Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Buletin APBN

Vol. VII / No. 5 - Maret 2022

Penulis: MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E.

Sekilas:
Di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia karena peningkatan permintaan global di masa pemulihan ekonomi, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang memanas mengakibatkan implikasi yang tidak ringan bagi perbaikan ekonomi, baik di level global maupun nasional. Perekonomian Indonesia pada 2021 telah lepas dari resesi dan mampu tumbuh positif di tingkat 3,69 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi ini sekaligus menandakan fase pemulihan ekonomi nasional berjalan di sepanjang tahun 2021. Pos penerimaan negarapun tercatat surplus dan meningkat tajam pada kuartal I tahun 2022. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen serta optimisme penerimaan negara tersebut menyiratkan upaya pemulihan ekonomi yang lebih akseleratif sehingga dapat segera menjalankan agenda transformasi ekonomi. Namun, lonjakan harga minyak dunia dapat menjadi batu sandungan bagi pemulihan ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian dunia bisnis. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk dapat siaga dalam menghadapi momentum pemulihan ekonomi di tengah tantangan konflik geopolitik global serta kenaikan harga minyak dunia.

Penulis: TEUKU HAFIZH FAKHREZA, SE

Sekilas:
Pemerintah berharap pariwisata dapat kembali bergairah seiring dengan pemulihan ekonomi dan menurunnya kasus Covid-19. Dalam memanfaatkan momentum itu, pemerintah meresmikan holding BUMN yang bergerak dalam pengelolaan pariwisata dan pendukungnya. Pembentukan dan pengembangan holding BUMN pariwisata ini adalah upaya pemerintah dalam membentuk sebuah ekosistem pariwisata yang terkoneksi dengan seluruh elemen pendukungnya

Penulis: RAHAYUNINGSIH

Sekilas:
Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak (PermenkopUKM No. 8 Tahun 2021) sebagai bentuk strategi dalam pengembangan kelembagaan koperasi. Koperasi Multi Pihak adalah koperasi dengan model pengelompokkan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota. Tujuannya untuk memperbesar volume dan keberlanjutan bisnis bagi seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya. Koperasi Multi Pihak di Indonesia dianggap terminologi baru dalam dunia perkoperasian, untuk itu pemerintah perlu segera menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Koperasi Multi Pihak untuk menjadi pedoman bagi para stakeholder serta peran pendamping dalam mengimplementasikan Koperasi Multi Pihak.