Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Buletin APBN

Vol. VI / No. 13 - Juli 2021

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E.

Sekilas:
Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan kebutuhan pokok (sembako) melalui draf RUU atas Perubahan Kelima UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). RUU KUP juga menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN bahan kebutuhan pokok ini. Namun atas rencana kebijakan tersebut masih banyak menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi penerapan PPN atas bahan kebutuhan pokok berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan keadilan pengenaan pajak, sementara di sisi lain berisiko terhadap stabilitas harga maupun keamanan pasokan pangan.

Penulis: ANDRIANI ELIZABETH

Sekilas:
Kebijakan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku akhirnya mulai direalisasikan oleh pemerintah setelah wacana kebijakan tersebut ditetapkan sejak tahun 2010. Pembangunan LIN diharapkan tidak hanya akan berkontribusi terhadap target pertumbuhan Provinsi Maluku di tahun 2022, namun juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional dalam jangka panjang melalui sektor maritim. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini bergantung pada keseriusan pemerintah untuk dapat membenahi permasalahan yang ada, dan kesiapan dalam menjawab potensi tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan LIN.

Penulis: OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM

Sekilas:
Salah satu bentuk kekurangan gizi yang paling umum di Indonesia adalah anak stunting. Indonesia menduduki peringkat prevalensi kedua tertinggi di kawasan Asia Tenggara yaitu sebesar 27,7 persen. Guna menangani permasalahan stunting maka pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Upaya yang dilakukan pemerintah satu diantaranya adalah dengan memberikan dukungan anggaran melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang disalurkan salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan penting dalam pengelolaan DAK terkait stunting ini, yaitu tidak semua daerah mengusulkan DAK demi penanganan stunting, belum optimalnya penyerapan DAK stunting yang tersedia, serta keterlambatan dalam pengusulannya.