Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Buku

Isu-isu Strategis Otonomi Daerah dalam Perspektif Anggaran / Oktober 2021

Siklus:

Sekilas:
Buku ini menjadi suatu hal yang penting untuk dapat memberikan informasi mengenai isu-isu strategis dalam otonomi daerah yang dilihat dari perspektif anggaran. Pada buku ini berisi 1) Prolog: Membedah Keberadaan Otonomi Daerah dan Permasalahannya; 2) Ketimpangan antar Daerah dalam Dua Dekade Otonomi; 3) Permasalahan Pemungutan Pajak Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah; 4) Kemandirian Keuangan Daerah dalam Era Otonomi; 5) Penyesuaian Otonomi Daerah pada Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja; 6) Tinjauan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia; 7) Pemekaran Daerah dan Implikasinya Terhadap APBN; 8) Kebijakan Fleksibilitas Penganggaran Pemerintah Daerah pada Kondisi Luar Biasa; serta 9) Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Otonomi Daerah




Bunga Rampai Sektor Pertanian dan APBN / September 2021

Siklus:

Sekilas:
Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ke level yang lebih tinggi merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan yang harus dijalankan oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dengan demikian, pencapaian tujuan akhir tersebut sangat bergantung pada prioritas perencanaan pembangunan pemerintah yang disesuaikan dengan karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini. Idealnya, perencanaan pembangunan diarahkan untuk mendorong perkembangan kegiatan atau sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak yang besar dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Merujuk pada karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini, salah satu sektor yang harus terus didorong perkembangannya adalah sektor pertanian. Pilihan ini didasarkan pada kotribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional saat ini. Dalam sepuluh tahun terakhir, sektor pertanian berkontribusi rata-rata sebesar 10,22 persen per tahun terhadap kue ekonomi nasional. Urutan kedua terbesar setelah sektor industri pengolahan yang berkontribusi rata-rata sebesar 20,9 persen setiap tahunnya. Hal lain yang mendasarkan pilihan tersebut adalah besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap daya serap tenaga kerja. Dalam sepuluh tahun terakhir, rata-rata daya serap tenaga kerja sektor pertanian dikisaran 27 persen setiap tahunnya. Lebih tinggi dibanding sektor perdagangan yang sebesar 18,81 persen dan sektor industri pengolahan yang sebesar 14,96 persen. Jika merujuk pada dokumen perencanaan dalam sepuluh tahun terakhir, memang sektor pertanian selalu menjadi salah satu prioritas pembangunan. Berbagai dukungan kebijakan juga sudah dijalankan pemerintah, termasuk dukungan anggaran melalui APBN. Namun, berbagai dukungan tersebut belum mampu secara optimal mendorong produktivitas sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani secara signifikan. Belum optimalnya dampak dari berbagai dukungan tersebut merupakan indikasi bahwa masih terdapat berbagai kebijakan yang membutuhkan perbaikan di masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, buku bunga rampai yang kami susun dan terbitkan ini akan mengulas beberapa isu perbaikan dukungan kebijakan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah di masa mendatang. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari komprehensif dan sempurna. Namun demikian, buku ini diharapkan setidaknya mampu memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh perumus kebijakan dalam mendorong penigkatan produktivitas sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani di masa mendatang. Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan guna lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini mejadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.




Bunga Rampai UMKM dan APBN / September 2021

Siklus:

Sekilas:
Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda besar yang terus diupayakan oleh setiap negara, khususnya negara- negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan pandangan para ahli dan berbagai studi empiris tentang pengentasan kemiskinan, banyak cara atau pilihan yang dapat dilakukan oleh suatu negara. Pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, terhadap masyarakat miskin melalui berbagai program dengan menggunakan berbagai skema, baik subsidi, cash transfer atau bentuk skema lainnya, merupakan salah satu cara atau pilihan yang diambil, tak terkecuali Indonesia. Cara lain adalah melalui berbagai program yang menyasar peningkatan kapasitas dan modal ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia masyarakat miskin. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah pengembangan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya Usaha Mikro dan Kecil. Pengembangan dan penguatan UMKM harus terus dijadikan agenda utama untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada tingginya kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan daya serap tenaga kerja. Dari sisi kebijakan keuangan negara, sudah banyak dukungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mengembangkan dan menguatkan UMKM di Indonesia, baik dari sisi kebijakan pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Namun, hasil dari berbagai kebijakan tersebut belum optimal, yang salah satunya terlihat dari masih rendah dan stagnannya kontribusi UMKM terhadap kinerja ekspor nasional. Berangkat dari hal tersebut di atas, buku bunga rampai ini kami susun dan terbitkan. Buku ini akan mencoba mengulas 6 (enam) topik terpilih, di mana topik tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian pengambil kebijakan guna semakin memperkuat UMKM di masa mendatang. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari komprehensif dan sempurna. Namun demikian, buku ini diharapkan setidaknya mampu memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh perumus kebijakan dalam mengembangkan dan memperkuat UMKM di masa mendatang. Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan guna lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.




Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dari Masa Ke Masa Sejak Pascareformasi / Mei 2021

Siklus:

Sekilas:
Dalam konteks penyusunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, asumsi dasar ekonomi makro merupakan indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan penyusunan. Asumsi dasar ekonomi makro yang disusun oleh pemerintah mengacu pada sasaran-sasaran rencana pembangunan, baik tahunan maupun lima tahunan. Selain mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan, penyusunan asumsi dasar ekonomi makro juga mempertimbangkan perekembangan ekonomi global dan ekonomi domestik. Hingga saat ini, terdapat tujuh asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak Indonesia, dan lifting gas Indonesia. Sejak pascareformasi, penyusunan asumsi dasar ekonomi makro sebagai acuan penyusunan postur APBN telah disusun oleh empat era pemerintahan, yakni era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Di setiap era pemerintahan, realisasi target asumsi dasar ekonomi makro dan determinan yang mempengaruhinya berbeda-beda. Buku ini akan mengulas bagaimana realisasi target asumsi dasar ekonomi makro dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya di setiap era pemerintahan, dari tahun 2000 hingga 2019. Selain itu, di setiap bab dalam buku ini juga akan diulas catatan kritis yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi para perumus kebijakan dalam menyusun dan menetapkan asumsi dasar ekonomi makro APBN di masa mendatang. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari komprehensif dan sempurna. Namun demikian, buku ini diharapkan setidaknya mampu memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh perumus kebijakan dalam menyusun dan menetapkan asumsi dasar ekonomi makro APBN. Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan guna lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.




KAJIAN SINGKAT KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022 / Mei 2021

Siklus:

Sekilas:
Buku berisikan kajian singkat dalam bentuk catatan kritis terhadap beberapa arah kebijakan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2022, baik berkaitan dengan asumsi dasar ekonomi makro, pendapatan, belanja, pembiayaan anggaran, maupun reformasi struktural dan reformasi fiskal.




← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya →