Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Teknologi Informasi

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2021 Urgensi Dan Tantangan Transformasi Digital Di Indonesia Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan dan peluang pengembangan digitalisasi. Asumsi kontribusi ekonomi digital pada 2020 adalah 3,17% dan pada 2024 ditargetkan menjadi 4,66%. Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi pada 2020 diprediksi 7,12%-7,54%, sementara pada 2024 pertumbuhan PDB menjadi 7,54%- 8,78%. Indonesia belum siap memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal. Dikarenakan masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu terkait infrastruktur yang belum merata, SDM yang belum memadai, tingginya biaya akses internet, hingga literasi masyarakat terhadap teknologi yang masih terbatas. Diperlukan pengembangan dan pembangunan secara masif dan perlu adanya langkah kolaborasi antar semua pihak dalam menjalankan transformasi digital Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2021 Transformasi UMKM Go Digital Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Sebanyak 90% kegiatan usaha UMKM terganggu akibat pandemi Covid- 19. Kurangnya digitalisasi UMKM nasional menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja UMKM saat ini. Sementara hanya sekitar 13% pelaku UMKM yang memanfaatkan teknologi digital. Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar. Potensi tambahan pertumbuhan PDB USD140 miliar dan 26 juta lapangan pekerjaan di 2030 dapat dicapai jika Indonesia mampu mendorong sebanyak 168.000 UMKM untuk scale-up dengan adopsi teknologi digital. Masih adanya sejumlah tantangan dalam transformasi UMKM go digital, seperti rendahnya tingkat literasi digital, terbatasnya informasi UMKM terkait pemanfaatan layanan fintech, serta belum meratanya akses infrastruktur internet. Dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang baik antar stakeholder terkait, agar pelaksanaan program transformasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Mencapai Target Inklusi Keuangan Melalui Optimalisasi Sektor Fintech Dalam beberapa tahun terakhir, layanan keuangan digital (fintech) meningkat cukup signifikan. Terlebih pada saat pandemi Covid-19, transformasi digital dan teknologi menjadi sektor yang diunggulkan. Pesatnya perkembangan fintech di Indonesia perlu menjadi peluang bagi pemerintah dalam menangkap potensi yang ditimbulkan oleh sektor fintech, terutama terkait inklusi keuangan. Industri fintech merupakan salah satu pendorong utama bagi peningkatan inklusi keuangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong optimalisasi sektor fintech. Namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, seperti meningkatkan literasi keuangan masyarakat, membangun infrastruktur digital yang merata, serta mengembangkan identitas digital yang terintegrasi, aman, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Buletin APBN DETAIL
2022 Meninjau Daya Saing Digital Indonesia Daya saing digital Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut ditunjukkan dari posisi daya saing digital Indonesia yang jauh tertinggal dibanding negara di dunia, khususnya dengan negara ASEAN. Padahal di sisi lain, Indonesia memiliki peluang besar dalam mengembangkan ekonomi digital. Bukanlah hal yang mudah dalam upaya peningkatan daya saing digital, mengingat masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi seperti, sumber daya manusia (SDM), penyediaan infrastruktur digital, maupun pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan yang produktif. Untuk itu, perlu adanya percepatan pertumbuhan SDM, percepatan penguatan kesiapan infrastruktur digital, serta memberikan literasi terkait pemanfaatan internet dalam kegiatan yang lebih bersifat produktif dan mendorong peningkatan adopsi teknologi digital melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan. Buletin APBN DETAIL
2022 Peran dan Hambatan Industri Telekomunikasi dalam Mendukung Transformasi Digital Nasional Saat ini, pemerintah tengah gencar mengakselerasi program transformasi digital nasional. Salah satu sektor yang menjadi kunci sukses program ini adalah sektor telekomunikasi, dimana konektivitas internet yang menjadi inti dari transformasi digital merupakan core business dari industri telekomunikasi. Industri telekomunikasi sejauh ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara. Selain itu, industri ini juga turut mendorong implementasi program transformasi digital. Namun, ada beberapa permasalahan di sektor telekomunikasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah, di antaranya yaitu ketersediaan spektrum frekuensi dan kesenjangan internet. Pemerintah perlu memperhatikan kedua permasalahan tersebut agar dapat mendorong industri telekomunikasi semakin berkembang dan turut menyukseskan program transformasi digital. Buletin APBN DETAIL
2021 Solusi Dua Pilar Pajak Digital dan Konsekuensinya Terhadap Indonesia Konsensus pajak global pada tanggal 8 Oktober 2021 menyepakati konsep solusi 2 pilar pajak digital untuk menjawab tantangan pajak digital dan praktik penghindaran pajak internasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyepakati konsep tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan pemerintah, seperti kajian dampak pilar 1 dan 2 terhadap ekonomi Indonesia, kajian dampak pilar 2 terhadap investasi, dan meningkatkan iklim usaha agar lebih berdaya saing dan berkepastian tanpa mengandalkan insentif pajak. Buletin APBN DETAIL
2021 Transformasi Digital Perbankan dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Transformasi perbankan menuju digital perbankan dapat dikatakan sudah pasti akan terjadi, dilihat dari pesatnya perkembangan transaksi digital, serta langkah yang diambil OJK terkait arah perbankan ke depannya. Dilihat dari dampaknya, perbankan digital akan mampu meningkatkan jangkauan akses perbankan bagi masyarakat, serta meningkatkan efisiensi perbankan sehingga akan mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Namun, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam transformasi menuju digital perbankan, yakni terkait pemerataan akses internet di Indonesia, keamanan siber, dan ketenagakerjaan. Buletin APBN DETAIL
2021 Meninjau Digitalisasi UMKM Melihat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dan semakin pesatnya penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Untuk itu, pemerintah untuk itu mencanangkan program digitalisasi UMKM dengan target 30 juta pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Guna mendukung program tersebut, beberapa kebijakan dan program telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari peningkatan akses internet, program UMKM Go Online, program e-smart IKM sampai dengan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Buletin APBN DETAIL
2021 Permasalahan Dalam Peningkatan Utilisasi Palapa Ring Palapa Ring merupakan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun dalam rangka pemerataan layanan telekomunikasi khususnya internet di Indonesia. Proyek Palapa Ring mencakup 57 ibukota kabupaten/kota yang meliputi 3 bagian yaitu Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur yang dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema pembayaran ketersediaan layanan (availability payment). Setelah 2 tahun sejak diresmikan, utilisasi Palapa Ring masih rendah dan di tahun 2022 ditargetkan meningkat sebesar 41,6 persen. Di sisi lain, terdapat beberapa permasalahan dalam meningkatkan utilisasi Palapa Ring diantaranya terbatasnya jaringan akses, cakupan akses listrik, tarif sewa yang mahal, kondisi jaringan serta kemampuan ekonomi dan literasi digital masyarakat. Buletin APBN DETAIL
2021 Teknologi Blockchain dan Potensinya Blockchain merupakan suatu teknologi yang pertama kali sukses digunakan dalam pengembangan cryptocurrency. Dalam implementasinya terhadap cryptocurrency, teknologi blockchain memungkinkan terjadinya suatu transaksi secara peers to peers (P2P) secara aman, meskipun tanpa menggunakan perantara (bank/lembaga keuangan). Tidak hanya dalam cryptocurrency, teknologi blockchain ini juga mengalami pengembangan sehingga dapat diaplikasikan ke berbagai sektor, mulai dari industri keuangan, hingga ke sistem pemerintahan. Teknologi blockchain ini kemudian dianggap sebagai suatu inovasi dan terobosan baru yang akan mendorong perubahan. Pemerintah perlu merespons terhadap perubahan/disrupsi yang mungkin ditimbulkan oleh sistem blockchain ini. Buletin APBN DETAIL
2021 Tantangan Penguatan Keamanan Siber dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Saat ini Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan. Pertumbuhan TIK di Indonesia berkembang cukup pesat, terutama terkait penggunaan internet. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal 1/2020, bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa, atau sebesar 73,7% hingga kuartal II 2020. Namun peningkatan penggunaan internet juga meningkatkan ancaman keamanan siber. Peningkatan lalu lintas internet telah menarik pelaku- pelaku kriminal siber dan berakibat pada banyaknya kasus serangan siber di Indonesia. BSSN mencatat serangan siber tahun 2020 angka mencapai angka 495,3 juta atau meningkat 41 persen dari tahun sebelumnya 2019 yang sebesar 290,3 juta. Bareskrim juga menyampaikan adanya peningkatan laporan kejahatan siber. Dimana Pada tahun 2019 terdapat 4.586 laporan polisi diajukan melalui Patrolisiber meningkat dari tahun sebelumnya 4.360 laporan pada 2018 (Patrolisiber, 2020). Sejalan dengan hal tersebut keamanan siber menjadi isu prioritas di Indonesia. Untuk itu tulisan ini akan membahas bagaimana kondisi keamanan siber di Indonesia, maupun tantangan dalam penguatan keamanan siber itu sendiri. Analisis APBN DETAIL
2021 Potensi dan Tantangan Optimalisasi PNBP Bidang Spektrum Frekuensi Radio dalam Era Transformasi Digital Terjadinya pandemi Covid-19 selama satu tahun terakhir telah mendorong kebutuhan transformasi digital menjadi semakin krusial. Aktivitas sosial dan pelayanan publik yang sebelumnya dilakukan secara langsung dan manual, kini dipaksa untuk beralih pada teknologi digital dan online dalam pelaksanaannya. Transformasi digital diyakini dapat membawa angin segar bagi potensi penerimaan negara yang ikut terkerek akibat perkembangan teknologi dan layanan TIK yang semakin baik. Termasuk di dalamnya yaitu potensi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo. PNBP yang dipungut oleh Kemenkominfo memiliki porsi yang besar dan strategis dalam struktur APBN, khususnya di pos PNBP Lainnya. Kemenkominfo menjadi salah satu penyumbang PNBP terbesar dibanding Kementerian/Lembaga lainnya, yaitu sebesar Rp25,54 triliun. Dari total PNBP tersebut, sebesar 82% atau Rp20,9 triliun disumbang dari hasil pengelolaan frekuensi (PNBP yang berasal dari BHP Frekuensi, sertifikasi perangkat telekomunikasi, dan sertifikasi operator radio). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan frekuensi memiliki peran yang sangat vital terhadap kinerja PNBP Kemenkominfo selama ini. Analisis APBN DETAIL
2021 Reformasi Pendidikan: Pembelajaran Digital di Indonesia Pandemi covid-19 yang melanda sebagian besar negara di dunia, dan Indonesia, telah memengaruhi kebijakan negara dalam meminimalkan dampak dan risikonya. Di bidang pendidikan, dampak pandemi covid-19 mengakibatkan 646.200 sekolah ditutup dari jenjang pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi, 68,8 juta siswa belajar di rumah dan 4,2 juta guru dan dosen mengajar dari rumah. Hasil survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada April 2020 menunjukkan 97,6 persen sekolah telah melaksanakan kegiatan belajar dari rumah dan hanya 2,4 persen sekolah yang masih tetap menjalankan kegiatan belajar-mengajar di instansi pendidikan. Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi I Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan perkembangan pagu indikatif kementerian/lembaga TA 2023 dibandingkan dengan alokasi anggaran APBN TA 2022 serta analisisnya. Selanjutnya, buku ini juga membahas isu-isu strategis Kementerian/Lembaga yang perlu menjadi perhatian beserta catatan-catatan dari sisi akuntabilitasnya. Buku ini membahas pagu indikatif mitra kerja Komisi I, yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi I DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi I DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi I DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tingkat program mitra kerja Komisi I DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Menyoal Kinerja Keamanan dan Ketahanan Siber pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh BSSN, pada tahun 2021 tercatat ada lebih dari 1,6 miliar serangan siber dengan kategori anomali terbanyak yaitu malware, trojan, serta pengumpulan informasi yang ditujukan untuk mencari celah pada sistem keamanan perangkat. Berdasarkan perhitungan dari tabel tersebut, Indonesia mengalami kerugian ekonomi dari Genuine Cybercrime sebesar USD 43 miliar, kemudian Transitional Cybercrime sebesar USD 582 miliar, Cybercriminal Infrastructure sebesar USD 310 miliar, dan Traditional Crimes Becoming Cyber sebesar USD 2,478 miliar. Perlindungan data pribadi belum menjadi aspek yang diprioritaskan PSE, sehingga memicu terjadinya kebocoran, pencurian, serta serangan terhadap data. Tingkat kepatuhan pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, serta instansi penyelenggara negara lainnya sangat rendah. Akuntabilitas DETAIL
2022 Akuntabilitas Program Pembangunan Base Transceiver Station di Kawasan Tertinggal, Terdepan, Terluar Kementerian Kominfo melalui Badan Layanan Umum (BLU) Bakti telah melakukan pembangunan BTS untuk wilayah 3T sejak akhir tahun 2020. Pada tahap pertama, pembangunan ditargetkan akan selesai pada tahun 2022 dengan sebanyak 4.200 BTS telah terbangun dan beroperasi. Kemudian sisanya dilanjutkan pada pembangunan tahap kedua, yang ditargetkan selesai di tahun 2023. Tiga faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan BTS di wilayah 3T: letak dan kondisi geografis, keamanan lokasi setempat, serta efektivitas pengelolaan anggaran. BPK menemukan ada 8 permasalahan pada Kemenkominfo dengan total nilai kerugian sebesar Rp6,37 miliar. Akuntabilitas DETAIL
2022 Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi Jumlah masyarakat pengguna internet di Indonesia kini telah mencapai 73,7% dari total populasi Indonesia sebesar 202,6 juta jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak terjadi kasus kriminal siber (cyber crime) berupa kebocoran data pribadi, yang berdampak pada kerugian materiil dan non materiil yang signifikan terhadap masyarakat. Perlu ada regulasi yang memberikan jaminan keamanan serta kenyamanan kepada masyarakat dalam beraktivitas secara digital, yaitu melalui Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Pada tahun 2021, Pemerintah dhi. Kemenkominfo) beserta DPR RI telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati 7 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari target sebanyak 226 DIM, sehingga total DIM yang telah selesai dibahas yaitu 152 DIM dari total keseluruhan 371 DIM RUU PDP. Akuntabilitas DETAIL
2022 Meninjau Realisasi Pembangunan Pusat Data Nasional Sebagai Salah Satu Infrastruktur Pendukung SPBE Realisasi pembangunan PDN tahun 2021 sebesar 51,45% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 penyediaan lahan data centre di 2 lokasi telah selesai. Namun, hingga akhir 2020 hanya 1 lokasi yang berhasil disediakan, yaitu di Greenland International Industrial Center/GIIC). Untuk mewujudkan terlaksananya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah perlu terus mendorong percepatan pembangunan Pusat Data Nasional sebagai infrastruktur vital SPBE. Kemenkominfo perlu memastikan bahwa pelaksanaan tender, pembahasan perjanjian, hingga pembangunan PDN dapat berjalan dengan baik, sesuai timeline, akuntabel, serta transparan, sehingga tertundanya pembangunan PDN dapat dimitigasi dengan baik. Akuntabilitas DETAIL
2021 Potensi dan Tantangan Optimalisasi PNBP Bidang Spektrum Frekuensi Radio dalam Era Transformasi Digital Terjadinya pandemi Covid-19 selama satu tahun terakhir telah mendorong kebutuhan transformasi digital menjadi semakin krusial. Aktivitas sosial dan pelayanan publik yang sebelumnya dilakukan secara langsung dan manual, kini dipaksa untuk beralih pada teknologi digital dan online dalam pelaksanaannya. Transformasi digital diyakini dapat membawa angin segar bagi potensi penerimaan negara yang ikut terkerek akibat perkembangan teknologi dan layanan TIK yang semakin baik. Termasuk di dalamnya yaitu potensi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo. PNBP yang dipungut oleh Kemenkominfo memiliki porsi yang besar dan strategis dalam struktur APBN, khususnya di pos PNBP Lainnya. Kemenkominfo menjadi salah satu penyumbang PNBP terbesar dibanding Kementerian/Lembaga lainnya, yaitu sebesar Rp25,54 triliun. Dari total PNBP tersebut, sebesar 82% atau Rp20,9 triliun disumbang dari hasil pengelolaan frekuensi (PNBP yang berasal dari BHP Frekuensi, sertifikasi perangkat telekomunikasi, dan sertifikasi operator radio). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan frekuensi memiliki peran yang sangat vital terhadap kinerja PNBP Kemenkominfo selama ini. Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyelenggaraan penyiaran, navigasi dan keselamatan, Amatir Radio dan KRAP, serta sistem peringatan dini bencana alam. Penataan dan pengelolaan SFR menjadi salah satu tugas penting bagi pemerintah. Realisasi PNBP pengelolaan spektrum frekuensi ditopang oleh BHP Frekuensi, yaitu sebesar Rp20,7 triliun atau 99% dari total PNBP Ditjen SDPPI sebesar Rp20,9 triliun pada Tahun 2020. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam upaya optimalisasi pengelolaan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Diantaranya yaitu : penyalahgunaan penggunaan frekuensi dan perangkat telekomunikasi, belum terpenuhinya kebutuhan spektrum frekuensi mobile broadband di Indonesia, dan masih adanya Piutang PNBP yang belum dibayarkan. Pemerintah perlu secara berkelanjutan memberikan sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai dampak penggunaan spektrum frekuensi radio serta perangkat telekomunikasi yang ilegal, mengupayakan percepatan program analog switch off (ASO) serta mengoptimalkan penggunaan pita frekuensi 2600MHz. Selain itu pemerintah juga perlu mencari formula yang ideal agar harga lelang frekuensi 5G tidak terlalu mahal. Infografis DETAIL
2021 Reformasi Pendidikan: Pembelajaran Digital di Indonesia Pandemi covid-19 yang melanda sebagian besar negara di dunia, dan Indonesia, telah memengaruhi kebijakan negara dalam meminimalkan dampak dan risikonya. Di bidang pendidikan, dampak pandemi covid-19 mengakibatkan 646.200 sekolah ditutup dari jenjang pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi, 68,8 juta siswa belajar di rumah dan 4,2 juta guru dan dosen mengajar dari rumah. Hasil survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada April 2020 menunjukkan 97,6 persen sekolah telah melaksanakan kegiatan belajar dari rumah dan hanya 2,4 persen sekolah yang masih tetap menjalankan kegiatan belajar-mengajar di instansi pendidikan. Berbagai bantuan di bidang pendidikan telah diluncurkan pemerintah untuk meredam dampak pandemi ini di sektor pendidikan. Untuk menjamin tetap terlaksananya proses pembelajaran, di samping menerapkan kurikulum darurat, pemerintah juga menempuh pendekatan pembelajaran jarak jauh. Tak dipungkiri bahwa pandemi covid-19 telah mempercepat upaya transformasi digital di bidang pendidikan. Keberhasilan transformasi digital bidang pendidikan memerlukan dukungan dari berbagai aspek, mulai dari sumberdaya manusia (kompetensi guru dan peserta didik), kesiapan infrastruktur, dan sarana penunjang lainnya seperti proses pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, dan kurikulum yang memasukkan pembelajaran TIK didalamnya. Kendala yang dihadapi dalam transformasi digital antara lain masih adanya kesenjangan digital antara kota dan desa dan antar wilayah. Diperlukan koordinasi antar lembaga dan program prioritas untuk mendukung digitalisasi sekolah dan digitalisasi nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia di masa mendatang. Infografis DETAIL
2021 Tantangan Penguatan Keamanan Siber dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Saat ini Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan. Pertumbuhan TIK di Indonesia berkembang cukup pesat, terutama terkait penggunaan internet. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal 1/2020, bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa, atau sebesar 73,7% hingga kuartal II 2020. Namun peningkatan penggunaan internet juga meningkatkan ancaman keamanan siber. Peningkatan lalu lintas internet telah menarik pelaku- pelaku kriminal siber dan berakibat pada banyaknya kasus serangan siber di Indonesia. BSSN mencatat serangan siber tahun 2020 angka mencapai angka 495,3 juta atau meningkat 41 persen dari tahun sebelumnya 2019 yang sebesar 290,3 juta. Bareskrim juga menyampaikan adanya peningkatan laporan kejahatan siber. Dimana Pada tahun 2019 terdapat 4.586 laporan polisi diajukan melalui Patrolisiber meningkat dari tahun sebelumnya 4.360 laporan pada 2018 (Patrolisiber, 2020). Sejalan dengan hal tersebut keamanan siber menjadi isu prioritas di Indonesia. Untuk itu tulisan ini akan membahas bagaimana kondisi keamanan siber di Indonesia, maupun tantangan dalam penguatan keamanan siber itu sendiri. Dalam upaya meminimalisir dan mengatasi ancaman siber diperlukan penguatan keamanan siber, dimana tingkat urgensi keamanan siber berbanding lurus dengan tingkat ketergantungan pemanfaatan di ruang siber. Pengamanan ruang siber di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain minimnya dukungan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat akan keamanan siber, belum adanya regulasi dan kebijakan bagi keamanan siber, minimnya kompetensi SDM, terbatasnya pengembangan teknologi keamanan siber domestik, serta belum adanya regulasi yang mengatur tentang penanganan tindak pidana siber. Guna meningkatkan keamanan siber di Indonesia, maka perlu adanya: Pertama, Dukungan melalui peningkatan anggaran dibutuhkan dalam upaya penguatan keamanan siber dan penanganan tindak pidana siber. Kedua, edukasi keamanan siber sejak dini guna membangun kesadaran keamanan dari pengguna internet atau ruang siber. Ketiga, percepatan pengaturan regulasi sehubungan dengan keamanan siber. Keempat, perlunya dukungan dari Universitas dalam melahirkan SDM yang unggul dan berkompetensi khususnya dalam bidang siber. Kelima, perlu adanya insentif bagi start up dalam bidang keamanan siber sebagai upaya mendorong lahirnya perangkat teknologi dalam negeri. Keenam, sinergitas antar Kepolisian dan Kominfo perlu ditingkatkan guna menangani tindak pidana siber yang terus mengalami peningkatan. Infografis DETAIL
2022 Ancaman Siber Tinggi, Anggaran BSSN Minim Aksi Bjorka menuai sorotan pihak di negeri ini mulai dari pemerintah hingga ke masyarakat umum. Penjualan data e-KTP, pembeberan sejumlah data pribadi yang dimiliki oleh pejabat RI, hingga pembobolan dokumen berharga milik negara. Bukti lain atas ancaman siber yang tinggi pada basis data di Indonesia adalah peningkatan ancaman siber sebesar 22 persen menjadi 11,8 juta di tahun 2022 yang pada tahun lalu sebesar 9,6 juta ancaman dilansir dari Kaspersky. Jumlah ancaman ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Perlu diketahui, bahwa National Cyber Security Index (NCSI) Indonesia tahun 2022 adalah 38,96 dengan peringkat ke-83 dari 160 negara. Indeks tersebut didukung dengan tingkat perkembangan digital sebesar 46,88. Berbeda dengan Maroko yang tingkat perkembangan digitalnya 46,88 namun memiliki NCSI 70,13 dengan peringkat 30. Dari sini dapat kita lihat bahwa dengan tingkatan perkembangan digital yang sama, Maroko dapat mendapatkan posisi peringkat yang lebih tinggi. Melihat lebih dalam pada bagaimana Maroko mampu meningkatkan NCSI-nya meskipun dengan pengembangan digital yang setara dengan Indonesia, ternyata diketahui bahwa Maroko memperoleh pinjaman sebesar USD500 juta atau setara dengan Rp7,4 triliun dari World Bank tahun lalu. Sementara itu, Indonesia dengan tingkat pengembangan digital yang sama mengalokasikan anggaran yang kecil untuk keamanan siber dan pengembangan digital dan menurun tiap tahunnya dari tahun 2021 hingga 2023 Sekilas APBN DETAIL