Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Peraturan Pemerintah

No. Peraturan Tentang Aksi
1. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2020 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL DETAIL
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020 FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DETAIL
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2020 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DETAIL
4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA DETAIL
5. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL DETAIL
6. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2020 Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) DETAIL
7. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2019 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH DETAIL
8. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DETAIL
9. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DETAIL
10. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DETAIL
11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DETAIL
12. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DETAIL
13. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DETAIL
14. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 DETAIL
15. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA DETAIL
16. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN DETAIL
17. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DETAIL
18. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DETAIL
19. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2017 KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG DETAIL
20. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2017 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DETAIL
21. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN DETAIL
22. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DETAIL
23. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2016 KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG DETAIL
24. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2016 KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG DETAIL
25. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU DETAIL
26. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DETAIL
27. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2016 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DETAIL
28. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2015 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DETAIL
29. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2015 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK DETAIL
30. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2015 FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DETAIL
31. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DETAIL
32. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DETAIL
33. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DETAIL
34. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI DETAIL
35. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN DETAIL
36. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2014 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN DETAIL
37. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2014 PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA DETAIL
38. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU DETAIL
39. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG DETAIL
40. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI DETAIL
41. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API DETAIL
42. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA DETAIL
43. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN DETAIL
44. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DETAIL
45. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL DETAIL
46. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DETAIL
47. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2013 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DETAIL
48. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DETAIL
49. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DETAIL
50. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DETAIL
51. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2012 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL DETAIL
52. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2012 KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG DETAIL
53. Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DETAIL
54. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2012 KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI DETAIL
55. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2011 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DETAIL
56. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH- DAERAH TERTENTU DETAIL
57. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 PENYELENGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DETAIL
58. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (PKA K/L) DETAIL
59. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DETAIL
60. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010 JENIS DAN TARAF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DETAIL
61. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2010 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DETAIL
62. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2010 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DETAIL
63. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DETAIL
64. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DETAIL
65. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2009 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN DETAIL
66. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2008 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERDAGANGAN DETAIL
67. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA DETAIL
68. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2008 JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DETAIL
69. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DETAIL
70. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH DETAIL
71. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2007 JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DETAIL
72. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2007 JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DETAIL
73. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2007 JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL DETAIL
74. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2007 JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI DEPARTEMEN SOSIAL DETAIL
75. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2007 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL DETAIL
76. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DETAIL
77. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006 PERUBAHAN PP 62-2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DETAIL
78. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DETAIL