Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Desa

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2022 BLT Desa Hanya Sebagai Painkiller Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dana desa dalam RAPBN 2023 dialokasikan Rp70 triliun atau naik 3,09 persen dari outlook 2022 sebesar Rp67,9 triliun. Salah satu arah kebijakan 2023 yaitu dana desa difokuskan sebagai bagian dari program perlindungan sosial untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa (NK RAPBN 2023, 4-24). Kebijakan BLT Desa bukanlah kebijakan baru, kebijakan ini sudah pernah dilakukan pada 2020 hingga 2022. Namun tujuannya yang sedikit berbeda. Pada 2020, penerapan BLT Desa ditujukan untuk merespons dampak pandemi covid-19 yang berimplikasi pada masyarakat miskin dan rentan miskin. Sedangkan 2021 dan 2022, secara implisit sebenarnya masih bagian dari agenda proses pemulihan ekonomi akibat pandemi. Namun di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa secara eksplisit disebutkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang salah satunya adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa. Analisis APBN DETAIL
2022 Dana Operasional Pemerintah Desa Tepat, Namun Harus Ada Batasan Pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp70 triliun untuk 2023. Angka alokasi tersebut naik 3,09 persen dibanding estimasi 2022 sebesar Rp67,9 triliun. Salah satu arah kebijakan dana desa di 2023 yaitu penggunaan sebagian dana desa untuk dana operasional pemerintah desa (NK RAPBN 2023, 2-112). Arah kebijakan dapat diartikan sebagai pemenuhan janji Presiden Jokowi atas tuntutan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia sejak tiga tahun silam dan terakhir pada bulan Maret 2022. Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi V Pada 20 Mei 2022 silam, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF), beserta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Dengan disampaikannya KEM dan PKKF berserta RKP 2023 tersebut, maka Komisi V DPR RI akan menjalankan kewajiban pelaksanaan tugasnya di Bidang Anggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD, yakni mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam pembicaraan pendahuluan tersebut, Komisi V DPR RI akan melakukan pembahasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya, di mana pagu indikatif dimaksud merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga. Guna memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas Komisi V DPR RI di Bidang Anggaran pada siklus pembicaraan pendahuluan tahun anggaran 2023, Pusat Kajian Anggaran menyusun kajian pagu indikatif kementerian/lembaga yang merupakan mitra kerja Komisi V DPR RI. Kajian yang tersusun ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi para Anggota Komisi V DPR RI dalam pada saat pembahasan dan pengambilan kuputasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI. Analisis APBN DETAIL
2020 Menakar Peran Dana Desa dalam Menekan Kemiskinan Desa Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk menganggarkan Dana Desa untuk diberikan kepada desa. Kebijakan dana desa merupakan salah satu program Pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan kemiskinan di desa, yang pada akhirnya diharapkan tercipta kesejahteraan masyarakat. Melalui tulisan ini ingin melihat bagaimana peran dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan melihat beberapa indikator. Data tingkat kemiskinan memperlihatkan bahwa ada tren penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi secara nasional. Namun tren penurunan tingkat kemiskinan sebelum adanya dana desa lebih curam dibandingkan tren penurunan setelah dana desa. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kebijakan sebelum adanya dana desa relatif lebih baik dalam menurunkan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan kebijakan dana desa itu sendiri. Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi V DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Masukan Pusat Kajian Anggaran Atas Nota Keuangan RAPBN 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Infografis DETAIL
2020 Evaluasi Dana Desa Dilihat Dari Hubungan Antara Pagu Dana Desa dan Indeks Desa Membangun Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk menganggarkan Dana Desa yang diberikan kepada desa. Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan kemiskinan di desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/ lingkungan. IDM yang ada dapat mencerminkan perkembangan fakta di lapangan. Sehingga IDM dapat digunakan sebagai proksi output dari pengelolaan Dana Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan dalam jumlah yang cukup besar untuk diberikan ke desa. Besaran alokasi Dana Desa setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Besaran alokasi Dana Desa yang terus mengalami peningkatan, perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut. Namun sampai saat ini belum ada penelitian yang dilakukan pada tingkat desa. Sehingga penelitian ini akan melakukan evaluasi kebijakan Dana Desa, dilihat bagaimana pola hubungan antara besaran alokasi Dana Desa di setiap desa terhadap output kebijakan Dana Desa. Dalam hal ini output kebijakan Dana Desa dilihat dari nilai Indeks Desa Membangun dari masing-masing desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa besar pagu anggaran Dana Desa dan IDM memiliki hubungan searah yang signifikan. Hal ini berarti semakin besar pagu anggaran Dana Desa maka IDM yang dimiliki akan semakin besar pula. Namun korelasi yang dimiliki sangat lemah. Hal ini dikarenakan pembangunan di desa yang dibiayai oleh Dana Desa lebih kecil dibandingkan dengan pembangunan yang dipotret oleh IDM. Hal ini diperparah dengan kebijakan formulasi yang digunakan untuk menentukan besar alokasi Dana Desa per desa. Adanya faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa seperti rendahnya kualitas SDM di desa dan belum optimalnya kualitas pendamping menjadi juga menjadi penyebab rendahnya hubungan antara pagu anggaran Dana Desa dan IDM. Jurnal Budget DETAIL