Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Kemiskinan

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2022 Target Pemerintah Menurunkan Tingkat Kemiskinan pada 2022 Di tengah bayangan risiko ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga sebesar 1,21-0,71 percentage point (pp). Data yang dirilis oleh BPS sejak 2015 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan mengalami perlambatan penurunan (hanya sebesar 0,48 pp), atau 50 persen lebih lambat dibanding periode 2007-2014. Tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai penurunan tertinggi sebesar 0,58 pp pada 2017. Pemerintah harus lebih realistis dalam menetapkan target penurunan kemiskinan pada tahun depan dengan mempertimbangkan data dan kebijakan, serta faktor eksternal yang penuh dengan ketidakpastian. Buletin APBN DETAIL
2021 Evaluasi Pelaksanaan BLT-Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian yang disebabkan oleh adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah membuat kebijakan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Namun, selama pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti permasalahan dalam proses pendataan, keterbatasan Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai tim pengawas, ketidaktepatan sasaran, dan keterbatasan infrastruktur. Meskipun begitu, pemerintah tetap harus memerhatikan permasalahan yang terjadi agar pelaksanaan program dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan salah satunya dengan koordinasi dan sinergitas yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemda, Pemerintah Desa, LKB, dan Kementerian terkait. Buletin APBN DETAIL
2021 Government to Person (G2P) Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial di Indonesia Sebagai bagian dari target keuangan inklusif, pemerintah Indonesia mengembangkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. SNKI menyerukan digitalisasi sistem pembayaran bantuan sosial berbasis uang tunai. Strategi yang dikeluarkan pemerintah ini bertujuan mendorong perluasan akses layanan keuangan formal, termasuk untuk kelompok masyarakat dan individu kurang mampu. Strategi tersebut kemudian mendorong transformasi bentuk penyaluran program G2P dari tunai menjadi non-tunai melalui rekening tabungan di perbankan. Metode penyaluran non-tunai dapat menyederhanakan proses penyaluran bantuan. Akan tetapi, hasil evaluasi lapangan menemukan beberapa kelemahan dalam metode ini. Dengan demikian, diperlukan metode penyaluran program G2P yang lebih efektif. Buletin APBN DETAIL
2021 Pentingnya Reformasi Data Bagi Reformasi Perlindungan Sosial Melalui KEM PPKF 2022, pemerintah akan melakukan reformasi program perlindungan sosial (perlinsos) agar lebih tepat sasaran dengan mengintegrasikan beberapa program perlinsos, sinergi, transformasi, dan perluasan program, serta menginisiasi program baru. Reformasi program perlinsos didesain untuk memberikan intervensi kepada seluruh penduduk sepanjang hayat untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan mendukung pembangunan SDM jangka panjang. Untuk itu, reformasi data perlinsos juga menjadi hal penting untuk segera dilakukan. Berangkat dari pengalaman penanganan pandemi Covid-19, peningkatan akurasi data merupakan suatu keniscayaan. Pemutakhiran data yang berkelanjutan serta perluasan cakupan data merupakan faktor penting bagi tercapainya tujuan reformasi perlinsos. Buletin APBN DETAIL
2020 Potensi Lonjakan Kemiskinan Indonesia Akibat Pandemi Covid-19 Pada tahun 2019 Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan pada posisi single digit, namun penyebaran virus Covid-19 telah menurunkan berbagai kegiatan ekonomi. Hal tersebut berpotensi memutarbalikkan tren penurunan tingkat kemiskinan. Perlu upaya strategis dari pemerintah agar lonjakan kemiskinan akibat pandemi covid-19 tidak jatuh terlalu dalam hingga wabah mereda dan pada tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid- 19. Buletin APBN DETAIL
2020 Tantangan Kebijakan Belanja dalam Mempertahankan Single Digit Angka Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan Indonesia semakin menurun dan mencapai angka 9,22 persen pada September 2019. Penurunan tingkat kemiskinan ini berdasarkan klaim pemerintah didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan keberhasilan program perlindungan sosial. Capaian ini seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintah untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian pengentasan kemiskinan tersebut. Namun, akhirakhir ini beberapa kebijakan pemerintah menunjukkan hal yang kontraproduktif terhadap upaya pengentasan kemiskinan tersebut. Beberapa diantaranya adalah rencana kebijakan penghapusan subsidi listrik 900 VA, kenaikan iuran BPJS, serta pengurangan subsidi solar dan LPG 3 kg. Buletin APBN DETAIL
2021 Program Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 Penyebaran pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 di Indonesia, tidak hanya berdampak pada peralihan fokus prioritas pembangunan nasional, namun juga pada kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung membaik sebelum pandemi. Untuk mengurangi tekanan bagi perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Melalui UU ini, pemerintah meluncurkan berbagai program dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian, utamanya melalui berbagai program bantuan sosial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Buku DETAIL
2020 Bunga Rampai Isu-isu Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan SDM Unggul Di tengah gejolak ekonomi dunia yang semakin bersaing, Indonesia dituntut untuk tetap konsisten menaikkan angka pertumbuhan ekonomi, guna menjawab masalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini berbarengan dengan derasnya harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan potensi bonus demografi dan anugerah sumber daya alam. Prioritas pembangunan kini adalah pembangunan sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan baik, didukung anggaran yang tepat sasaran sehingga terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peta jalan yang jelas, terukur, dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya. Buku DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi VIII Perlindungan sosial (perlinsos) sebagai instrumen fiskal dalam mengurangi risiko guncangan dan kerentanan sosial telah dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Cakupan program perlinsos meliputi seluruh lapisan penduduk, tidak hanya ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga kepada masyarakat yang mampu. Meskipun demikian, sifat programnya berbeda antara dua kelompok tersebut. Program untuk masyarakat miskin dan rentan menggunakan skema tanpa kontribusi (bantuan sosial) berupa transfer uang tunai atau barang yang bersumber langsung dari APBN. Untuk golongan mampu, perlinsos menggunakan skema kontribusi melalui program jaminan sosial atau asuransi sosial seperti jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Pemberian perlinsos diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas SDM yang selanjutnya akan mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan. Buku ini mengkaji tantangan dan hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya mitra komisi VIII dalam menjalankan programnya. Selain itu, buku ini juga menyampaikan beberapa catatan atas akuntabilitas kementerian/lembaga yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat. Harapannya, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerjanya dan menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar dalam pembahasan alokasi dan program ke depan sebagai bentuk perbaikan kebijakan. Analisis APBN DETAIL
2020 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Pandemic Covid-19 di tahun 2020, telah mengancam berbagai kinerja indicator kesejahteraan rakyat yang pada awal tahun 2020 mencatat kinerja yang baik. Dalam periode tahun 2015-2019, Tingkat kemiskinan mencapai 9,22 pada September 2019, menurun dari 11,13 persen pada September 2015. Artinya dalam kurun waktu yang sama pemerintah telah mengentaskan 3,7 juta orang (atau 1,91 persen) dari kemiskinan dari 28,5 juta (2015) menjadi 24,8 juta (2019). Angka gini rasio yang menggambarkan tingkat ketimpangan dan memiliki hubungan erat dengan tingkat kemiskinan juga menunjukkan trend penurunan yang positif. Rasio gini dalam periode 2015-2019 mengalami perbaikan yaitu dari 0,402 di September 2015 menjadi 0,380 di September 2019 atau menurun sebesar 0,022 basis poin. Hal yang sama juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah mengalami peningkatan dari 70,18 di tahun 2016 menjadi 71,92 di tahun 2019. Posisi ini mengantarkan Indonesia masuk sebagai negara dengan kategori IPM tinggi. Ketiga komponen penyusun IPM mengalami kenaikan yaitu, pertama, pengeluaran per kapita penduduk telah meningkat dari Rp10,42 juta di tahun 2016 menjadi Rp11,3 juta di tahun 2019. Kedua, umur harapan hidup (UHH) saat lahir telah meningkat dari 70,90 tahun di tahun 2016 menjadi 71,34 tahun di tahun 2019. Selain itu, di periode yang sama, harapan lama sekolah (HLS) telah meningkat dari 12,72 tahun di tahun 2016 menjadi 12,95 tahun di tahun 2019.1 Analisis APBN DETAIL
2020 Menakar Peran Dana Desa dalam Menekan Kemiskinan Desa Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk menganggarkan Dana Desa untuk diberikan kepada desa. Kebijakan dana desa merupakan salah satu program Pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan kemiskinan di desa, yang pada akhirnya diharapkan tercipta kesejahteraan masyarakat. Melalui tulisan ini ingin melihat bagaimana peran dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan melihat beberapa indikator. Data tingkat kemiskinan memperlihatkan bahwa ada tren penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi secara nasional. Namun tren penurunan tingkat kemiskinan sebelum adanya dana desa lebih curam dibandingkan tren penurunan setelah dana desa. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kebijakan sebelum adanya dana desa relatif lebih baik dalam menurunkan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan kebijakan dana desa itu sendiri. Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi VIII DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Subsidi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Kemiskinan berkaitan dengan aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Aspek pengeluaran merupakan aspek yang krusial bagi pemerintah, karena besarnya pengeluaran ditentukan langsung oleh pemerintah dan pada akhirnya dapat mempengaruhi angka kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas dampak pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan, kesehatan, dan subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa periode tahunan dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi. Variabel subsidi (X1) berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Ketika subsidi meningkat, kemiskinan meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa anggaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah kurang tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (x2) berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Ketika pengeluaran pendidikan meningkat, kemiskinan berkurang. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (X3) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Jurnal Budget DETAIL