Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Kajian - Kesehatan

Tahun Judul Deskripsi Jenis Produk Aksi
2022 Pengelolaan Limbah Medis pada Pandemi Covid-19 Penyebaran Covid-19 telah meningkatkan jumlah limbah medis, baik secara nasional maupun global. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka hal ini berpotensi merusak lingkungan dan memperlambat putusnya penyebaran Covid-19. Dalam upaya pengelolaan limbah di Indonesia, pemerintah telah berupaya mengelola limbah medis dengan menerbitkan beberapa regulasi. Salah satunya melalui Surat Edaran Kementerian KLHK Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/2021 Tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan, di antaranya kapasitas pengelolaan limbah yang belum memadai, belum semua faskes terdata dalam sistem informasi, serta minimnya koordinasi lintas sektor. Buletin APBN DETAIL
2022 Tantangan Pengembangan Fitofarmasi di Indonesia Fitofarmaka dapat menjadi alternatif untuk substitusi dari obat kimia kepada obat herbal, sehingga ke depannya, Indonesia tidak lagi bergantung pada impor bahan baku obat. Kekayaan spesies tumbuhan dan sumber daya laut yang dapat diolah untuk obat herbal merupakan modal bagi Indonesia untuk mengembangkan fitofarmaka. Selain itu, pola konsumsi masyarakat Indonesia yang masih bergantung pada obat herbal dan juga terbukanya peluang di pasar internasional merupakan potensi bagi pengembangan fitofarmaka ini. Namun tentunya, pengembangan fitofarmaka tidaklah semudah yang dibayangkan, dimana masih terdapat tantangan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia, seperti pendanaan penelitian, waktu pengembangan yang lama, serta pemasaran fitofarmaka. Buletin APBN DETAIL
2022 Menilik Rencana Pelabelan Kandungan BPA pada Kemasan Pangan Rencana BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dalam melakukan revisi kedua atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang mengatur kewajiban pencantuman label kandungan bisfenol A (BPA) menimbulkan polemik. Penggunaan kemasan pangan berbahan BPA mengandung risiko kesehatan. Namun di sisi lain, kewajiban pelabelan kandungan BPA akan berdampak pada produk domestik bruto (PDB) industri makanan dan minuman (mamin) yang didominasi oleh produk air minum dalam kemasan (AMDK). Adanya kebijakan tersebut akan memberikan manfaat berupa informasi atas risiko kesehatan dan meningkatkan PDB industri daur ulang. Sedangkan potensi dampak negatif atas pelabelan kandungan BPA yaitu penurunan PDB industri AMDK, dampak lingkungan apabila sampah galon tidak dikelola dan tidak dapat didaur ulang, menimbulkan rasa diskriminatif pada industri AMDK, dan penggunaan galon polyethylene terephthalate (PET) secara berulang pada industri air minum isi ulang. Buletin APBN DETAIL
2022 Dampak, Kebijakan, dan Strategi Penanganan PMK Kementerian Pertanian menetapkan sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh dan Jawa Timur sebagai daerah terdampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. PMK merupakan penyakit hewan yang paling ditakuti di dunia karena termasuk kelompok Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Di Indonesia, wabah ini sudah beberapa kali terjadi. Awal mula PMK terjadi tahun 1887 di Malang, Jawa Timur yang selanjutnya menyebar ke berbagai daerah, sampai kejadian wabah terakhir di pulau Jawa pada tahun 1983 yang dimulai dari Jawa Timur.1 Melalui berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan, tahun 1986 Indonesia berhasil menyandang status bebas PMK melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 260/Kpts/TN.510/5/1986. Selain itu juga Indonesia mendapatkan pengakuan dunia terhadap status bebas PMK tanpa vaksinasi sebagaimana tercantum dalam Resolusi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties/OIE) Nomor XI Tahun 1990.2 Saat ini, status Indonesia di OIE sudah tidak lagi sebagai negara yang bebas PMK tanpa vaksinasi. Hal ini akan berdampak pada perdagangan bilateral dengan Indonesia Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung keahlian DPR RI dalam pelaksanaan tugas DPR RI di bidang pembahasan dan penetapan APBN perlu menyusun kajian yang berisi masukan Pusat Kajian Anggaran kepada Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus pada penyusunan berbagai masukan Pusat Kajian Anggaran berkaitan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industi, dan ekonomi hijau. Buku DETAIL
2022 Dampak, Kebijakan, dan Strategi Penanganan PMK Kementerian Pertanian menetapkan sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh dan Jawa Timur sebagai daerah terdampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. PMK merupakan penyakit hewan yang paling ditakuti di dunia karena termasuk kelompok Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Di Indonesia, wabah ini sudah beberapa kali terjadi. Awal mula PMK terjadi tahun 1887 di Malang, Jawa Timur yang selanjutnya menyebar ke berbagai daerah, sampai kejadian wabah terakhir di pulau Jawa pada tahun 1983 yang dimulai dari Jawa Timur.1 Melalui berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan, tahun 1986 Indonesia berhasil menyandang status bebas PMK melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 260/Kpts/TN.510/5/1986. Selain itu juga Indonesia mendapatkan pengakuan dunia terhadap status bebas PMK tanpa vaksinasi sebagaimana tercantum dalam Resolusi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties/OIE) Nomor XI Tahun 1990.2 Saat ini, status Indonesia di OIE sudah tidak lagi sebagai negara yang bebas PMK tanpa vaksinasi. Hal ini akan berdampak pada perdagangan bilateral dengan Indonesia. Analisis APBN DETAIL
2021 Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Mendukung Percepatan Penanganan Stunting Salah satu bentuk kekurangan gizi yang paling umum di Indonesia adalah anak stunting. Indonesia menduduki peringkat prevalensi kedua tertinggi di kawasan Asia Tenggara yaitu sebesar 27,7 persen. Guna menangani permasalahan stunting maka pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Upaya yang dilakukan pemerintah satu diantaranya adalah dengan memberikan dukungan anggaran melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang disalurkan salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan penting dalam pengelolaan DAK terkait stunting ini, yaitu tidak semua daerah mengusulkan DAK demi penanganan stunting, belum optimalnya penyerapan DAK stunting yang tersedia, serta keterlambatan dalam pengusulannya. Buletin APBN DETAIL
2021 Dinamika Industri Farmasi: Setengah Dekade Pasca Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Industri farmasi merupakan industri manufaktur non migas penyumbang terbesar keempat bagi perekonomian Indonesia. Sebagai industri strategis, industri farmasi sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 industri prioritas dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Setelah setengah dekade RIPIN, industri farmasi masih menghadapi dinamika yang sangat kompleks. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika yang masih terjadi pada industri farmasi dalam kerangka RIPIN 2015-2035. Industri farmasi harus didorong agar terlepas dari ketergantungan bahan baku impor yang akan berpotensi mengancam sektor industri farmasi. Investasi sektor farmasi harus dipercepat terutama di bidang kimia dasar yang akan berkontribusi pada proses penyediaan bahan baku obat dalam negeri. Buletin APBN DETAIL
2021 Menjawab Tantangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 ialah dengan program vaksinasi Covid-19. Vaksin Covid-19 akan diberikan kepada 181.554.465 jiwa dengan total kebutuhan vaksin sebanyak 426,8 juta dosis. Dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi, antara lain: keterbatasan persediaan vaksin, adanya pro dan kontra dari masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dan pendistribusian vaksin Covid-19. Untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, diperlukan koordinasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan lembaga keuangan terkait pendanaan untuk pengadaan vaksin. Kemenkes perlu melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dan pendistribusian vaksin Covid-19. Buletin APBN DETAIL
2020 Dana BOK Tambahan dan Potensi Masalah yang Perlu Diwaspadai Pemerintah Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia membuat sumber daya manusia di bidang Kesehatan mendapatkan insentif khusus untuk mengompensasi beban kerja berlebih yang telah dijalani. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) 278 yang kemudian direvisi dengan KMK 392. Artikel ini membandingkan antara dua KMK tersebut dan menjelaskan potensi masalah yang mungkin terjadi dari berlakunya KMK 392. Potensi masalah yang ditimbulkan adalah kelebihan pembayaran, adanya tenaga non medis yang belum ter-cover dan konflik kepentingan fasilitas kesehatan (faskes) dalam proses verifikasi. Buletin APBN DETAIL
2020 Polemik Kenaikan Iuran BPJS di Tengah Pandemi Di tengah pandemi, pemerintah justru kembali menerbitkan aturan terkait kenaikan iuran BPJS sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.64/2020. Sebelumnya pemerintah telah menerbitkan peraturan serupa yaitu Perpres No. 75/2019 namun Perpres tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Adapun pertimbangannya ialah terdapat kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS yang menyebabkan terjadinya defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Sehingga hal ini tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, dengan menaikkan iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP. Dengan kembalinya diterbitkan aturan terkait kenaikan BPJS, seolah-olah pemerintah kurang mengindahkan putusan MA tersebut. Ditambah kenaikan ini dilaksanakan ketika daya beli masyarakat semakin menurun, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penerbitan Perpres No. 64/2020 di tengah pandemi. Buletin APBN DETAIL
2021 Program Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 Penyebaran pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 di Indonesia, tidak hanya berdampak pada peralihan fokus prioritas pembangunan nasional, namun juga pada kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung membaik sebelum pandemi. Untuk mengurangi tekanan bagi perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Melalui UU ini, pemerintah meluncurkan berbagai program dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian, utamanya melalui berbagai program bantuan sosial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Buku DETAIL
2020 Bunga Rampai Isu-isu Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan SDM Unggul Di tengah gejolak ekonomi dunia yang semakin bersaing, Indonesia dituntut untuk tetap konsisten menaikkan angka pertumbuhan ekonomi, guna menjawab masalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini berbarengan dengan derasnya harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan potensi bonus demografi dan anugerah sumber daya alam. Prioritas pembangunan kini adalah pembangunan sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan baik, didukung anggaran yang tepat sasaran sehingga terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peta jalan yang jelas, terukur, dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya. Buku DETAIL
2021 Perkembangan Anggaran dan Indikator Kesehatan Indonesia Menuju SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan kesehatan merupakan suatu bentuk investasi terhadap modal manusia suatu bangsa, tak terkecuali Indonesia. Investasi terhadap modal manusia ini pada akhirnya diharapkan akan berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengingat begitu pentingnya pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dukungan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan besaran alokasi anggaran bidang kesehatan pemerintah minimal sebesar 5 (lima) persen dari APBN diluar gaji. Referensi APBN DETAIL
2022 Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Analisis APBN DETAIL
2021 DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam Mendukung Target Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak Pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi menjadi indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kesehatan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 sudah menempatkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kesehatan. Selanjutnya AKI dan AKB selalu menjadi target dan sasaran pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), termasuk dalam RPJMN V (2020-2024). Kemudian diperkuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang menempatkan AKI dan AKB dalam sasaran sistem kesehatan nasional 2022. Ini menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan ibu dan anak yang ditunjukkan oleh indikator AKI dan AKB masih menjadi perhatian pemerintah. Analisis APBN DETAIL
2022 Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Kerja Komisi IX Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran yang berharga bagi sistem kesehatan seluruh negara termasuk Indonesia. Sistem kesehatan yang andal merupakan modal utama untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi situasi pandemi. Reformasi sistem kesehatan untuk penguatan layanan kesehatan yang andal perlu terus mendapat perhatian dan dukungan seluruh pihak. Dalam bidang ketenagakerjaan, kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Buku ini mengkaji tantangan dan hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya mitra kerja komisi IX dalam menjalankan programnya. Selain itu, buku ini juga menyampaikan beberapa catatan atas akuntabilitas kementerian/lembaga yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat. Harapannya, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerjanya dan menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar dalam pembahasan alokasi dan program ke depan sebagai bentuk perbaikan kebijakan. Analisis APBN DETAIL
2022 Anggaran K/L Mitra Kerja Komisi IX DPR RI 2020-2022 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IX DPR RI Menurut Bagian Anggaran dan Program Tahun Anggaran 2020-2022 Data Indikator DETAIL
2020 Data RKA K/L Mitra Kerja Komisi IX DPR RI 2018-2020 Data Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tingkat program mitra kerja Komisi IX DPR RI Data Indikator DETAIL
2022 Akuntabilitas Program Pengelolaan Penyakit Kronis BPJS Kesehatan Salah satu target kinerja yang ditetapkan BPJS Kesehatan adalah rasio peserta prolanis terkendali paling sedikit 5 persen. Namun, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, rasio peserta prolanis terkendali pada Oktober 2020 masih berada di bawah 5 persen. Rendahnya capaian rasio peserta prolanis terkendali pada bulan Oktober tahun 2020 disebabkan karena BPJS Kesehatan belum melakukan kajian dan analisis pola layanan yang termuat dalam kebijakan terkait angka kontak, promotif dan preventif. LHP BPK RI mengungka beberapa kendala dalam pelaksanaan prolanis, yaitu tertundanya pelaksanaan kegiatan pengumpulan masa seperti edukasi klub dan senam bagi peserta prolanis akibat pandemi dan keterbatasan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh FKTP dan labolatorium sehingga berpengaruh terhadap jumlah cakupan peserta prolanis yang memperoleh pelayanan Akuntabilitas DETAIL
2022 Akuntabilitas Pengelolaan Klaim Pasien Covid-19 pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi sesuatu yang sangat penting dalam efektivitas bantuan sosial (bansos). DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Kemensos pada IHPS II tahun 2021 menemukan masih terdapatnya permasalahan pengelolaan DTKS, antara lain: Perpres tentang pengelolaan DTKS belum dilaksanakan, regulasi atau ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme/standar/metodologi tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi belum ditetapkan, dan sistem pendukung database DTKS belum efektif dan memadai. Akuntabilitas DETAIL
2022 Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja di Kementerian Kesehatan Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, Kementerian Kesehatan saat ini telah telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi satuan pendidikan tinggi vokasi agar memperoleh kerja sama dengan dunia kerja. Upaya yang telah dilakukan oleh Kemenkes dalam rangka memfasilitasi satuan pendidikan tinggi vokasi untuk memperoleh kerjasama IDUKA patut mendapatkan apresiasi. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan. Akuntabilitas DETAIL
2022 Meninjau Praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerapkan beberapa prinsip, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Dengan adanya prinsip tersebut, praktik pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kontribusi ke peningkatan pelayanan publik dan perkembangan ekonomi nasional. Praktik pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia nyatanya masih menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sampai dengan ketidakhematan atau pemborosan. Terdapat permasalahan kelebihan pembayaran selain kurang volume dan ketidakhematan pada praktik pengadaan barang/jasa di Kemenkes yang telah di ungkap oleh BPK. Permasalahan tersebut tentunya berpotensi merugikan negara karena penggunaan APBN yang tidak efektif. Akuntabilitas DETAIL
2022 Efektivitas Pengawasan Terhadap Distribusi Vaksin Covid-19 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang memiliki tupoksi pengawasan obat dan makanan turut berperan dengan memberikan dukungan pengawasan keamanan, khasiat dan mutu vaksin baik yang belum beredar maupun yang sudah beredar. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh BPOM salah satunya adalah pengawasan distribusi vaksin Covid-19. Sepanjang tahun 2021, BPOM telah melakukan pengawasan sarana distribusi vaksin Covid-19 pada 548 IFP dan 3.674 fasyankes. Pengawasan tersebut dilakukan oleh 73 UPT POM, mulai dari Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Hasil pemeriksaan BPK menjelaskan bahwa perencanaan pengawasan distribusi vaksin Covid-19 belum memadai karena masih terdapatnya berbagai permasalahan, khususnya terkait perencanaan pengawasan distribusi vaksin Covid-19. Akuntabilitas DETAIL
2022 Masukan Pusat Kajian Anggaran Atas Nota Keuangan RAPBN 2023 Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023. Infografis DETAIL
2021 Tantangan dan Upaya Penurunan Angka Stunting di Masa Pandemi Hai sobat PKA…! Meski sedang dihadapkan dengan pandemi Covid-19, pemerintah tetap memperhatikan prevalensi stunting masyarakat Indonesia lho, yuk kita lihat apa saja tantangan yang dihadapi dan upaya yang sudah dan sebaiknya dilakukan pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Masa Pandemi Covid-19. #PusatKajianAnggaran #BadanKeahlianSetjenDPRRI #SetjenDPRRI #Komisi9DPRRI #Komisi9 #Komisi_IX #Stunting Infografis DETAIL
2021 DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam Mendukung Target Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak Pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi menjadi indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kesehatan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 sudah menempatkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kesehatan. Selanjutnya AKI dan AKB selalu menjadi target dan sasaran pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), termasuk dalam RPJMN V (2020-2024). Kemudian diperkuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang menempatkan AKI dan AKB dalam sasaran sistem kesehatan nasional 2022. Ini menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan ibu dan anak yang ditunjukkan oleh indikator AKI dan AKB masih menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan hasil prediksi hingga 2030, jika tanpa adanya kebijakan extra ordinary maka nilai AKI dan AKB masih di atas target SDGs 2030. Selanjutnya dengan menggunakan uji beda rata-rata, diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada perubahan nilai AKI pada provinsi penerima DAK fisik penugasan dengan provinsi yang tidak menerima DAK fisik penugasan. Kemudian hasil grafik kuadran menunjukkan masih banyak daerah yang berada pada kuadran II dimana daerah dengan AKI dan AKB rendah memperoleh prioritas anggaran. Sebaliknya, ada daerah yang memiliki AKI dan AKB tinggi namun tidak memperoleh prioritas anggaran. Pemerintah perlu memberikan target penurunan AKI dan AKB kepada daerah untuk mendorong peningkatan peran pemerintah daerah. Selain itu, Pemerintah perlu memberikan prioritas bagi daerah-daerah yang masih memiliki nilai AKI dan AKB yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal tersebut guna mempercepat penurunan AKI dan AKB. Infografis DETAIL
2022 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Subsidi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Kemiskinan berkaitan dengan aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Aspek pengeluaran merupakan aspek yang krusial bagi pemerintah, karena besarnya pengeluaran ditentukan langsung oleh pemerintah dan pada akhirnya dapat mempengaruhi angka kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas dampak pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan, kesehatan, dan subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa periode tahunan dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi. Variabel subsidi (X1) berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Ketika subsidi meningkat, kemiskinan meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa anggaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah kurang tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (x2) berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Ketika pengeluaran pendidikan meningkat, kemiskinan berkurang. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (X3) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Jurnal Budget DETAIL
2022 Studi Atas Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah Di Indonesia Studi ini mengkaji bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan mandatory spending kesehatan oleh pemerintah daerah dan bagaimana hubungan antara pemenuhan mandatory spending kesehatan pemerintah daerah kualitas layanan publik di bidang kesehatan. Studi dilakukan secara deskriptif kuantitatif atas data yang terkumpul dari periode 2018 hingga 2020. Dari hasil pengumpulan data diketahui bahwa pemenuhan mandatory spending kesehatan bagi pemerintha daerah, yaitu belanja kesehatan dialokasikan sebesar 10 persen dari total belanja dalam APBD di luar gaji, mengalami peningkatan tiap tahun pengamatan. Peningkatan implementasi amanat UU kesehatan tersebut juga terjadi ketika pemerintah daerah merealisasikan anggaran yang ditetapkannya dalam peraturan daerah APBD-nya. Namun, belum seluruh pemerintah daerah menjalankan amanat UU tersebut, karena masih terdapat daerah yang mengalokasikan dan merealisasikan belanja kesehatannya kurang dari batas minimal 10 persen dan/atau mengalokasikan belanja kesehatan pada batas minimal namun memasukkan komponen belanja gaji di dalam penghitungan. Dari pengujian korelasi diketahui bahwa pemenuhan belanja wajib tersebut tidak berhubungan signifikan terhadap beberapa indikator layanan kesehatan. Kepatuhan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran kesehatannya hanya berhubungan signifikan dengan tingkat proporsi balita dengan imunisasi dasar lengkap. Jurnal Budget DETAIL
2021 Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi dalam Penyaluran Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan Studi ini mengevaluasi kinerja dalam penyaluran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 tahun anggaran 2020. Evaluasi tersebut dilakukan kepada pemerintah provinsi di Indonesia dengan melakukan pendataan atas hasil pemeriksaan BPK atas kinerja efektivitas penanganan Covid-19 di bidang kesehatan oleh pemerintah provinsi. Hasil dari evaluasi tersebut diketahui bahwa dalam penyaluran dana insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan ini, terdapat beberapa pemerintah provinsi yang terlambat menyalurkan dana kepada tenaga kesehatan serta penyaluran dana insentif yang tidak tepat jumlah. Kondisi ini disebabkan karena pemerintah provinsi menunggu kejelasan atas acuan pencairan dana yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Acuan pencairan dana berupa petunjuk teknis yang dirangkum dalam keputusan Menteri Kesehatan mengalami perubahan dalam waktu yang relatif berdekatan dan belum sinergis dengan peraturan dari kementerian lain, sehingga terdapat tumpang tindih peraturan dan terjadi misinterpretasi oleh pemerintah daerah. Pihak Kementerian Kesehatan juga tidak menegaskan perihal pelaporan penyaluran dana untuk insentif dan santunan kematian ini, sehingga proses monitoring dan evaluasi (monev) tidak berjalan. Jurnal Budget DETAIL