Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Data Budget Issue Brief (BIB)

Vol. I / No. 22 - Desember 2021

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc

Abstrak:
• Selama kurun waktu 2010-2020, produksi kopi Indonesia mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak berbanding lurus dengan kinerja ekspornya yang mengalami penurunan dalam kurun waktu yang sama. Hal ini disebabkan oleh: a) Tidak match antara produksi kopi Indonesia dengan permintaan pasar dunia. Produksi kopi Indonesia didominasi oleh kopi robusta. Sedangkan permintaan dunia didominasi permintaan atas kopi arabika. b) Masih rendahnya kualitas mutu kopi Indonesia. • Guna mengatasi faktor penyebab penurunan ekspor kopi tersebut, pemerintah perlu melakukan: a) Pemberian bantuan bibit varietas unggul kopi arabika dan sistem agroforestry. b) Upaya peningkatan mutu kopi robusta dengan pelatihan dan pendampingan.

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Abstrak:
• Pemerintah menargetkan 90 persen rumah tangga memiliki sanitasi layak dan aman di 2024. • Dalam memenuhi target tersebut, terdapat tantangan yang harus di jawab pemerintah, antara lain adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah pusat, rendahnya komitmen pemerintah daerah, dan rendahnya perilaku hidup sehat masyarakat. • Guna menjawab tantangan tersebut terdapat beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah: a) Meningkatkan kerja sama pembangunan sistem sistem penyediaan sanitasi layak dan aman dengan non-governmental organization (NGO) dan pihak swasta. b) Perlu mempertimbangkan adanya pengaturan dari Kementerian Keuangan terkait kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk sanitasi dari APBD sebagai syarat pencairan dana transfer ke daerah. c) Pembangunan sistem penyediaan sanitasi layak dan aman secara fisik tidak boleh parsial, namun harus dibarengi dengan upaya masih mengubah perilaku hidup sehat masyarakat.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M

Abstrak:
• Pelaku ekspor Indonesia sejauh ini didominasi oleh para UMKM. Meskipun mendominasi, nilai penjualannya tidak lebih dari 5 persen terhadap total ekspor. Padahal Indonesia memiliki 12 perjanjian FTA yang telah berlaku. • Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mengoptimalkan ekspor UMKM melalui FTA antara lain: Pertama, pemerintah bersama dengan pelaku usaha melakukan analisis daya saing dan mengukur tingkat produktivitas produk UMKM yang berorientasi ekspor. Kedua, konsultasi PPC perlu dilakukan secara konsisten, berkelanjutan dan sistematis baik sebelum, selama dan sesudah perundingan FTA. Ketiga, melakukan kerja sama dengan pemerintah negara mitra FTA dalam hal harmonisasi regulasi teknis, standar serta menangani hambatan non tarif yang dialami oleh pelaku usaha. Keempat, menggenjot promosi dan sosialisasi FTA ke kalangan pelaku usaha berbasis ekspor.

Penulis: Rastri Paramita, S.E., M.M.

Abstrak:
Tantangan dalam memperbaiki tata niaga timah Indonesia saat ini, diantaranya: maraknya tambang timah ilegal, rendahnya law enforcement regulasi timah, dan belum berkembanganya hilirisasi industri timah. Rekomendasi atas tantangan yang masih dihadapi industri timah Indonesia, antara lain: pertama, pemerintah daerah berupaya membantu dengan menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan penambangan yang benar dan sesuai peraturan perundang-undangan; dan mendorong masyarakat untuk bekerja sama dengan pemilik IUP. Kedua, dibutuhkan strategi pentaheliks untuk mensosialisasikan serta mengedukasi tentang regulasi pengelolaan pertambangan timah sesuai asas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik. Ketiga, menyusun regulasi, membangun iklim investasi hilirisasi timah yang kondusif serta penggunaan teknologi canggih.




Vol. I / No. 22 - Desember 2021

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
DAMIA LIANA, S.E.

