Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Industri

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2022 Tantangan Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Indonesia Sepanjang tahun 2017-2019, kinerja industri tekstil dan pakaian jadi terus meningkat. Peningkatan ini merupakan potensi besar bagi industri Indonesia. Namun adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 berdampak pada penurunan kinerja industri ini. Padahal, saat ini industri tekstil menjadi sektor prioritas pengembangan dalam Making Indonesia 4.0, sehingga pelaksanaan program yang dicanangkan untuk tahun 2021 masih jauh dari harapan. Berbagai tantangan yang dihadapi antara lain masih tingginya ketergantungan impor bahan baku, rendahnya daya saing investasi, tingginya biaya energi, kurang produktifnya mesin industri yang digunakan, regulasi, serta risiko impor. Buletin APBN DETAIL
2021 Pengembangan Industri CPO untuk Meningkatkan Daya Saing Ekspor Peningkatan permintaan atas CPO sebagai input baku bahan bakar terbarukan, menyebabkan peningkatan harga CPO dunia yang diprediksi akan berlangsung hingga beberapa tahun mendatang. Indonesia sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar dunia perlu memanfaatkan permintaan dunia untuk memaksimalkan penambahan nilai tambah dalam negeri melalui peningkatan infrastruktur dan riset serta fasilitas untuk menarik investor industri CPO. Untuk itu pemerintah perlu melakukan akses pendanaan infrastruktur dan riset serta mendorong kerja sama perdagangan internasional untuk meningkatkan pemasaran produk CPO dan mampu bersaing di pasar global dengan negara eksportir CPO lainnya. Buletin APBN DETAIL
2021 Kendala Perizinan Komersial/Operasional pada IKM Pangan Industri pangan menjadi salah satu sektor andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Saat ini, jumlah IKM pangan mencapai 1,86 juta unit usaha atau 43,41 persen dari total unit usaha IKM di Indonesia. Jaminan keamanan, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing produk agro merupakan isu penting terkait industri makanan dan minuman yang perlu didukung dengan standardisasi bahan baku, produk, dan proses. Untuk memenuhi hal itu, dibutuhkan beberapa syarat/komitmen dalam perizinan komersial/operasional pada IKM pangan. Namun dalam praktiknya, proses pengurusan izin tersebut menghadapi beberapa kendala seperti besaran biaya yang dikeluarkan pengetahuan IKM yang minim serta tempat dan sarana produksi yang tidak memenuhi persyaratan. Buletin APBN DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung keahlian DPR RI dalam pelaksanaan tugas DPR RI di bidang pembahasan dan penetapan APBN perlu menyusun kajian yang berisi masukan Pusat Kajian Anggaran kepada Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus pada penyusunan berbagai masukan Pusat Kajian Anggaran berkaitan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industi, dan ekonomi hijau. Buku DETAIL
2022 Revitalisasi Industri Melalui Hilirisasi Nikel Terdapat lima fokus agenda utama dalam APBN Tahun Anggaran (TA) 2023 yang salah satunya adalah pelaksanaan revitalisasi industri melalui hilirisasi guna mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. Pelaksanaan revitalisasi industri TA 2023 harus tetap mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Berdasarkan RIPIN pada program pembangunan periode 2020-2035, revitalisasi industri yang dilakukan berupa revitalisaSi kawasan industri yang sudah beroperasi, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa. Berdasarkan Nota Keuangan (NK) RAPBN TA 2023, hilirisasi mineral khususnya nikel menjadi salah satu agenda yang akan didorong pada tahun 2023. Analisis APBN DETAIL
2021 Dilema Kebijakan Harmonisasi Struktur Tarif Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) Baru-baru ini, pemerintah didesak untuk menerapkan struktur tarif yang selaras dari hulu hingga hilir untuk ITPT. Desakan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja ITPT, menciptakan nilai tambah karena mendorong penggunaan bahan baku lokal, sekaligus substitusi impor. Penerapan kebijakan ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ITPT di dalam negeri (baik sektor hulu, antara dan hilir), serta peningkatan kinerja neraca dagang. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak negatif, salah satunya jika dikaitkan dengan kesiapan industri di dalam negeri, risiko inflasi, serta respon mitra dagang dan konsekuensi atas perjanjian perdagangan bebas yang sudah disepakati dan dijalankan oleh Indonesia dengan berbagai negara. Buletin APBN DETAIL
2020 Analisis Strategi Menyelamatkan Industri Tekstil Dalam Negeri Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan perlambatan ekonomi global, termasuk Indonesia. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan-I 2020 hanya sebesar 2,97 persen. Salah satu industri strategis yang terdampak cukup parah adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Berbagai persoalan dihadapi oleh industri TPT. Mulai dari rendahnya permintaan global dan domestik untuk produk TPT, sampai dengan permasalahan produk impor di pasar domestik serta kinerja keuangan perusahaan industri TPT yang tertekan. Untuk itu, diperlukan stimulus kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan industri TPT dalam negeri. Buletin APBN DETAIL
2020 Revisi Regulasi Impor Limbah Non-B3 & Dampaknya Bagi Industri Industri baja dan industri kertas melakukan impor limbah non B-3 yg diatur melalui regulasi impor limbah non-B3 untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Adanya kasus penyelundupan limbah B3 yang kerap terjadi dan celah pada terminologi mendasari revisi regulasi impor limbah non-B3 menjadi Permendag No. 92/2019. Dalam pelaksanaannya, revisi regulasi tersebut berdampak pada industri khususnya industri baja dan industri kertas sebagai akibat adanya ketentuan-ketentuan yang berubah, pendeknya masa transisi, serta kurangnya sosialisasi. Untuk mengatasi dampak dari perubahan regulasi diperlukan langkah-langkah antara lain mempercepat relaksasi kebijakan impurities, melakukan sosialisasi kepada industri, memastikan adanya koordinasi antar instansi dan pengawasan impor, serta membenahi sistem pengelolaan sampah. Buletin APBN DETAIL
2020 Tinjauan Kritis atas Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan Sekurang-kurangnya dalam satu dekade terakhir, kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 30,6 persen setiap tahunnya terhadap Produk Domestik Bruto. Terhadap daya serap tenaga kerja, ketiga sektor ini mampu menyerap sekitar 46,93 persen tenaga kerja setiap tahunnya dalam periode yang sama. Besarnya kontribusi sektoral terhadap Produk Domestik Bruto dan daya serap tenaga kerja nasional, menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan memiliki kedudukan strategis dalam perekonominan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik di masa sekarang maupun masa mendatang. Namun, dalam satu dekade terakhir ketiga sektor mengalami kinerja penurunan, baik proporsi terhadap produk domestik bruto maupun daya serap tenaga kerja nasional. Buku DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Analisis APBN DETAIL
2021 Kinerja Industri Pengolahan dan Catatan Kritis Strategi Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan 2022 Peningkatan nilai tambah sektor industri pengolahan menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan di tahun 2022 yang direpresentasikan salah satunya dalam Program Prioritas (PP) No. 6: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi dalam Prioritas Nasional (PN) No. 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Dalam RKP ini, pemerintah telah menargetkan berbagai indikator kinerja industri pengolahan untuk tahun 2022. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat bagaimana perkembangan kinerja industri pengolahan selama ini sekaligus mengetahui dan mengkritisi strategi-strategi peningkatan nilai tambah industri pengolahan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di tahun 2022. Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi VII Bagian pertama dalam buku ini membahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Bidang Energi Tahun 2023. Tinjauan ini disusun sebelum Pemerintah membahas lifting minyak dan gas bumi (migas) serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) di Komisi VII. Dalam bagian ini memuat besaran lifting migas dan ICP yang ditetapkan pemerintah pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) Tahun 2023 beserta dasar pertimbangannya dan beberapa hal yang perlu menjadi atensi pembahasan. Bagian kedua, menguraikan telaahan atas pagu indikatif Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2023. Pada bagian ini membahas perkembangan output BRIN, alokasi anggaran BRIN, beberapa hal yang perlu menjadi atensi pembahasan, dan catatan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Bagian ketiga dalam buku ini membahas tentang pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (Kemen ESDM) Tahun 2023. Pembahasan diawali dari program Kemen ESDM tahun anggaran (TA) 2023, kemudian membahas perkembangan anggaran Kemen ESDM berdasarkan dokumen KEM PPKF, beberapa hal yang menjadi atensi pembahasan, dan ditutup dengan catatan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Kemen ESDM. Bagian keempat, menguraikan telaahan atas pagu indikatif Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Pada bagian ini juga membahas beberapa hal yang perlu menjadi atensi pembahasan dan catatan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Kemenperin. Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi VII DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VII DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi VII DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi VII DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Masukan Pusat Kajian Anggaran Atas Nota Keuangan RAPBN 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Infografis DETAIL
2021 Kinerja Industri Pengolahan dan Catatan Kritis Strategi Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan 2022 Peningkatan nilai tambah sektor industri pengolahan menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan di tahun 2022 yang direpresentasikan salah satunya dalam Program Prioritas (PP) No. 6: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi dalam Prioritas Nasional (PN) No. 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Dalam RKP ini, pemerintah telah menargetkan berbagai indikator kinerja industri pengolahan untuk tahun 2022. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat bagaimana perkembangan kinerja industri pengolahan selama ini sekaligus mengetahui dan mengkritisi strategi-strategi peningkatan nilai tambah industri pengolahan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di tahun 2022. Secara umum, selama 1 dekade terakhir, kinerja sektoral industri pengolahan terhadap PDB mengalami tren penurunan, baik untuk pertumbuhan maupun kontribusinya. Sebaliknya, daya serap tenaga kerja dari sektor ini cenderung meningkat hingga tahun 2019, sebelum akhirnya pandemi menyerang pada tahun 2020 yang menyebabkan PHK pekerja besar- besaran di sektor ini. Sementara untuk investasi, baik untuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), indikator ini menunjukkan kecenderungan tren fluktuasi selama 1 dekade terakhir, namun tren penurunan terjadi selama beberapa tahun terakhir. Senada dengan kinerja investasi, kinerja ekspor pun relatif berfluktuatif selama 1 dekade terakhir. Hal ini mengimplikasikan adanya urgensi perbaikan kinerja sektor industri pengolahan, yang salah satunya dapat ditempuh melalui peningkatan nilai tambah sektoral bagi perekonomian Indonesia secara umum. Untuk tahun 2022, pemerintah berencana untuk melaksanakan berbagai strategi yang ditujukan untuk memulihkan serta meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan, yang secara umum dapat dikategorikan menjadi 5 aspek, yaitu strategi terkait dengan: (1) bahan baku; (2) tenaga kerja; (3) investasi; (4) stimulus; serta 5) hilirisasi SDA. Kelima aspek ini sangat penting untuk diperbaiki secara serius dengan upaya-upaya yang efektif dan konsisten agar seluruh target dan sasaran terkait industri pengolahan di tahun 2022 dapat tercapai. Infografis DETAIL
2022 Meninjau Kinerja Logistik dan Penerapan National Logistic Ecosystem Indonesia memiliki visi logistik 2025 dengan terwujudnya sistem logistik yang terintegrasi secara lokal, terhubung secara global untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat (locally integrated, globally connected for national competitiveness and social welfare) sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Namun Indonesia dihadapkan oleh kondisi dimana kinerja logistik nasional masih belum optimal Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL