Penulis: Ade Nurul Aida, S.E.
Abstrak:
• Dengan pemanfaatan TIK dalam
penyelenggaraan SPBE, peran
infrastruktur TIK menjadi
sangat penting sebagai salah
satu indikator keberhasilan
implementasi SPBE.
• Indeks Kematangan SPBE
Indonesia tahun 2021 sebesar
2,24 dari skala 5
• Indeks e-Government Indonesia
pada tahun 2020 masih sangat
rendah, yakni sebesar 0,66.
Indeks tersebut menjadikan
Indonesia berada pada posisi 88
dari 193 negara di dunia, atau
posisi ke 7 dari 10 negara
ASEAN.
• Indonesia masih jauh tertinggal
dalam Indikator
Telecommunication
Infrastructure Index (TII) atau
infrastruktur telekomunikasi,
berada pada posisi yang sejajar
dengan negara Ghana, Yordania,
dan Kamboja.
• Hampir setiap instansi
pemerintah di Indonesia
memiliki server untuk
menyimpan dan mengelola data
sendiri, namun belum
sepenuhnya berstandar nasional
maupun internasional.
Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK.
Abstrak:
• Desentralisasi fiskal bertujuan
untuk menciptakan
kemandirian di daerah, baik
dalam pengelolaan keuangan
daerah, maupun untuk menggali
potensi daerahnya, sehingga
dalam jangka panjang tidak
bergantung pada pemerintah
pusat.
• Tren Indeks Kemandirian Fiskal
(IKF) daerah dalam beberapa
tahun terakhir memperlihatkan
masih sangat sedikit daerah
yang telah berstatus mandiri.
• Ditengah belum mandirinya
daerah, alokasi TKDD justru
cenderung stagnan dan
menurun.
• Namun, menurunnya alokasi
TKDD belum tentu menjadi
suatu hal yang negatif jika
melihat alokasi penggunaan
anggaran di daerah, yang
sebagiannya di peruntukan
untuk belanja pegawai dan
belanja barang & jasa.
• Terdapat beberapa upaya untuk
dapat meningkatkan
kemandirian fiskal, diantaranya
optimalisasi BUMD & BLU,
mendorong UMKM dan industri
kreatif, kolaborasi dengan
swasta (startup, e-commerce),
dan implementasi UU HKPD.
Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
• Salah satu dampak perang Rusia
dan Ukraina ialah terjadinya
imported inflation disertai
dengan pelemahan nilai tukar
rupiah.
• Perang Rusia dan Ukraina
memperparah gangguan rantai
pasokan global akibat pandemi
Covid-19.
• Gangguan rantai pasokan global
menyebabkan terjadinya
peningkatan harga komoditas.
• Peningkatan harga komoditas
global, diikuti dengan
peningkatan harga domestik.
• Peningkatan harga kebutuhan
pokok di tengah penurunan
daya beli masyarakat
menyebabkan adanya
peningkatan angka kriminalitas.
• Terdapat 14 provinsi di
Indonesia mengalami
peningkatan angka kriminalitas
di masa pandemi Covid-19.
• Angka kriminalitas
dimungkinkan akan terus
mengalami peningkatan apabila
terjadi peningkatan harga-harga
kebutuhan pokok.
• Adanya peningkatan harga
kebutuhan pokok juga
menyebabkan terjadinya
penimbunan.
Penulis:
SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Abstrak:
• Wilayah udara merupakan salah
satu pertahanan terpenting
dalam pertahanan militer.
Setiap peperangan modern
selalu menjadikan serangan
udara sebagai pembuka perang.
• Sejak Indonesia merdeka,
kekuatan TNI AU secara rill
relatif masih kecil dibandingkan
negara tetangga seperti
Singapura.
• Rata-rata satu unit alutsista
tempur udara Indonesia hanya
digunakan untuk menjaga
wilayah batas udara horizontal
seluas 11.834 km2. Bandingkan
dengan Singapura yang hanya
2,98 km2.
• Alutsista tempur utama udara
Indonesia hanya sebanyak 79
unit atau 17,13% dari total
alutsista TNI AU. Bandingkan
dengan Singapura mencapai
48,36% atau 118 dari 244 unit.
• Pembelian jet tempur Rafale
meningkatkan jumlah alutsista
TNI AU dari 461 unit menjadi
503 unit. Dimana berdampak
pada naiknya jumlah alutsista
tempur utama udara dari
17.13% menjadi 24.05%. TNI
AU menjadi lebih presisi di level
ASEAN.
Penulis:
Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
Abstrak:
• KPBU adalah skema penyediaan
infrastruktur publik yang
melibatkan peran pihak swasta.
• Kementerian ATR/BPN saat ini
tengah mengembangkan skema
Kerja Sama Pemerintah dengan
KPBU sebagai alternatif
pembiayaan dalam
pembangunan infrastruktur
untuk dapat menuju
transformasi digital.
• Skema KPBU dipilih oleh
Kementerian ATR/BPN
dikarenakan keterbatasan
anggaran dan sumber daya
manusia di Kementerian
ATR/BPN.
• Di samping adanya manfaat dari
dilaksanakannya skema KPBU,
Pemerintah juga menghadapi
beberapa tantangan dalam
pelaksanaannya. Seperti risiko
kebocoran data, risiko fiskal,
dan risiko infrastruktur.
• Pemerintah perlu
memperhatikan beberapa hal
untuk meminimalisir adanya
risiko yang ditimbulkan dari
pelaksanaan skema KPBU.
Penulis: TIO RIYONO, S.E.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Abstrak:
• Menurut Global Terrorism
Index, Indonesia termasuk ke
dalam kategori tinggi. Pada
2019, Indonesia menempati
urutan ke-35 dari 135 negara
dengan indeks 4,6.
• Selama pandemi Covid-19
berlangsung, terdapat kenaikan
101% transaksi keuangan
mencurigakan.
• Berdasarkan Nota Keuangan
APBN 2022, perkembangan
belanja penanganan terorisme
fluktuatif.
• Secara global, kematian akibat
terorisme turun untuk tahun
kelima berturut-turut pada
2019 menjadi 13.826 kematian,
atau turun sebesar 15% dari
tahun sebelumnya atau 59%
dari puncaknya pada tahun
2014.
• Pada 2021 terdapat dua
program sinergitas BNPT
bersama K/L lain yang tidak
relevan dengan penanganan
terorisme.
• Pada 2022, terdapat program
BNPT ditujukan hanya di lima
wilayah padahal di era modern
saat ini penyebaran doktrin
menggunakan teknologi internet
tidak mengenal batas wilayah.
Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Abstrak:
• Angka defisit di atas 3 persen terhadap
produk domestik bruto (PDB) hanya
diperbolehkan hingga 2022. Konsolidasi
fiskal di tengah pandemi yang belum mereda,
ketidakpastian ekonomi, serta penerimaan
yang belum optimal hingga saat ini akan
berpotensi memperlama pemulihan ekonomi.
• Ketidakpastian global yang perlu diantisipasi
ialah terjadinya inflasi yang cukup tinggi di
sejumlah negara akibat gangguan rantai
pasok dan kuatnya permintaan. Kenaikan
harga, terutama minyak bumi, mulai
bertransmisi ke biaya transportasi, seperti
biaya angkut dan biaya kontainer, sehingga
dapat memengaruhi peningkatan harga
pangan.
• Selain itu, Federal Reserve (The Fed) pada
Desember 2021 memberi isyarat bahwa suku
bunga dana federal kemungkinan akan
dinaikkan menjadi 0,75-1,00 persen pada
akhir 2022 (IMF, 2022).
• Di dalam negeri, salah satu faktor yang
menjadi tantangan konsolidasi fiskal ialah
pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara
(IKN) yang sangat tinggi
• Langkah konsolidasi fiskal pada 2023 perlu
ditopang oleh reformasi yang komprehensif
baik pada sisi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan
• KSSK harus terus bersinergi menyiapkan
bauran kebijakan antisipatif dalam
menghadapi risiko-risiko global tersebut.
• Terkait pembangunan IKN, perhitungan dan
pemenuhan kebutuhan anggarannya harus
sejalan dengan konsolidasi fiskal
pascapandemi Covid-19 dan disesuaikan
kapasitas APBN agar tetap sehat dan
seimbang
Penulis:
Abstrak:
• Pemerintah Indonesia secara bertahap
mulai menujukkan komitmen dalam
menerapkan prinsip ekonomi biru yang
salah satunya dilakukan dengan
menerapkan Kebijakan Penangkapan
Ikan Terukur dibawah Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Kebijakan
tersebut diyakini berpotensi
memberikan dampak mutiplier effect
bagi perekonomian, namun dengan
tetap mempertimbangkan aspek ekologi
dan keberlangsungan kelautan dan
perikanan.
• Kebijakan penangkapan ikan terukur
sudah mulai dilakukan secara bertahap
pada Maret 2022, namun masih
dihadapkan pada tantangan yang dapat
mempengaruhi keberhasilan program,
yaitu timbulnya kecenderungan
tindakan high grading dan quota busting,
kesiapan pelabuhan dan pro kontra
aturan terkait sistem kontrak bagi
pelaku perikanan.
• Untuk itu, pemerintah sebaiknya
memperkuat pengawasan dan
penegakan hukum wilayah perairan
secara terintegrasi, melakukan
pembenahan terhadap berbagai fasilitas
pelabuhan, sekaligus membenahi sistem
pendataan hasil tangkapan secara
akurat.
Penulis: Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.
Abstrak:
• Anggaran Kemensos tahun 2022
sebesar Rp78,26 triliun digunakan
untuk prioritas nasional sebesar
Rp76,96 triliun dan Rp1,296 untuk
non prioritas nasional.
• Target prioritas nasional Kemensos
tahun 2022 yaitu: bantuan tunai
bersyarat bagi 10 juta KPM; bantuan
pangan melalui program Kartu
Sembako sebanyak 18,8 juta KPM;
tersedianya Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial yang mutakhir
mencakup 219.900.000 orang;
pengembangan Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu (SLRT) di 364
kabupaten/kota; dan pengembangan
Pusat Kesejahteraan Sosial
(Puskesos) di 728 desa/kelurahan,
dll.
• Capaian output prioritas nasional
Kemensos tahun 2022 harus lebih
memperhatikan sasaran program
dan indikator kinerja program
prioritas nasional tahun 2022 agar
capaian output prioritas lebih tepat
sasaran.
Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Abstrak:
• Pemerintah menargetkan setidaknya
70 persen dari total penduduk
Indonesia atau sebesar 208.265.720
jiwa sudah mendapatkan vaksin dosis
lengkap pada tahun 2021. Namun
sampai saat ini target vaksinasi yang
dicanangkan pemerintah belum
tercapai.
• Vaksinasi dosis lengkap baru
mencapai 69,39 persen atau sebesar
144.506.997 jiwa dari target yang
telah ditetapkan yaitu sebesar
208,265.720 jiwa. Jika dilihat
berdasarkan provinsi, tingkat
vaksinasi terendah secara berturut
turut adalah Papua, Maluku, Papua
Barat, Maluku Utara dan Sulawesi
Barat.
• Indonesia membutuhkan sekurangkurangnya 96.219.176 dosis vaksin.
Namun, ketersediaan vaksin sampai
saat ini baru mencapai 49.920.402
dosis atau 51,9 persen dari
kebutuhan nasional.
• Dari 34 provinsi di Indonesia, baru
sekitar 8,82 persen atau 3 provinsi
yang sudah melakukan vaksinasi
dosis lengkap.
Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
Abstrak:
• Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat bahwa Indonesia
merupakan rumah dari 1.340
suku bangsa dengan 2.500 jenis
bahasa serta kekayaan warisan
budaya.
• Agenda pemajuan kebudayaan
salah satunya diwujudkan
dengan memberikan bantuan
FBK kepada para pelaku budaya.
• FBK adalah kegiatan
pendukungan berupa fasilitas
dana hibah yang diberikan
kepada kelompok ataupun
perseorangan untuk mendorong
pemajuan kebudayaan.
• Pada tahun 2022, bantuan FBK
diprioritaskan kepada pelaku
budaya yang berada di wilayah
3T, penyandang disabilitas,
perempuan dan kelompok lansia
serta pelaku budaya yang berada
pada provinsi dengan IPK di
bawah rata-rata nasional tahun
2020.
Penulis:
Abstrak:
• Sebesar 80 persen kedelai Indonesia
berasal dari impor setiap tahunnya.
• Neraca perdagangan kedelai selalu
defisit, rata-rata impor Indonesia
mencapai 2 juta-2,5 juta ton per
tahun.
• Indonesia dalam lima tahun terakhir
hanya mampu mencukupi
kebutuhan kedelai dari produksi
sendiri sebesar 9,15% dari total
kebutuhan.
• Laju pertumbuhan produksi dalam
negeri lima tahun terakhir
cenderung menurun 15,54% per
tahun.
• Ketergantungan Indonesia terhadap
impor disebabkan oleh beberapa
faktor yaitu:
➢ Produktivitas kedelai lokal
rendah
➢ Teknologi yang diadopsi petani
lokal masih tradisional
➢ Preferensi pelaku usaha
memiliki kebutuhan yang
berbeda
➢ Kualitas kedelai lokal rendah
➢ Harga kedelai petani tidak
dapat bersaing dengan impor
Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
Abstrak:
• Komoditas kopi merupakan salah satu
komoditas unggulan Indonesia. Namun
saat ini, produksi dan produktivitasnya
relatif lambat sehingga menekan kinerja
ekspor di pasar perdagangan kopi dunia.
• Salah satu penyebabnya adalah jalan
produksi yang tidak memadai. Guna
mengatasi hal tersebut, maka terdapat
beberapa hal yang harus dilakukan
pemerintah dan mendapat atensi Komisi
V DPR RI. Antara lain:
a) Program infrastruktur kerakyatan
melalui Program Pengembangan
Infrastruktur Sosial Ekonomi
Wilayah (PISEW) yang merupakan
program KemenPUPR juga harus
diarahkan dan diprioritaskan kepada
pembangunan jalan produksi
perkebunan kopi di wilayah-wilayah
sentra utama kopi nasional.
b) KemendesPDTT perlu mengawasi,
mendorong dan memastikan
penggunaan dana desa juga
diperuntukan untuk membangun
jalan usaha tani perkebunan kopi
bagi desa yang merupakan sentra
kopi.
c) Mendorong kolaborasi dan
koordinasi yang kuat antara
KemenPUPR dan KemendesPDTT
dengan Kementan dan KLHK.
Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Abstrak:
Data dari ICO per tahun 2020,
Indonesia menduduki posisi ke-4
sebagai negara penghasil kopi terbesar
di dunia. Namun, menurut Anton
Apriyantono, Ketua Umum Dekopi,
ekspor kopi cukup menurun. Sedangkan
permintaan dalam negeri terus
meningkat. Sehingga kondisi ini
mendorong petani kopi untuk
meningkatkan produksi.
Untuk itu pemerintah perlu
melakukan langkah sebagai berikut:
Pertama, membangun factory sharing
di sentra-sentra produksi utama
komoditas kopi Indonesia; Kedua,
melakukan penguatan PLUT baik itu
milik Kementerian Koperasi maupun
pemda guna mengatasi permasalahan
yang dihadapi para petani maupun
pelaku UMKM kopi; Ketiga,
memperkuat pendampingan
pengurusan aspek perizinan berusaha,
perizinan eskpor, sertifikasi,
permodalan kepada lembaga
pembiayaan formal, dan perpajakan,
tata kelola pembukuan atau keuangan,
produksi, promosi dan pemanfaatan
teknologi dalam pemasaran.
Penulis:
Abstrak:
Transisi energi merupakan salah satu isu
krusial yang diusung dalam presidensi G20
Indonesia. Di tahun 2060 atau lebih capat,
Indonesia telah ditargetkan akan mencapai
karbon netral.
Tantangan yang dihadapi dalam
menurunkan emisi karbon: pembangunan
rendah karbon membutuhkan biaya yang
besar, pajak karbon yang berdampak
terhadap perekonomian perlu menjadi
perhatian yang serius untuk itu pajak
karbon jangan sampai berdampak dan
menahan pemulihan ekonomi nasional
khususnya terhadap sektor menengah dan
kecil, pertumbuhan jumlah kendaraan di
sektor transportasi sangat tinggi namun
tidak diimbangi konsumsi BBM ke arah RON
yang lebih tinggi, masih terbatasnya
kemampuan jaringan untuk menyerap
listrik dari pembangkit EBT, kurangnya
ketersediaan teknologi yang ramah
lingkungan.
Adapun alternatif kebijakan sebagai
berikut: pemerintah perlu menggandeng
sektor swasta yang berkomitmen untuk
pertumbuhan hijau mengatasi kendala
besarnya biaya dalam pembangunan rendah
karbon, penerapan pajak karbon harus
memperhatikan masyarakat kecil,
mempercepat rencana switch, pemerintah
perlu melakukan pengembangan
interkoneksi transmisi dan jaringan listrik
pintar, mengkombinasi teknologi
elektrifikasi dengan pemanfaatan EBT.
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635