Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Buletin APBN

Vol. VI / No. 15 - Agustus 2021

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Sekilas:
Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan telah memberi tekanan berat terhadap sektor pariwisata Indonesia. Mengatasi hal tersebut, pemerintah melancarkan program stimulus pariwisata berupa dana Hibah Pariwisata yang dibiayai oleh APBN untuk pemerintah daerah dan industri pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19. Namun, realisasi hibah pariwisata pada tahun 2020 relatif rendah, dana yang tak termanfaatkan sekitar Rp400 miliar. Di tahun 2021, pencairan dana hibah pada tahun 2021 tergolong lambat meski sangat dibutuhkan oleh pelaku sektor pariwisata di tengah puncak gelombang Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Beberapa upaya perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dana hibah pariwisata seperti mempermudah persyaratan, pemberian saksi bagi pemda yang tidak menyalurkan, dan meningkatkan pengawasan dalam perencanaan serta penyalurannya.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK.

Sekilas:
Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi secara nasional. Untuk itu, pemerintah pusat mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan APBD agar penanganan Covid-19 dapat berjalan optimal. Namun hingga Juli 2021, kinerja realisasi APBD masih tergolong rendah. Terdapat beberapa faktor yang berpotensi mengakibatkan rendahnya realisasi APBD pada semester I 2021 ini. Untuk itu, pemerintah pusat maupun daerah perlu mencari cara untuk dapat mempercepat realisasi APBD di semester II tahun 2021, guna mengatasi dampak pandemi Covid-19 secara optimal.

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc

Sekilas:
Untuk mengatasi permasalahan pembebasan lahan bagi proyek infrastruktur khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah memberi mandat kepada Lembaga Manajemen Aset (LMAN) sebagai land funder sejak tahun 2016. Tugas tersebut menjadi kian penting dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur PSN untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca krisis akibat pandemi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 Tahun 2020. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, LMAN masih menghadapi kendala pendanaan pengadaan lahan yang dapat memengaruhi tahapan pembangunan berikutnya. Diperlukan strategi untuk menyempurnakan proses bisnis yang fleksibel dan tidak birokrasi namun tetap mempertimbangkan prinsip good governance, risk, and compliance.