Buletin APBN

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Sekilas:
Imbalance supply-demand barang dan jasa selama pemulihan ekonomi memicu lonjakan inflasi global. Tekanan pada inflasi global juga disebabkan oleh perang antara Rusia-Ukraina yang menyebabkan peningkatan harga komoditas, energi, dan pangan. Selama proses pemulihan ekonomi ini, Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa sudah mencapai inflasi di atas 7 persen. Oleh karena itu, The Fed menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, inflasi Indonesia sampai Maret 2022 masih terkendali. Namun, pemerintah sebaiknya tetap mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi dampak rambatan akibat dari peningkatan inflasi global. Misalnya, pemerintah dapat mengkombinasikan kebijakan moneter dan fiskal yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, serta menjaga daya beli masyarakat sehingga pemulihan ekonomi tidak terhambat.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.

Sekilas:
Indonesia merupakan salah satu penyumbang bahan baku mobil listrik di dunia, dimana cadangan nikel terbesar dunia dimiliki oleh Indonesia, yaitu sebanyak 21 juta ton cadangan nikel. Salah satu komitmen pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau melalui kebijakan transisi energi, akan diwujudkan melalui komitmen untuk membangun industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan baterai dalam skala besar. Namun, terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam pengembangan baterai EV di Indonesia, seperti dari sisi teknologi dan cost, infrastruktur, dan market. Industri baterai Indonesia perlu dipercepat dalam menghasilkan harga baterai listrik yang lebih ekonomis. Untuk itu, diperlukan berbagai dukungan regulasi dan insentif pendukung untuk menciptakan demand BEV yang dapat mendorong industri EV semakin tumbuh.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Sekilas:
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu strategi pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Sektor IKM menjadi salah satu fokus pemerintah karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional. Sejak tahun 2016, dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pengembangan IKM pun diberikan melalui transfer ke daerah, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang IKM, yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk IKM. Dalam pelaksanaannya, pengembangan IKM melalui DAK Fisik pun masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Beberapa permasalahan tersebut antara lain terkait dengan rendahnya realisasi penyaluran DAK Fisik bidang IKM, kelembagaan pada masing-masing sentra yang belum optimal, dan stagnannya kinerja IKM.