Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI, SE
Sekilas:
Sejak pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) terjadi, pendapatan usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM) mengalami penurunan akibat turunnya daya beli masyarakat. Hal ini
berpengaruh terhadap kemampuan debitur kredit UMKM dalam memenuhi kewajibannya dan
kualitas kredit pada lembaga keuangan pun menjadi memburuk. Berdasarkan kondisi perekonomian
tersebut, pemerintah membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa restrukturisasi
kredit dan subsidi bunga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kredit bermasalah (Non
Performing Loan/NPL) sebelum dan saat pandemi Covid-19, serta menganalisis dampak dari
program PEN terhadap kualitas kredit di lembaga keuangan
Penulis: RICKA WARDIANINGSIH, SE
Sekilas:
Garam merupakan komoditas strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang
penggunaannya sangat luas dan pertumbuhan penggunaannya pun juga cukup tinggi. Akan
tetapi, produksi garam dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Hal
ini mengakibatkan Indonesia masih terus melakukan impor garam. Merespon kebutuhan garam
yang terus meningkat, pemerintah telah melakukan beberapa strategi, namun hal itu belum
mampu mengurangi impor garam Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas apa yang
menyebabkan Indonesia terus melakukan impor garam, upaya dalam meningkatkan produksi
garam, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah.
Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Sekilas:
Saat ini, pemerintah tengah gencar mengakselerasi program transformasi digital nasional.
Salah satu sektor yang menjadi kunci sukses program ini adalah sektor telekomunikasi, dimana
konektivitas internet yang menjadi inti dari transformasi digital merupakan core business dari
industri telekomunikasi. Industri telekomunikasi sejauh ini memberikan kontribusi yang cukup
besar bagi negara. Selain itu, industri ini juga turut mendorong implementasi program transformasi
digital. Namun, ada beberapa permasalahan di sektor telekomunikasi yang perlu menjadi perhatian
pemerintah, di antaranya yaitu ketersediaan spektrum frekuensi dan kesenjangan internet.
Pemerintah perlu memperhatikan kedua permasalahan tersebut agar dapat mendorong industri
telekomunikasi semakin berkembang dan turut menyukseskan program transformasi digital.
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635