Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Buletin APBN

Vol. VII / No. 15 - Agustus 2022

Penulis: TIO RIYONO, S.E.

Sekilas:
Pengalokasian Dana Bagi Hasil bertujuan untuk pemerataan antardaerah. Namun beberapa penelitian menunjukkan Indonesia mengalami fenomena “kutukan sumber daya alam” yang kemudian dapat menjadi permasalahan pemerataan pembangunan daerah. Daerah penghasil memiliki indikator IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah non-penghasil. Pemerintah perlu mendorong dan membina pemerintah daerah agar bersama-sama lebih memperhatikan dan mengantisipasi risiko eksternalitas negatif pada daerah penghasil DBH SDA. Harapannya, pembangunan daerah di Indonesia dapat dijalankan secara adil dan merata.

Penulis: ERVITA LULUK ZAHARA, S.E., M.E.

Sekilas:
Salah satu kebijakan dalam mendukung program tersebut dilakukan melalui upaya menurunkan Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia. Pada tahun 2025, Indonesia memiliki target untuk dapat mengurangi sampah, termasuk sampah pangan sebesar 30 persen dan juga menargetkan penanganan sampah mencapai 70 persen. Hasil Kajian Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan World Resources Institute (WRI), Waste4Change, dan United Kingdom-Foreign, Commonwealth and Development Office (UK-FCDO), ditemukan bahwa dalam kurun tahun 2000-2019 (20 tahun) total emisi timbulan FLW diestimasikan sebesar 1.702,9 Mt CO2 ek, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara dengan 7,29 persen emisi GRK Indonesia. Kerugian dari timbulan FLW dalam kurun waktu tersebut diestimasikan sebesar Rp213-551 triliun/tahun atau setara dengan 4-5 persen PDB Indonesia. Sampah pangan pada sisi konsumsi memproduksi karbon terbesar dari seluruh rantai pasok karbon, namun upaya pengelolaan FLW tetap perlu dilakukan dimulai dari pada tahap penyediaan pangan, produksi, konsumsi, hingga pasca-konsumsi.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Sekilas:
Sarana prasarana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan destinasi pariwisata dalam menarik perhatian wisatawan. Menyadari hal tersebut, pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pariwisata sejak tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi, nampak bahwa DAK Fisik Pariwisata telah mampu memengaruhi pembangunan di daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan terkait penyerapan anggaran DAK Fisik yang masih rendah. Selain itu, terdapat juga temuan perencanaan pemerintah pusat dan daerah yang belum sinkron seutuhnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan untuk menelusuri lebih lanjut terkait permasalahan pengelolaan anggaran DAK Fisik Pariwisata dan memerintahkan Dinas Pariwisata di daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyinergikan perencanaan pengembangan pariwisata.