Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Transportasi

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2022 Tinjauan Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan Tahun 2023 Di tahun 2023, pagu indikatif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan dialokasikan untuk pembangunan beberapa target output prioritas. Beberapa tantangan dalam mencapai target tersebut yaitu hambatan pada pembangunan infrastruktur, tingginya biaya logistik, efektivitas pembangunan infrastruktur, pengendalian over dimension over load, keterbatasan pendanaan, dan belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan vokasi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan Kemenhub, yaitu berkoordinasi dengan stakeholder terkait penyediaan lahan, mendorong kesepakatan regulasi layanan jasa kepelabuhanan serta perbaikan sistem National Logistics Ecosystem (NLE), sinkronisasi dan integrasi penyediaan infrastruktur, penggunaan teknologi jembatan timbang, mengembangkan implementasi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta koordinasi dengan industri dan dunia kerja (IDUKA) terkait pendidikan vokasi. Buletin APBN DETAIL
2022 Pemetaan Daerah Yang Dapat Menjadi Sasaran Penerima DAK Di Kementerian PUPR Melalui APBN 2023 Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang penggunaannya telah secara spesifik ditentukan untuk bidang tertentu. DAK seringkali disamakan dengan specific grant dalam praktek empiris di beberapa negara. Adanya DAK didasarkan pada adanya ketimpangan fiskal antardaerah dalam menyediakan pelayanan publik yang optimal. Sehingga, posisi DAK menjadi penting terutama untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan fiskal/fiscal imbalance, baik yang bersifat vertical imbalance maupun horozontal imbalance (Ananda, 2019). Pasal 1 Angka 72 UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan DAK adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah Analisis APBN DETAIL
2021 Tantangan dalam Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sektor transportasi saat ini mulai beralih dari penggunaan bahan bakar fosil ke energi listrik yang lebih ramah lingkungan. Sektor transportasi merupakan sektor yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Indonesia bercita-cita menjadi salah satu pusat industri kendaraan listrik dunia. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, banyak tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah harus memerhatikan bagaimana kesiapan industri nasional dalam menyiapkan berbagai infrastruktur guna mendukung perkembangan industri kendaraan listrik. Buletin APBN DETAIL
2021 Permasalahan Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal dalam Sislognas Peringkat logistik Indonesia jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain mengalami penurunan selama periode 2016-2018. Sementara itu, biaya logistik Indonesia dari Produk Domestik Bruto (PDB) juga termasuk tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Kinerja logistik yang belum optimal salah satunya berasal dari pelayanan di pelabuhan. Pelayanan di pelabuhan menjadi salah satu penyebab biaya logistik yang tinggi termasuk pelayanan pemanduan dan penundaan yang berkontribusi sekitar 40 persen sampai 50 persen terhadap biaya pelayanan jasa kapal selama di pelabuhan. Beberapa masalah dalam pelayanan pemanduan dan penundaan yaitu adanya celah monopoli dalam regulasi pelayanan pemanduan dan penundaan yang berdampak pada biaya layanan yang tinggi dan kualitas layanan serta ketentuan batasan ukuran kapal yang wajib menggunakan pelayanan pemanduan dan penundaan. Buletin APBN DETAIL
2020 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Urgensi dan Tantangannya Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya logistik nasional, pemerintah berencana mengembangkan 7 pelabuhan menjadi Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (JPUT), yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelabuhan- pelabuhan ini kedepannya diharapkan dapat menjadi pelabuhan hub internasional, dan dapat mengurangi dominasi Singapura sebagai pelabuhan hub internasional. Namun dalam pengembangan JPUT masih terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi agar pelabuhan-pelabuhan ini siap untuk menjadi hub internasional di masa mendatang. Buletin APBN DETAIL
2021 Permasalahan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) - Videografis DETAIL
2021 Perkembangan dan Catatan Kritis Pelaksanaan Penyediaan Layanan Tol Laut Bersubsidi Dalam RKP 2022, salah satu arah kebijakan kebijakan pembangunan infrastruktur adalah peningkatan konektivitas nasional dan pengembangan angkutan umum massal di perkotaan, yang salah satunya melalui penyediaan layanan tol laut bersubsidi yang telah dirilis sejak 2015. Hampir 6 (enam) tahun sejak dirilis, telah terdapat beberapa pencapaian pelaksanaan tol laut. Diantaranya adalah jumlah trayek, pelabuhan singgah, dan jumlah muatan yang terus meningkat setiap tahun. Selain itu, tol laut juga telah memberikan dampak positif terhadap penururan harga, dengan angka yang bervariasi dari 4 hingga 30 persen. Namun, masih terdapat beberapa daerah yang belum merasakan perbedaan harga sebelum dan sesudah adanya program tol laut, diantaranya adalah Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Fak-Fak, dan Kabupaten Asmat. Hal ini mengindikasikan tol laut belum optimal. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan tol laut. Antara lain adalah masalah imbalance trade, perencanaan trayek tol laut yang belum sepenuhnya melibatkan pemerintah daerah, tidak adanya peraturan teknis yang mengatur perencanaan trayek tol laut, fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan yang kurang memadai, pelayanan kapal tol laut belum sepenuhnya tetap dan teratur sesuai jadwal, dan adanya faktor lain yang memengaruhi penurunan disparitas harga. Analisis APBN DETAIL
2022 DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan 2023 Harus Diupayakan Sejalan Dengan Upaya Optimalisasi Implementasi Tol Laut Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Perairan (DAK Fisik Transportasi Perairan) dalam RAPBN 2023 dialokasikan sebesar Rp0,44 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan anggaran 2022 yang sebesar Rp0,46 triliun. DAK Fisik Transportasi Perairan ditujukan untuk pemenuhan infrastruktur transportasi perairan yang memadai dalam mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas penumpang barang pada daerah yang mengandalkan sarana dan prasarana transportasi perairan sebagai alat transportasi utama. Dari sisi output, DAK tersebut ditargetkan untuk rehabilitasi fasilitas pelabuhan sebanyak 79 paket dan pengadaan sarana (moda) transportasi perairan sebanyak 20 unit. Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi V Pada 20 Mei 2022 silam, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF), beserta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Dengan disampaikannya KEM dan PKKF berserta RKP 2023 tersebut, maka Komisi V DPR RI akan menjalankan kewajiban pelaksanaan tugasnya di Bidang Anggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD, yakni mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam pembicaraan pendahuluan tersebut, Komisi V DPR RI akan melakukan pembahasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya, di mana pagu indikatif dimaksud merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga. Guna memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas Komisi V DPR RI di Bidang Anggaran pada siklus pembicaraan pendahuluan tahun anggaran 2023, Pusat Kajian Anggaran menyusun kajian pagu indikatif kementerian/lembaga yang merupakan mitra kerja Komisi V DPR RI. Kajian yang tersusun ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi para Anggota Komisi V DPR RI dalam pada saat pembahasan dan pengambilan kuputasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI. Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi V DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Tinjauan Atas PNBP Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor Sertifikat uji tipe (SUT) merupakan bukti kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan standar yang wajib dilakukan. Setiap kendaraan yang telah memiliki SUT wajib dilakukan registrasi sesuai dengan spesifikasi teknis tipe kendaraan. PNBP pelayanan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) merupakan bagian dari PNBP Jasa Transportasi Komunikasi dan Teknologi di Kemenhub dengan nilai yang signifikan. Beberapa permasalahan terkait PNBP pelayanan SRUT tahun 2020 yaitu seluruh kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan belum dapat diuji terkait kepemilikan SRUT, pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Permenhub No.33 Tahun 2018 yang belum sepenuhnya diakukan, serta adanya potensi kurang dan lebih pendapatan dari PNBP SRUT. Akuntabilitas DETAIL
2022 Tinjauan Atas Pembangunan Dan Pengelolaan Jalan Tol Lingkar Luar Pembangunan jalan tol sebagai bagian dari infrastruktur konektivitas merupakan bagian dari kebijakan fiskal tahun 2023 guna mendukung pencapaian sistem transportasi yang berkelanjutan. Realisasi pembangunan jalan tol sepanjang 2015-2021 yaitu sepanjang 1.667 km dan untuk tahun 2020-2024 ditargetkan sepanjang 2.500 km. Berbagai permasalahan terkait pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar, antara lain: pengaturan kebijakan dan regulasi belum selaras dan terintegrasi; pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar belum efektif, akuntabel, dan inklusif dalam mendukung pengembangan transportasi perkotaan berkelanjutan; implementasi pengaturan dan pengawasan terhadap muatan dan dimensi kendaraan belum berjalan optimal; pembangunan dan pengoperasian jalan tol lingkar luar belum optimal dalam memperhatikan aspek keselamatan; dan belum optimalnya evaluasi penyelenggaraan jalan tol lingkar luar. Akuntabilitas DETAIL
2022 Meninjau Efektivitas Konsesi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Konsesi merupakan suatu pemberian hak oleh pemerintah kepada badan usaha bandar udara untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. Pendapatan konsesi bidang transportasi mengalami peningkatan baik dalam jumlah maupun proporsinya selama tahun 2018 sampai 2020. Hingga tahun 2020, terdapat beberapa permasalahan terkait konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan, antara lain: belum adanya perjanjian konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan periode tahun 2018 sampai tahun 2020; ketidaktertiban DBU Ditjen Perhubungan Udara dalam melakukan penagihan pendapatan konsesi dan denda keterlambatan pembayaran; dan formulasi perhitungan hak konsesi yang belum memperhitungkan seluruh komponen pelayanan jasa kebandarudaraan. Akuntabilitas DETAIL
2021 Perkembangan dan Catatan Kritis Pelaksanaan Penyediaan Layanan Tol Laut Bersubsidi Dalam RKP 2022, salah satu arah kebijakan kebijakan pembangunan infrastruktur adalah peningkatan konektivitas nasional dan pengembangan angkutan umum massal di perkotaan, yang salah satunya melalui penyediaan layanan tol laut bersubsidi yang telah dirilis sejak 2015. Hampir 6 (enam) tahun sejak dirilis, telah terdapat beberapa pencapaian pelaksanaan tol laut. Diantaranya adalah jumlah trayek, pelabuhan singgah, dan jumlah muatan yang terus meningkat setiap tahun. Selain itu, tol laut juga telah memberikan dampak positif terhadap penururan harga, dengan angka yang bervariasi dari 4 hingga 30 persen. Namun, masih terdapat beberapa daerah yang belum merasakan perbedaan harga sebelum dan sesudah adanya program tol laut, diantaranya adalah Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Fak-Fak, dan Kabupaten Asmat. Hal ini mengindikasikan tol laut belum optimal. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan tol laut. Antara lain adalah masalah imbalance trade, perencanaan trayek tol laut yang belum sepenuhnya melibatkan pemerintah daerah, tidak adanya peraturan teknis yang mengatur perencanaan trayek tol laut, fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan yang kurang memadai, pelayanan kapal tol laut belum sepenuhnya tetap dan teratur sesuai jadwal, dan adanya faktor lain yang memengaruhi penurunan disparitas harga. Terkait hal tersebut di atas, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah guna mengoptimalkan pelaksanaan layanan tol laut bersubsidi. Pertama, menyusun peraturan teknis terkait perencanaan trayek angkutan barang tol laut dan perencanaan pembangunan infrastruktur pelabuhan yang memadai untuk digunakan dalam mendukung program angkutan barang tol laut. Kedua, melibatkan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan tol laut bersubsidi. Ketiga, penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha (baik di wilayah pelabuhan singgah, wilayah pelabuhan asal, maupun wilayah sekitar pelabuhan asal) dalam rangka meningkatan muatan balik dan efektivitas pelaksanaan tol laut. Keempat, perlunya kebijakan afirmatif melalui APBN kepada daerah-daerah pelabuhan singgah. Kelima, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Infografis DETAIL
2022 Meninjau Kinerja Logistik dan Penerapan National Logistic Ecosystem Indonesia memiliki visi logistik 2025 dengan terwujudnya sistem logistik yang terintegrasi secara lokal, terhubung secara global untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat (locally integrated, globally connected for national competitiveness and social welfare) sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Namun Indonesia dihadapkan oleh kondisi dimana kinerja logistik nasional masih belum optimal Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL