Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Buletin APBN

Vol. VII / No. 10 - Juni 2022

Penulis: TIO RIYONO, S.E.

Sekilas:
Belanja fungsi ketertiban dan keamanan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin rasa aman di tengah masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dibutuhkan tinjauan atas belanja tersebut untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak peningkatan rasa aman masyarakat. Berdasarkan hasil telaah, terindikasi bahwa belanja fungsi ketertiban dan keamanan selama kurun waktu 2005-2022 belum optimal. Oleh karena itu, DPR RI perlu menggali program pemerintah apa saja yang bisa dioptimalkan di belanja fungsi ketertiban dan keamanan, terutama POLRI sebagai kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar. DPR RI juga perlu mendorong upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan menjelang pemilu 2024 yang tercermin dalam belanja fungsi ketertiban dan keamanan.

Penulis: DEASY DWI RAMIAYU, S.E.

Sekilas:
Sepanjang tahun 2017-2019, kinerja industri tekstil dan pakaian jadi terus meningkat. Peningkatan ini merupakan potensi besar bagi industri Indonesia. Namun adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 berdampak pada penurunan kinerja industri ini. Padahal, saat ini industri tekstil menjadi sektor prioritas pengembangan dalam Making Indonesia 4.0, sehingga pelaksanaan program yang dicanangkan untuk tahun 2021 masih jauh dari harapan. Berbagai tantangan yang dihadapi antara lain masih tingginya ketergantungan impor bahan baku, rendahnya daya saing investasi, tingginya biaya energi, kurang produktifnya mesin industri yang digunakan, regulasi, serta risiko impor.

Penulis: FADILA PUTI LENGGO GENI, SE.,MM

Sekilas:
Belum adanya peraturan khusus yang menyasar pada pelindungan hak dan kewajiban pekerja digital, serta belum menyeluruhnya dukungan terhadap pengusaha digital dapat menghambat dunia digital sebagai sumber pertumbuhan negara. Hal-hal yang perlu pemerintah lakukan untuk menunjang ekosistem pekerja digital adalah kejelasan klasifikasi pekerja digital, status pekerja digital di industri, regulasi upah dan waktu kerja freelancer, serta hak-hak pekerja digital seperti jaminan dan asuransi. Selain itu, untuk menunjang SDM, pemerintah perlu mengkaji ulang tentang kemudahan pekerja asing, membuat program peningkatan kompetensi pekerja digital, dan penekanan untuk menyerap pekerja dalam negeri terlebih dahulu. Pemerintah juga perlu membuat regulasi terhadap sektor industri prioritas dari dunia digital untuk mendukung pengembangan, keamanan, dan kemudahan dalam usaha.