Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Infrastruktur

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2021 Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR: Perlu Ada Penetapan Prioritas Wilayah Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kontraksi ekonomi yang berdampak pada kinerja ketenagakerjaan yang memburuk dan berujung pada penurunan tingkat pendapatan dan peningkatan kemiskinan. Berlanjutnya pandemi Covid-19 dan efeknya hingga tahun 2021, membuat program PKT menjadi penting untuk dilanjutkan guna menopang daya beli masyarakat dan kinerja ekonomi. Untuk menjalankan fungsi program PKT, maka dalam pemilihan daerah prioritas sekurang- kurangnya harus memperhatikan struktur ketenagakerjaan khususnya terkait pekerja sektor informal, kapasitas fiskal serta kondisi infrastruktur di tiap provinsi. Berdasarkan pendekatan rating scale terhadap variabel masalah ketenagakerjaan dan variabel kapasitas fiskal, maka diperoleh 11 (sebelas) provinsi yang idealnya memperoleh alokasi lebih besar dibanding provinsi lain. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2021 Progres dan Evaluasi Pembangunan Jalan Trans Papua Pemerintah terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Membangun sistem jaringan jalan yang bertahun tahun belum terbangun menjadi salah satu infrastruktur utama yang akan dibangun oleh pemerintah yaitu dengan pembangunan jalan Trans Papua. Namun dalam proses berjalannya pembangunan tersebut, masih ditemui beberapa kendala, seperti topografi yang ekstrim, pembangunan yang hanya menghubungkan jalan antara kabupaten dan kota, serta daerah yang masih dilanda konflik sehingga mengancam para pekerja. Buletin APBN DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung keahlian DPR RI dalam pelaksanaan tugas DPR RI di bidang pembahasan dan penetapan APBN perlu menyusun kajian yang berisi masukan Pusat Kajian Anggaran kepada Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus pada penyusunan berbagai masukan Pusat Kajian Anggaran berkaitan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industi, dan ekonomi hijau. Buku DETAIL
2022 Pemetaan Daerah Yang Dapat Menjadi Sasaran Penerima DAK Di Kementerian PUPR Melalui APBN 2023 Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang penggunaannya telah secara spesifik ditentukan untuk bidang tertentu. DAK seringkali disamakan dengan specific grant dalam praktek empiris di beberapa negara. Adanya DAK didasarkan pada adanya ketimpangan fiskal antardaerah dalam menyediakan pelayanan publik yang optimal. Sehingga, posisi DAK menjadi penting terutama untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan fiskal/fiscal imbalance, baik yang bersifat vertical imbalance maupun horozontal imbalance (Ananda, 2019). Pasal 1 Angka 72 UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan DAK adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah Analisis APBN DETAIL
2021 Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar: Kebijakan Refocusing Anggaran untuk Prioritas Nasional Infrastruktur diyakini memiliki peranan positif bagi pertumbuhan ekonomi serta menjadi kunci penting dalam transformasi ekonomi nasional. Pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dari tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020- 2024. Namun di tengah pandemi dan upaya pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur secara umum harus mengalami penyesuaian dan refocusing anggaran. Meskipun demikian, infrastruktur pelayanan dasar masih ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 karena memiliki daya dukung bagi pemulihan ekonomi nasional melalui Program Padat Karya Tunai (PKT). Buletin APBN DETAIL
2021 Tinjauan Program Kotaku dalam Penanganan Pemukiman Kumuh - Videografis DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Analisis APBN DETAIL
2021 Perkembangan dan Catatan Kritis Pelaksanaan Penyediaan Layanan Tol Laut Bersubsidi Dalam RKP 2022, salah satu arah kebijakan kebijakan pembangunan infrastruktur adalah peningkatan konektivitas nasional dan pengembangan angkutan umum massal di perkotaan, yang salah satunya melalui penyediaan layanan tol laut bersubsidi yang telah dirilis sejak 2015. Hampir 6 (enam) tahun sejak dirilis, telah terdapat beberapa pencapaian pelaksanaan tol laut. Diantaranya adalah jumlah trayek, pelabuhan singgah, dan jumlah muatan yang terus meningkat setiap tahun. Selain itu, tol laut juga telah memberikan dampak positif terhadap penururan harga, dengan angka yang bervariasi dari 4 hingga 30 persen. Namun, masih terdapat beberapa daerah yang belum merasakan perbedaan harga sebelum dan sesudah adanya program tol laut, diantaranya adalah Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Fak-Fak, dan Kabupaten Asmat. Hal ini mengindikasikan tol laut belum optimal. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan tol laut. Antara lain adalah masalah imbalance trade, perencanaan trayek tol laut yang belum sepenuhnya melibatkan pemerintah daerah, tidak adanya peraturan teknis yang mengatur perencanaan trayek tol laut, fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan yang kurang memadai, pelayanan kapal tol laut belum sepenuhnya tetap dan teratur sesuai jadwal, dan adanya faktor lain yang memengaruhi penurunan disparitas harga. Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi V Pada 20 Mei 2022 silam, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF), beserta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Dengan disampaikannya KEM dan PKKF berserta RKP 2023 tersebut, maka Komisi V DPR RI akan menjalankan kewajiban pelaksanaan tugasnya di Bidang Anggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD, yakni mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam pembicaraan pendahuluan tersebut, Komisi V DPR RI akan melakukan pembahasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya, di mana pagu indikatif dimaksud merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga. Guna memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas Komisi V DPR RI di Bidang Anggaran pada siklus pembicaraan pendahuluan tahun anggaran 2023, Pusat Kajian Anggaran menyusun kajian pagu indikatif kementerian/lembaga yang merupakan mitra kerja Komisi V DPR RI. Kajian yang tersusun ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi para Anggota Komisi V DPR RI dalam pada saat pembahasan dan pengambilan kuputasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI. Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi V DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Permasalahan Pamsimas Dalam Meningkatkan Akses Air Minum Salah satu upaya untuk meningkatkan akses air minum layak yaitu melalui Pamsimas. Pamsimas merupakan program penyediaan air minum dan sanitasi untuk kawasan perdesaan dengan pendekatan berbasis masyarakat dalam rangka pencapaian akses 100 persen. Target Pamsimas tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebanyak 400.000 SR dan 276.600 SR. Beberapa permasalahan terkait Pamsimas, antara lain yaitu NSPK belum sepenuhnya lengkap dan dapat implementasikan; perencanaan penyediaan air minum belum sepenuhnya disusun berdasarkan data/informasi yang memadai; pelaksanaan program Pamsimas belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku; pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut atas hasil monitoring belum dilakukan secara memadai; evaluasi atas keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur Pamsimas belum dilakukan secara memadai. Akuntabilitas DETAIL
2022 Meninjau Program Pembangunan Food Estate Pada Kementerian PUPR Food Estate merupakan Kawasan Sentra Produksi Pangan untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri. Peran Kementerian PUPR dalam mendukung program Food Estate antara lain melalui modernisasi irigasi dan penyediaan infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga. Permasalahan terkait pembangunan Food Estate pada Kementerian PUPR tahun 2020-2021(IHPS II 2021), antara lain: ❖ Kesalahan perhitungan volume dan progres pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi dan perhitungan analisis harga satuan pekerjaan (AHSP); ❖ Paket pekerjaan jasa konsultasi program Food Estate tidak sesuai ketentuan kontrak; dan ❖ Koordinasi Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian dalam kegiatan pengembangan Food Estate belum optimal. Akuntabilitas DETAIL
2022 Masukan Pusat Kajian Anggaran Atas Nota Keuangan RAPBN 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Infografis DETAIL
2021 Pemulihan Daerah Aliran Sungai Halo, sobat PKA! DAS merupakan bagian dari bumi yang mengandung air dan kekayaan alam sehingga harus dilindungi, diatur, dikuasai dan dikelola oleh negara. Upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya merupakan pengelolaan agar terwujudnya kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Namun seiring waktu, peningkatan DAS yang kritis mengalami peningkatan dan fungsi DAS guna kebutuhan air bagi manusia mengalami penurunan. Yuk, sama-sama kita cari tahu lebih lanjut... #SetjenDPRRI #PusatKajianAnggaran #KomisiV #Komisi5 #Komisi5DPRRI #Komisi_V #DAS #daerahaliransungai Infografis DETAIL
2022 Pemenuhan Sanitasi Yang Layak Berbasis Masyarakat (Sanimas) Hingga tahun 2020, proporsi akses sanitasi rumah tangga di Indonesia yaitu sebesar 79,5 persen rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak, 7,6 persen rumah tangga dengan akses sanitasi yang aman dan 6,2 persen rumah tangga dengan perilaku BABS. Guna mencapai target akses sanitasi layak bagi seluruh masyarakat maka pemerintah melaksanakan program Sanimas. Namun, dalam pelaksanaan terdapat permasalahan dalam program ini mulai dari pelaksanaan hingga evaluasi pelaksanaan program. Buletin APBN DETAIL