Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Data Akuntabilitas

Vol. I / Edisi 14 - Agustus 2022

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
GBK merupakan salah satu aset negara yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara. Pada saat ini, PPKGBK mengelola berbagai macam aset, antara lain aset berupa fasilitas olahraga maupun aset-aset lain yang dikerjasamakan. BLU PPKGBK dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengamanan aset negara serta memberi pelayanan jasa dalam bidang olahraga maupun non olahraga kepada masyarakat. Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan Pengelolaan GBK berdasarkan LHP BPK: - Pemanfaatan lantai 1, 8, 9, 10, 11 dan 12 gedung direksi oleh KONI belum didukung perjanjian pemanfaatan serta tagihan pemakaian listrik dan air membebani PPKGBK. - Perjanjian kerja sama operasional aset untuk pengelolaan parkir di Kawasan GBK tidak sesuai ketentuan dan terdapat selisih penerimaan pengelolaan parkir.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Realisasi belanja Kejaksaan 2008-2022 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,86% per tahun. Belanja modal mengalami kenaikan signifikan dari 18,4% (2020) menjadi 34,7% (2021). Komponen terbesar PNBP Kejaksaan yaitu Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas sebesar 31,07%. Perkembangan PNBP Kejaksaan mengalami tren menurun sejak tahun 2014. Permasalahan pengelolaan PNBP berdasarkan IHPS II 2021, yaitu: 1) Pengelolaan PNBP dari denda dan biaya perkara tilang belum tertib dan belum memadai; serta 2) Pengelolaan dan penatausahaan barang bukti, barang rampasan dan uang rampasan belum memadai. Kejaksaan perlu segera melakukan penataan dan perbaikan pengelolaan PNBP agar penerimaan PNBPnya lebih optimal.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E.
Abstrak:
Pemerintah berkomitmen mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit zoonosis pada hewan. Sebagai bentuk komitmennya, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2019 yang menjelaskan tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia. Namun, jika melihat anggaran dan realisasi Kementan TA 2020 dan 2021 dapat diketahui bahwa kurangnya keseriusan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit hewan. Hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terhadap pencegahan, pendeteksian dan respons penyakit zoonosis yang perlu mendapatkan perhatian dari Kementan, meskipun kebijakan dan regulasi yang mengatur hal tersebut telah ditetapkan.

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
Food Estate merupakan Kawasan Sentra Produksi Pangan untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri. Peran Kementerian PUPR dalam mendukung program Food Estate antara lain melalui modernisasi irigasi dan penyediaan infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga. Permasalahan terkait pembangunan Food Estate pada Kementerian PUPR tahun 2020-2021(IHPS II 2021), antara lain: ❖ Kesalahan perhitungan volume dan progres pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi dan perhitungan analisis harga satuan pekerjaan (AHSP); ❖ Paket pekerjaan jasa konsultasi program Food Estate tidak sesuai ketentuan kontrak; dan ❖ Koordinasi Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian dalam kegiatan pengembangan Food Estate belum optimal.




Vol. I / Edisi 14 - Agustus 2022

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
PNBP Nikah atau Rujuk adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari KUA Kecamatan dengan satuan peristiwa biaya nikah atau rujuk baik dilaksanakan di kantor KUA selama tidak pada jam kerja KUA atau pada hari libur serta pelaksanaan ijab kabul yang dilaksanakan dirumah pasangan calon pengantin. Guna mengoptimalkan PNBP Nikah Rujuk Pemerintah menerbitkan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Belaku pada Kemenag. Selain itu, Kemenag juga menyusun Standar dan Maklumat Pelayanan, membuat Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), serta menetapkan tarif layanan. Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan PNBP Nikah Rujuk di Kemenag mengungkap masih adanya permasalahan pada Kemenag, antara lain: (1) Kemenag belum memiliki database SDM di lingkungan KUA yang akurat, andal, dan mutakhir; (2) Kemenag belum menyediakan sistem informasi yang memadai untuk optimalisasi pengelolaan pelayanan dan PNBP nikah atau rujuk; dan (3) Kemenag belum melakukan kerja sama antar instansi terkait dalam rangka pengelolaan pelayanan nikah atau rujuk secara optimal.

Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Abstrak:
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang memiliki tupoksi pengawasan obat dan makanan turut berperan dengan memberikan dukungan pengawasan keamanan, khasiat dan mutu vaksin baik yang belum beredar maupun yang sudah beredar. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh BPOM salah satunya adalah pengawasan distribusi vaksin Covid-19. Sepanjang tahun 2021, BPOM telah melakukan pengawasan sarana distribusi vaksin Covid-19 pada 548 IFP dan 3.674 fasyankes. Pengawasan tersebut dilakukan oleh 73 UPT POM, mulai dari Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Hasil pemeriksaan BPK menjelaskan bahwa perencanaan pengawasan distribusi vaksin Covid-19 belum memadai karena masih terdapatnya berbagai permasalahan, khususnya terkait perencanaan pengawasan distribusi vaksin Covid-19.

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc
Abstrak:
Salah satu kebijakan pembangunan ekonomi guna memperkuat ketahanan ekonomi yaitu pemulihan sektor pariwisata. Salah satu program Kemenparekraf dalam mendukung pemulihan ekonomi ialah dengan pemasaran pariwisata melalui program promosi, event, dan konferensi. Namun, kegiatan pemasaran ini belum maksimal yang terlihat dari target jumlah kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya. • Hal ini dikarenakan belum memadainya kegiatan pemasaran yang dilakukan Kemenparekraf seperti belum adanya strategi pemasaran yang disusun untuk pariwisata, khususnya pariwisata di 10 DPP. Hal tersebut mengakibatkan strategi yang disusun Kemenparekraf untuk kegiatan pemasaran pariwisata tidak efektif dan tidak tepat sasaran. BPK merekomendasikan agar Kemenparekraf menyusun strategi komunikasi terpadu dan pemasaran untuk pasar nusantara dan mancanegara yang bersifat operasional setiap tahunnya.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Piutang pajak merupakan piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayarkan termasuk sanksi bunga, denda, dan kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan surat sejenisnya yang belum dilunasi hingga akhir periode laporan keuangan. Piutang perpajakan Per Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp14,19 triliun atau setara dengan 13,98 persen. Jika kenaikan piutang perpajakan ini tidak dilakukan penagihan dan penatausahaan yang memadai maka akan berpotensi menimbulkan kerugian pada penerimaan perpajakan karena piutang perpajakan akan menjadi daluwarsa penagihan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kerap kali menyoroti piutang perpajakan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).




Vol. I / Edisi 13 - Juli 2022

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
Realisasi pembangunan PDN tahun 2021 sebesar 51,45% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 penyediaan lahan data centre di 2 lokasi telah selesai. Namun, hingga akhir 2020 hanya 1 lokasi yang berhasil disediakan, yaitu di Greenland International Industrial Center/GIIC). Untuk mewujudkan terlaksananya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah perlu terus mendorong percepatan pembangunan Pusat Data Nasional sebagai infrastruktur vital SPBE. Kemenkominfo perlu memastikan bahwa pelaksanaan tender, pembahasan perjanjian, hingga pembangunan PDN dapat berjalan dengan baik, sesuai timeline, akuntabel, serta transparan, sehingga tertundanya pembangunan PDN dapat dimitigasi dengan baik.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
Terdapat 270 daerah yang melaksanakan pilkada di tahun 2020 yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Realisasi belanja pilkada tahun 2020 mencapai 72,41% dari anggaran. Beberapa catatan terkait pelaksanaan Pilkada 2020: - Pendistribusian logistik pemilihan serentak pada KPU Kabupaten Karawang, Sukabumi dan Bandung tidak dilakukan sesuai ketentuan. - Perencanaan dan pengadaan kebutuhan kotak dan bilik suara Pilkada serentak tahun 2020 pada KPU Kabupaten Kutai Timur, KPU Kota Balikpapan dan KPU Kabupaten Sukabumi tidak akurat. - Laporan pertanggungjawaban pada KPU Kota Bontang, KPU Kabupaten Kutai Timur, dan KPU Kota Balikpapan belum seluruhnya didukung bukti pertanggungjawaban.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Dampak kerugian langsung akibat terorisme dapat berupa hancurnya properti publik maupun individu. Indonesia lebih terdampak terorisme dibandingkan rata-rata dunia, ASEAN, maupun ASEAN+2. Hasil survei BNPT menunjukkan bahwa potensi radikalisme menurun. Pemerintah perlu mewaspadai peningkatan potensi radikalisme di era kemajuan teknologi saat ini. Kerugian ekonomi akibat terorisme mencapai USD 26,4 miliar (turun 25% dibandingkan 2018). Indonesia tercatat sebagai 10 negara dengan penurunan kerugian ekonomi tertinggi yaitu sebesar 86%. Serangan di Indonesia menjadi lebih mematikan pada tahun 2021 dan sebagai tertinggi kedua di kawasan Asia-Pasifik. Masih minimnya dukungan anggaran kepada BNPT khususnya pada program penanggulangan terorisme.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E.
Abstrak:
Perkembangan produksi jagung cukup baik, bahkan produksi jagung tiap tahun mengalami surplus. Untuk itu, Pemerintah perlu mengoptimalkan penyerapan jagung dari produksi petani dalam negeri. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari Kementerian Pertanian bahwa peran Kementerian Pertanian dalam menjamin penyerapan hasil produksi jagung belum optimal. Kementerian Pertanian perlu segera berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan yang mempunyai kewenangan dalam perumusan kebijakan dan penetapan harga acuan penjualan jagung di tingkat konsumen berdasarkan hasil AUT dan/atau SOUT yang dapat dipertanggungjawabkan, dan merancang kegiatan fasilitasi penyerapan hasil produksi pertanian pada komoditas jagung.

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
Salah satu upaya untuk meningkatkan akses air minum layak yaitu melalui Pamsimas. Pamsimas merupakan program penyediaan air minum dan sanitasi untuk kawasan perdesaan dengan pendekatan berbasis masyarakat dalam rangka pencapaian akses 100 persen. Target Pamsimas tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebanyak 400.000 SR dan 276.600 SR. Beberapa permasalahan terkait Pamsimas, antara lain yaitu NSPK belum sepenuhnya lengkap dan dapat implementasikan; perencanaan penyediaan air minum belum sepenuhnya disusun berdasarkan data/informasi yang memadai; pelaksanaan program Pamsimas belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku; pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut atas hasil monitoring belum dilakukan secara memadai; evaluasi atas keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur Pamsimas belum dilakukan secara memadai.




Vol. I / Edisi 13 - Juli 2022

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
Realisasi anggaran PC-PEN tahun 2021 sebesar Rp167,71 triliun atau sebesar 89,96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp186,63 triliun. Salah satu bantuan klaster perlindungan sosial pada Kemenag yaitu kuota data internet yang diberikan pada peserta didik pada madrasah dan satuan pendidikan keagamaan serta mahasiswa perguruan tinggi keagamaan akibat model pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hasil pemeriksaan atas dokumen dan bukti pelaksanaan kuota data internet (PJJ) Kemenag menunjukkan permasalahan pada lima satuan kerja Eselon 1 yaitu Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Budha, Ditjen Bimas Kristen, dan Ditjen Bimas Katolik. Permasalahan pelaksanaan pemberian belanja bantuan kuota data internet untuk mendukung PJJ pada lima satker tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran disebabkan belum optimalnya pengendalian pada Kemenag, termasuk peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan atas pelaksanaan Program PC PEN.

Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE
Abstrak:
Pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerapkan beberapa prinsip, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Dengan adanya prinsip tersebut, praktik pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kontribusi ke peningkatan pelayanan publik dan perkembangan ekonomi nasional. Praktik pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia nyatanya masih menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sampai dengan ketidakhematan atau pemborosan. Terdapat permasalahan kelebihan pembayaran selain kurang volume dan ketidakhematan pada praktik pengadaan barang/jasa di Kemenkes yang telah di ungkap oleh BPK. Permasalahan tersebut tentunya berpotensi merugikan negara karena penggunaan APBN yang tidak efektif.

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc
Abstrak:
Alokasi mandatory spending pendidikan salah satunya dialokasikan melalui mekanisme cadangan pembiayaan pendidikan. Alokasi pembiayaan pendidikan merupakan pembiayaan yang bersifat cadangan yang belum memiliki rincian kegiatan/peruntukan dan output yang diharapkan dari alokasi anggaran tersebut. Pada tahun 2021, dialokasikan Rp37,40 triliun pada cadangan pembiayaan pendidikan yang tidak direalisasikan. Proses alokasi dan tidak direalisasikan alokasi pendidikan pada cadangan pembiayaan pendidikan menunjukkan ketidakefektifan alokasi anggaran Pendidikan tersebut. Permasalahan tersebut menyebabkan alokasi anggaran pada APBN dan realisasi mandatory spending tidak akurat. Kemendikbudristek dapat berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat memanfaatkan cadangan pembiayaan pendidikan guna memperkecil masalah ketimpangan sosial dan ekonomi di sektor pendidikan khususnya.

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.
Abstrak:
Pada tahun 2022, pemerintah menyiapkan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2022 sebesar Rp414 triliun. Realisasi insentif perpajakan dalam Program PEN hingga 12 Mei 2022 untuk insentif perpajakan sebesar Rp5,2 triliun, sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp58,38 triliun, dan pada tahun 2021 sebesar Rp67,57 triliun. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam LKPP Tahun 2021 menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan insentif perpajakan dalam program PEN yang perlu segera diatasi oleh Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Pajak.




Vol. I / Edisi 12 - Juli 2022

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
Jumlah masyarakat pengguna internet di Indonesia kini telah mencapai 73,7% dari total populasi Indonesia sebesar 202,6 juta jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak terjadi kasus kriminal siber (cyber crime) berupa kebocoran data pribadi, yang berdampak pada kerugian materiil dan non materiil yang signifikan terhadap masyarakat. Perlu ada regulasi yang memberikan jaminan keamanan serta kenyamanan kepada masyarakat dalam beraktivitas secara digital, yaitu melalui Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Pada tahun 2021, Pemerintah dhi. Kemenkominfo) beserta DPR RI telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati 7 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari target sebanyak 226 DIM, sehingga total DIM yang telah selesai dibahas yaitu 152 DIM dari total keseluruhan 371 DIM RUU PDP.

Penulis: NOVA AULIA BELLA
Abstrak:
Investasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2019-2024 diperlukan adanya tambahan investasi di Indonesia salah satunya melalui kemudahan perizinan. Kemendagri telah menerbitkan beberapa peraturan terkait kemudahan perizinan dan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam usaha kemudahan perizinan oleh Kemendagri: - Kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, - Kemendagri belum menetapkan SOP pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Abstrak:
Belakangan ini publik ramai memperbincangkan dugaan penyelewengan dana sosial di salah satu lembaga filantropi. Terdapat temuan PPATK terhadap lembaga filontropi, yaitu indikasi adanya dana himpunan yang digunakan untuk kepentingan pribadi bahkan untuk aktivitas terlarang dan terdapat pengenaan biaya usaha pengumpulan sumbangan yang jumlahnya melebihi dari yang ditetapkan dalam PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yaitu sebesar 10%. Biaya operasional dipatok sebesar 13,7 persen dari donasi. Kasus dugaan penyelewengan dana ini menjadi momentum perbaikan regulasi terkait pengumpulan dana publik oleh lembaga filantropi.

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E.
Abstrak:
Pemenuhan akan konsumsi pangan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja bahwa peran Kementerian Pertanian dalam Menjamin Penyerapan Hasil Produksi Padi Belum Optimal. DPR RI khususnya Komisi IV dapat mendorong kepada pada Menteri Pertanian agar memerintahkan Dirjen Tanaman Pangan untuk: berkoordinasi dengan instansi yang berfungsi mengelola Pangan Nasional untuk menyusun mekanisme koordinasi antar TTIC dalam memfasilitasi distribusi pangan antar daerah; berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemerintahan daerah untuk mendorong pemerintah daerah memenuhi volume ideal cadangan beras pemerintah daerah; dan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan yang mempunyai kewenangan dalam perumusan kebijakan dan penetapan HPP gabah/beras, harga acuan pembelian di tingkat petani.

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak
Abstrak:
Konsesi merupakan suatu pemberian hak oleh pemerintah kepada badan usaha bandar udara untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. Pendapatan konsesi bidang transportasi mengalami peningkatan baik dalam jumlah maupun proporsinya selama tahun 2018 sampai 2020. Hingga tahun 2020, terdapat beberapa permasalahan terkait konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan, antara lain: belum adanya perjanjian konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan periode tahun 2018 sampai tahun 2020; ketidaktertiban DBU Ditjen Perhubungan Udara dalam melakukan penagihan pendapatan konsesi dan denda keterlambatan pembayaran; dan formulasi perhitungan hak konsesi yang belum memperhitungkan seluruh komponen pelayanan jasa kebandarudaraan.




← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →