Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Buletin APBN

Vol. VI / No. 10 - Juni 2021

Penulis: NADYA AHDA, S.E.

Sekilas:
Merespon situasi pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan untuk memberikan relaksasi ekspor bahan mentah mineral logam. Dengan adanya relaksasi ini, ekspor bahan mentah akan diperbolehkan meskipun progres pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) belum mencapai target. Hal ini memunculkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kelanjutan upaya hilirisasi mineral logam di Indonesia. Apabila melihat perkembangannya, upaya hilirisasi tersebut saat ini pun masih relatif belum menunjukkan banyak kemajuan. Oleh karena itu, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.

Sekilas:
Pandemi Covid-19 menimbulkan permasalahan defisit anggaran serta ketimpangan dan kemiskinan yang semakin meningkat. Muncul desakan berbagai pihak agar Indonesia menerapkan pajak kekayaan yang dinilai berpotensi menjadi alternatif untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menurunkan angka ketimpangan. Namun, potensi tersebut ternyata memiliki tantangan dan risiko yang harus dihadapi seperti terjadinya tax avoidance dan capital outflow, serta potensi penerimaan yang tidak sesuai harapan. Untuk itu, pemerintah perlu cermat dalam mengambil keputusan tentang wacana penerapan pajak kekayaan.

Penulis: Sekar Arum Wijayanti, S.M.

Sekilas:
Saat ini, terjadi tren perubahan paradigma pemanfaatan sumber energi dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Dimana perubahan ini pada akhirnya akan berdampak pada kinerja ekspor batubara dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Percepatan hilirisasi batubara dapat menjadi salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh oleh pemerintah guna memitigasi dampak perubahan tersebut. Percepatan ini diperlukan karena proses hilirisasi batubara di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan aspek keekonomian, tekanan pembiayaan, masih rendahnya permintaan produk hilirisasi batubara di dalam negeri, serta belum adanya peta jalan hilirisasi batubara.