Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Analisis APBN

Tinjauan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2018 / Juli 2019

Siklus: Pertanggungjawaban

Sekilas:
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan wujud konkrit transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tersebut akan dinilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasinya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tujuan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI salah satunya untuk menguji keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Pemeriksaan terhadap LKPP dari Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2018 masih menemukan beberapa permasalahan. Pada hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern ditemukan 19 kelemahan. Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap perundang-undangan ditemukan 6 permasalahan dimana pada pos Belanja masih ditemukan permasalahan yang berulang dari tahun sebelumnya. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan, pertama dengan masih ditemukannya temuan yang berulang penerapan reward dan punishment dalam perencanaan anggaran perlu dilakukan. Kedua Meningkatkan Koordinasi Pemerintah dengan Instansi terkait tentang penetapan tata cara perencanaan kebijakan serta pertanggungjawaban, pelaporan dan standar akuntansi pemerintah yang berdampak langsung terhadap APBN dan Laporan Keuangan Pemerintah, ketiga diperlukannya peningkatan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset, serta perlunya evaluasi mekanisme dalam proses pelaporan aset dan yang terakhir mencegah terjadinya temuan Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan perlu adanya peningkatan kepatuhan dari seluruh K/L dalam proses pengelolaan pendapatan dan belanja negara serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencegah temuan yang sama terulang kembali.




Tinjauan Singkat atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 / Juli 2019

Siklus: Pertanggungjawaban

Sekilas:
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2018 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksaan BPK dilakukan atas LKPP Tahun 2018 yang meliputi 86 LKKL dan 1 LKBUN. Satu laporan keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh DPR RI, yaitu Laporan Keuangan BPK Tahun 2018. Hasil pemeriksaan atas 86 LKKL (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik) dan 1 LKBUN, menunjukkan terdapat 81 LKKL dan 1 LKBUN mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 4 LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta 1 LKKL mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Atas Opini yang diberikan terhadap LKKL dan LKBUN tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2018, sehingga, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP Tahun 2018




Penguatan Sistem Informasi Desa dalam Tata Kelola Dana Desa / Agustus 2019

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Permasalahan yang dihadapi di pemerintahan daerah dan desa diantaranya adalah terdapat beberapa daerah yang sumber tenaga listrik dan akses internetnya masih minim (ICT); masih terdapat program- program yang harus dilaksanakan oleh desa tapi belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) seperti SIPeDe, SIPBM, Capturing & Replikasi Inovasi Desa, Indeks Desa Membangun (IDM), Pusat Data dan Informasi, Go Desa, Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel), Indeks Pembangunan Desa (IPD), dan Potensi Desa (Podes); masih kurangnya tenaga pendamping desa; masih banyak daerah yang belum membuat Pergub terkait sistem informasi desa. Untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini agar sistem informasi desa dapat diimplementasikan dengan baik dan benar dalam tata kelola dana desa adalah dibutuhkan akurasi data untuk melihat berapa jumlah desa yang sudah memiliki sistem informasi desa, akurasi data inipun bermanfaat untuk menentukan besaran dana yang diterima di daerah, sehingga pemerintah perlu mendorong lahirnya produk turunan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; pemerintah perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi data-data berbasis desa; pemerintah perlu memberdayakan para tenaga pendamping desa dan pendamping lokal desa dalam pengumpulan data berbasis desa; pemerintah perlu mendorong Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) untuk mengembangkan sistem informasi desa melalui penerbitan peraturan daerah terkait sistem informasi desa sebagai pedoman bagi desa dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub); pemerintah perlu mulai mengalihkan fokus penggunaan dana desa dengan lebih menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat desa melalui edukasi menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sistem informasi desa; dan diperlukan koordinasi serta sinkronisasi lintas Kementerian/Lembaga untuk memastikan efektifitas implementasi sistem informasi desa terkait dengan peraturan, dan pelaksanaan dana desa agar tepat sasaran




Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Perbaikan Kualitas Guru dan Redistribusi Guru / Agustus 2019

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
“Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia” merupakan tema kebijakan fiskal yang tercantum dalam RAPBN 2020. Pemerintah mengharapkan melalui peningkatkan daya saing nasional yang bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia sebagai modal dalam memasuki era ekonomi berbasis digital. Hal ini dirasa penting untuk memastikan bonus demografi pada tahun 2030 mampu menjadi bonus lompatan kemajuan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan tema kebijakan fiskal tersebut tentu saja tidak lepas dari peran guru sebagai tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Oleh sebab itu, dibutuhkan guru yang berkualitas untuk melaksanakan beban tanggung jawab tersebut sehingga mampu menghasilkan SDM yang berkualitas.




Upaya Meningkatkan Efektivitas Dana Kapitasi Sebagai Salah Satu Solusi Defisit BPJS Kesehatan / Agustus 2019

Siklus: APBN Induk

Sekilas:
Terbentuknya BPJS Kesehatan telah memberikan banyak fasilitas kesehatan kepada rakyat Indonesia diantaranya biaya kesehatan menjadi relatif terjangkau bahkan gratis untuk katagori masyarakat dibawah garis kemiskinan. Namun sejak awal terbentuknya hingga saat ini BPJS Kesehatan masih terus mengalamai defisit. Defisit tersebut dikarenakan beban jaminan kesehatan selalu lebih besar dari pendapatan iuran yang diterima. Beban jaminan kesehatan yang dikeluarkan tersebut terdiri dari Kapitasi, Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL), Pelayanan Non Kapitasi Non CBG’s, Promotif dan Preventif. Kapitasi merupakan pengeluaran terbesar ke dua setelah RITL. Dana kapitasi tersebut diberikan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasarkan peserta yang terdaftar. Dengan dana kapitasi diharapkan 144 jenis penyakit non spesialistik dapat dituntaskan di FKTP tanpa harus ada rujukan. Namun rasio rujukan seluruh FKTP cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.




← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya →