Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - UMKM

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2021 Meninjau Pelaksanaan PEN dalam Menekan Angka Pengangguran Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan masif membuat pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07 persen. Adapun upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran sesungguhnya sudah dilakukan sejak Mei 2020 melalui berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), diantaranya program Kartu Prakerja, program padat karya kementerian/lembaga dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Buletin APBN DETAIL
2021 Tantangan Pelaksanaan Kebijakan KUR Super Mikro Bagi Alumni Kartu Prakerja Tahun 2021, pemerintah memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi alumni peserta program Kartu Prakerja. Selain menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wirausaha nasional dalam mencapai sasaran penguatan kewirausahaan & Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan pemerintah mengatasi beberapa tantangan implementasi, yakni daya beli masyarakat yang masih rendah, syarat calon debitur harus memiliki usaha, kecenderungan bank penyalur lebih selektif menyalurkan KUR bagi UMKM, kompetisi usaha yang makin ketat, dan potensi moral hazard. Buletin APBN DETAIL
2021 Tantangan dan Strategi UKM dalam Menyongsong Pemberlakuan RCEP 2022 Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bersama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) beserta Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Selandia Baru dan Australia. Perjanjian tersebut ditargetkan dapat diimplementasikan 1 Januari 2022 dan apabila dimanfaatkan dengan baik maka dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor nasional. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor merasakan dampak positif dengan adanya kerja sama perdagangan ini. Melihat kondisi ini, tentu terdapat berbagai tantangan dan strategi UKM dalam menyongsong pemberlakuan RCEP 2022. Buletin APBN DETAIL
2021 Meninjau Digitalisasi UMKM Melihat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dan semakin pesatnya penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Untuk itu, pemerintah untuk itu mencanangkan program digitalisasi UMKM dengan target 30 juta pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Guna mendukung program tersebut, beberapa kebijakan dan program telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari peningkatan akses internet, program UMKM Go Online, program e-smart IKM sampai dengan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Buletin APBN DETAIL
2021 Rumah Produksi Bersama: Tantangan Penyediaan Akses Bahan Baku (Studi Kasus Industri Rotan) Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja juga sebagai upaya dalam mengintegrasikan kebijakan UMKM yang selama ini bersifat lintas sektoral atau kewilayahan. Artikel ini menjelaskan mengenai rumah produksi bersama serta tantangan yang dihadapi dalam penyediaan akses bahan baku dengan studi kasus pada salah satu bidang usaha yang membutuhkan teknologi tinggi, yakni industri rotan yang pemenuhan bahan bakunya berasal dari wilayah lain. Dengan demikian diharapkan pembaca dapat mengetahui bagaimana tantangan serta rekomendasi dalam penyediaan akses bahan baku rotan. Buletin APBN DETAIL
2021 Transformasi UMKM Go Digital Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Sebanyak 90% kegiatan usaha UMKM terganggu akibat pandemi Covid- 19. Kurangnya digitalisasi UMKM nasional menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja UMKM saat ini. Sementara hanya sekitar 13% pelaku UMKM yang memanfaatkan teknologi digital. Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar. Potensi tambahan pertumbuhan PDB USD140 miliar dan 26 juta lapangan pekerjaan di 2030 dapat dicapai jika Indonesia mampu mendorong sebanyak 168.000 UMKM untuk scale-up dengan adopsi teknologi digital. Masih adanya sejumlah tantangan dalam transformasi UMKM go digital, seperti rendahnya tingkat literasi digital, terbatasnya informasi UMKM terkait pemanfaatan layanan fintech, serta belum meratanya akses infrastruktur internet. Dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang baik antar stakeholder terkait, agar pelaksanaan program transformasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2021 Menelisik Dampak Turunnya Daya Beli Masyarakat Pandemi Covid-19 telah menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor utama dalam menopang perekonomian Indonesia. Pemberlakuan PSBB oleh pemerintah, adanya penurunan pendapatan masyarakat, dan terjadinya gelombang PHK menjadi faktor pendorong tergerusnya daya beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Penurunan daya beli masyarakat ini tentunya juga berdampak pada penurunan kinerja perekonomian Indonesia seperti pada industri ritel, investasi, dan UMKM. Selain itu, turunnya daya beli masyarakat juga berdampak pada melemahnya laju inflasi hingga berubah menjadi deflasi pada bulan Juli-Agustus 2020. Buletin APBN DETAIL
2020 BPUM: Program Baru Bagi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada beberapa sektor kegiatan perekonomian nasional. Salah satu sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi Covid-19 adalah UMKM. Perlu diketahui bahwa UMKM mampu berkontribusi besar terhadap PDB serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Karena hal tersebut, dalam menjaga dan memulihkan kembali kondisi perekonomian sektor UMKM, pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu untuk menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Dalam mengimplementasikan programnya, pemerintah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu terkait dengan akurasi data, sosialisasi program, dan koordinasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah perlu melibatkan Dinas Koperasi dan UKM setempat, satgas, kecamatan, dan desa/kelurahan terkait dengan pendataan UMKM; melakukan sosialisasi lebih masif kepada seluruh pelaku usaha mikro; dan meningkatkan koordinasi antara Kemenkeu, Kemenkop dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM, serta lembaga keuangan Bank/Non Bank (penyalur KUR dan KMK). Buletin APBN DETAIL
2020 Upaya Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Melalui Dana PK2UKM Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PK2UKM) melalui skema dana transfer ke daerah dapat dijadikan solusi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan UKM di daerahnya. Salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam jangka panjang ialah perbaikan kualitas sumber daya manusia. Beberapa permasalahan penggunaan dana PK2UKM yang dihadapi diantaranya: anggaran penyerapan yang masih lamban, rendahnya ketaatan pelaporan pemerintah daerah, belum dilakukannya evaluasi terhadap outcome, dan tantangan kegiatan pelaksanaan pelatihan secara daring. Buletin APBN DETAIL
2020 Penyaluran KUR & Potensi Relaksasi KUR Saat Pandemi Covid-19 Salah satu sektor ekonomi yang terdampak Covid-19 adalah UMKM. Banyak UMKM yang menutup kegiatan usahanya, karena tidak mampu membayar upah pekerja akibat adanya penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan menyebabkan UMKM kesulitan untuk membayar KUR. Di masa pandemi ini, selain harus tetap menyalurkan KUR, lembaga penyalur KUR harus melakukan relaksasi KUR. Adapun dampak dari relaksasi ini antara lain: penangguhan pembayaran pokok dan bunga, penambahan plafon, dan kemudahan menjadi debitur dengan penangguhan persyaratan administrasi. Agar penyaluran dan relaksasi KUR tepat sasaran, diperlukan koordinasi antar kementerian dan lembaga penyalur dalam memberikan KUR. Buletin APBN DETAIL
2020 Problematika BUMDes Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa Seiring meningkatnya alokasi Dana Desa, meningkat pula pendirian BUMDes di Indonesia. Namun dari 45.887 BUMDes yang berdiri, masih banyak pula BUMDes yang tidak beroperasi dan belum berkontribusi optimal untuk perekonomian desa. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti pemetaan potensi dan pemilihan jenis usaha belum tepat, terbatasnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), maupun dukungan pemerintah desa dan daerah (pemda) yang belum optimal. Untuk itu perlu upaya yang serius oleh pemerintah dalam menghadapi sejumlah permasalahan tersebut guna meningkatkan peran BUMDes demi memajukan ekonomi desa ke depan. Buletin APBN DETAIL
2021 Bunga Rampai UMKM dan APBN Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda besar yang terus diupayakan oleh setiap negara, khususnya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan pandangan para ahli dan berbagai studi empiris tentang pengentasan kemiskinan, banyak cara atau pilihan yang dapat dilakukan oleh suatu negara. Pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, terhadap masyarakat miskin melalui berbagai program dengan menggunakan berbagai skema, baik subsidi, cash transfer atau bentuk skema lainnya, merupakan salah satu cara atau pilihan yang diambil, tak terkecuali Indonesia. Cara lain adalah melalui berbagai program yang menyasar peningkatan kapasitas dan modal ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia masyarakat miskin. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah pengembangan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya Usaha Mikro dan Kecil. Pengembangan dan penguatan UMKM harus terus dijadikan agenda utama untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada tingginya kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan daya serap tenaga kerja. Dari sisi kebijakan keuangan negara, sudah banyak dukungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mengembangkan dan menguatkan UMKM di Indonesia, baik dari sisi kebijakan pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Namun, hasil dari berbagai kebijakan tersebut belum optimal, yang salah satunya terlihat dari masih iv Bunga Rampai UMKM & APBN rendah dan stagnannya kontribusi UMKM terhadap kinerja ekspor nasional. Buku DETAIL
2022 Manifestasi Ideal Pengelolaan Terpadu UMKM - Videografis DETAIL
2021 Alternatif Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia saha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis terhadap perekonomian Indonesia. Peran strategis tersebut tergambar dari data perkembangan UMKM milik Kementerian Koperasi dan UKM. Pada tahun 2019, UMKM memberikan kontribusi sebesar 60,51 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap 96,96 persen tenaga kerja di Indonesia. Tidak hanya itu saja, peran strategis tersebut juga terlihat dari kontribusi UMKM sebagai bantalan ekonomi nasional ketika menghadapi krisis. Hal tersebut terlihat ketika ekonomi nasional dihadapkan pada krisis. UMKM terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar, dan demikian juga pada saat krisis 2008/2009 (Bank Indonesia, 2015). Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2021 UMKM: Perkembangan dan Dukungan Pemerintah Melalui APBN Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda besar yang terus diupayakan oleh setiap negara, khususnya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pandangan para ahli dan studi empiris tentang pengentasan kemiskinan, banyak cara atau pilihan yang dapat dilakukan oleh suatu negara. Pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, terhadap masyarakat miskin melalui berbagai program dengan menggunakan berbagai skema (baik subsidi, cash transfer maupun bentuk skema lainnya) merupakan salah satu cara atau pilihan yang diambil, tak terkecuali Indonesia. Cara lain adalah melalui berbagai program yang menyasar peningkatan kapasitas dan modal ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia masyarakat miskin. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah pengembangan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya Usaha Mikro dan Kecil. Pengembangan dan penguatan UMKM harus terus dijadikan salah satu agenda utama untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Pandangan ini bukan tanpa dasar. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan daya serap tenaga kerja yang tinggi adalah yang mendasari pandangan tersebut. Sejarah perekonomian Indonesia mencatat bahwa keberadaan sektor UMKM telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja perekonomian, termasuk kinerja pengentasan kemiskinan. Besarnya sumbangsih terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, yang berkorelasi linear terhadap pendapatan per kapita masyarakat, merupakan indikator atau bukti kontribusi yang signifikan dari UMKM. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2020 Sebaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Agar tercapai tujuan dari program KUR ini, pemerintah menetapkan target kepada lembaga keuangan dalam menyalurkan KUR, dan target plafon dari tahun ke tahun selalu meningkat, dimana target plafon pada pada tahun 2015 sebesar Rp30 triliun, tahun 2016 sebesar Rp100 triliun, tahun 2017 sebesar Rp110 triliun, tahun 2018 sebesar Rp123 triliun, tahun 2019 sebesar Rp140 triliun, dan tahun 2020 sebesar Rp190 triliun yang akan ditingkatkan secara bertahap sampai Rp325 triliun pada tahun 2024. Peningkatan plafon ini diarahkan untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat, meningkatkan daya saing UMKM, dan membantu masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya di sektor industri minimal sebanyak 60 persen dari plafon yang disediakan, sektor produksi tersebut terdiri dari sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor jasa produksi. Analisis Ringkas Cepat (ARC) DETAIL
2021 Desain dan Tantangan Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM Pemerintah menetapkan Pengelolaan Terpadu UMKM sebagai salah satu Major Project baru pada tahun 2022 sebagai upaya dalam mengintegrasikan kebijakan UMKM yang selama ini bersifat lintas sektoral atau kewilayahan. Berkaitan dengan pengelolaan terpadu UMKM, pemerintah mendirikan rumah produksi bersama melalui sinergitas dengan Pemda, K/L terkait, off taker BUMN, BUMD, dan swasta dengan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai leading sector. Pengelolaan produk UKM dalam satu kawasan sentra/klaster UMKM yang terintegrasi dari hulu ke hilir ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Dalam pelaksanaanya pengelolaan terpadu UMKM tentu saja akan dihadapkan pada beberapa tantangan dan permasalahan yang bisa ditampik. Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi VI Pada 20 Mei 2022 silam, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF), beserta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Dengan disampaikannya KEM dan PKKF berserta RKP 2023 tersebut, maka Komisi VI DPR RI akan menjalankan kewajiban pelaksanaan tugasnya di Bidang Anggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD, yakni mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam pembicaraan pendahuluan tersebut, Komisi VI DPR RI akan melakukan pembahasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya, di mana pagu indikatif dimaksud merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga. Guna memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas Komisi VI DPR RI di Bidang Anggaran pada siklus pembicaraan pendahuluan tahun anggaran 2023, Pusat Kajian Anggaran menyusun kajian pagu indikatif kementerian/lembaga yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Kajian yang tersusun ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi para Anggota Komisi VI DPR RI dalam pada saat pembahasan dan pengambilan kuputasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI. Analisis APBN DETAIL
2020 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi VI DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VI DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi VI DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi VI DPR RI Data Indikator DETAIL
2021 Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Aspek Produksi Hai sobat PKA! Berdasarkan perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menurut Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019 mencapai 65,46 juta usaha atau setara 99,99 persen dari total usaha yang ada di Indonesia. Meskipun masih demikian, kontribusi UMKM terhadap ekspor sangat rendah dibandingkan dengan Usaha Besar (UB). Selama periode tahun 2015-2019 rata-rata kontribusi UMKM hanya 14,93 persen, sedangkan UB sebesar 85,07 persen. Padahal, secara kuantitas jumlah UMKM jauh lebih besar dari UB. Lebih lanjut, kontribusi ekspor UMKM terhadap terhadap total ekspor nonmigas baru mencapai 15,65 persen. Kontradiksi ini menyiratkan masih begitu rendahnya akses pasar UMKM ke pasar global. Rendahnya akses pasar pada 2019 tersebut lebih buruk dibanding 2015, di mana ekspor UMKM pada 2015 masih mampu mencatatkan kontribusi sebesar 15,73 persen terhadap total ekspor nonmigas. Lalu bagaimana dengan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM melalui Aspek Produksi? Kamu dapat melihat slide selanjutnya untuk mengetahui lebih banyak. #PusatKajianAnggaran #BadanKeahlianSetjenDPRRI #SetjenDPRRI #Komisi6 #Komisi6DPRRI #Komisi_VI #umkm Infografis DETAIL
2021 Desain dan Tantangan Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM Pemerintah menetapkan Pengelolaan Terpadu UMKM sebagai salah satu Major Project baru pada tahun 2022 sebagai upaya dalam mengintegrasikan kebijakan UMKM yang selama ini bersifat lintas sektoral atau kewilayahan. Berkaitan dengan pengelolaan terpadu UMKM, pemerintah mendirikan rumah produksi bersama melalui sinergitas dengan Pemda, K/L terkait, off taker BUMN, BUMD, dan swasta dengan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai leading sector. Pengelolaan produk UKM dalam satu kawasan sentra/klaster UMKM yang terintegrasi dari hulu ke hilir ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Dalam pelaksanaanya pengelolaan terpadu UMKM tentu saja akan dihadapkan pada beberapa tantangan dan permasalahan yang bisa ditampik. Lebih lanjut, tantangan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: Pertama, pembiayaan. Kredit macet merupakan kemungkinan yang akan terjadi pada penyediaan akses pembiayaan. Lebih lanjut, calon debitur dari sektor IKM umumnya belum mendapatkan informasi adanya pembiayaan UMKM dari pemerintah. Kedua, bahan baku dan ruang atau alat produksi bersama. Pengendalian mutu bahan baku merupakan poin yang wajib diperhatikan pemerintah selain memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong. Disamping itu, dibutuhkan pengaturan dalam hal distribusi dan antrian supaya penggunaan mesin lebih optimal. Ketiga, kurasi dan standardisasi produk. Diperlukan penerapan standar berdasarkan pada kebutuhan industri nasional dan memastikan pengembangannya harmonis dengan standar internasional dan/atau standar-standar yang diterapkan di negara-negara tujuan ekspor. Disisi lain, sertifikasi halal masih menjadi kendala bagi UMKM khususnya bagi yang akan mengekspor produknya. Keempat, rendahnya kemampuan UMKM mengakses pasar global dan domestik. Lemahnya kualitas SDM serta implikasinya terhadap keterbatasan informasi, pemenuhan aspek legalitas, serta pemanfaatan teknologi informasi bagi UMKM merupakan refleksi masih lemahnya pendampingan yang diberikan oleh negara. Kelima, minimnya pendampingan UMKM. Dukungan anggaran melalui APBN tidak memadai untuk memberikan dukungan pendampingan yang optimal. Keenam, regulasi. Pengurusan perijinan yang memakan waktu dan biaya tidak sedikit, keterbatasan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM serta pendampingan UMKM terkait perijinan merupakan tantangan yang harus mampu dijawab dalam pengelolaan UMKM terpadu dalm hal regulasi. Terakhir, pendataan UMKM. Memastikan seluruh pelaku usaha UMKM terdaftar dan memperoleh izin usaha melalui OSS. Peningkatan pendampingan pelaku usaha agar memenuhi aspek legalitas. Infografis DETAIL
2022 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Paska Berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah sebelas pasal, menambahkan sembilan belas pasal baru serta menghapus satu pasal dari tiga Undang-Undang. Undang-Undang tersebut merupakan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU Nomor 20 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta UU Nomor 38 tentang Jalan. Untuk itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan UMKM paska berlakunya UU Cipta Kerja dan tantangan apa yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemberdayaan UMKM agar pelaku UMKM di Indonesia dapat naik kelas. Jurnal Budget DETAIL