Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Reformasi Birokrasi

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2021 Reformasi Sistem Gaji dan Tunjangan PNS Pemerintah berupaya melakukan reformasi sistem gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS yang nantinya akan mempengaruhi komponen maupun besaran gaji dan tunjangan yang akan diterima oleh PNS. Terdapat beberapa skenario yang mungkin terjadi dalam reformasi sistem gaji dan tunjangan PNS, yang akan mempengaruhi porsi belanja pegawai baik dalam APBN maupun APBD. Belanja Pegawai merupakan salah satu komponen belanja terbesar dalam Belanja Pemerintah Pusat. Secara rata- rata di tahun 2017-2019, proporsi belanja pegawai 24,56 persen terhadap total belanja pemerintah pusat. Rata-rata belanja pegawai di 34 Provinsi dalam kurun waktu tahun 2016-2019 mencapai 24,27 persen terhadap total belanja daerah. Terdapat disparitas yang tinggi antara Provinsi dengan PAD tinggi dengan Provinsi dengan PAD rendah, dimana porsi belanja pegawai pada Provinsi dengan PAD rendah mencapai 25,16 persen terhadap total belanja daerah, atau 151,02 persen terhadap total PADnya. Budget Issue Brief (BIB) DETAIL
2022 Kendala Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, SPBE memiliki peran penting guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien efektif, transparan, dan akuntabel. Namun pada prakteknya, implementasi SPBE masih belum optimal serta diliputi sejumlah kendala, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) masih terbatas, infrastruktur yang belum memadai, data center yang belum terstandar, serta lemahnya dukungan regulasi. Untuk itu, perlunya pengembangan kapasitas kemampuan SDM, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur, sinergi dan kolaborasi penggunaan data center yang berstandar internasional, percepatan pengaturan regulasi, serta penguatan koordinasi antar- stakeholder terkait guna mewujudkan digitalisasi di sektor pemerintahan (SPBE) yang lebih optimal. Buletin APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi II Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan perkembangan pagu indikatif kementerian/lembaga TA 2023 dibandingkan dengan alokasi anggaran APBN TA 2022 serta analisisnya. Selanjutnya, buku ini juga membahas isu-isu strategis Kementerian/Lembaga yang perlu menjadi perhatian beserta catatan-catatan dari sisi akuntabilitasnya. Bagian dalam buku ini membahas pagu indikatif mitra kerja Komisi II, yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi II DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi II DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi II DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Komisi Pemberantasan Korupsi: Gambaran Pemberantasan Korupsi di Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai trigger mechanism dalam upaya pemberantasan korupsi. Anggaran KPK meningkat rata-rata 10,2% per tahun di atas peningkatan belanja negara dalam periode yang sama yaitu sebesar 7,5%. IPK Indonesia tahun 2021 meningkat dari skor 37 menjadi 38 dan dari peringkat 102 menjadi 96. Sedangkan nilai IPAK mengalami tren meningkat hingga mendekati target RPJMN 2024 Akuntabilitas DETAIL
2021 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Halo Sobat PKA! Penanggulangan tindak pidana korupsi di masa pandemi perlu menjadi perhatian yang lebih serius, terutama bagi Indonesia. Ancaman korupsi pada saat pandemi di negara berkembang jauh lebih berat dibandingkan di negara maju. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di masa pandemi di Indonesia. Yuk geser slide selanjutnya !! #SetjenDPRRI #PusatKajianAnggaran #Komisi3 #tindakpidanakorupsi #pandemicovid19 #Komisi_III #Komisi3DPRRI Infografis DETAIL