Abstrak:
• Salah satu ketentuan yang turut berlaku setelah UU HPP resmi berlaku adalah tentang pemberlakuan NIK sebagai NPWP. Aturan ini akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah • Pemerintah akan mempersiapkan dan membangun infrastruktur pendukung integrasi NIK menjadi NPWP selama setahun ke depan, dan diharapkan aturan ini dapat berlaku efektif pada tahun 2023. • Beberapa negara telah terlebih dahulu menerapkan Single Identity Number (SIN) dalam layanan publik dan perpajakan. Amerika Serikat misalnya, data kependudukan yang terintegrasi sudah diberlakukan di Amerika Serikat dengan social security number. • Tantangan dalam penerapan kebijakan ini di antaranya adalah adanya potensi peningkatan administrative cost, lonjakan jumlah WP OP, dan potensi kebocoran daya pribadi • Beberapa hal yang perlu diperhatiakan pemerintah, diantaranya Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) harus dipastikan dapat segera beroperasi dengan baik, dan peningkatan jumlah SDM dan sistem informasi DJP. Serta, pengintegrasian kedua data ini harus berjalan secara aman, transparan, dan akuntabel

Penulis:

Abstrak:
• Per tanggal 12 November 2021, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 baru mencapai Rp483,91 triliun setara dengan 65 persen dari pagu anggaran 744,77 triliun. • Realisasi per klaster PEN sebagai berikut, pertama, realisasi klaster kesehatan sebesar Rp129,30 triliun dari pagu Rp214,96 triliun atau 60,1 persen. Kedua, realisasi klaster perlinsos sebesar Rp139,04 triliun dari pagu Rp186,64 triliun atau 74,5 persen. Ketiga, realisasi klaster program prioritas sebesar Rp74,39 triliun dari pagu Rp117,94 triliun atau 63,1 persen. Keempat, realisasi klaster dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp78,73 triliun dari pagu 162,40 triliun atau 48,5 persen. Kelima, realisasi klaster insentif usaha sebesar Rp62,47 triliun dari pagu Rp62,83 triliun atau 99,4 persen. (ekon.go.id)




Vol. I / No. 22 - November 2021

Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Abstrak:
• Pemerintah membatalkan Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2021 dikarenakan beberapa pertimbangan seperti kesehatan, keselamatan dan keamanan jamaah haji dapat terancam karena adanya pandemi Covid 19. • Dengan adanya pembatalan pelaksanaan ibadah haji menimbulkan adanya penumpukan jamaah yang terdaftar dan tambahan ongkos naik haji. • Pemerintah perlu melakukan upaya agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 dapat terlaksana meski di tengah pandemi Covid19 yaitu peningkatan vaksinasi, koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk penambahan kuota ibadah haji, dan memberikan subsidi ONH.

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Abstrak:
• Sejak dikonfirmasi adanya Covid-19 tanggal 2 Maret 2020 di Indonesia, menjadikan pemerintah membuat kebijakan menerapkan PSBB dan PPKM guna membatasi mobilitas masyarakat, dan kebijakan ini berdampak kepada sektor pariwisata, dan perhotelan, serta penerbangan. • Penerapan PSBB dan PPKM serta adanya syarat tes RT-PCR sebagai syarat perjalanan telah memunculkan pro kontra terkait efektivitas hasil dari tes RT-PCR. • Tes RT-PCR menjadi salah satu syarat perjalanan yang dikeluhkan oleh masyarakat karena di awal pandemi Covid-19 harga tes RT-PCR ini sangatlah mahal yang disebabkan oleh alat tes perlu diimpor dan tempat tes yang menggunakan paket pemeriksaan (bundling). • Saat ini harga tes RT-PCR semakin murah disebabkan oleh reagen/alat tes yang bervariasi. Hal ini berpengaruh kepada minat masyarakat untuk melakukan perjalanan jarak jauh.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Abstrak:
• Program ‘Kampus Merdeka’ merupakan program inovasi Kemendikbudristek yang bertujuan untuk membangun SDM, utamanya ditujukan untuk mahasiswa seluruh Indonesia. • Program ini masih menjadi batu sandungan bagi para mahasiswa yang mendaftar adalah kurang matangnya mekanisme konversi SKS. • Selain masalah konversi SKS, kurang maksimalnya sosialisasi pun menjadi masalah yang menghambat para calon pendaftar untuk dapat mengikuti program ini. • Agar Program Kampus Merdeka di gelombang selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, diharapkan pemerintah dapat lebih memaksimalkan mekanisme konversi SKS dan sosialisasi.




Vol. I / No. 21 - November 2021

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Abstrak:
• Reformasi perpajakan yang menjadi agenda pemerintah tahun 2022 menyebabkan banyaknya perubahan peraturan, sehingga berpotensi meningkatnya perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan pemerintah dan mengakibatkan meningkatnya potensi sengketa pajak. • Pada tahun 2020, terdapat 16.634 berkas sengketa pajak atau naik 10,5% dibandingkan tahun 2019. Dirjen Pajak yang menjadi pihak tergugat dan pengajuan banding masih mendominasi berkas sengketa, mencapai 88,1%, naik 13,8% dari tahun sebelumnya, yaitu dalam 14.660 berkas. • Sementara itu, tingkat kepatuhan WP meningkat, pada tahun 2019 sebesar 73% menjadi 77,63% di tahun 2020. • Pemerintah perlu serius memperhatikan peningkatan kasus sengketa pajak di tengah kepatuhan wajib pajak yang sudah meningkat. Dikhawatirkan sengketa yang meningkat tersebut dapat melunturkan kepercayaan WP dan momentum ketaatan WP dapat menurun. • Lunturnya kepercayaan WP dapat bedampak ke hal lain, yakni tidak dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang berefek pada rendahnya pendapatan negara serta tingkat investasi. • Penerapan yurisprudensi diperlukan terutama pada penyelesaian sengketa peninjauan kembali

Penulis:

Abstrak:
• Sepanjang tahun 2021, meski produksi minyak goreng dalam negeri masih mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, namun harga minyak goreng secara nasional senantiasa mengalami tren kenaikan setiap bulannya. • Persoalan ini disebabkan oleh kenaikan bahan baku industri yaitu CPO yang melonjak tajam di pasar global sehingga biaya produksi minyak goreng pun meningkat menyesuaikan harga CPO. Persoalan ini pun turut dipengaruhi dengan menurunnya produksi CPO dalam negeri. • Untuk mengatasi persoalan kenaikan harga komoditas minyak goreng, maka terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah. Pertama, mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation. Kedua, merumuskan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menyesuaikan HET yang berlaku dengan kondisi saat ini.




Vol. I / No. 21 - November 2021

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.

Abstrak:
• Hingga saat ini, Indonesia masih bersengketa dengan Vietnam dan China berkaitan dengan klaim hak berdaulat di perairan laut Natuna Utara. • Kontestasi klaim tersebut telah berlangsung lama dan belum menemukan titik terang. Tidak ada negara yang mau melepaskan perairan Laut Natuna Utara yang memiliki kekayaan melimpah terkandung di dalamnya. • Salah satu ladang gas alam di Blok Natuna D-Alpha menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun Kaki Kubik, dan jika akan diambil dan digunakan, cadangan gas alam ini tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang. • Hingga saat ini, ada berbagai macam konflik dan pelanggaran teritorial yang terjadi di ZEE-I laut Natuna utara. Beberapa persoalan ditengarai sebagai penyebab tingginya konflik di perairan ini. Diantaranya yaitu: (1) Tumpang tindih klaim wilayah laut natuna; (2) Banyaknya kapal asing masuk perairan Indonesia; dan (3) Peran Bakamla Belum Optimal.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK.

Abstrak:
• Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis, administrasi, serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. • Alokasi anggaran Kemensetneg mengalami fluktuasi dari tahun 2017 – 2019. • Rata-rata realisasi anggaran Kemensetneg dalam 4 tahun terakhir selalu di atas 92 persen, dengan proporsi realisasi belanja barang mencapai 70 persen dari total realisasi belanja Kemensetneg. • Kemensetneg menjadi 3 besar K/L dengan total aset terbesar pada tahun 2020. Total Aset Kemensetneg tahun 2020 sebesar Rp635,45 triliun. • Proporsi PNBP terhadap total aset tetap yang dikelola Kemensetneg masih sangat kecil. • Proporsi PNBP terbesar Kemensetneg berasal dari BLU yang dikelolanya, diantaranya PPK GBK, dan PPK Kemayoran.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Abstrak:
• Kemenangan Taliban di Afghanistan berpotensi untuk meningkatkan motivasi kelompok ekstrimis untuk melakukan aksi teror di Indonesia. • Kelompok teroris di Indonesia tidak secara langsung berkaitan dengan Taliban, namun terdapat beberapa senior Jemaah Islamiyah yang merupakan alumni Afghanistan. • Kemenangan Taliban berpotensi untuk menjadi saran propaganda jaringan terorisme. • Kemenangan ini berpotensi untuk membangunkan sel tidur untuk melakukan penyebaran ideologi dan rekrutmen anggota baru. • Kemenangan Taliban di Afganistan memungkinkan Afghanistan menjadi medan latihan bagi jaringan teroris. • Media sosial menjadi sarana untuk penyebaran ideologi dan rekrutmen. • Pergeseran pola aksi terorisme juga terjadi, dimana banyak melibatkan perempuan. • Faktor ekonomi masih sangat dominan menjadi penyebab munculnya dan maraknya aksi teroris kelompok radikal yang terjadi di Indonesia.




← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →