Data Budget Issue Brief (BIB)

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Abstrak:
• Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak anak menjadi anak yatim, piatu, dan yatim piatu. Guna melindungi hak anak termasuk anak dalam situasi darurat yaitu anak yatim, piatu, dan yatim piatu akibat Covid-19, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak yang merupakan amanat dari Pasal 71 C Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. • Perlindungan khusus anak yatim, piatu, dan yatim piatu akibat Covid- 19 seperti perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya dilakukan oleh Kemensos sebagaimana diatur (PP) Nomor 78/2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. • Perlindungan khusus anak yatim, piatu, dan yatim piatu akibat Covid- 19 dilakukan melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) anak sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 7 Tahun 2021.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:
• Sejak Desember 2020 hingga 6 September 2021 Indonesia telah mendatangkan vaksin Covid-19 sebanyak 50 kali. Total jumlah dosis yang diterima dalam 50 kali kedatangan vaksin tersebut adalah 225.422.500 dosis. Sejumlah dosis tersebut terdiri dari berbagai merk baik itu masih dalam bentuk bulk maupun vaksin jadi. • Untuk vaksinasi dosis 1 DKI Jakarta, Bali, Kep. Riau, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Jambi, Jawa Timur mencapai angka di atas capaian nasional per 31 Agustus 2021, demikian pula untuk dosis kedua, kecuali untuk Sulawesi Utara. • Tiga daerah dengan pencapaian terendah dalam pemberian vaksin dosis 1 diantaranya Lampung, Maluku Utara, dan Sumatera Barat. Sementara itu, untuk dosis 2 diantaranya Lampung, NTB, dan Sumatera Barat.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Abstrak:
• United Nation World Tourism Organization (UNWTO) (2020), menyatakan bahwa salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah sektor pariwisata. • Selama periode 2017-2021, realisasi anggaran fungsi pariwisata berfluktiatif yaitu Rp5.770,6 miliar pada tahun 2017 dan Rp2.567,0 miliar pada outlook tahun 2021. • Dalam NK RAPBN tahun anggaran 2022, rencana alokasi anggaran fungsi pariwisata adalah sebesar Rp3.708,2 miliar. • Beberapa target output yang menjadi prioritas pada tahun 2022 adalah sebagai berikut, antara lain: (1) promosi dan event (2) sertifikasi profesi dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif; (3) fasilitasi dan Pembinaan Industri, dan (4) fasilitasi dan pembinaan Pelaku usaha, start-up, dan UMKM parekraf.

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.

Abstrak:
• Pemerintah telah menggaungkan rencana penerapan transformasi digital di Indonesia. Hal tersebut tentu perlu didukung dengan layanan internet yang berkualitas. Baik secara coverage area maupun kecepatan aksesnya. • Berdasarkan data Speedtest Global Index tahun 2020, Indonesia memiliki akses internet mobile broadband dengan kecepatan download rata-rata 14,16 Mbps dan upload 9,50 Mbps, yang memposisikan Indonesia pada peringkat ke-120 dunia. • Akses 5G menawarkan kecepatan 10-100 kali lebih cepat dibanding jaringan 4G. Serta memiliki latensi yang super rendah (ultra low latency). • Industri dan segenap pemangku kepentingan harus memastikan standar keamanan dalam penerapan teknologi terbaru dan memberikan jaminan keamanan terhadap kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. • Percepatan pemenuhan kebutuhan spektrum frekuensi dan penghapusan digital divide perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK.

Abstrak:
• Penggunaan dana TKDD baik tahun 2020 lalu, maupun 2021, sebagian besar dialokasikan bagi percepatan penanganan Pandemi Covid-19. • Realisasi anggaran TKDD sebesar Rp762,53 triliun pada tahun 2020, dan alokasi TKDD sebesar Rp795,48 triliun di tahun 2021. • Selain itu, Pemerintah Pusat juga menetapkan beberapa regulasi yang mendorong percepatan realisasi APBD di daerah agar penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat. • Namun, hingga Juli 2021, realisasi belanja APBD di seluruh pemda baru sebesar 33,08%, lebih rendah dari capaian belanja daerah pada periode yang sama tahun 2020. • Beberapa faktor yang mendorong rendahnya realisasi belanja APBD di daerah diantaranya terkait pola pengelolaan belanja daerah, integrasi sistem SIPD yang belum optimal, hingga permasalahan teknis terkait aspek regulasi di daerah.

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Abstrak:
• Pada TA 2020, Komnas HAM telah mengadakan 6 kali revisi DIPA dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp104.058.932.000 menjadi sebesar Rp105.534.794.000. • PNBP Komnas HAM mengalami penurunan dari 2018-2020 disebabkan adanya peningkatan kedisiplinan pengelola keuangan untuk mengembalikan sisa belanja secepat mungkin sebelum tahun anggaran berakhir, penurunan pendapatan jasa giro, serta peningkatan kedisiplinan pengelola keuangan dalam melaksanakan anggaran yang mengakibatkan menurunnya penerimaan kembali belanja barang TAYL. • Realisasi Belanja TA 2019 meningkat sebesar 15,38 persen sedangkan pada TA 2020 menurun sebesar -1,61 persen. • Penurunan Belanja pada TA 2020 disebabkan karena pandemi Covid19 yang menyebabkan kegiatan menjadi terhambat. • Sepanjang TA 2020, Komnas HAM mengalokasikan belanja barang dan belanja modal untuk penanganan pandemi Covid-19 masing-masing sebesar Rp 3.017.926.000 dan Rp183.342.000.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Abstrak:
• Pemerintah berencana mengenakan tarif cukai pada produk plastik sebagaimana tercantum dalam RAPBN 2022 dan merupakan bagian dari upaya perluasan basis pajak, sehingga dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara. • Hasil penelitian menunjukkan kenaikan 1% harga kantong plastik akan menurunkan permintaan sebesar 0,96% dan pengenaan tarif cukai 20% berpotensi meningkatkan penerimaan cukai hingga Rp1,6 triliun. • Di sisi lain, ekstensifikasi cukai pada produk plastik akan berdampak pada dunia usaha, khususnya sektor makanan dan minuman, serta industri plastik padat karya. • Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) menyebutkan bahwa rencana penerapan cukai produk plastik berpotensi menghambat investasi hingga USD5 miliar atau setara Rp69 triliun. • Pemerintah perlu menyelesaikan pembahasan mengenai pengenaan cukai atas produk plastik tersebut bersama DPR, baik detail produk plastik yang menjadi objek cukai, roadmap, mekanisme pungutan, dan mengkaji besaran tarifnya. • Selain pengenaan tarif cukai, pemerintah perlu menjalankan bentuk pengendalian pengelolaan sampah dari dua sisi, yaitu pengelolaan dan pemilahan sampah di hilir serta pengedukasian masyarakat.

Penulis:

Abstrak:
• DPP Bangka Belitung merupakan salah satu dari 10 destinasi prioritas. Penetapan 10 destinasi prioritas merupakan amanat presiden Joko Widodo, melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B652/Seskab /Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal arahan Presiden RI mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet pada 4 Januari 2016. • Berdasaarkan RPJMN tahun 2020 - 2024, pengembangan destinasi pariwisata prioritas menjadi salah satu major project pemerintah sampai dengan tahun 2024. • Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah 7 kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung, pendapatan pajak sektor pariwisata meningkat selama sebelum pandemi, akan tetapi mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia. • Pemerintah perlu mangkaji lebih dalam tentang isu kebencanaan dan lingkungan hidup, mengingat Provinsi Bangka Belitung adalah bekas daerah pertambangan

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E.

Abstrak:
• Potensi HHBK saat ini sebesar 66 juta ton. Namum, pengembangan dan pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal. • Produksi HHBK tahun 2020 sebesar baru 558 ribu ton dengan PNBP sebesar Rp4,2 miliar. • Hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk pengembangan HHBK: ➢ Perlunya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan, pemanenan, dan perlakuan pascapanen, sehingga masyarakat memperoleh hasil jumlah dan kualitas yang memuaskan. ➢ Pentingnya dilakukan penyusunan data dasar tentang HHBK terkait dengan potensi, luasan, ragam HHBK, nilai produk, sebaran dan pemasarannya. ➢ Perlu mengatur program pengembangan HHBK melalui agroforestry, baik di dalam maupun di luar Kawasan hutan ➢ Pentingnya roadmap menyangkut pengembangan HHBK

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Abstrak:
• Pada 2020, kinerja sektor penerbangan terkontraksi hingga negatif 53,01 persen (yoy). Hingga Semester I-2021, juga masih terkontraksi negatif 17,24 persen (yoy). • Terbatasnya likuiditas, beratnya beban operasional, dan tekanan beban utang bagi sektor penerbangan masih akan menjadi tantangan dan masalah terbesar hingga 2023. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan pemerintah, antara lain: a) Memastikan dan mempercepat proses vaksinasi guna menuju domestic herd immunity. b) Mempercepat pemberian subsidi PSC dan biaya kalibrasi pada 2021. c) Perlunya afirmative policy lainnya, seperti insentif perpajakan (khususnya pajak penghasilan dan pajak bahan bakar), insentif penurunan tarif pelayanan jasa kebandarudaraan, dan fleksibilitas pembayaran biaya yang harus dibayarkan kepada sejumlah BUMN.

Penulis:

Abstrak:
• Transfumi adalah program Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan berbagai stakeholders salah satunya melalui sinergi dengan Mercy Corps Indonesia untuk melakukan transformasi usaha mikro dari informal ke formal bagi usaha mikro (UMik). • Indikator utama trasfumi di tahun 2021 adalah terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMik yang kemudian akan berlaku sebagai identitas dan legalitas usahanya. • BKPM mencatat jumlah pengajuan NIB melalui sistem OSS tahun 2020 lalu mencapai 1.519.551 NIB. Apabila dilihat dari sisi usaha mikro sebanyak 63.955.369 dan Unit Usaha Kecil sebanyak 193.959 Unit, ternyata baru 1,9 persen dari total usaha mikro dan kecil yang memiliki NIB.

Penulis: MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E.

Abstrak:
❖ Kemenkeu sudah menganggarkan dana untuk menanggulangi bencana alam dalam APBN, namun anggaran tersebut tidak cukup untuk menutup kerugian ekonomi akibat bencana alam dengan kesenjangan pembiayaan sekitar 78 persen setiap tahunnya. ❖ Menjawab tantangan pembiayaan anggaran penanggulangan bencana tersebut, Presiden meresmikan payung hukum pembentukan dana bersama penanggulangan bencana melalui Peraturan Presiden (Perpres) 75/2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana pada 13 Agustus 2021 lalu. ❖ Melalui beleid tersebut dijelaskan batasan-batasan definisi ketentuan umum perihal dana bersama penanggulangan bencana, mulai dari pengelolaan, pengumpulan, pengembangan, penyaluran, biaya operasioanl hingga ketentuan akutabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah. ❖ Pembentukan dana bersama ini diharapkan dapat berjalan untuk menjawab tantangan pembiayaan penanggulangan bencana bukan sebaliknya, terlebih dengan adanya beban biaya operasional unit pengelola sehingga sangat membutuhkan akurasi tata kelola dana yang tinggi.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:
• Sejak tahun 2020, anggaran Kemenkes meningkat signifikan disebabkan adanya pandemi Covid19, anggaran ini digunakan untuk melaksanakan beberapa kegiatan di bidang kesehatan salah satunya reformasi sistem Kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19. • Anggaran Kemenkes tahun 2022 meningkat, sebagian besar anggaran tersebut akan digunakan untuk program pelayanan kesehatan dan JKN. • Tahun 2022 pemerintah melaksanakan berbagai langkah penanganan Covid-19 seperti program vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan PPKM. • Anggaran untuk memulihkan kesehatan dan perekonomian nasional tidaklah sedikit, pemerintah perlu memperkuat instrumen APBN untuk merespon dampak negatif Covid-19, tanpa mengesampingkan pengendalian pandemi Covid-19 termasuk percepatan pelaksanaan vaksinasi.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Abstrak:
• Alokasi anggaran yang besar pada sektor pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, alokasi anggaran tersebut belum menunjukkan kinerja maksimal. • Selama periode 2017-2019, pemerintah telah memanfaatkan anggaran pendidikan untuk melaksanakan beberapa kebijakan dalam mengatasi tantangan dan permasalahan di bidang pendidikan, • Pada tahun anggaran 2022, arah kebijakan anggaran pendidikan akan melanjutkan pelaksanaan reformasi pendidikan dan merespon dinamika pembangunan di bidang pendidikan. • Alokasi anggaran pada RAPBN tahun 2022 sebesar Rp541,7 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat, TKDD, dan investasi pemerintah.