Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Buletin APBN

Vol. VII / No. 12 - Juli 2022

Penulis: MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E.

Sekilas:
Kementerian Agama (Kemenag) adalah salah satu dari 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki pagu APBN terbesar dengan peningkatan anggaran dari Rp60,18 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp69,01 triliun pada pagu indikatif dalam KEM-PPKF tahun 2023. Alokasi anggaran yang cukup besar menjadikan efektivitas serta akuntabilitas dana APBN yang dianggarkan melalui Kemenag menjadi sangat penting. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi catatan penting, khususnya daIam penetapan pagu indikatif Kemenag, antara lain dominasi anggaran program generik dukungan manajemen, dominasi komposisi anggaran pendidikan Kemenag, akuntabilitas anggaran pendidikan Kemenag, serta optimalisasi pemanfaatan SBSN dalam proyek-proyek strategis nasional Kemenag

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK.

Sekilas:
Di tengah pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang menjadi tantangan bagi belanja APBN. Sedikitnya Rp76,6 triliun diperlukan dalam persiapan pelaksanaan pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2024 mendatang. Tingginya anggaran pemilu 2024 tidak terlepas dari meningkatnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu 2024, serta peningkatan honorarium bagi para petugas ad hoc pada penyelenggaraan pemilu 2024. Beberapa hal yang perlu diperhatikan menuju pemilu 2024 di antaranya efisiensi beberapa pos anggaran di KPU RI, optimalisasi pengelolaan anggaran di KPU RI, memperhatikan TKDN dalam pengadaan logistik pemilu, serta memperbaiki proses rekrutmen petugas badan ad hoc.

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak

Sekilas:
Di tahun 2023, pagu indikatif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan dialokasikan untuk pembangunan beberapa target output prioritas. Beberapa tantangan dalam mencapai target tersebut yaitu hambatan pada pembangunan infrastruktur, tingginya biaya logistik, efektivitas pembangunan infrastruktur, pengendalian over dimension over load, keterbatasan pendanaan, dan belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan vokasi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan Kemenhub, yaitu berkoordinasi dengan stakeholder terkait penyediaan lahan, mendorong kesepakatan regulasi layanan jasa kepelabuhanan serta perbaikan sistem National Logistics Ecosystem (NLE), sinkronisasi dan integrasi penyediaan infrastruktur, penggunaan teknologi jembatan timbang, mengembangkan implementasi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta koordinasi dengan industri dan dunia kerja (IDUKA) terkait pendidikan vokasi.