Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Ketenagakerjaan

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2021 Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Jaminan Sosial Baru Yang Perlu Anda Ketahui Kepesertaan program JKP berasal dari pekerja penerima upah dimana mereka harus mengikuti empat program jaminan sosial lainnya, yakni: JHT, JKK, JKM dan JP. JKP meng-cover manfaat berupa cash benefit, pelatihan, dan akses informasi pencarian kerja bagi pesertanya. Pemerintah berencana untuk mendanai tahap awal penyelenggaraan JKP dengan menyuntikkan dana sebesar Rp6 triliun. Pelaksanaan program JKP di Indonesia akan sama dengan implementasi JKP yang telah dilakukan Malaysia. Yakni ada employment benefit, employment services, dan vocational training dan durasi manfaatnya selama enam bulan. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Tantangan Regulasi Terkait Pekerja Digital untuk Meningkatkan Kualitas dan Serapan Tenaga Kerja Belum adanya peraturan khusus yang menyasar pada pelindungan hak dan kewajiban pekerja digital, serta belum menyeluruhnya dukungan terhadap pengusaha digital dapat menghambat dunia digital sebagai sumber pertumbuhan negara. Hal-hal yang perlu pemerintah lakukan untuk menunjang ekosistem pekerja digital adalah kejelasan klasifikasi pekerja digital, status pekerja digital di industri, regulasi upah dan waktu kerja freelancer, serta hak-hak pekerja digital seperti jaminan dan asuransi. Selain itu, untuk menunjang SDM, pemerintah perlu mengkaji ulang tentang kemudahan pekerja asing, membuat program peningkatan kompetensi pekerja digital, dan penekanan untuk menyerap pekerja dalam negeri terlebih dahulu. Pemerintah juga perlu membuat regulasi terhadap sektor industri prioritas dari dunia digital untuk mendukung pengembangan, keamanan, dan kemudahan dalam usaha. Buletin APBN DETAIL
2022 Upaya dan Tantangan Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Rasio Kewirausahaan di Indonesia Pemerintah, melalui RPJMN 2020-2024, menargetkan rasio kewirausahaan di Indonesia mencapai 3,95 persen di tahun 2024. Namun sampai dengan saat ini, rasio kewirausahaan di Indonesia baru mencapai 3,47 persen. Beragam upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan rasio kewirausahan di Indonesia, namun dalam perjalanannya, pemerintah menghadapi beberapa tantangan, mulai dari rendahnya indeks kesehatan ekosistem kewirausahaan Indonesia, belum adanya basis data UMKM yang terintegrasi, sampai dengan kurangnya dukungan sistem pendidikan di Indonesia. Buletin APBN DETAIL
2021 Tinjauan Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Sektor pendidikan tidaklah luput dari dampak akibat adanya pandemi Covid-19. Kegiatan belajar mengajar di sekolah yang terhenti dan pengurangan jam ajar demi menekan penyebaran virus Covid-19 berimbas pada menurunnya pendapatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), terutama yang berstatus sebagai non-PNS. Merespon hal tersebut, Pemerintah berinisiatif memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada PTK non-PNS baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Meski kebijakan ini patut diapresiasi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa catatan diantaranya yaitu skema pencairan yang kontradiktif dengan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, rendahnya sosialisasi atas program yang dijalankan, serta melakukan perbaikan data. Buletin APBN DETAIL
2022 Tantangan Pelindungan PMI Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Upah dan Remitansi Dalam studi World Bank tahun 2017 dilaporkan bahwa sekitar 9 juta penduduk Indonesia, baik secara prosedural maupun non prosedural, bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran pada tahun 20161 . Angka tersebut setara dengan 7 persen dari total angkatan kerja Indonesia pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bekerja sebagai pekerja migran masih menjadi incaran masyarakat. Beberapa alasan mengapa pekerja migran masih diminati adalah adanya pandangan masyarakat bahwa bekerja di luar negeri berpotensi untuk mendapat penghasilan lebih tinggi daripada bekerja di dalam negeri. Studi World Bank tersebut juga menyampaikan hal yang sama bahwa penghasilan pekerja migran dapat mencapai enam kali lipat lebih besar dari penghasilan yang diperoleh jika bekerja di Indonesia. Analisis APBN DETAIL
2022 Optimalisasi Kesetaraan Gender di Bidang Ekonomi Kesetaraan gender ditempatkan sebagai aspek yang sangat penting dalam tujuan ke 5 pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) tahun 2015- 2030 yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dalam Memberdayakan Kaum Perempuan”. Komitmen Pemerintah terhadap kesetaraan gender juga tersebar dalam berbagai dokumen pembangunan, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024. Peningkatan kualitas SDM merupakan prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Peningkatan kualitas anak dan perempuan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM. Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna di dalam pembangunan Analisis APBN DETAIL
2021 Kebijakan Bantuan Subsidi Upah Tahun 2021 Program BSU merupakan implementasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya melakukan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat melatar belakangi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Dimana salah satu tujuan program ini ialah untuk meningkatkan daya beli masyarakat khususnya bagi pekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4. Artikel ini akan menjelaskan pelaksanaan BSU tahun 2021, BSU ini diberikan kepada pekerja. Dalam penyalurannya diperlukan pengawasan yang tepat dan dilakukan evaluasi setiap minggu untuk memastikan BSU ini mampu mempengaruhi daya beli masyarakat. Buletin APBN DETAIL
2021 Pengoptimalan Fasilitas untuk Mendorong Partisipasi Ekonomi Penyandang Disabilitas Sejak tahun 2016, Indonesia telah mengakui empat ragam disabilitas. Namun, fasilitas yang ada selama ini kurang mendukung disabilitas dengan maksimal, sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja disabilitas. Pemerintah bisa mengupayakan beberapa hal seperti penetapan peraturan perundang- undangan atas ragam dan jenis disabilitas yang seragam untuk digunakan seluruh kementerian terkait, perbaikan fasilitas pendidikan dan fasilitas untuk lapangan pekerjaan, melaksanakan sosialisasi, serta mengoordinasikan Kemenkes, Kemensos, Kemnaker dan Kemendikbud untuk memperbaiki fasilitas disabilitas. Buletin APBN DETAIL
2021 Meninjau Pelaksanaan PEN dalam Menekan Angka Pengangguran Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan masif membuat pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07 persen. Adapun upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran sesungguhnya sudah dilakukan sejak Mei 2020 melalui berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), diantaranya program Kartu Prakerja, program padat karya kementerian/lembaga dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Buletin APBN DETAIL
2021 Tantangan Pelaksanaan Kebijakan KUR Super Mikro Bagi Alumni Kartu Prakerja Tahun 2021, pemerintah memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi alumni peserta program Kartu Prakerja. Selain menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wirausaha nasional dalam mencapai sasaran penguatan kewirausahaan & Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan pemerintah mengatasi beberapa tantangan implementasi, yakni daya beli masyarakat yang masih rendah, syarat calon debitur harus memiliki usaha, kecenderungan bank penyalur lebih selektif menyalurkan KUR bagi UMKM, kompetisi usaha yang makin ketat, dan potensi moral hazard. Buletin APBN DETAIL
2020 Perlukah Kartu Prakerja Saat Pandemi Covid-19? Sebagai salah satu Jaring Pengaman Sosial (JPS), program Kartu Prakerja yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat khususnya para pekerja formal dan informal yang terkena PHK maupun yang dirumahkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak masalah yang terjadi, khususnya pelatihan online yang dirasa kurang bermanfaat. Buletin APBN DETAIL
2020 Bunga Rampai Isu-isu Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan SDM Unggul Di tengah gejolak ekonomi dunia yang semakin bersaing, Indonesia dituntut untuk tetap konsisten menaikkan angka pertumbuhan ekonomi, guna menjawab masalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini berbarengan dengan derasnya harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan potensi bonus demografi dan anugerah sumber daya alam. Prioritas pembangunan kini adalah pembangunan sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan baik, didukung anggaran yang tepat sasaran sehingga terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peta jalan yang jelas, terukur, dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya. Buku DETAIL
2021 Transformasi Balai Latihan Kerja Demi Signifikansi Efektivitas Penyerapan Tenaga Kerja di Era Industri 4.0 Kondisi angkatan kerja yang kurang terampil diharapkan diatasi dengan hadirnya BLK yang memberikan pelatihan bagi angkatan kerja Indonesia dengan periode yang relatif singkat dan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Namun, Lembaga Demografi UI dengan Kemnaker melakukan studi untuk mengklasifikasikan kondisi BLK pemerintah berdasarkan Indeks kredibilitas & kebekerjaan lulusan pada tahun 2020. Studi tersebut memetakan 266 BLK pemerintah baik itu UPTP maupun UPTD. Dari hasil tersebut diketahui bahwa dari 266 BLK terdapat 62 BLK (27,4 persen) tergolong mapan; 110 BLK (48,7 persen) tergolong potensial berkembang; 35 BLK (15,5 persen) tergolong potensial tetapi terkendala; 59 BLK (26,1 persen) tergolong tidak/kurang potensial. Kondisi BLK saat ini yang masih belum ideal ini memerlukan sebuah treatment agar dapat mencapai kondisi ideal, sehingga BLK dapat menjalankan peran dan fungsinya, terutama untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan vokasi. Transformasi BLK diarahkan agar BLK menjadi pusat layanan terintegrasi pelayanan pasar kerja, pelatihan vokasi, penempatan kerja, dukungan bisnis, dengan sistem one stop visit under the one roof. Maksud dari Penyelenggaraan transformasi BLK adalah untuk reposisi dan refungsionalisasi BLK secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga BLK dapat menyelenggarakan fungsinya dengan baik dan tepat guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan pelatihan vokasi nasional. Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi IX Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran yang berharga bagi sistem kesehatan seluruh negara termasuk Indonesia. Sistem kesehatan yang andal merupakan modal utama untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi situasi pandemi. Reformasi sistem kesehatan untuk penguatan layanan kesehatan yang andal perlu terus mendapat perhatian dan dukungan seluruh pihak. Dalam bidang ketenagakerjaan, kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Buku ini mengkaji tantangan dan hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya mitra kerja komisi IX dalam menjalankan programnya. Selain itu, buku ini juga menyampaikan beberapa catatan atas akuntabilitas kementerian/lembaga yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat. Harapannya, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerjanya dan menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar dalam pembahasan alokasi dan program ke depan sebagai bentuk perbaikan kebijakan. Analisis APBN DETAIL
2020 Ketenagakerjaan Indonesia: Menghadapi Pandemi, Menjelang Bonus Demografi Indonesia berada diambang bonus demografi, namun di tengah kondisi pandemi ini justru memperparah kondisi ketenagakerjaan yang sudah hadir sejak lama. Sebelum pandemi kualitas tenaga kerja Indonesia dapat dibilang lemah karena dari jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2020 yang mencapai 137,91 juta orang, jumlah penduduk yang bekerja hanya sebanyak 131,03 juta orang. Struktur angkatan kerja tersebut masih didominasi oleh masyarakat berpendidikan rendah (SD ke bawah) yang menyebabkan value /nilai mereka di mata industri pun lemah. Selain itu, jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2020 meskipun menurun dari periode sebelumnya yaitu mencapai 6,88 juta orang, namun dari jumlah pengangguran tersebut, lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) justru menyumbang angka pengangguran terbesar yakni 8,49 persen, disusul lulusan SMA sebesar 6,77 persen, diploma 6,76 persen, universitas/perguruan tinggi sebesar 5,73 persen, SMP sebesar 5,02 persen, dan SD 2,98 persen. Kemudian ketika Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi dan physical distancing menjadi upaya pencegahan penularannya, dunia usaha mengalami guncangan berat yang mengakibatkan sebanyak 2.146.667 pekerja terdampak Covid-19 dengan rincian: 383.645 pekerja di-PHK; 1.132.117 pekerja dirumahkan; dan 630.905 pekerja informal kehilangan pekerjaan/bangkrut. Sementara itu, hingga 22 April 2020 34.179 calon pekerja migran Indonesia gagal berangkat dan 465 peserta pemagangan dipulangkan. Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi IX DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IX DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi IX DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi IX DPR RI Data Indikator DETAIL
2021 Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia Terkini Halo Sobat PKA! Ketenagakerjaan masih menjadi isu yang selalu ramai diperbincangkan saat ini, terutama setelah mewabahnya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Infografis ini hendak menggambarkan kondisi terkini ketenagakerjaan di Indonesia mulai dari struktur ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sampai dengan upaya pemerintah untuk meminimalisir meningkatnya TPT #PusatKajianAnggaran #BadanKeahlian #SetjenDPRRI #Komisi9 #Komisi9DPRRI #Komisi_IX #Ketenagakerjaan Infografis DETAIL
2021 Transformasi Balai Latihan Kerja Demi Signifikansi Efektivitas Penyerapan Tenaga Kerja di Era Industri 4.0 Kondisi angkatan kerja yang kurang terampil diharapkan diatasi dengan hadirnya BLK yang memberikan pelatihan bagi angkatan kerja Indonesia dengan periode yang relatif singkat dan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Namun, Lembaga Demografi UI dengan Kemnaker melakukan studi untuk mengklasifikasikan kondisi BLK pemerintah berdasarkan Indeks kredibilitas & kebekerjaan lulusan pada tahun 2020. Studi tersebut memetakan 266 BLK pemerintah baik itu UPTP maupun UPTD. Dari hasil tersebut diketahui bahwa dari 266 BLK terdapat 62 BLK (27,4 persen) tergolong mapan; 110 BLK (48,7 persen) tergolong potensial berkembang; 35 BLK (15,5 persen) tergolong potensial tetapi terkendala; 59 BLK (26,1 persen) tergolong tidak/kurang potensial. Kondisi BLK saat ini yang masih belum ideal ini memerlukan sebuah treatment agar dapat mencapai kondisi ideal, sehingga BLK dapat menjalankan peran dan fungsinya, terutama untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan vokasi. Transformasi BLK diarahkan agar BLK menjadi pusat layanan terintegrasi pelayanan pasar kerja, pelatihan vokasi, penempatan kerja, dukungan bisnis, dengan sistem one stop visit under the one roof. Maksud dari Penyelenggaraan transformasi BLK adalah untuk reposisi dan refungsionalisasi BLK secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga BLK dapat menyelenggarakan fungsinya dengan baik dan tepat guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan pelatihan vokasi nasional. Target output transformasi BLK ini diantaranya a) minimal 40 BLK UPTP tersebar di 34 provinsi yang mampu menjadi penggerak BLK binaan di bawahnya (BLK UPTD provinsi/kabupaten/kota) dalam menjalankan pelatihan kompetensi bagi tenaga kerja secara optimal. BLK tersebut juga memiliki kios 3in1 yang berfungsi sebagai bursa kerja khusus atau penghubung antara pencari kerja lulusan BLK dengan pasar kerja; b) BLK yang ada mampu melahirkan lulusan pelatihan yang memiliki keahlian tidak hanya operator saja namun juga teknisi/ahli/KKNI sebanyak 3.600 orang/tahun; c) BLK tersebut juga mampu memberikan pelatihan blended/hybrid pada 18.000 orang/tahun dan pelatihan online 50.000 orang/tahun; d) dalam BLK tersebut terdapat 4.000 instruktur bersertifikasi e- metodologi; 4.000 asesor kompetensi untuk melaksanakan e-assessment; dan 400 pengantar kerja/petugas antar kerja yang siap mengakomodir hubungan pencari kerja lulusan BLK dalam mengakses informasi pasar kerja; e) diantara seluruh BLK yang tersebar di semua provinsi tersebut terdapat setidaknya 260 BLK UPTP dan UPTD terakreditasi oleh LA-LPK yang berkapasitas pelatihan menjadi setidaknya 500.000 peserta/tahun dan 25 BLK diantaranya menerapkan konsep ramah difabel, serta setidaknya 120 BLK memiliki sertifikat ISO 9001 : 2015; f) BLK yang ada mengadakan pilot project skills festival & competition di seluruh provinsi untuk memamerkan keahlian lulusannya; dan g) dalam menjalankan pelatihan, BLK nanti mampu meluluskan 167.888 orang dimana 95 persen-nya bersertifikasi, 65 persennya ditempatkan di industri. Target ini masih dirasa jauh untuk mengurangi jumlah pengangguran Indonesia yang saat ini berjumlah 8,75 juta orang (data Februari 2021; BPS, 2021). Proses untuk memberikan pelatihan kompetensi yang optimal tidaklah mudah, langkah-langkah transformasi BLK di atas memang diperlukan namun dampaknya baru akan terasa setelah setidaknya 5-10 tahun ke depan untuk menunjukkan dampak signifikan bagi pengurangan pengangguran. Belum lagi jika dihadapkan pada era disrupsi teknologi yang makin menggerus profesi atau keahlian yang kebanyakan diberikan pelatihannya di BLK. Adanya disrupsi teknologi tersebut perlu dipandang sebagai paksaan bagi BLK untuk mengubah cara konvensional dan menerapkan kemudahan teknologi dalam segala aspek operasinya. Infografis DETAIL
2020 Ketenagakerjaan Indonesia: Menghadapi Pandemi, Menjelang Bonus Demografi Indonesia berada diambang bonus demografi, namun di tengah kondisi pandemi ini justru memperparah kondisi ketenagakerjaan yang sudah hadir sejak lama. Sebelum pandemi kualitas tenaga kerja Indonesia dapat dibilang lemah karena dari jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2020 yang mencapai 137,91 juta orang, jumlah penduduk yang bekerja hanya sebanyak 131,03 juta orang. Struktur angkatan kerja tersebut masih didominasi oleh masyarakat berpendidikan rendah (SD ke bawah) yang menyebabkan value​/nilai mereka di mata industri pun lemah. Selain itu, jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2020 meskipun menurun dari periode sebelumnya yaitu mencapai 6,88 juta orang, namun dari jumlah pengangguran tersebut, lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) justru menyumbang angka pengangguran terbesar yakni 8,49 persen, disusul lulusan SMA sebesar 6,77 persen, diploma 6,76 persen, universitas/perguruan tinggi sebesar 5,73 persen, SMP sebesar 5,02 persen, dan SD 2,98 persen. Kemudian ketika Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi dan ​physical distancing​ menjadi upaya pencegahan penularannya, dunia usaha mengalami guncangan berat yang mengakibatkan sebanyak 2.146.667 pekerja terdampak Covid-19 dengan rincian: 383.645 pekerja di-PHK; 1.132.117 pekerja dirumahkan; dan 630.905 pekerja informal kehilangan pekerjaan/bangkrut. Sementara itu, hingga 22 April 2020 34.179 calon pekerja migran Indonesia gagal berangkat dan 465 peserta pemagangan dipulangkan. Pemerintah dalam menyikapi hal ini, berupaya agar kondisi ekonomi rakyat tidak terpuruk dengan memberikan kebijakan tahun 2020 berupa: 1) stimulus ekonomi bagi pelaku usaha terutama bagi perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK bagi karyawannya untuk mencegah meluasnya PHK dan; 2) program yang meringankan 56 juta pekerja sektor formal diantaranya insentif pajak, relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan relaksasi pembayaran pinjaman/kredit; 3) jaring pengaman sosial pekerja sektor informal berupa bantuan sosial bagi pekerja informal yang masuk kategori miskin dan rentan miskin; 4) prioritas Kartu Pra Kerja bagi korban PHK; 5) masifikasi program padat karya tunai melalui program- program kementerian seperti Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian BUMN dan kementerian lainnya; dan 6) perlindungan bagi pekerja migran baik yang sudah kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri melalui program seperti pengiriman paket sembako bagi pekerja migran di Malaysia. Kebijakan tersebut masih menjadi langkah utama di tahun 2021. Demi menyongsong bonus demografi dan pemulihan ekonomi ke depan pemerintah perlu juga melakukan pemetaan di beberapa aspek ketenagakerjaan untuk memberikan gambaran atas kondisi ketenagakerjaan yang baru pasca pandemi Covid-19. Pemetaan tersebut antara lain: pemetaan industri dan tenaga kerja yang terdampak Covid-19; pemetaan jenis pekerjaan yang hilang dan baru muncul akibat dinamika yang terjadi selama pandemi; pemetaan peluang digitalisasi usaha untuk perluasan kesempatan kerja; pemetaan sektor industri prioritas pasca Covid-19. Selain pemetaan untuk perencanaan ketenagakerjaan ke depan, dengan adanya peluang digitalisasi di dalam pelatihan vokasi sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil dalam waktu singkat dan masif jika dimanfaatkan dengan baik dan benar. Tentunya pelaksanaan pemetaan dan pelatihan vokasi di atas memerlukan kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pihak. Koordinasi antar kementerian lembaga menjadi penting dalam memastikan bahwa tenaga kerja yang hadir saat ini merupakan tenaga kerja yang berkualitas terampil dan kompeten. Infografis DETAIL
2021 Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, serta Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan gambaran dari dilaksanakannya kebijakan pembangunan yang diambil oleh negara tersebut. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan pendapatan, yang pada gilirannya mencerminkan tingkat kesejahteraan. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah setiap negara berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Upaya Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menumbuhkan sektor investasi. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang artinya investasi merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Tenaga kerja memegang peranan yang memungkinkan suatu daerah dapat menambah produksi dalam menghasilkan barang dan jasa yang nantinya dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Ekspor suatu negara memainkan peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekspor dapat menyuplai anggaran negara melalui pendapatan dan mata uang asing yang dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang menarik ekonomi dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari investasi, tenaga kerja, dan nilai ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan ekspor ditemukan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, variabel tenaga kerja ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jurnal Budget DETAIL
2021 Studi Hubungan Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kausalitas antara bonus demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah Indonesia. Bonus demografi berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena penduduk berusia produktif memperoleh pendapatan, sehingga secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). IPM merupakan suatu kondisi dimana setiap penduduk mampu mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Angka IPK adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar, dan jika indikator tersebut dikelola dengan baik maka akan memicu pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Hasil pengujian kausalitas antara variabel bonus demografi, IPM, IPK, dan pertumbuhan ekonomi provinsi Indonesia pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa rasio dependensi dapat memperkirakan variasi pertumbuhan PDRB (growth) dan pertumbuhan PDRB per kapita (growth per kapita) secara signifikan, namun tidak sebaliknya. Sementara itu, IPM dapat memprediksi variasi pertumbuhan PDRB (growth) dan pertumbuhan PDRB per kapita (growth per kapita) secara dua arah, sedangkan IPK tidak dapat memprediksi pertumbuhan PDRB (growth) dan pertumbuhan PDRB per kapita (growth per kapita), begitu pula sebaliknya. Jurnal Budget DETAIL
2021 Menilik Upah Minimum dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi upah minimum, struktur ketenagakerjaan, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penetapan upah minimum secara berkala hanya bersifat mengikat bagi pekerja formal. Penetapan upah minimum yang relatif tinggi dapat berdampak negatif terhadap rendahnya pergeseran tenaga kerja untuk masuk ke sektor formal sekaligus menurunkan permintaannya. Terlebih apabila tingkat upah yang ditetapkan tidak sebanding dengan produktivitas yang diberikan pekerja. Sedangkan permasalahan terkait penetapan upah minimum di setiap provinsi dan kabupaten/kota masih terlalu sederhana karena belum mempertimbangkan perbedaan wilayah, sektor, dan jenis usaha yang ada di setiap wilayah. Apabila suatu industri sangat rentan terhadap fluktuasi harga, bukan produktivitas, maka upah riil cenderung menurun. Kesimpulan berikutnya yaitu terkait struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Struktur ketenagakerjaan Indonesia yang masih didominasi tenaga kerja dengan pendidikan rendah, menyebabkan besarnya jumlah tenaga yang berada di sektor informal. Berdasarkan struktur ketenagakerjaan inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa upah minimum yang dijalankan di Indonesia masih belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan di Indonesia. Variabel lain yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia yaitu belum tersedianya data ekonomi dan sosio-kultural yang dapat mendukung lahirnya sebuah kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Selain itu, perkembangan sektor jasa dalam penyerapan tenaga kerja yang tinggi tanpa diiringi peningkatan kualitas jasa yang dihasilkan dan intervensi positif dari pemerintah mampu menyebabkan tingginya ketimpangan pendapatan di Indonesia. Perbaikan produktivitas pekerja harus dimulai melalui perbaikan pendidikan dan ketrampilan pekerja. Produktivitas pekerja meningkat akan mampu mendorong peningkatan alamiah dari upah minimum. Jurnal Budget DETAIL
2020 Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Investasi Di Indonesia Salah satu faktor penting yang memengaruhi kemajuan perekonomian di suatu negara adalah kinerja investasi negara tersebut, yang merupakan salah satu komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) negara bersangkutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia dalam satu dekade terakhir masih dominan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan rata-rata kontribusi terhadap PDB sebesar 55,80 persen per tahun. Sedangkan investasi, hanya menduduki posisi kedua, dengan kontribusi sebesar 32,17 persen per tahun terhadap PDB dan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,09 persen per tahun. Padahal, peran investasi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh dalam jangka panjang. Kondisi capaian dalam satu dekade terakhir ini menunjukkan bahwa kinerja investasi belum berperan optimal dalam mendorong kemajuan perekonomian nasional. Kinerja investasi tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang sifatnya internal perusahaan maupun kondisi eksternal perusahaan, dan baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. Berdasarkan Teori Dunning, salah satu faktor ekonomi yang memengaruhi kinerja investasi adalah biaya tenaga kerja yang salah satunya dapat diproksi dengan upah pekerja. Dalam satu dekade terakhir, upah minimum provinsi mengalami tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap investasi di Indonesia, dengan menggunakan data dari 32 (tiga puluh dua) provinsi pada periode 2011- 2019 dan metode Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UMP memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan secara statistik terhadap investasi. Artinya, setiap kenaikan harga UMP akan menyebabkan penurunan nilai investasi. Demikian juga sebaliknya. Hasil lain dari penelitian ini adalah tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat sebagai variabel kontrol lainnya memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap investasi. Artinya, setiap perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat akan berdampak pada peningkatan nilai investasi. Jurnal Budget DETAIL
2021 Catatan Kritis Penghapusan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pada APBN 2021 Pemerintah memutuskan untuk tidak menganggarkan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dalam APBN 2021 dan mengalihkannya pada Kartu Prakerja 2021. Dengan realisasi anggaran lebih dari 98 persen, program BSU 2020 telah disalurkan kepada 12,4 juta pekerja. Kontraksi pertumbuhan pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga hingga Triwulan IV- 2020 menunjukkan masih lemahnya daya beli masyarakat. Pergeseran prioritas program PEN 2021 pada kelompok 40 persen masyarakat terbawah menjadi tantangan untuk dapat dijawab melalui implementasi semua program perlindungan sosial dalam PEN 2021, termasuk di dalamnya adalah Kartu Prakerja. Pemerintah harus memperbaiki seluruh catatan evaluasi Kartu Prakerja 2020, terutama terkait verifikasi peserta, serta memastikan seluruh program perlindungan sosial disalurkan dengan lebih tepat sasaran. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL