Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Buletin APBN

Vol. VI / No. 14 - Agustus 2021

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Fenomena menurunnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian mempunyai konsekuensi bagi keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Rendahnya minat generasi muda pada usaha pertanian selaras dengan fakta bahwa porsi petani muda di Indonesia sangat rendah. Jumlah petani yang semakin menurun karena kurang tertarik terhadap bidang pertanian yang dianggap kurang menguntungkan. Hal ini menjadi acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan dan mendukung pelaku pertanian di masa mendatang. Adapun tantangan sektor pertanian dalam meningkatkan regenerasi petani muda yaitu belum optimalnya kebijakan insentif untuk petani muda, akses kepemilikan lahan oleh petani muda semakin sempit, dan citra pertanian yang buruk.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.

Sekilas:
Realisasi ekspor dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami penurunan rata – rata 2,1 persen per tahun. Pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk mendorong peningkatan ekspor, salah satunya melalui skema imbal dagang. Selain untuk menghemat devisa, skema imbal dagang juga diharapkan mampu mempromosikan produk dan menyasar pasar ekspor baru, menghilangkan hambatan ekspor, dan tercipta transfer teknologi dan pengetahuan. Namun dalam pelaksanaannya masih terkendala pada lamanya waktu perundingan, kurangnya inklusivitas dalam melibatkan pengusaha, dan masalah komitmen kedua belah negara. Pemerintah diharapkan mampu memasarkan produk dengan nilai tambah, mendatangkan SDM asing untuk transfer teknologi, dan mencegah adanya pelanggaran perjanjian.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.

Sekilas:
Sejak tahun 2016, Indonesia telah mengakui empat ragam disabilitas. Namun, fasilitas yang ada selama ini kurang mendukung disabilitas dengan maksimal, sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja disabilitas. Pemerintah bisa mengupayakan beberapa hal seperti penetapan peraturan perundang-undangan atas ragam dan jenis disabilitas yang seragam untuk digunakan seluruh kementerian terkait, perbaikan fasilitas pendidikan dan fasilitas untuk lapangan pekerjaan, melaksanakan sosialisasi, serta mengoordinasikan Kemenkes, Kemensos, Kemnaker dan Kemendikbud untuk memperbaiki fasilitas disabilitas.