Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Buletin APBN

Vol. VII / No. 14 - Agustus 2022

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.

Sekilas:
Pemerintah bersama dengan DPR RI menyepakati penambahan anggaran subsidi energi pada APBN 2022 sebesar Rp74,9 triliun. Langkah ini ditempuh pemerintah untuk menjalankan fungsi APBN sebagai shock absorber dalam jangka pendek. Namun, kebijakan subsidi energi ini dinilai tidak dapat dilakukan dalam jangka panjang karena dinilai tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kalangan menengah atas, sehingga pemerintah perlu solusi selain subsidi energi.

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.

Sekilas:
Dalam beberapa tahun terakhir, layanan keuangan digital (fintech) meningkat cukup signifikan. Terlebih pada saat pandemi Covid-19, transformasi digital dan teknologi menjadi sektor yang diunggulkan. Pesatnya perkembangan fintech di Indonesia perlu menjadi peluang bagi pemerintah dalam menangkap potensi yang ditimbulkan oleh sektor fintech, terutama terkait inklusi keuangan. Industri fintech merupakan salah satu pendorong utama bagi peningkatan inklusi keuangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong optimalisasi sektor fintech. Namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, seperti meningkatkan literasi keuangan masyarakat, membangun infrastruktur digital yang merata, serta mengembangkan identitas digital yang terintegrasi, aman, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat

Penulis: RICKA WARDIANINGSIH, SE

Sekilas:
Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan perekonomian nasional dan penghasil devisa negara terbesar Indonesia. Namun hingga saat ini, Indonesia masih hanya berfokus pada ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Padahal, ceruk pasar produk turunan CPO masih sangat besar, baik pasar domestik maupun pasar global. Oleh karena itu, hilirisasi produk turunan CPO harus menjadi fokus pemerintah ke depan. Dalam mendorong hilirisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta produktivitas perkebunan sawit merupakan tantangan yang harus mampu diselesaikan pemerintah