpajakan dapat mempengaruhi besarnya celah fiskal di daerah dan berdampak pada besaran Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini kemudian berimplikasi terhadap bertambahnya kewajiban pusat atas transfer ke daerah. Buletin APBN DETAIL
2020 Tragedi Covid-19 Akan Menggoyang Pendapatan Negara 2020? Virus Corona Virus Desease-19 (COVID-19) diprediksi akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi China sebesar 0,3-0,4 persen. Dampak penurunan pertumbuhan ekonomi China tersebut dapat menyebabkan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,09-0,12 persen pada tahun 2020. Lesunya sektor pariwisata dan perdagangan menjadi salah satu penyebab koreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor pariwisata diperkirakan akan kehilangan potensi penerimaan devisa sebesar Rp54,8 triliun. Sektor perdagangan akan terkena dampak dengan turunnya nilai perdagangan Indonesia-China pada dua tiga bulan mendatang. Pendapatan negara dari pajak atas impor, bea masuk dan bea keluar berpotensi hilang minimal sebesar Rp7 triliun. Buletin APBN DETAIL
2020 Dibalik Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Awal Tahun 2020 Penguatan nilai tukar rupiah yang dalam di awal tahun 2020 disebabkan oleh besarnya investasi yang masuk ke Indonesia melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) oleh Pemerintah. Meskipun fundamental perekonomian Indonesia tengah membaik, serta risiko perekonomian global tengah menurun sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi, namun penguatan rupiah yang didominasi investasi portofolio tersebut masih rentan karena sifat investasi portofolio yang mudah masuk dan keluar. Selain itu, beberapa faktor lainnya juga mengakibatkan nilai tukar rupiah Indonesia menjadi cenderung mudah berfluktuasi terhadap dolar AS. Buletin APBN DETAIL
2020 Tantangan Kebijakan Belanja dalam Mempertahankan Single Digit Angka Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan Indonesia semakin menurun dan mencapai angka 9,22 persen pada September 2019. Penurunan tingkat kemiskinan ini berdasarkan klaim pemerintah didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan keberhasilan program perlindungan sosial. Capaian ini seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintah untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian pengentasan kemiskinan tersebut. Namun, akhirakhir ini beberapa kebijakan pemerintah menunjukkan hal yang kontraproduktif terhadap upaya pengentasan kemiskinan tersebut. Beberapa diantaranya adalah rencana kebijakan penghapusan subsidi listrik 900 VA, kenaikan iuran BPJS, serta pengurangan subsidi solar dan LPG 3 kg. Buletin APBN DETAIL
2022 Suku Bunga Acuan BI Naik, Dampaknya Apa? Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia akhirnya memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo (7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,75 persen di bulan Agustus setelah sebelumnya berada di 3,50 persen. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dan volatile food. Selain itu juga untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Namun demikian, Pemerintah harus mewaspadai efek negatifnya terhadap pertumbuhan produktifitas sektor riil dan meningkatnya beban keuangan negara. Sekilas APBN DETAIL
2021 Isu-isu Strategis Otonomi Daerah dalam Perspektif Anggaran Kebijakan otonomi daerah era reformasi secara efektif dilaksanakan sejak tahun 2001. Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, daerah memiliki kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Dalam perkembangannya, undang-undang yang menjadi dasar penerapan otonomi daerah tersebut mengalami pembaharuan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah saat ini ialah Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 23 tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Buku DETAIL
2021 Bunga Rampai Sektor Pertanian dan APBN Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ke level yang lebih tinggi merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan yang harus dijalankan oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dengan demikian, pencapaian tujuan akhir tersebut sangat bergantung pada prioritas perencanaan pembangunan pemerintah yang disesuaikan dengan karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini. Idealnya, perencanaan pembangunan diarahkan untuk mendorong perkembangan kegiatan atau sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak yang besar dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Buku DETAIL
2020 Dana Transfer Khusus Dalam APBN Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk membantu daerah melaksanakan kewenangannya, pemerintah pusat memberikan transfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah, yang salah satunya berupa Dana Transfer Khusus (DTK) Buku DETAIL
2020 Bunga Rampai Dinamika Isu-isu Perpajakan di Indonesia Dalam dua dekade terakhir, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara sebesar 73,02 persen setiap tahunnya. Kontribusi perpajakan nasional yang besar ini menunjukkan bahwa pajak memainkan peran yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (fungsi budgetair). Selain itu, perpajakan nasional juga memainkan peran fungsi regulerend, dimana pemerintah menggunakan instrumen perpajakan guna mengatur, mendorong dan mengendalikan berbagai aktivitas ekonomi ke arah yang lebih baik. Buku DETAIL
2021 Perkembangan Anggaran dan Indikator Kesehatan Indonesia Menuju SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan kesehatan merupakan suatu bentuk investasi terhadap modal manusia suatu bangsa, tak terkecuali Indonesia. Investasi terhadap modal manusia ini pada akhirnya diharapkan akan berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengingat begitu pentingnya pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dukungan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan besaran alokasi anggaran bidang kesehatan pemerintah minimal sebesar 5 (lima) persen dari APBN diluar gaji. Referensi APBN DETAIL
2020 Dari APBN untuk Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baru pertama kali desa memiliki UU yang mengatur secara lengkap mengenai Desa. UU tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan di Desa. Referensi APBN DETAIL
2020 Perkembangan Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi, Jenis, dan Organisasi Tahun 2018 – 2021 Dalam UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pada pasal 11 ayat (5) dan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-XI/2013, dinyatakan bahwa belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan menjadi per fungsi dan organisasi. Pengklasifikasian berdasarkan fungsi dibagi menjadi 11 fungsi yang menyangkut beberapa aspek dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke 11 fungsi tersebut adalah: (1) fungsi layanan publik; (2) fungsi pertahanan; (2) fungsi ketertiban umum dan keselamatan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi lingkungan; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi pelayanan kesehatan umum; (8) fungsi pariwisata; (9) fungsi keagamaan; (10) fungsi pendidikan publik; dan (11) fungsi perlindungan sosial dan keadilan. Referensi APBN DETAIL
2021 Menilik Tentang Aturan Pemberlakuan NIK Sebagai NPWP - Videografis DETAIL
2021 Menilik PPN Final dalam UU HPP - Videografis DETAIL
2021 Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik negara. Dengan berlaku undang-undang tersebut, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki dapat melakukan program pembangunan yang mensinergikan antara kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan kepentingan lingkungan. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2020 Belanja Pendidikan Indonesia Belanja Besar Belum Optimal Sejak 2009, alokasi anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN (sesuai dengan mandat konstitusi) telah dipenuhi oleh pemerintah. Pemenuhan mandat ini berimplikasi pada peningkatan anggaran pendidikan yang besar sebagai anggaran rutin. Dalam kurun waktu 2009–2014, alokasi anggaran pendidikan merupakan belanja terbesar kedua, setelah belanja subsidi. Sedangkan sejak 2015, anggaran pendidikan merupakan belanja pemerintah terbesar dalam APBN. Meskipun peningkatan besar dalam pengeluaran dan sumber daya, hasil belajar siswa tetap rendah, dan ketimpangan dalam hasil belajar meningkat. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, apakah sudah benar langkah Indonesia mengalokasikan 20 persen anggarannya bagi pendidikan? Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2020 Efektivitas Dana Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik negara. Dengan berlaku undang-undang tersebut, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki dapat melakukan program pembangunan yang mensinergikan antara kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan kepentingan lingkungan. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2020 Efisiensi & Efektivitas Belanja Pegawai, Barang & Modal Tahun 2020 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sekaligus menjadi RPJM tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005- 2025). Meskipun klaim pemerintah terhadap beberapa indikator kesejahteraan rakyat mengalami perbaikan sebagai hasil dari RPJM sebelumnya, kinerja APBN di tahun 2020 dihadapkan pada berbagai tantangan untuk dapat tumbuh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Gaung perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global masih membayangi perekonomian domestik. Di sisi lain, peningkatan daya saing ekonomi menjadi salah satu isu penting untuk dapat meminimalisir dampak perlambatan ekonomi global. Berbagai insentif perpajakan yang ditujukan bagi dunia usaha dan stimulus belanja untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada akhirnya bermuara pada upaya pemerintah untuk mengelola kualitas belanja negara dengan lebih baik. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2020 Look Out 2020: Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah menjadi salah satu instrumen pendanaan bagi program-program percepatan pembangunan dan pencapaian sasaran prioritas nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Anggaran TKDD selama tahun 2015-2019 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 6,9 persen per tahun. Peningkatan TKDD dalam beberapa tahun terakhir mampu memperbaiki tingkat kesenjangan yang masih relatif tinggi. Pada tahun 2015, rasio gini mencapai 0,402 turun menjadi 0,380 pada tahun 2019 serta Indeks Williamson kesenjangan fiskal antar daerah pada tahun 2015 sebesar 0,726 turun menjadi 0,597 pada tahun 2018 (BPS, 2019, 2020). Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2020 Lookout Asumsi Makroekonomi 2020 Dalam APBN 2020, Pemerintah bersama DPR RI menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, inflasi 3,1 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,4 persen, nilai tukar rupiah Rp14.400/USD, ICP 63 USD per barel, lifting minyak 755 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.191 ribu rabel setara minyak per hari. Penetapan asumsi-asumsi tersebut ditetapkan berdasarkan proyeksi dan perkembangan capaian ekonomi domestik dan global di 2019 dan 2020, sebelum terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2020 Lookout Pendapatan Negara 2020 Di awal 2020, dunia dikejutkan dengan ditemukannya virus baru yang disebut Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Kasus pertama ditemukan di Provinsi Hubei, Tiongkok. Pada saat virus masih hanya terkonsentrasi di daratan Tiongkok, ekonomi dunia sudah dihadapkan pada meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, mengingat kontribusi Tiongkok saat ini sebesar 12,81 persen pada rantai pasokan barang dunia. Saat ini, Covid-19 telah menyebar di lebih 200 negara. Penyebaran Covid-19 di luar daratan Tiongkok tersebut menciptakan ketidakpastian ekonomi global yang makin membuncah, akibatnya ekonomi global sudah di ambang resesi. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2020 Outlook & Lookout APBN 2020 Belanja Pemerintah Pusat Memasuki triwulan kedua 2020, APBN menghadapi tantangan berat dengan merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang memaksa pemerintah menghitung ulang berbagai prioritas dan kebijakan, terutama pada sisi kebijakan belanja negara. Alokasi belanja kesehatan yang pada APBN tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp132,2 triliun dipastikan tidak proporsional untuk menahan kecepatan penyebaran pandemi ini. Dampak pandemi ini tidak hanya menyebabkan banyaknya korban, namun dampaknya juga sangat dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Berbagai himbauan untuk menekan penyebarannya juga sangat memukul perekonomian domestik. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2020 Outlook Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila terdapat peningkatan produksi barang dan jasa dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat pada periode waktu tertentu. Kondisi perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kondisi global. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2020 Permasalahan Saving Plan Bancassurance Jiwasraya Saving Plan Bancassurance atau JS Saving Plan yang pertama kali diperkenalkan pada 2013 merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau bancassurance. Produk bancassurance ini masa asuransinya adalah 5 tahun, tetapi masa investasinya 1 tahun yang artinya setiap tahun jatuh tempo dan harus dibayar kecuali nasabah meminta diperpanjang. Jadi meskipun sudah jatuh tempo 1 tahun, masa proteksi asuransi terhadap kecelakaan masih terus berlangsung sampai tahun ke 5. Namun jika terjadi risiko di masalah investasi, maka akan dibayarkan sesuai nilai asuransinya. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2021 Potensi dan Tantangan Optimalisasi PNBP Bidang Spektrum Frekuensi Radio dalam Era Transformasi Digital Terjadinya pandemi Covid-19 selama satu tahun terakhir telah mendorong kebutuhan transformasi digital menjadi semakin krusial. Aktivitas sosial dan pelayanan publik yang sebelumnya dilakukan secara langsung dan manual, kini dipaksa untuk beralih pada teknologi digital dan online dalam pelaksanaannya. Transformasi digital diyakini dapat membawa angin segar bagi potensi penerimaan negara yang ikut terkerek akibat perkembangan teknologi dan layanan TIK yang semakin baik. Termasuk di dalamnya yaitu potensi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo. PNBP yang dipungut oleh Kemenkominfo memiliki porsi yang besar dan strategis dalam struktur APBN, khususnya di pos PNBP Lainnya. Kemenkominfo menjadi salah satu penyumbang PNBP terbesar dibanding Kementerian/Lembaga lainnya, yaitu sebesar Rp25,54 triliun. Dari total PNBP tersebut, sebesar 82% atau Rp20,9 triliun disumbang dari hasil pengelolaan frekuensi (PNBP yang berasal dari BHP Frekuensi, sertifikasi perangkat telekomunikasi, dan sertifikasi operator radio). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan frekuensi memiliki peran yang sangat vital terhadap kinerja PNBP Kemenkominfo selama ini. Analisis APBN DETAIL
2021 Prospek Perekonomian Indonesia dan Catatan Kritis atas Kebijakan Fiskal Tahun 2022 Memasuki tahun 2021, perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan namun tidak merata. Beberapa negara, khususnya negara maju, mengalami pemulihan yang lebih cepat dengan pertumbuhan yang tinggi dibandingkan negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan dalam menahan pandemi, terutama melalui peningkatan vaksinasi, diprediksi mampu mendorong munculnya pent-up demand, sehingga mampu mengurangi potential output gap. Di dalam negeri, perekonomian Indonesia mengalami perbaikan di tahun 2021 yang ditunjukkan dengan perbaikan beberapa indikator ekonomi. Namun, dengan adanya lonjakan kasus Covid-19 di pertengahan tahun, maka kinerja perekonomian tahun 2021 serta tahun 2022 ke depan akan sangat dipengaruhi oleh penanganan kasus Covid-19 di Indonesia serta progres program vaksinasi yang saat ini masih berlangsung. Di sektor moneter, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia (BI) telah empat kali menurunkan BI 7-days reserve repo rate (BI7DRR) menjadi 3,5 persen pada Agustus 2021. Dari sektor perdagangan, profil neraca perdagangan belum dapat dikatakan cukup baik, karena hingga saat ini ekspor Indonesia masih bergantung pada barang dengan nilai tambah yang rendah. Analisis APBN DETAIL
2021 Penyerapan Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, sebagai dasar perubahan postur APBN Tahun Anggaran 2020, yang diperlukan sebagai respon atas kondisi extraordinary pada tahun 2020. Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC- PEN) diarahkan untuk penanganan kesehatan, penyelamatan ekonomi dan stabilitasi sektor keuangan. PC-PEN mencakup enam klaster yaitu klaster kesehatan, klaster perlindungan sosial, klaster dukungan usaha mikro kecil dan menengah, klaster pembiayaan korporasi, klaster sektoral kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah serta sektor insentif usaha. Program PC-PEN berlanjut di tahun 2021 dan memiliki peran yang sangat penting dalam memulihkan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia. Analisis APBN DETAIL
2021 Optimalisasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Tidak dapat dipungkiri bahwa penetrasi teknologi yang merambat begitu cepat dimanfaatkan banyak orang untuk melakukan berbagai aktivitas kegiatan sehari-hari termasuk juga untuk proses jual-beli. Pesatnya perkembangan pemanfaatan teknologi informasi di tengah masyarakat ini justru meraih windfall gain terutama di tengah pandemi Covid-19 ini. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan ketentuan terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan produk digital luar negeri lewat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pentingnya kebijakan ini juga tercermin dengan dijadikannya penerapan PPN PMSE sebagai salah satu bentuk reformasi fiskal dalam optimalisasi negara yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022. Di satu sisi penerapan PPN ini merupakan potensi dalam meningkatkan penerimaan negara. Namun disisi lain, kebijakan ini juga dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan (level playing field) antara pelaku usaha konvensional dan ekonomi digital, baik dalam maupun luar negeri. Untuk itu tulisan ini akan mengulas tentang perkembangan, potensi, dan tantangan penerapan PPN PMSE dalam optimalisasi peningkatan penerimaan negara. Analisis APBN DETAIL
2021 DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam Mendukung Target Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak Pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi menjadi indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kesehatan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 sudah menempatkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kesehatan. Selanjutnya AKI dan AKB selalu menjadi target dan sasaran pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), termasuk dalam RPJMN V (2020-2024). Kemudian diperkuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang menempatkan AKI dan AKB dalam sasaran sistem kesehatan nasional 2022. Ini menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan ibu dan anak yang ditunjukkan oleh indikator AKI dan AKB masih menjadi perhatian pemerintah. Analisis APBN DETAIL
2020 Outlook Penerimaan Perpajakan dan PNBP 2021 Pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dengan kontribusi sekitar 75 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan kontribusi rata-rata sekitar 25 persen. Rasio Pajak terhadap Product Domestic Bruto (PDB) atau tax ratio tahun 2014-2019 sekitar 10-14 persen sedangkan rata-rata rasio PNBP tahun 2014-2019 sebesar 2,63 persen. Pada tahun 2020, pemerintah telah merevisi target penerimaan pajak dan PNBP yang diprediksi meleset dari target akibat pandemi Covid-19. Pemerintah dalam merespon tantangan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 2 tahun 2020. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah kemudian melakukan perubahan postur APBN TA 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 selanjutnya dilakukan penyesuaian kembali terhadap perubahan postur APBN TA 2020 dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Dalam Perpres tersebut terjadi perubahan target penerimaan pajak dan PNBP tahun 2020. Analisis APBN DETAIL
2022 DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan 2023 Harus Diupayakan Sejalan Dengan Upaya Optimalisasi Implementasi Tol Laut Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Perairan (DAK Fisik Transportasi Perairan) dalam RAPBN 2023 dialokasikan sebesar Rp0,44 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan anggaran 2022 yang sebesar Rp0,46 triliun. DAK Fisik Transportasi Perairan ditujukan untuk pemenuhan infrastruktur transportasi perairan yang memadai dalam mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas penumpang barang pada daerah yang mengandalkan sarana dan prasarana transportasi perairan sebagai alat transportasi utama. Dari sisi output, DAK tersebut ditargetkan untuk rehabilitasi fasilitas pelabuhan sebanyak 79 paket dan pengadaan sarana (moda) transportasi perairan sebanyak 20 unit. Analisis APBN DETAIL
2022 BLT Desa Hanya Sebagai Painkiller Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dana desa dalam RAPBN 2023 dialokasikan Rp70 triliun atau naik 3,09 persen dari outlook 2022 sebesar Rp67,9 triliun. Salah satu arah kebijakan 2023 yaitu dana desa difokuskan sebagai bagian dari program perlindungan sosial untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa (NK RAPBN 2023, 4-24). Kebijakan BLT Desa bukanlah kebijakan baru, kebijakan ini sudah pernah dilakukan pada 2020 hingga 2022. Namun tujuannya yang sedikit berbeda. Pada 2020, penerapan BLT Desa ditujukan untuk merespons dampak pandemi covid-19 yang berimplikasi pada masyarakat miskin dan rentan miskin. Sedangkan 2021 dan 2022, secara implisit sebenarnya masih bagian dari agenda proses pemulihan ekonomi akibat pandemi. Namun di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa secara eksplisit disebutkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang salah satunya adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa. Analisis APBN DETAIL
2022 Dana Operasional Pemerintah Desa Tepat, Namun Harus Ada Batasan Pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp70 triliun untuk 2023. Angka alokasi tersebut naik 3,09 persen dibanding estimasi 2022 sebesar Rp67,9 triliun. Salah satu arah kebijakan dana desa di 2023 yaitu penggunaan sebagian dana desa untuk dana operasional pemerintah desa (NK RAPBN 2023, 2-112). Arah kebijakan dapat diartikan sebagai pemenuhan janji Presiden Jokowi atas tuntutan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia sejak tiga tahun silam dan terakhir pada bulan Maret 2022. Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi XI Pada 20 Mei 2022 silam, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF), beserta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Dengan disampaikannya KEM dan PKKF berserta RKP 2023 tersebut, maka Komisi XI DPR RI akan menjalankan kewajiban pelaksanaan tugasnya di Bidang Anggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD, yakni mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam pembicaraan pendahuluan tersebut, Komisi XI DPR RI akan melakukan pembahasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya, di mana pagu indikatif dimaksud merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga. Guna memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas Komisi XI DPR RI di Bidang Anggaran pada siklus pembicaraan pendahuluan tahun anggaran 2023, Pusat Kajian Anggaran menyusun kajian pagu indikatif kementerian/lembaga yang merupakan mitra kerja Komisi XI DPR RI. Kajian yang tersusun ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi para Anggota Komisi XI DPR RI dalam pada saat pembahasan dan pengambilan kuputasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi XI DPR RI. Analisis APBN DETAIL
2020 Prospek Perekonomian Indonesia dan Catatan Kritis RAPBN 2021 Ketidakpastian global akibat pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dalam waktu singkat telah melumpuhkan perekonomian berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Akibat pandemi ini, pada triwulan II tahun 2020 perekonomian nasional sangat tertekan sehingga pertumbuhan terkontrakasi sebesar negatif 5,32 persen. Untuk mendongkrak pertumbuhan tersebut, maka pemerintah pada bulan Mei tahun 2020 menetapkan Program Pemulihan Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp695,2 triliun. Berdasarkan stimulus tersebut dan faktor eksternal yang membaik, maka pertumbuhan perekonomian domestik tahun 2021 diprediksi pada kisaran 3,46-5,03 persen dengan asumsi inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar USD terjaga pada kisaran masing-masing 2,88 persen dan Rp15.130 per USD. Terkait berbagai fokus kebijakan yang tertuang dalam NK RAPBN 2021, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, yakni mengutamakan perbaikan dan pemutakhiran DTKS dan basis data UMKM sebelum tahun anggaran 2021 berjalan, pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan tetap konsisten berdimensi mengurangi ketimpangan antarwilayah, rencana integrasi subsidi energi dengan bansos tidak dilakukan terburuburu, menunda ekstensifikasi barang kena cukai, fokus penguatan pariwisata diarahkan pada peningkatan perjalanan wisatawan nusantara, pentingnya penguatan kelembagaan petani dan nelayan dalam arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan, meletakkan petani dan nelayan sebagai subjek kebijakan dengan penguatan prinsip participatory serta Analisis APBN DETAIL
2020 Evaluasi Indikator Sasaran Pembangunan dalam UU APBN Sejak 2011, proses pembahasan dan penetapan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) di parlemen mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut adalah kesepakatan DPR RI bersama pemerintah untuk memasukkan beberapa indikator yang dijadikan ukuran pencapaian sasaran pembangunan yang berkualitas sebagai salah satu norma dalam UU APBN, dimana hal ini tidak pernah diatur dalam UU APBN tahun-tahun sebelumnya. Secara kumulatif, ada delapan indikator sasaran pembangunan yang ditetapkan sebagai target yang harus dicapai oleh pemerintah dalam UU APBN 2011- 2020. Namun, tidak semua indikator tersebut ditetapkan secara konsisten dalam APBN setiap tahunnya. Dari sisi realisasi, dapat dikatakan bahwa tidak semua target indikator yang ditetapkan dapat terpenuhi setiap tahunya. Meskipun demikian, mayoritas pencapaiannya mengalami tren yang terus membaik dari tahun ke tahun atau dengan kata lain tren kesejahteraan masyarakat terus membaik. Namun, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah, agar perwujudan peningkatan kesejahteraan lebih nyata dirasakan oleh masyarakat Indonesia, bukan peningkatan yang sifatnya relatif semu. Pertama, angka kemiskinan yang menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp440.538 per kapita per bulan pada 2019 belum sepenuhnya dapat dijadikan ukuran yang mencerminkan kemiskinan yang sesungguhnya. Kedua, angka kemiskinan di perdesaan masih tinggi dan penurunannya relatif lambat. Ketiga, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan masih relatif tinggi. Keempat, profil kemiskinan provinsi yang berada di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih memprihatinkan. Kelima, struktur ketenagakerjaan nasional masih didominasi oleh pekerja informal. Keenam, masih tingginya persentase pekerja tidak penuh. Terakhir, indeks pembangunan manusia provinsi di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih terpaut cukup jauh dengan angka nasional dan provinsi lain. Analisis APBN DETAIL
2020 Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Tantangan BLU Tahun 2021 Badan layanan umum (BLU) sebuah agen yang otonom bagian dari K/L, tidak mencari keuntungan, mendapatkan sumber dana dari Rupiah Murni (RM) APBN dan p endapatan BLU, serta memiliki SDM berupa PNS dan Non PNS, kekayaan negara tidak dipisahkan, dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untu k menyelenggarakan kegiatan BLU. Perkembangan satker BLU terus bertambah sejak awal pembentukannya pada tahun 2005, hingga triwulan 1 tahun 2020, jumlah satker BLU mencapai 243 yang terdiri atas 105 BLU rumpun kesehatan, 100 BLU rumpun pendidikan, 10 BLU rumpun pengelola dana, 5 BLU pengelola kawasan, dan 23 BLU barang/jasa lainnya. Pertumbuhan pendapatan BLU secara rata rata tumbuh sebesar 21 persen per tahun, lebih besar dari rata rata pertumbuhan PNBP nasional sebesar 6 persen per tahunnya. Peningkatan realisasi pendapatan BLU juga disebabkan oleh pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BLU sejak tahun 2005 yang memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan dan layanan BLU Dalam 10 tahun terakh ir rasio kontribusi pendapatan BLU secara rata rata sebesar 9,7 persen dari pendapatan PNBP nasional. Masih kecilnya kontribusi pendapatan BLU terhadap PNBP nasional disebabkan oleh BLU dapat menggunakan penerimaan mereka sendiri tanpa perlu menyetornya k e kas umum Negara. Oleh karena itu, pengelolaan kas BLU akan lebih transparan dan lebih tidak beresiko apabila sumber dana yang dimiliki dikelola oleh perbendaharaan tanpa memengaruhi otonomi pengoperasian BLU. Analisis APBN DETAIL
2020 Penguatan Transfer ke Daerah bagi Kemudahan Berusaha di Daerah Realisasi investasi pada triwulan II 2020 yaitu sebesar Rp191,9 triliun, mengalami penurunan sebesar 8,9 persen dari triwulan I 2020 (Rp210,7 triliun) atau turun 4,3 persen dari triwulan II 2019 (Rp200,5 triliun). Penurunan ini merupakan tekanan yang berat sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. Dalam menarik minat dan mempermudah peluang masuknya investasi serta mengurangi kekhawatiran dari rendahnya tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia akibat pandemi. Untuk itu perbaikan kemudahan berusaha menjadi awalan yang baik untuk perbaikan usaha dan investasi tersebut. Iklim investasi yang baik diyakini dapat terjadi ketika kepastian dan kemudahan berusaha terwujud sebagai bagian dari upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif. Namun, dalam pelaksanaannya permasalahan atas kondisi kemudahan berusaha di Indonesia kerap menyelimuti dan menjadi penghambat peningkatan investasi di daerah terlebih di tengah adanya pandemi dan sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah kedepan. Dimana beberapa permasalahan tersebut antara lain, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, belum memadainya SDM yang kompeten maupun sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pelayanan perizinan investasi dan bisnis, serta belum termanfaatkan dengan optimal standarisasi pelayanan perizinan yang terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS) system. Analisis APBN DETAIL
2020 Kinerja Belanja Pegawai, Barang dan Modal dalam APBN Periode 2015 - 2019 Dalam penyusunan anggaran, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan besarnya alokasi untuk belanja yang sifatnya mandatory, tetapi juga belanja yang sifatnya mengikat untuk menjamin jalannya operasional pemerintahan, yaitu belanja pegawai, sebagian belanja barang dan modal. Dalam hal penerimaan negara tidak mencapai target yang ditetapkan, efisiensi terhadap belanja negara dapat dilakukan terhadap belanja yang tidak mengikat yaitu sebagian komponen belanja barang dan belanja modal. Karenanya penting untuk mengetahui komponen, pertumbuhan dan pola penyerapan belanja tersebut serta upaya-upaya untuk memperbaiki penyerapan anggaran. Analisis APBN DETAIL
2020 Menakar Peran Dana Desa dalam Menekan Kemiskinan Desa Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk menganggarkan Dana Desa untuk diberikan kepada desa. Kebijakan dana desa merupakan salah satu program Pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan kemiskinan di desa, yang pada akhirnya diharapkan tercipta kesejahteraan masyarakat. Melalui tulisan ini ingin melihat bagaimana peran dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan melihat beberapa indikator. Data tingkat kemiskinan memperlihatkan bahwa ada tren penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi secara nasional. Namun tren penurunan tingkat kemiskinan sebelum adanya dana desa lebih curam dibandingkan tren penurunan setelah dana desa. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kebijakan sebelum adanya dana desa relatif lebih baik dalam menurunkan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan kebijakan dana desa itu sendiri. Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi XI DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi XI DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi XI DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi XI DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Catatan Akuntabilitas Atas Penerimaan Perpajakan Penerimaan perpajakan merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran penting dalam membangun negara. Selain itu, pajak sebagai sumber penerimaan negara juga berperan sangat penting untuk menstimulus perekonomian Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap data laporan pajak dari wajib pajak (WP) dan data pembayaran modul Penerimaan (MPN) Tahun 2020 mengungkap masih terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi menimbulkani kerugian bagi penerimaan negara. Hasil pemeriksaan BPK atas database MPN Tahun 2020 masih terdapat kekurangan dan keterlambatan penyetoran pajak dari WP sebesar Rp20 triliun serta sanksi sebesar Rp1,5 triliun dan USD8,3 juta. Nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan temuan Tahun 2019. Akuntabilitas DETAIL
2022 Akuntabilitas Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tingginya angka TPT untuk pendidikan SMK, salah satunya dikarenakan mismatch antara pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kontribusi TPT pada tingkat SMK yang mendominasi selama lima tahun terakhir (2018-2022) ditunjukkan dengan masih banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Hanya 4,85 persen dari total usulan anggaran yang diajukan Kemendikbudristek tahun 2023 merupakan alokasi anggaran untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi. IHPS II tahun 2021, mengungkap bahwa Kemendikbudristek belum menetapkan peta jalan pendidikan vokasi dan belum melakukan koordinasi dalam menyusun peta jalan pendidikan vokasi secara memadai serta belum memiliki kurikulum yang link and match dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Akuntabilitas DETAIL
2022 Tinjauan Atas Pendapatan Cukai MMEA Pengusaha pabrik memiliki kewajiban untuk memberitahukan Barang Kena Cukai (BKC) MMEA ketika BKC MMEA telah dikemas untuk penjualan eceran kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi, pemberitahuan BKC MMEA yang telah selesai dibuat disebut CK-4B. Dari hasil uji petik yang dilakukan oleh BPK terhadap data CK-4B dalam database SAC menunjukkan adanya permasalahan dalam penyampaian dokumen CK-4B dimana 2 pengusaha pabrik BKC MMEA pada KPPBC TMP B Sidoarjo dan KPPBC TMP C Kupang terlambat menyampaikan CK-4B. Permasalahan ini terjadi disebabkan karena Kepala KPPBC TMP B Sidoarjo dan KPPBC TMP C Kupang kurang cermat dan tidak segera melakukan penetapan denda atas CK-4B yang terlambat Akuntabilitas DETAIL
2022 Tinjauan Atas Pengelolaan Insentif Perpajakan 2021 Pada tahun 2022, pemerintah menyiapkan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2022 sebesar Rp414 triliun. Realisasi insentif perpajakan dalam Program PEN hingga 12 Mei 2022 untuk insentif perpajakan sebesar Rp5,2 triliun, sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp58,38 triliun, dan pada tahun 2021 sebesar Rp67,57 triliun. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam LKPP Tahun 2021 menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan insentif perpajakan dalam program PEN yang perlu segera diatasi oleh Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Pajak. Akuntabilitas DETAIL
2022 Akuntabilitas Pengelolaan Gelora Bung Karno oleh Kementerian Sekretariat Negara GBK merupakan salah satu aset negara yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara. Pada saat ini, PPKGBK mengelola berbagai macam aset, antara lain aset berupa fasilitas olahraga maupun aset-aset lain yang dikerjasamakan. BLU PPKGBK dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengamanan aset negara serta memberi pelayanan jasa dalam bidang olahraga maupun non olahraga kepada masyarakat. Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan Pengelolaan GBK berdasarkan LHP BPK: - Pemanfaatan lantai 1, 8, 9, 10, 11 dan 12 gedung direksi oleh KONI belum didukung perjanjian pemanfaatan serta tagihan pemakaian listrik dan air membebani PPKGBK. - Perjanjian kerja sama operasional aset untuk pengelolaan parkir di Kawasan GBK tidak sesuai ketentuan dan terdapat selisih penerimaan pengelolaan parkir. Akuntabilitas DETAIL
2022 Akuntabilitas Pengelolaan Piutang Perpajakan Piutang pajak merupakan piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayarkan termasuk sanksi bunga, denda, dan kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan surat sejenisnya yang belum dilunasi hingga akhir periode laporan keuangan. Piutang perpajakan Per Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp14,19 triliun atau setara dengan 13,98 persen. Jika kenaikan piutang perpajakan ini tidak dilakukan penagihan dan penatausahaan yang memadai maka akan berpotensi menimbulkan kerugian pada penerimaan perpajakan karena piutang perpajakan akan menjadi daluwarsa penagihan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kerap kali menyoroti piutang perpajakan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Akuntabilitas DETAIL
2022 Masukan Pusat Kajian Anggaran Atas Nota Keuangan RAPBN 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Infografis DETAIL
2021 Evaluasi Program Belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021 Hai, Sobat PKA ! Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan Covid 19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, mari simak slide diatas tentang evaluasi program belanja PEN tahun 2021. #PusatKajianAnggaran #BadanKeahlianSetjenDPRRI #SetjenDPRRI #Banggar #BANGGARDPRRI #perekonomianindonesia #pen #pemulihanekonominasional Infografis DETAIL
2021 Pemindahan Ibu Kota Negara, Haruskah Secepatnya? Halo Sobat PKA! Pemindahan ibu kota negara atau IKN telah direncanakan pemerintah dan telah dijadwalkan akan direalisasikan pada semester I tahun 2024. Namun, perlu banyak pertimbangan sebelum pemindahan IKN benar- benar akan dilakukan. Kira-kira bagaimana ya pertimbangan untuk pemindahan IKN ini? apakah tahun 2024 dirasa terlalu cepat untuk pemindahan IKN? Yuk intip slide-slide! Infografis DETAIL
2021 Tinjauan Pengelolaan Anggaran, Aset Tetap, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Sekretariat Negara Hai sobat PKA, tahukah kalian kalau Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menjadi salah satu K/L yang secara langsung berperan penting dalam membantu Presiden dan Wakil kinerja Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dilihat dari pengelolaan anggaran Kemensetneg, secara rata-rata dalam beberapa tahun terakhir, realisasi Kemensetneg selalu berada diatas 92 persen. Selain itu, dilihat dari total aset yang dikelola, Kemensetneg menjadi salah satu K/L yang memiliki aset terbesar dari seluruh K/L yang ada. Dengan tingginya total aset yang dikelola oleh Kemensetneg, menjadi potensi tersendiri untuk dapat menghasilkan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ingin tau selanjutnya?? Yuuuk geser slidenya!! #SetjenDPRRI #PusatKajianAnggaran #Komisi_II #KementerianSekretariatNegara #Komisi2 #Komisi2DPRRI Infografis DETAIL
2021 Upaya Menekan Jumlah Sengketa Pajak serta Penyelesaiannya Halo sobat PKA! Mau bagi info nih, Reformasi perpajakan yang menjadi agenda pemerintah tahun 2022 menyebabkan banyaknya perubahan peraturan, sehingga berpotensi meningkatnya perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan pemerintah dan mengakibatkan meningkatnya potensi sengketa pajak lho!! Yuk geser slide selanjutnya untuk info lebih lanjut! #PKA #PusatKajianAnggaran #KomisiXI #UUHPP #ReformasiPerpajakan #SengketaPajak Infografis DETAIL
2021 Prospek Perekonomian Indonesia dan Catatan Kritis Atas Kebijakan Fiskal Tahun 2022 Memasuki tahun 2021, perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan namun tidak merata. Beberapa negara, khususnya negara maju, mengalami pemulihan yang lebih cepat dengan pertumbuhan yang tinggi dibandingkan negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan dalam menahan pandemi, terutama melalui peningkatan vaksinasi, diprediksi mampu mendorong munculnya pent-up demand, sehingga mampu mengurangi potential output gap. Di dalam negeri, perekonomian Indonesia mengalami perbaikan di tahun 2021 yang ditunjukkan dengan perbaikan beberapa indikator ekonomi. Namun, dengan adanya lonjakan kasus Covid-19 di pertengahan tahun, maka kinerja perekonomian tahun 2021 serta tahun 2022 ke depan akan sangat dipengaruhi oleh penanganan kasus Covid-19 di Indonesia serta progres program vaksinasi yang saat ini masih berlangsung. Di sektor moneter, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia (BI) telah empat kali menurunkan BI 7-days reserve repo rate (BI7DRR) menjadi 3,5 persen pada Agustus 2021. Dari sektor perdagangan, profil neraca perdagangan belum dapat dikatakan cukup baik, karena hingga saat ini ekspor Indonesia masih bergantung pada barang dengan nilai tambah yang rendah. Atas kondisi global dan perekonomian domestik saat ini, maka tulisan ini bertujuan untuk memprediksi prospek perekonomian Indonesia dan catatan kritis atas kebijakan fiskal tahun 2022. Dari hasil proyeksi yang telah dilakukan, maka diperoleh pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diperkirakan 4,43 persen, inflasi 1,8 persen, dan nilai tukar di kisaran Rp14.435/USD. Sementara itu, di tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu 5,27 persen, inflasi 2,95 persen, dan nilai tukar di kisaran Rp14.684/USD. Adapun faktor yang memengaruhinya ialah: 1) perkembangan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia, beserta dengan efektivitas upaya penanganannya; 2) progres program vaksinasi; 3) perkembangan perekonomian global, termasuk arah kebijakan moneter Amerika Serikat; 4) efektivitas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam mengembalikan daya beli masyarakat; serta 5) efektivitas berbagai program reformasi struktural di tahun 2022 dalam meningkatkan produktivitas perekonomian secara umum. Terkait kebijakan fiskal tahun 2022, secara umum, arah dan strategi pembangunan yang hendak dilakukan oleh pemerintah pada tahun tersebut telah mencerminkan upaya dalam mewujudkan transformasi ekonomi dalam koridor jangka menengah dan panjang, terutama untuk mampu keluar dari negara middle income trap. Namun dari sisi implementasi, arah, dan strategi kebijakan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kondisi risiko pandemi dan ekonomi global di tahun 2022. Adapun beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah atas pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2022 ialah perlunya upaya peningkatan nilai tambah industri pengolahan, peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan, peningkatan nilai tambah UMKM, melanjutkan reformasi anggaran pendidikan dalam menopang diversifikasi ekonomi dan digitalisasi usaha pertanian dan perikanan, termasuk UMKM. Dengan demikian, tulisan ini memberikan rekomendasi berupa: 1) dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2022, diharapkan pemerintah tetap fokus pada pemulihan kesehatan serta perlindungan terhadap kelompok miskin dan rentan; 2) pemerintah terus berkoordinasi dengan BI dalam menjaga kebijakan moneter yang akomodatif dan sejalan dengan kebijakan fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi; 3) dalam mendorong investasi dan perdagangan, maka perbaikan iklim bisnis dan investasi harus terus dilakukan melalui reformasi struktural dan fokus pada implementasi; serta 4) terkait kebijakan fiskal 2022, pemerintah perlu mempertahankan kebijakan fiskal yang kontrasiklikal untuk meminimalisir dampak pandemi, serta reformasi fiskal harus dilaksanakan untuk mendorong postur APBN yang lebih resilien dan efisien. Infografis DETAIL
2021 DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam Mendukung Target Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak Pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi menjadi indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kesehatan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 sudah menempatkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kesehatan. Selanjutnya AKI dan AKB selalu menjadi target dan sasaran pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), termasuk dalam RPJMN V (2020-2024). Kemudian diperkuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang menempatkan AKI dan AKB dalam sasaran sistem kesehatan nasional 2022. Ini menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan ibu dan anak yang ditunjukkan oleh indikator AKI dan AKB masih menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan hasil prediksi hingga 2030, jika tanpa adanya kebijakan extra ordinary maka nilai AKI dan AKB masih di atas target SDGs 2030. Selanjutnya dengan menggunakan uji beda rata-rata, diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada perubahan nilai AKI pada provinsi penerima DAK fisik penugasan dengan provinsi yang tidak menerima DAK fisik penugasan. Kemudian hasil grafik kuadran menunjukkan masih banyak daerah yang berada pada kuadran II dimana daerah dengan AKI dan AKB rendah memperoleh prioritas anggaran. Sebaliknya, ada daerah yang memiliki AKI dan AKB tinggi namun tidak memperoleh prioritas anggaran. Pemerintah perlu memberikan target penurunan AKI dan AKB kepada daerah untuk mendorong peningkatan peran pemerintah daerah. Selain itu, Pemerintah perlu memberikan prioritas bagi daerah-daerah yang masih memiliki nilai AKI dan AKB yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal tersebut guna mempercepat penurunan AKI dan AKB. Infografis DETAIL
2021 Optimalisasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Tidak dapat dipungkiri bahwa penetrasi teknologi yang merambat begitu cepat dimanfaatkan banyak orang untuk melakukan berbagai aktivitas kegiatan sehari-hari termasuk juga untuk proses jual-beli. Pesatnya perkembangan pemanfaatan teknologi informasi di tengah masyarakat ini justru meraih windfall gain terutama di tengah pandemi Covid-19 ini. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan ketentuan terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan produk digital luar negeri lewat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pentingnya kebijakan ini juga tercermin dengan dijadikannya penerapan PPN PMSE sebagai salah satu bentuk reformasi fiskal dalam optimalisasi negara yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022. Di satu sisi penerapan PPN ini merupakan potensi dalam meningkatkan penerimaan negara. Namun disisi lain, kebijakan ini juga dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan (level playing field) antara pelaku usaha konvensional dan ekonomi digital, baik dalam maupun luar negeri. Untuk itu tulisan ini akan mengulas tentang perkembangan, potensi, dan tantangan penerapan PPN PMSE dalam optimalisasi peningkatan penerimaan negara. Aturan terkait PPN PMSE tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang mulai efektif berlaku sejak 1 Juli 2020. Pada pelaksanaannya sejak 1 Juli 2020 hingga April 2021 terdapat 65 perusahaan yang ditetapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai pemungut PPN PMSE, dimana 6 diantaranya merupakan perusahaan yang berlokasi di Indonesia. Adapun penerimaan PPN PMSE yang diperoleh selama periode September hingga Desember 2020 ialah sebesar Rp0,731 triliun sementara itu pada periode Januari hingga April 2021 mulai mengalami penin gkatan sebesar Rp1,11 triliun. Tentunya angka tersebut masih jauh dari target, dimana Kementerian Keuangan sendiri sempat mengkaji bahwa PPN yang diperoleh dari kegiatan PMSE ini sebesar Rp10,4 triliun. Hal ini menunjukkan DJP mengalami berbagai tantangan dan kendala dalam mengoptimalkan penerimaan PPN tersebut. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus maka kegiatan ekonomi digital ini justru menimbulkan versi baru shadow economy. Adapun beberapa tantangan ataupun permasalahan yang masih dihadapi pemerintah khususnya DJP dalam mengoptimalkan penerimaan PPN PMSE yaitu; keterbatasan akses memperoleh data menyebabkan Otoritas Pajak masih mengalami kesulitan dalam mengumpulkan informasi pelaku usaha PMSE, pengawasan dan pengenaan sanksi yang masih lemah dan aturan ini berpotensi menimbulkan Cost of Taxation yang cukup besar. Strategi optimalisasi PPN PMSE yang perlu dipertimbangkan pemerintah diantaranya; pemerintah perlu mempertimbangkan skema split payment dalam memungut PPN pada kegiatan PMSE, sosialisasi mengenai substansi dan administrasi pengenaan pajak atas PMSE kepada seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, otoritas pajak perlu mengoptimalkan penerimaan PPN pada pelaku usaha PMSE dalam negeri yang didukung dengan perolehan akses data dan informasi terkait transaksi PMSE. Infografis DETAIL
2020 Evaluasi Indikator Sasaran Pembangunan dalam UU APBN Sejak 2011, proses pembahasan dan penetapan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) di parlemen mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut adalah kesepakatan DPR RI bersama pemerintah untuk memasukkan beberapa indikator yang dijadikan ukuran pencapaian sasaran pembangunan yang berkualitas sebagai salah satu norma dalam UU APBN, dimana hal ini tidak pernah diatur dalam UU APBN tahuntahun sebelumnya. Secara kumulatif, ada delapan indikator sasaran pembangunan yang ditetapkan sebagai target yang harus dicapai oleh pemerintah dalam UU APBN 2011- 2020. Namun, tidak semua indikator tersebut ditetapkan secara konsisten dalam APBN setiap tahunnya. Dari sisi realisasi, dapat dikatakan bahwa tidak semua target indikator yang ditetapkan dapat terpenuhi setiap tahunya. Meskipun demikian, mayoritas pencapaiannya mengalami tren yang terus membaik dari tahun ke tahun atau dengan kata lain tren kesejahteraan masyarakat terus membaik. Namun, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah, agar perwujudan peningkatan kesejahteraan lebih nyata dirasakan oleh masyarakat Indonesia, bukan peningkatan yang sifatnya relatif semu. Pertama, angka kemiskinan yang menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp440.538 per kapita per bulan pada 2019 belum sepenuhnya dapat dijadikan ukuran yang mencerminkan kemiskinan yang sesungguhnya. Kedua, angka kemiskinan di perdesaan masih tinggi dan penurunannya relatif lambat. Ketiga, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan masih relatif tinggi. Keempat, profil kemiskinan provinsi yang berada di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih memprihatinkan. Kelima, struktur ketenagakerjaan nasional masih didominasi oleh pekerja informal. Keenam, masih tingginya persentase pekerja tidak penuh. Terakhir, indeks pembangunan manusia provinsi di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih terpaut cukup jauh dengan angka nasional dan provinsi lain. Penetapan berbagai indikator sasaran pembangunan tersebut dapat dijadikan sebagai ukuran pencapaian kemakmuran rakyat yang diamanahkan konstitusi. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah amanah konstitusi tidak hanya sebatas mewujudkan kemakmuran rakyat semata. Tetapi, yang diamanahkan oleh konstitusi adalah kemakmuran rakyat yang diikuti dengan terwujudnya keadilan sosial. Dalam UU APBN, penerapan prinsip keadilan atau pemerataan sebagai ukuran keberhasilan pengelolaan APBN yang sesuai dengan amanah konstitusi telah dilakukan, yakni melalui penetapan koefisien gini. Namun, penetapan koefisien gini tersebut belumlah mencerminkan pemerataan secara wilayah sebagaimana prinsip keadilan yang diamahkan oleh konstitusi. Koefisien gini hanyalah ukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan antar individu. Artinya, koefisien gini belum dapat dijadikan ukuran pemerataan antarwilayah. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan indikator yang mampu menggambarkan perbaikan ketimpangan antarwilayah atau daerah dalam UU APBN di masa mendatang. Urgensi adanya indikator yang mampu mengukur ketimpangan wilayah antardaerah juga didasarkan pada persoalan klasik yang masih menjadi isu utama pembangunan nasional. Persoalan klasik tersebut adalah ketimpangan antar wilayah yang belum mengalami perbaikan yang signifikan. Infografis DETAIL
2020 Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Tantangan BLU Tahun 2021 Badan layanan umum (BLU) sebuah agen yang otonom bagian dari K/L, tidak mencari keuntungan, mendapatkan sumber dana dari Rupiah Murni (RM) APBN dan pendapatan BLU, serta memiliki SDM berupa PNS dan Non PNS, kekayaan negara tidak dipisahkan, dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU. Perkembangan satker BLU terus bertambah sejak awal pembentukannya pada tahun 2005, hingga triwulan 1 tahun 2020, jumlah satker BLU mencapai 243 yang terdiri atas 105 BLU rumpun kesehatan, 100 BLU rumpun pendidikan, 10 BLU rumpun pengelola dana, 5 BLU pengelola kawasan, dan 23 BLU barang/jasa lainnya. Pertumbuhan pendapatan BLU secara rata-rata tumbuh sebesar 21 persen per tahun, lebih besar dari rata-rata pertumbuhan PNBP nasional sebesar 6 persen per tahunnya. Peningkatan realisasi pendapatan BLU juga disebabkan oleh pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BLU sejak tahun 2005 yang memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan dan layanan BLU. Dalam 10 tahun terakhir, rasio kontribusi pendapatan BLU secara rata-rata sebesar 9,7 persen dari pendapatan PNBP nasional. Masih kecilnya kontribusi pendapatan BLU terhadap PNBP nasional disebabkan oleh BLU dapat menggunakan penerimaan mereka sendiri tanpa perlu menyetornya ke kas umum Negara. Oleh karena itu, pengelolaan kas BLU akan lebih transparan dan lebih tidak beresiko apabila sumber dana yang dimiliki dikelola oleh perbendaharaan tanpa memengaruhi otonomi pengoperasian BLU. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada satker BLU baik dari sisi rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional (POBO) yaitu 78 persen BLU rumpun kesehatan, 46 persen BLU rumpun pendidikan, dan 47 persen BLU rumpun lainnya. Oleh karena itu, guna mengoptimalkan PNBP BLU perlu meningkatkan kinerja baik dari aspek keuangan maupun non keuangan. Berdasarkan analisa kinerja keuangan BLU perlu memerhatikan penggunaan biaya operasional agar lebih efektif, meningkatkan rasio kemandirian dengan cara meningkatkan pendapatan PNBP agar pagu RM semakin berkurang, BLU perlu mengoptimalkan asetnya, meningkatkan efisiensi khususnya pada BLU kesehatan dengan pengelolaan piutang pelayanan agar pembayaran klaim jangan terlambat, meningkatkan efisiensi khususnya BLU pendidikanmenghitung tarif layanan BLU menggunakan biaya langsung dan biaya tidak langsung sehingga mengurangi pagu RM serta meningkatkan efektivitas BLU dengan cara mengukur kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Peningkatan kinerja non keuangan BLU guna meningkatkan PNBP BLU yaitu pada BLU rumpun kesehatan dan pendidikan sudah baik, namun perlu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat, BLU program BPI dan program RISPRO perlu meningkatkan hasil monitoring, evaluasi, dan pemantauan tindak lanjut atas layanan beasiswa yang optimal. Begitupula, kinerja non keuangan BLU PIP perlu tata kelola dan penetapan target yang jelas dalam menyalurkan pinjamannya. Pada tahun 2021, upaya peningkatan kinerja PNBP BLU dimasa pemulihan ekonomi pertama melalui pemanfaatan idle fund melalui investasi kas, BLU dapat melakukan pemindahan dana antar BLU dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan menggunakan pemindahan dana kas sesuai Kepdirjen Nomor Kep- 145/PB/2020 mengenai SOP Pemindahan dana antar BLU. Kedua, modernisasi pemanfaatan IT sistem administrasi untuk meningkatkan PNBP BLU Infografis DETAIL
2020 Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Pembiayaan Kreatif Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Namun seiring dengan diterapkannya Kebijakan otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 dan kebijakan desentralisasi fiskal sejak 2004, kemandirian daerah belum dapat terwujud sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya derajat desentralisasi fiskal pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia. Hasil analisis yang dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, diperoleh bahwa rata-rata proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah pada tahun 2018 sebesar 11,81 persen. Jika dilihat dari rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/ kemandirian suatu daerah, maka dapat diartikan bahwa pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia memiliki pola hubungan yang instruktif. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah lebih banyak mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandiriannya sangat kurang. Tingginya tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat mengindikasikan ketidakmampuan daerah dalam melaksanakan urusan otonominya. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2021, pemerintah berencana mendorong pemerintah daerah dapat melakukan terobosan dalam mencari sumber pembiayaan yang di luar APBN/APBD melalui pemanfaatan pembiayaan kreatif. Selain itu, pembangunan infrastruktur di daerah diharapkan juga bisa dilakukan melalui mekanisme kerja sama antar daerah, serta dukungan TKDD untuk pelaksanaan pembiayaan kreatif melalui skema pembiayaan terintegrasi. Dengan skema tersebut, pembiayaan kreatif diharapkan dapat menjadi solusi akan keterbatasan APBD. Kebijakan ini merupakan salah satu poin dalam arah kebijakan TKDD di tahun 2021 dalam rangka mendukung “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. Tulisan ini akan membahas kemandirian daerah kemandirian daerah serta pembiayaan kreatif secara menyeluruh berserta tantangan yang dihadapi daerah. Selanjutnya tulisan ini juga akan meberikan catatan berupa rekomendasi apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah melalui pembiayaan kreatif Infografis DETAIL
2020 Outlook Penerimaan Perpajakan dan PNBP 2021 Pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dengan kontribusi sekitar 75 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan kontribusi rata-rata sekitar 25 persen. Rasio Pajak terhadap Product Domestic Bruto (PDB) atau tax ratio tahun 2014- 2019 sekitar 10-14 persen sedangkan rata-rata rasio PNBP tahun 2014-2019 sebesar 2,63 persen. Pada tahun 2020, pemerintah telah merevisi target penerimaan pajak dan PNBP yang diprediksi meleset dari target akibat pandemi Covid-19. Pemerintah dalam merespon tantangan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 2 tahun 2020. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah kemudian melakukan perubahan postur APBN TA 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 selanjutnya dilakukan penyesuaian kembali terhadap perubahan postur APBN TA 2020 dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Dalam Perpres tersebut terjadi perubahan target penerimaan pajak dan PNBP tahun 2020. Outlook penerimaan perpajakan tahun 2021 berdasarkan data Kemenkeu diproyeksikan dalam kisaran 8,25 – 8,63 persen terhadap PDB, sedangkan outlook PNBP tahun 2021 diproyeksikan dalam kisaran 1,6-2,3 persen terhadap PDB dengan memerhatikan perekonomian Indonesia belum pulih sepenuhnya akibat dampak Covid-19 dan masih melemahnya harga komoditas utama dunia. Tantangan meningkatkan penerimaan perpajakan tahun 2021 yaitu tantangan untuk meningkatkan tax ratio ditengah pemulihan ekonomi nasional yang tidak mudah, perlambatan pertumbuhan sektor-sektor pajak yang memiliki kontribusi tinggi pada penerimaan perpajakan, pertumbuhan kelas menengah yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita Indonesia yang memengaruhi penerimaan pajak. Disisi lain, tantangan penerimaan PNBP tahun 2021 yaitu perkembangan ekonomi dunia dan kondisi geopolitik yang berpengaruh terhadap harga minyak, gas, dan minerba, kecenderungan penurunan produksi migas (lifting migas) disebabkan tidak ada penemuan cadangan baru, PNBP Sebagian besar masih menggantungkan pada penerimaan dari SDA, belum optimalnya penerimaan PNBP Non SDA, terkait dengan aspek compliance wajib bayar PNBP dalam memenuhi kewajibannya secara tepat jumlah dan waktu serta dari sisi pengawasan masih perlu diperkuat, dan permasalahan idle asset yang perlu dioptimalkan sehingga dapat menjadi salah satu sumber PNBP. Optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak dan PNBP di tahun 2021 pada masa pemulihan pandemi Covid-19 pemerintah dapat melakukan upaya kebijakan baru yang extraordinary menyesuaikan kondisi luar biasa saat ini seperti penyederhanaan administrasi bagi stakeholder yang terdampak covid-19, penyederhanaan bantuan untuk pihak terdampak covid-19, evaluasi rutin guna penyesuaian kebijakan, perlu penyesuaian pola sosialisasi insentif fiskal pada pelaku usaha yang terdampak covid-19, perbaikan kebijakan yang tepat sasaran, efisien, dan terukur baik dari sisi demand maupun sisi supply, menyelesaikan regulasi turunan UU Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP, penggalian potensi baru dengan perubahan formula perhitungan terhadap jenis dan tarif yang sudah ada, mengintensifkan kewajiban instansi pengelolaan PNBP (IP- PNBP) dalam melakukan verifikasi dan monitoring PNBP, peningkatan kualitas pengawasan PNBP melalui pengembangan sistem pengawasan terintegrasi maupun pengawasan yang dilakukan melalui K/L bersama Aparat Pengawas Pemerintah (APIP), optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam pengelolaan PNBP serta menyusun skema pemanfaatan aset khususnya dengan tepat sehingga menjadi sumber penerimaan PNBP. Infografis DETAIL
2020 Penguatan Transfer ke Daerah bagi Kemudahan Berusaha di Daerah Realisasi investasi pada triwulan II 2020 yaitu sebesar Rp191,9 triliun, mengalami penurunan sebesar 8,9 persen dari triwulan I 2020 (Rp210,7 triliun) atau turun 4,3 persen dari triwulan II 2019 (Rp200,5 triliun). Penurunan ini merupakan tekanan yang berat sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. Dalam menarik minat dan mempermudah peluang masuknya investasi serta mengurangi kekhawatiran dari rendahnya tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia akibat pandemi. Untuk itu perbaikan kemudahan berusaha menjadi awalan yang baik untuk perbaikan usaha dan investasi tersebut. Iklim investasi yang baik diyakini dapat terjadi ketika kepastian dan kemudahan berusaha terwujud sebagai bagian dari upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif. Namun, dalam pelaksanaannya permasalahan atas kondisi kemudahan berusaha di Indonesia kerap menyelimuti dan menjadi penghambat peningkatan investasi di daerah terlebih di tengah adanya pandemi dan sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah kedepan. Dimana beberapa permasalahan tersebut antara lain, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, belum memadainya SDM yang kompeten maupun sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pelayanan perizinan investasi dan bisnis, serta belum termanfaatkan dengan optimal standarisasi pelayanan perizinan yang terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS) system. Untuk itu ke depan peran serta dari berbagai stakeholder terkait sangat diperlukan. Penguatan transfer ke daerah dari pemerintah pusat sangat penting mengingat sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan investasi daerah untuk proses pemulihan ekonomi. Pemerintah daerah yang merupakan salah satu kunci pelaksanaan kemudahan berusaha untuk mendorong investasi dan perekonomian daerah pun perlu meningkatkan kesiapan dan kemampuannya dalam menciptakan iklim yang kondusif dan pelayanan pendukung dalam investasi di daerah Infografis DETAIL
2020 Prospek Perekonomian Indonesia dan Catatan Kritis RAPBN 2021 Ketidakpastian global akibat pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dalam waktu singkat telah melumpuhkan perekonomian berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Akibat pandemi ini, pada triwulan II tahun 2020 perekonomian nasional sangat tertekan sehingga pertumbuhan terkontrakasi sebesar negatif 5,32 persen. Untuk mendongkrak pertumbuhan tersebut, maka pemerintah pada bulan Mei tahun 2020 menetapkan Program Pemulihan Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp695,2 triliun. Berdasarkan stimulus tersebut dan faktor eksternal yang membaik, maka pertumbuhan perekonomian domestik tahun 2021 diprediksi pada kisaran 3,46-5,03 persen dengan asumsi inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar USD terjaga pada kisaran masing-masing 2,88 persen dan Rp15.130 per USD. Terkait berbagai fokus kebijakan yang tertuang dalam NK RAPBN 2021, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, yakni mengutamakan perbaikan dan pemutakhiran DTKS dan basis data UMKM sebelum tahun anggaran 2021 berjalan, pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan tetap konsisten berdimensi mengurangi ketimpangan antarwilayah, rencana integrasi subsidi energi dengan bansos tidak dilakukan terburuburu, menunda ekstensifikasi barang kena cukai, fokus penguatan pariwisata diarahkan pada peningkatan perjalanan wisatawan nusantara, pentingnya penguatan kelembagaan petani dan nelayan dalam arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan, meletakkan petani dan nelayan sebagai subjek kebijakan dengan penguatan prinsip participatory serta penguatan sinergi pusat dan daerah Infografis DETAIL
2020 Kinerja Belanja Pegawai, Barang dan Modal dalam APBN Periode 2015 - 2019 Dalam penyusunan anggaran, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan besarnya alokasi untuk belanja yang sifatnya mandatory, tetapi juga belanja yang sifatnya mengikat untuk menjamin jalannya operasional pemerintahan, yaitu belanja pegawai, sebagian belanja barang dan modal. Dalam hal penerimaan negara tidak mencapai target yang ditetapkan, efisiensi terhadap belanja negara dapat dilakukan terhadap belanja yang tidak mengikat yaitu sebagian komponen belanja barang dan belanja modal. Karenanya penting untuk mengetahui komponen, pertumbuhan dan pola penyerapan belanja tersebut serta upaya-upaya untuk memperbaiki penyerapan anggaran. Infografis DETAIL
2022 Gambaran Kemampuan Keuangan Provinsi Di Wilayah Barat Indonesia dan Kebijakan pada Transfer Ke Daerah Tahun 2010-2020 Penelitian ini akan memberikan gambaran kemampuan keuangan provinsi di wilayah barat Indonesia. Selanjutnya atas hasil tersebut dapat diberikan masukan terkait langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan daerah dan transfer ke daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jangka waktu data yang digunakan adalah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Objek penelitian adalah 16 Provinsi di Wilayah Barat Indonesia. Data yang digunakan yakni APBD Tahun 2010-2020. Penelitian ini menggunakan analisis share dan growth serta metode kuadran. Jurnal Budget DETAIL
2022 Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Perimbangan Hasil pemeriksaan BPK tahun 2020 terkait indeks kemandirian fiskal terhadap 503 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa 92,5 persen daerah masih berstatus “belum mandiri”, sebanyak 5,98 persen pemerintah daerah berstatus “menuju kemandirian”, dan hanya 1,50 persen daerah berstatus “mandiri”. Berdasarkan data APBD tahun 1995 dan di tahun 2020, secara proporsional tidak terjadi perubahan signifikan sebelum dan setelah adanya dana perimbangan. Prosentase jumlah daerah dengan kategori kemandirian yang rendah sekali hanya berkurang dari 89,6 persen di tahun 1995 menjadi 87,3 persen di tahun 2020, sementara prosentase jumlah daerah dengan kategori rendah justru bertambah dari 9,2 persen di tahun 1995 menjadi 10,1 persen di tahun 2020 Jurnal Budget DETAIL
2022 Pengaruh Liberalisasi Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Perkembangan FDI, net ekspor dan gini rasio Indonesia menunjukkan bahwa pada saat terjadi tren peningkatan net ekspor dan realisasi FDI, gini rasio menunjukkan tren penurunan pada periode yang sama. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa terdapat pengaruh antara FDI dan net ekspor, yang merupakan elemen dari liberalisasi, terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sehingga pada tulisan ini akan dilihat seberapa besar pengaruh liberalisasi ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia Jurnal Budget DETAIL
2022 Pengaruh Perubahan Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai tahun 1983 sejak diundangkannya UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU tentang KUP Tahun 1983). Salah satu pengaturan dalam UU tersebut yaitu pengaturan sanksi perpajakan, dalam bentuk pemberian sanksi admnistrasi maupun sanksi pidana. Pengaturan sanksi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang pada saatnya akan meningkatkan penerimaan perpajakan, termasuk penerimaan pajak penghasilan. Beberapa studi di Indonesia menunjukkan bahwa pemberian sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Namun, berbagai studi tersebut masih dengan lokus yang berskala mikro dan menggunakan metodologi survei (sampling), yakni pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di daerah tertentu. Atas hal tersebut, penelitian ini hendak menguji hubungan pemberian sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan dalam konteks yang lebih luas atau makro, yakni Indonesia, dengan menggunakan metode estimasi ordinary least squares (OLS). Selain itu, penelitian ini juga hendak menganalisisis sanksi perpajakan apa saja yang mengalami perubahan sejak 1983 hingga tahun 2009 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif Jurnal Budget DETAIL
2022 Studi Atas Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah Di Indonesia Studi ini mengkaji bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan mandatory spending kesehatan oleh pemerintah daerah dan bagaimana hubungan antara pemenuhan mandatory spending kesehatan pemerintah daerah kualitas layanan publik di bidang kesehatan. Studi dilakukan secara deskriptif kuantitatif atas data yang terkumpul dari periode 2018 hingga 2020. Dari hasil pengumpulan data diketahui bahwa pemenuhan mandatory spending kesehatan bagi pemerintha daerah, yaitu belanja kesehatan dialokasikan sebesar 10 persen dari total belanja dalam APBD di luar gaji, mengalami peningkatan tiap tahun pengamatan. Peningkatan implementasi amanat UU kesehatan tersebut juga terjadi ketika pemerintah daerah merealisasikan anggaran yang ditetapkannya dalam peraturan daerah APBD-nya. Namun, belum seluruh pemerintah daerah menjalankan amanat UU tersebut, karena masih terdapat daerah yang mengalokasikan dan merealisasikan belanja kesehatannya kurang dari batas minimal 10 persen dan/atau mengalokasikan belanja kesehatan pada batas minimal namun memasukkan komponen belanja gaji di dalam penghitungan. Dari pengujian korelasi diketahui bahwa pemenuhan belanja wajib tersebut tidak berhubungan signifikan terhadap beberapa indikator layanan kesehatan. Kepatuhan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran kesehatannya hanya berhubungan signifikan dengan tingkat proporsi balita dengan imunisasi dasar lengkap. Jurnal Budget DETAIL
2021 Tinjauan atas Penerapan Pajak pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Perspektif Peraturan Perpajakan Saat Ini Dalam mengamankan basis penerimaan pajak atas transaksi digital dan menciptakan level playing field bagi seluruh pelaku usaha, baik pelaku usaha digital dan pelaku usaha konvensional, pada akhirnya Indonesia melaksanakan unilateral action berupa perlakuan perpajakan atas transaksi digital sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Studi ini kemudian akan mengkaji kebijakan perpajakan atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia dan tantangan yang mungkin timbul dalam penerapannya. Kebijakan pengenaan pajak ini dapat membantu dalam memulihkan ekonomi Indonesia akibat pandemi. Studi ini menemukan bahwa tanpa adanya konsensi global, pengenaan pajak pada transaksi lintas negara pada perdagangan berbasis digital akan sulit dilaksanakan. Hal yang menjadi persoalan dalam pengenaan PPh pada perusahaan digital luar negeri adalah kriteria penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) saat ini, baik dalam aturan domestik Indonesia maupun dalam tax treaty masih mensyaratkan adanya kehadiran fisik dan belum mengakui konsep kehadiran ekonomi signifikan. Dalam menghindari permasalahan treaty tersebut, pemerintah memperkenalkan Pajak Transaksi Elektronik (PTE) yang tidak masuk ke dalam lingkup tax treaty. Namun, pengenaan pajak tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru, yaitu menimbulkan pajak berganda yang kemudian dapat memicu konflik dagang dengan negara mitra. Selain itu, pengenaan PPN pada PMSE juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti memperoleh informasi pelaku usaha PMSE serta pengawasan dan pengenaan sanksi belum cukup kuat dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha PMSE. Dengan demikian, hasil studi ini merekomendasikan bahwa pemerintah Indonesia harus mendorong kesepakatan global dalam hal kebijakan pengenaan pajak atas transaksi digital lintas negara. Selain itu, terkait kebijakan PPN atas Jurnal Budget DETAIL
2021 Analisis Rasio Pendapatan dan Akreditasi pada Badan Layanan Umum Pendidikan Pendapatan APBN merupakan salah satu sumber penerimaan pada Badan Layanan Umum (BLU) sebagai sumber dana dalam pemberian layanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya. Kualitas layanan masyarakat maupun kualitas instansi BLU rumpun pendidikan dicerminkan oleh kualitas akreditasi insitusi BLU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran BLU pendidikan khususnya alokasi pendapatan APBN dan akreditasi BLU pendidikan, untuk mengetahui hubungan antara alokasi rasio pendapatan APBN dan akreditasi BLU pendidikan, serta untuk mengetahui pengaruh alokasi rasio pendapatan pada BLU pendidikan yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi. Akreditasi merupakan sebuah ukuran mutu suatu perguruan tinggi yang kriteria pengukurannya diuji dalam prosedur dan kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, mutu suatu universitas ditetapkan berdasarkan empat dimensi, yaitu mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola, mutu dan produktivitas luaran (outputs) dan capaian (outcomes), mutu proses, serta mutu input. Menurut lampiran tersebut, pendapatan alokasi APBN dapat dikategorikan sebagai bagian keuangan yang ada pada dimensi mutu input. Pengkategorian tersebut membuat pendapatan alokasi APBN sebagai salah satu aspek yang memengaruhi akreditasi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh BAN- PT. Oleh karena itu, BLU rumpun pendidikan perlu mengelola kinerja keuangan BLU pendidikan, khususnya pendapatan alokasi APBN, agar bisa meningkatkan mutu input yang memengaruhi akreditasi BLU rumpun pendidikan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode analisis menggunakan uji korelasi Rank Spearman dan uji U Mann-Whitney. Purposive sampling dipilih menjadi metode dalam pengambilan sampel dan diperoleh 60 sampel dengan jangka waktu penelitian selama 3 tahun yaitu (2017-2019). Berdasarkan analisa kualitatif dari 60 sampel BLU pendidikan yang menjadi objek penelitian, terdapat 28 BLU yang mengalami penurunan alokasi pendapatan BLU, sedangkan 32 BLU pendidikan mengalami peningkatan alokasi pendapatan APBN BLU. Pada 60 sampel BLU pendidikan yang menjadi objek penelitian yang mendapatkan akreditasi A sebesar 26 BLU pendidikan, akreditasi B sebanyak 12 BLU pendidikan, akreditasi C sebanyak 1 BLU pendidikan, dan tidak mendapatkan akreditasi sebanyak 14 BLU pendidikan. Terdapat hubungan rasio alokasi pendapatan APBN dengan akreditasi pada BLU pendidikan dengan nilai korelasi sebesar 0,565 (sedang dan positif). Berdasarkan uji U Mann-Whitney, alokasi rasio pendapatan pada BLU yang terakreditasi berbeda dengan BLU yang tidak terakreditasi Jurnal Budget DETAIL
2021 Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Inflasi di Indonesia Periode 1984-2019 Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan bauran kebijakan makro ekonomi yang berperan untuk mencapai tujuan makroekonomi suatu negara yang telah diuraikan dalam rencana pembangunannya. Efektivitas kedua kebijakan tersebut mutlak diperlukan untuk mencapai target pembangunan dan menciptakan stabilitas perekonomian. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam menangani inflasi di Indonesia periode 1984-2019. Variabel yang menjadi proxy kebijakan fiskal adalah belanja pemerintah (rBP) dan penerimaan pajak (rPP). Sedangkan yang menjadi proxy kebijakan moneter adalah suku bunga Indonesia (rSBI) dan kurs (rKurs). Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan alat analisis Vector Error Correction Model (VECM) karena variabel terkointegrasi tetapi stasioner pada perbedaan pertama. Hasil dari penelitian ini adalah impulse respon function (IRF) menunjukkan shock dari kebijakan fiskal direspon lebih cepat oleh inflasi untuk mencapai tingkat kestabilan dibandingkan shock yang diberikan kebijakan moneter. Sedangkan berdasarkan hasil dari uji variance decomposition (VD), variabel rBP memiliki kontribusi terbesar 89,15 persen terhadap rInflasi. Sedangkan rPP berkontribusi 1,12 persen, rSBI berkontribusi sebesar 0,01 persen, dan rKurs berkontribusi sebesar 8,21 persen terhadap rInflasi. Sehingga berdasarkan hasil uji VECM terhadap efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap pengendalian inflasi periode 1984-2019, dihasilkan bahwa kebijakan fiskal memiliki efektivitas lebih besar dibandingkan kebijakan moneter terhadap pengendalian inflasi. Saran terhadap penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel yang menjadi proxy kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Di samping itu, sebaiknya juga menggunakan metodologi kualitatif untuk menguraikan faktor- faktor yang memengaruhi kebijakan fiskal atau kebijakan moneter agar lebih efektif dalam menangani inflasi yang terjadi. Jurnal Budget DETAIL
2021 Elastisitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Indonesia pada Era Otonomi Daerah PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka daerah tersebut semakin mampu untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Elastisitas PAD terhadap PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi fiskal di daerah. Dengan mengetahui elastisitas PAD, dapat diketahui kepekaan perubahan pajak terhadap PDRB. Untuk itu penelitian ini akan melakukan evaluasi terkait struktur PAD, yakni dengan melihat elastisitas PAD terhadap PDRB di Indonesia, khususnya dalam era otonomi daerah yang telah dilaksanakan selama dua dekade ini. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data panel yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Adapun data yang digunakan berasal dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Data tersebut akan dianalisis secara deskriptif dan dengan menggunakan OLS. Metode deskripsi digunakan untuk melihat elastisitas di masing-masing provinsi di Indonesia. Sedangkan metode OLS digunakan untuk melihat elastisitas secara nasional. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1 persen, terdapat pertumbuhan PAD sebesar 1,33 persen. Hal ini terlihat dengan semakin besarnya kontribusi PAD dalam membiayai belanja daerah. Apabila dilihat per provinsi, sebagian besar provinsi di Indonesia sudah menunjukkan bahwa PAD yang diperoleh bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sudah memiliki kemampuan untuk menggali potensi-potensi penerimaan di daerah. Namun dari 34 provinsi di Indonesia, masih terdapat 5 provinsi yang PAD-nya tidak elastis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kelima provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah dari kelima provinsi tersebut perlu berinovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah yang potensial, misalnya dengan mengintensifkan pemungutan objek-objek pajak, mengelola potensi daerah melalui penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun meningkatkan pendapatan asli daerah dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui perbaikan fasilitas objek pajak dan retribusi. Jurnal Budget DETAIL
2021 Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Variabel Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintahan Provinsi Tahun 2015-2019 Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah yang diikuti dengan pengalihan dana transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan dimaksud oleh pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah menjadi dominan dalam menentukan pelaksanaan pembangunan di daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan perekonomian daerah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tergambar melalui beberapa rasio yang mengukur keuangan daerah, antara lain derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah (KKD), derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), efektivitas Penerimaan Asli Daerah (PAD), serta alokasi belanja modal daerah. Penelitian ini membahas pengaruh rasio keuangan tersebut terhadap PDRB dengan variabel belanja modal sebagai variabel moderasi pada pemerintah provinsi dalam periode tahun 2015-2019. Data yang digunakan adalah data akumulasi APBD dan PDRB periode tahun 2015-2019. Metodologi yang digunakan adalah regresi data panel Fixed Effect Model dan analisis regresi dengan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk melihat pengaruh belanja modal sebagai variabel moderasi yang menghubungkan antara variabel bebas (rasio keuangan) dengan variabel terikat (PDRB). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan model yang dipakai adalah Fixed Effect Model, dimana variabel derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, dan efektivitas PAD secara signifikan memengaruhi PDRB dan variabel belanja modal dan kontribusi BUMD tidak secara signifikan memengaruhi PDRB. Hasil analisis MRA menunjukkan variabel moderasi belanja modal memengaruhi secara signifikan hubungan antara variabel KKD dengan PDRB. Buletin APBN DETAIL
2020 Ketimpangan Antar Wilayah & Hubungannya dengan Belanja Pemerintah: Studi di Indonesia Studi ini mengkaji perkembangan ketimpangan antar wilayah di Indonesia dari periode 2000-2019. Pengujian dilakukan dengan pengelompokan menggunakan tipologi Klassen dan pengukuran nilai ketimpangan dengan menggunakan indeks Williamson. Selain itu, hasil penghitungan ketimpangan tersebut diuji korelasinya dengan belanja pemerintah menurut jenisnya, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial serta transfer ke daerah. Hasil penelitian diketahui bahwa tipologi Klassen mengategorikan 2 provinsi berada dalam kelompok provinsi yang maju dan berkembang pesat/kuadran 1 yaitu DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Sementara itu, 8 provinsi masuk ke dalam kelompok provinsi yang masuk dalam kategori tertinggal (kuadran 3). Untuk kelompok provinsi yang tergolong berkembang dengan pendapatan per kapita melebihi rata-rata namun pertumbuhannya rendah dan berada di kuadran 4 terdapat 5 provinsi dan provinsi lainnya (19 provinsi) masuk ke dalam kuadran 2 yang merupakan kuadran dengan pertumbuhan tinggi namun PDRB per kapitanya di bawah rata-rata. Sementara itu, nilai ketimpangan yang diukur dengan indeks Williamson selama 2010-2019 berada di kisaran 0,70-0,76 yang mendekati angka 1, artinya Indonesia mengalami ketimpangan wilayah yang tinggi. Pengujian korelasi variasi indeks Williamson dengan variasi belanja negara menunjukkan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal serta transfer ke daerah berhubungan positif dan signifikan terhadap indeks Williamson. Hal ini membuktikan bahwa belanja negara masih belum terdistribusi secara merata dan belum mampu mengangkat daerah dengan pertumbuhan rendah. Jurnal Budget DETAIL
2020 Optimalisasi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara Sektor Perbankan Sebagai Upaya Meningkatkan PNBP Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND). Hal ini dilakukan di antaranya untuk mengetahui kontribusi kinerja keuangan BUMN di sektor perbankan terhadap laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk dan persentase kepemilikan saham pemerintah, untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi dividend payout ratio (DPR) pada BUMN sektor perbankan seperti return on assets (ROA) dan capital adequacy ratio (CAR) secara bersama-sama (simultan), untuk mengetahui pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap DPR pada bank BUMN, dan untuk mengetahui pengaruh rasio kecukupan modal/CAR terhadap DPR pada bank BUMN, serta untuk mengetahui target dan realisasi PNBP KND atas laba BUMN sektor perbankan. Berdasarkan hasil penelitian analisa kinerja keuangan hanya Bank BRI yang telah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan laba dan persentase kepemilikan saham pemerintah yang besar sehingga penerimaan PNBP KND sektor perbankan secara keseluruhan belum optimal. Berdasarkan uji F, variabel ROA dan CAR perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap DPR. Berdasarkan uji t, variabel ROA (X1) terhadap DPR menunjukkan ROA berpengaruh signifikan dan positif terhadap DPR. Begitu pula variabel CAR (X2). Realisasi PNBP KND/Setoran Dividen atas Laba Pemerintah BUMN sektor perbankan selalu melampaui target PNBP KND atas laba pemerintah. Namun, pemerintah masih perlu memformulasi target yang tepat untuk penerimaan PNBP KND karena pemerintah masih menetapkan rasio DPR yang sama untuk BUMN tanpa memerhatikan laba bank BUMN lebih besar atau kecil. Pemerintah juga masih menetapkan rasio DPR yang sama tanpa memerhatikan kinerja keuangan bank BUMN telah mengalami penurunan. Jurnal Budget DETAIL
2020 Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Modal, Belanja Barang, Dan Belanja Bantuan Sosial) Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pemerintah Provinsi Tahun 2014-2019 Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan konkuren, pemerintah pusat mengalokasikan belanja kepada pemerintah daerah berdasarkan asas tugas pembantuan. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat; pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Prinsipnya untuk mendukung asas dekonsentrasi atau asas tugas pembantuan, yang dalam pelaksanaan anggaran diwujudkan dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Menurut penggunaannya dana dekonsentrasi lebih ditujukan untuk upaya pembinaan, pengawasan, dan koordinasi, sementara dana tugas pembantuan difokuskan pada pembangunan output fisik. Pengalokasian belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga (K/L) dalam bentuk belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial, bersama dengan transfer dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk meningkatkan investasi/akumulasi barang modal pada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tergambar melalui peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Beberapa provinsi mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan melebihi alokasi DAK, sementara di provinsi lainnya alokasinya lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial terhadap PDRB di 33 pemerintah provinsi (di luar DKI Jakarta). Data yang digunakan adalah data belanja modal, belanja barang, belanja bantuan sosial dan PDRB provinsi periode 2014-2019 yang bersumber dari BPS, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap PDRB dan variabel belanja bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap PDRB. Variabel belanja barang dikeluarkan dari model karena tidak memenuhi uji multikolinearitas Jurnal Budget DETAIL
2020 Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberikan sumber pendanaan sebagai salah satu fungsi pemberdayaan daerah. Lebih lanjut, desentralisasi jika dilihat dari sisi administrasi publik tentu akan berbicara mengenai bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik melalui perpanjangan tangan pemerintah daerah melalui belanja daerah. Belanja modal merupakan salah satu bentuk belanja yang mampu mewujudkan infrastruktur dan sarana yang semakin banyak. Dengan demikian dapat memberikan pengaruh langsung terhadap pelayanan publik. Akan tetapi, dari berbagai penelitian menyebutkan dari berbagai klasifikasi jenis belanja, belanja pegawai masih mendominasi belanja di pemerintah daerah sedangkan untuk belanja modal masih terbatas diberikan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun 2017 alokasi belanja modal dalam skala provinsi sebesar 16,8 persen dan sedikit mengalami kenaikan menjadi 17 persen di tahun 2018. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan E-Views 9 untuk menganalisis data panel terkait belanja modal, PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari cross section dan time series menggunakan sampel seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2010-2018, kecuali Provinsi Kalimantan Utara. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa PAD, DAK, DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Sementara itu, dari hasil uji juga diketahui pertumbuhan ekonomi memoderasi PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memoderasi DAK dan DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan baik bagi pemerintah dan legislatif baik di pusat maupun daerah terkait PAD dan Dana Perimbangan agar dapat mendukung keputusan yang terbaik dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembangunan. Dengan era desentralisasi, kontribusi transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan seharusnya mampu digunakan dengan baik untuk kebutuhan daerah dalam belanja modal untuk pembangunan di daerah masing-masing agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Jurnal Budget DETAIL
2020 Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam optimalisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak untuk mendorong investasi dan daya saing. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu ekstensifikasi, intensifikasi, dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Namun, target penerimaan negara di sektor pajak belum dapat terpenuhi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.332,1 triliun. Realisasi penerimaan pajak tahun 2019 hanya 84,4 persen atau lebih rendah (short fall) sebesar Rp245,4 triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,6 triliun. Begitu pula, penerimaan pajak tahun 2020 juga diperkirakan akan mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu sebesar 8,7 persen terhadap PDB lebih kecil dibandingkan tahun 2014-2019 sebesar 10,5 persen terhadap PDB. Praktik penghindaran pajak muncul karena ada celah dalam undang￾undang perpajakan. Persoalan penghindaran pajak diperbolehkan secara hukum selama sesuai dengan ketentuan undang- undang yang ada. Praktik penghindaran pajak merupakan perlawanan aktif Wajib Pajak (WP) yang menyebabkan berkurangnya penerimaan negara. Faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak diantaranya profitabilitas (ROA) dan leverage (DER) perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA dan DER secara bersama-sama (simultan) terhadap praktik penghindaran pajak, pengaruh ROA terhadap praktik penghindaran pajak, dan pengaruh DER terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2018. Variabel dependen praktik penghindaran pajak (tax avoidance) diproksikan dengan CETR, variabel independen yang digunakan yaitu ROA dan DER. Hasil penelitian menjelaskan pengaruh ROA dan DER perusahaan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap praktik penghindaran pajak (CETR). ROA berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin menekan tindakan praktik penghindaran pajak. DER menunjukkan tidak berpengaruh signifikan pada praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan tidak memengaruhi adanya praktik penghindaran pajak. Jurnal Budget DETAIL
2020 Dampak Harga Komoditas Terhadap Kredit Bermasalah di Indonesia Perbankan memiliki peranan penting terhadap kinerja perekonomian suatu negara, yang secara khusus melalui fungsi intermediasi (financial intermediary function) yang dijalankan oleh perbankan. Di sisi lain, pelaksanaan fungsi intermediasi dimaksud sangat bergantung pada tingkat kesehatan suatu bank atau industri perbankan itu sendiri. Salah satu indikator kesehatan suatu bank atau industri perbankan adalah rasio antara nilai kredit bermasalah dengan total kredit yang dikucurkan oleh bank atau industri perbankan, yang lebih dikenal dengan sebutan Non- Performing Loans (NPL). Dalam berbagai literatur, faktor-faktor atau determinan yang memengaruhi NPL dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni determinan makroekonomi (the macroeconomic determinants) dan determinan yang bersumber dari internal bank itu sendiri (the bank-specific determinants). Salah satu determinan makroekonomi yang memengaruhi NPL adalah perubahan atau pergerakan harga komoditas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga komoditas terhadap NPL di Indonesia, dengan menggunakan data kuartalan pada periode 2003-2019 dan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa harga komoditas berpengaruh signifikan terhadap NPL, dimana rasio NPL akan menurun ketika harga komoditas naik. Secara kuantitatif, setiap kenaikan 1 persen harga komoditas akan menurunkan NPL sebesar 0,862 pada jangka pendek dan 4,088 pada jangka panjang. Hasil lain dari penelitian ini adalah rasio NPL akan menurun ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, nilai tukar rupiah terdepresiasi dan inflasi yang menurun. Jurnal Budget DETAIL
2020 Evaluasi Dana Desa Dilihat Dari Hubungan Antara Pagu Dana Desa dan Indeks Desa Membangun Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk menganggarkan Dana Desa yang diberikan kepada desa. Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan kemiskinan di desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/ lingkungan. IDM yang ada dapat mencerminkan perkembangan fakta di lapangan. Sehingga IDM dapat digunakan sebagai proksi output dari pengelolaan Dana Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan dalam jumlah yang cukup besar untuk diberikan ke desa. Besaran alokasi Dana Desa setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Besaran alokasi Dana Desa yang terus mengalami peningkatan, perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut. Namun sampai saat ini belum ada penelitian yang dilakukan pada tingkat desa. Sehingga penelitian ini akan melakukan evaluasi kebijakan Dana Desa, dilihat bagaimana pola hubungan antara besaran alokasi Dana Desa di setiap desa terhadap output kebijakan Dana Desa. Dalam hal ini output kebijakan Dana Desa dilihat dari nilai Indeks Desa Membangun dari masing-masing desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa besar pagu anggaran Dana Desa dan IDM memiliki hubungan searah yang signifikan. Hal ini berarti semakin besar pagu anggaran Dana Desa maka IDM yang dimiliki akan semakin besar pula. Namun korelasi yang dimiliki sangat lemah. Hal ini dikarenakan pembangunan di desa yang dibiayai oleh Dana Desa lebih kecil dibandingkan dengan pembangunan yang dipotret oleh IDM. Hal ini diperparah dengan kebijakan formulasi yang digunakan untuk menentukan besar alokasi Dana Desa per desa. Adanya faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa seperti rendahnya kualitas SDM di desa dan belum optimalnya kualitas pendamping menjadi juga menjadi penyebab rendahnya hubungan antara pagu anggaran Dana Desa dan IDM. Jurnal Budget DETAIL
2020 Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) dan Indeks Ruang Fiskal (IRF) Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2015-2020: Studi pada 122 Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia Pelaksanaan desentralisasi fiskal di tahun 2001 bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antar daerah, dan memperbaiki porsi pembagian penerimaan negara antara pusat dan daerah. Penyerahan kewenangan pun diikuti dengan pengalokasian anggaran transfer ke daerah. Kebijakan ini semakin memudahkan daerah dalam menjalankan urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Daerah dengan sumber daya alam berlimpah akan menikmati sumber pendanaan yang lebih baik dibandingkan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam. Daerah tertinggal dicirikan sebagai daerah dengan sumber daya alam yang minim yang menyebabkan tingginya ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Hal ini menyebabkan rendahnya kemandirian daerah tertinggal karena minimnya sumber pendapatan daerah. Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) rata-rata daerah tertinggal sepanjang tahun 2015-2018 sebesar 0,75 atau berkategori sedang. Beberapa daerah tertinggal di Papua dan Papua Barat memiliki IKF tinggi karena adanya dana Otonomi Khusus. Dari sisi ruang fiskal (IRF), keleluasaan daerah tertinggal dalam menentukan sendiri prioritas belanjanya sebesar 36 persen sepanjang tahun 2016-2018. Salah satu tujuan desentralisasi fiskal adalah menghilangkan kesenjangan horizontal antar daerah yang pada akhirnya harus tercermin dalam proses penganggaran dimana daerah yang lebih membutuhkan (daerah tertinggal) akan mendapatkan alokasi lebih banyak dibanding daerah lain yang lebih beruntung. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh IKF dan IRF terhadap dana perimbangan periode tahun 2015-2018 di 122 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia. Data yang digunakan adalah data dana perimbangan, IKF, IRF periode 2015-2018 yang bersumber dari BPS, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Alat analisis menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Model. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel IKF secara signifikan berpengaruh positif terhadap dana perimbangan dan variabel IRF signifikan berpengaruh negatif terhadap dana perimbangan. Jurnal Budget DETAIL
2020 Analisis Determinasi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia Dengan adanya desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah harus bisa menggunakan segala potensi yang ada di daerah secara optimal seperti: Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan potensi lainnya yang diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan daerah supaya ke depan mampu menjadikan daerah tersebut mandiri secara nyata dan bertanggung jawab atau dapat mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber daerah lain dan juga dari pemerintah pusat. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) di 34 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kuantitatif dengan analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan pada model 1 bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, kemudian DAK, DBH, dan PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal. Pada model 2 menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Jurnal Budget DETAIL
2022 Stabilisasi Harga, Agar Inflasi Tetap Terjaga Kekhawatiran akan stagflasi global menuntut para pemangku kebijakan untuk melahirkan extraordinary strategy dalam memitigasi risiko stagflasi tersebut. Kebijakan menaikkan suku bunga guna meredam gejolak inflasi dalam jangka pendek juga menimbulkan risiko bagi sektor riil berupa cost of fund yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyelaraskan antara pengendalian inflasi dengan mendorong investasi agar Indonesia dapat terbebas dari jerat stagflasi. Sekilas APBN DETAIL
2022 Meninjau Kepatuhan Pajak dan Upaya Peningkatannya Dalam tiga tahun terakhir, penerimaan pajak masih mengalami fluktuasi akibat pandemi Covid-19, di mana pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 261 miliar dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp1.546,10 triliun pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp1.547,90 triliun. Hingga Juli 2022, realisasi penerimaan perpajakan bahkan sudah mencapai Rp1.028,5 triliun, di mana penerimaan pajak terbesar merupakan Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Non-Migas. Peningkatan ini akibat windfall dari meningkatnya harga komoditas dan juga pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2022 Ketimpangan Antar Wilayah di Indonesia: Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru, Perkuat Ekonomi Wilayah (Studi Kasus Nusa Tenggara) Dominasi Kawasan Barat Indonesia (KBI) terhadap perekonomian nasional menjadi salah satu indikator yang mencerminkan ketimpangan antar wilayah. Pengembangan pusat-pusat perekonomian baru di luar KBI menjadi salah satu agenda prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 untuk mengatasi persoalan ketimpangan antar wilayah tersebut. Regional Nusa Tenggara merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi terendah terhadap pembentukan PDB nasional. Namun, wilayah Nusa Tenggara memiliki potensi untuk menjadi pusat perekonomian baru dengan potensi perekonomian dan lokasinya yang strategis. Melalui pengembangan agro industri, hilirisasi pertambangan dan penggalian, serta pengembangan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Nusa Tenggara. Namun disisi lain, persoalan pendanaan, penyediaan pelayanan dasar, serta integrasi antar sektor dan region perlu diatasi untuk mempercepat pembangunan region di wilayah Nusa Tenggara. Buletin APBN DETAIL
2021 Penerapan Insentif PPnBM Mobil Di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional Melihat penurunan kinerja sektor industri otomotif, pemerintah memutuskan memberikan insentif PPnBM mobil baru dengan mesin di bawah 1500 cc dan komponen dalam negeri di atas 70% yang diberikan secara bertahap selama 9 bulan di tahun 2021. Periode I (Maret-Mei 2021) pembebasan PPnBM mobil sebesar 100%; periode II (Juni-Agustus 2021) sebesar 50%; dan periode III (September-November 2021) sebesar 25%. • Tantangan dalam pemberian insentif pajak PPnBM mobil di antaranya adalah masyarakat masih mempertimbangkan belanja kebutuhan primer dan kesehatan dibandingkan barang tersier. Ceruk pasar mobil dengan spesifikasi di bawah 1.500 cc didominasi konsumen yang terkena dampak negatif pandemi Covid-19. Terdapat potensi hilangnya penerimaan negara karena pemberian insentif pajak, sehingga insentif pajak diharapkan dapat dievaluasi pelaksanaannya setiap periode. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL