Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Pariwisata

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2022 Tantangan Indonesia Journey Sebagai Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung Pemerintah berharap pariwisata dapat kembali bergairah seiring dengan pemulihan ekonomi dan menurunnya kasus Covid-19. Dalam memanfaatkan momentum itu, pemerintah meresmikan holding BUMN yang bergerak dalam pengelolaan pariwisata dan pendukungnya. Pembentukan dan pengembangan holding BUMN pariwisata ini adalah upaya pemerintah dalam membentuk sebuah ekosistem pariwisata yang terkoneksi dengan seluruh elemen pendukungnya. Buletin APBN DETAIL
2022 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Upaya Pemulihan Sektor Pariwisata melalui SDM Pariwisata Sektor pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional. Pariwisata menjadi salah satu penggerak utama dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta pembangunan infrastruktur. Meskipun hadirnya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 memberikan dampak negatif yang sangat besar, namun kebangkitan sektor pariwisata mulai terlihat sejak awal tahun 2022. Berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan dalam menangani pandemi Covid-19 dan menyelamatkan pariwisata nasional menunjukkan hasil positif. Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) mencatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia melalui pintu masuk utama pada semester pertama tahun 2022 secara kumulatif mencapai 743,21 ribu kunjungan, naik signifikan sebesar 929,66 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2021. Analisis APBN DETAIL
2021 Dana Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Sektor Pariwisata Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan telah memberi tekanan berat terhadap sektor pariwisata Indonesia. Mengatasi hal tersebut, pemerintah melancarkan program stimulus pariwisata berupa dana Hibah Pariwisata yang dibiayai oleh APBN untuk pemerintah daerah dan industri pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19. Namun, realisasi hibah pariwisata pada tahun 2020 relatif rendah, dana yang tak termanfaatkan sekitar Rp400 miliar. Di tahun 2021, pencairan dana hibah pada tahun 2021 tergolong lambat meski sangat dibutuhkan oleh pelaku sektor pariwisata di tengah puncak gelombang Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Beberapa upaya perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dana hibah pariwisata seperti mempermudah persyaratan, pemberian saksi bagi pemda yang tidak menyalurkan, dan meningkatkan pengawasan dalam perencanaan serta penyalurannya. Buletin APBN DETAIL
2022 Tinjauan Efektivitas Dana Alokasi Khusus Fisik Pariwisata Sarana prasarana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan destinasi pariwisata dalam menarik perhatian wisatawan. Menyadari hal tersebut, pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pariwisata sejak tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi, nampak bahwa DAK Fisik Pariwisata telah mampu memengaruhi pembangunan di daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan terkait penyerapan anggaran DAK Fisik yang masih rendah. Selain itu, terdapat juga temuan perencanaan pemerintah pusat dan daerah yang belum sinkron seutuhnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan untuk menelusuri lebih lanjut terkait permasalahan pengelolaan anggaran DAK Fisik Pariwisata dan memerintahkan Dinas Pariwisata di daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyinergikan perencanaan pengembangan pariwisata. Buletin APBN DETAIL
2021 Desa Wisata Untuk Pariwisata yang Berkelanjutan Pariwisata berperan penting bagi Indonesia khususnya dalam memberikan kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyumbang devisa negara. Namun, pandemi Covid-19 mengakibatkan terpukulnya sektor pariwisata. Guna pemulihan sektor pariwisata, pemerintah mengarahkan beberapa kegiatan prioritas yang salah satunya adalah pengembangan desa wisata khususnya di 5 (lima) destinasi super prioritas. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan, seperti pembiayaan, kualitas SDM yang lemah, serta penurunan minat wisata pada masa pandemi Covid-19. Dengan menyelesaikan berbagai tantangan tersebut, diharapkan program Desa Wisata mampu memicu kembali geliat pariwisata Indonesia untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Buletin APBN DETAIL
2022 Meninjau Anggaran Perlindungan WNI di Luar Negeri Salah satu dari lima visi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) adalah memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang prima. Visi tersebut sebagai pengejawantahan dari misi terbentuknya Negara Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan (preambule) alinea keempat UUD 1945. Selain itu, program perlindungan WNI telah menjadi prioritas nasional Kemlu dalam RPJMN 2020-2024. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2020 Outlook Pemulihan Sektor Pariwisata Indonesia 2021 Pariwisata sebagai sektor strategis dan memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional, mengalami dampak yang cukup parah akibat Covid-19. Pemerintah dalam APBN 2020 dan RAPBN 2021 tengah berupaya untuk memulihkan sektor pariwisata akibat Covid-19. Namun, dilihat dari arah kebijakan dalam RAPBN 2021 terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat mempercepat pemulihan sektor pariwisata. Buletin APBN DETAIL
2021 Pemilihan Industri Perfilman melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Videografis DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi X Dalam bidang pendidikan, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi. Beberapa tantangan tersebut antara lain indikator Human Capital Index (HCI) yang lebih rendah dibandingkan peers, tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi (PT) yang belum optimal, skor PISA (Programme for International Student Assessment) yang belum meningkat signifikan, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum merata, kompetensi guru yang masih perlu ditingkatkan, dan masih tingginya pengangguran lulusan vokasi. Namun hingga kini pemerintah secara konsisten melakukan berbagai terobosan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas anggaran pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah transformasi pendidikan nasional terutama dalam upaya meningkatkan ketersediaan sarpras sekolah, penguatan PAUD, dan link and match pendidikan vokasi, serta kompetensi guru. Buku ini mengkaji hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya mitra kerja komisi X dalam menjalankan programnya. Selain itu, buku ini juga menyampaikan beberapa catatan atas akuntabilitas kementerian/lembaga yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat. Harapannya, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerjanya dan menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar dalam pembahasan alokasi dan program ke depan sebagai bentuk perbaikan kebijakan. Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi X DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi X DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi X DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi X DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Akuntabilitas Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kemensetneg Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara RI mengambil alih pengelolaan TMII. Pengambilalihan pengelolaan TMII oleh negara salah satunya didasarkan pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik sehingga nantinya ada pemasukan negara yang didapat dari pengelolaan TMII. Diketahui bahwa masih terdapat 30 unit aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp45.541.697.660 yang sudah disajikan dalam Laporan Keuangan TMII per 31 Desember 2020, namun belum dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Transisi, yang terdiri dari 25 unit gedung. Akuntabilitas DETAIL
2022 Permasalahan Pengembangan Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas Penetapan 10 DPP merupakan kebijakan pemerintah guna meningkatkan kontribusi nilai tambah dan devisa pariwisata sesuai potensinya; Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengembangan 10 DPP belum seluruhnya terbentuk dan belum menjalankan fungsinya secara memadai, diantaranya: - Badan otorita atau KEK Pariwisata belum semua terbentuk dan beroperasi di daerah pariwisata prioritas; - Kemenparekraf/Baparekraf belum memiliki database pengembangan sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk sepuluh DPP yang memadai; dan - Pelaku SDM pariwisata dan ekonomi kreatif belum memenuhi jumlah dan standar kompetensi nasional. Perlu koordinasi yang lebih optimal antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan berbagai pihak terkait dalam pembentukan Badan Otorita Pariwisata. Akuntabilitas DETAIL
2022 Kendala Pemulihan Sektor Pariwisata Nasional Salah satu kebijakan pembangunan ekonomi guna memperkuat ketahanan ekonomi yaitu pemulihan sektor pariwisata. Salah satu program Kemenparekraf dalam mendukung pemulihan ekonomi ialah dengan pemasaran pariwisata melalui program promosi, event, dan konferensi. Namun, kegiatan pemasaran ini belum maksimal yang terlihat dari target jumlah kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya. • Hal ini dikarenakan belum memadainya kegiatan pemasaran yang dilakukan Kemenparekraf seperti belum adanya strategi pemasaran yang disusun untuk pariwisata, khususnya pariwisata di 10 DPP. Hal tersebut mengakibatkan strategi yang disusun Kemenparekraf untuk kegiatan pemasaran pariwisata tidak efektif dan tidak tepat sasaran. BPK merekomendasikan agar Kemenparekraf menyusun strategi komunikasi terpadu dan pemasaran untuk pasar nusantara dan mancanegara yang bersifat operasional setiap tahunnya Akuntabilitas DETAIL