Buku

Siklus:

Sekilas:
Paradigma penggunaan asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa stabilitas ekonomi diperlukan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Adapun asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN meliputi beberapa variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak (ICP), serta lifting minyak dan lifting gas. Penetapan asumsi dasar ekonomi makro yang akurat memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN, baik dari sisi penerimaan negara, belanja negara hingga defisit dan pembiayaan. Sehingga keakuratan asumsi dasar ekonomi makro juga diharapkan mampu menjadi dasar Pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis maupun menjadi evaluasi kinerja ekonomi pemerintah. Yang kesemuanya itu bertujuan untuk dapat mencapai cita-cita nasional yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Mengingat pentingnya asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN, maka perkiraan proyeksi ketujuh asumsi ini harus dilakukan secara akurat dan realistis. Oleh sebab itu, dalam perhitungannya perlu mempertimbangkan perkembangan masing-masing variabel pada tahun-tahun sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pada tahun yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar besaran-besaran asumsi dasar tersebut juga dapat mengakomodasi berbagai dinamika politik dan ekonomi yang terjadi di dalam dan luar negeri.

Siklus:

Sekilas:
Pemerintah telah menyusun pembangunan strategis jangka menengah yang termuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun 3 (tiga) dimensi utama yang menjadi target pembangunan pada periode tersbeut yaitu (1) dimensi pembangunan manusia yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, perumahan dan karakter; (2) dimensi sektor unggulan yang meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, dan pariwisata; serta (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Dalam mengejar pembangunan strategis yang terangkum dalam 3 (dimensi) tersebut tentunya memerlukan pendanaan yang cukup tinggi ditiap tahunnya. Hal ini terlihat dari anggaran belanja negara yang terus mengalami kenaikan, yaitu realisasi belanja pada tahun 2015 sebesar Rp1.806,5 triliun dan meningkat tajam pada outlook 2018 sebesar Rp2.217,2 triliun. Sementara itu realisasi pendapatan negara pada tahun 2015 sebesar Rp1.508 triliun dan pada outlook 2018 mencapai Rp1.903 triliun. Tentunya kenaikan anggaran belanja tersebut perlu diiringi dengan kenaikan penerimaan negara serta sumber-sumber pembiayaan kreatif guna menopang defisit anggaran yang ada. Pada buku ini akan membahas isu-isu strategis terkait penerimaan dan pembiayaan negara yang dapat dioptimalkan guna meningkatkan pendapatan negara serta menciptakan sumber pembiayaan yang kredibel.

Siklus:

Sekilas:
Pemerintah telah menyusun pembangunan strategis jangka menengah yang termuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun 3 dimensi utama yang menjadi target pembagunan pada eriode tersebut yaitu (1) dimensi pembangunan manusia yang meilupi aspek pendidikan, kesehatan, perumahan dan karakter; (2) dimensi sektor unggulan yang meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan pariwisata; serta (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Dalam mengejar pembangunan strategis yang terangkum dalam 3 dimensi tersebut tentunya memerlukan pendanaan yang cukup tinggi ditiap tahunya. Hal ini terlihat dari anggaran belanja negara yang terus mengalami kenaikan, yaitu realisasi belanja pada tahun 2015 sebesar Rp1.806,5 triliun dan meningkat tajam pada outlook 2018 sebesar Rp2.217,2 triliun. sementara itu realisasi pendapatan negara pada tahun 2015 sebesar Rp1.508 triliun dan pada outlook 2018 mencapai Rp1.903 triliun. Tentunya kenaikan anggaran belanja tersebut perlu diiringi dengan kenaikan penerimaan negara serta sumber-sumber pembiayaan kreatif guna menopang defisit anggaran yang ada. Buku tersebut membahas isu-isu strategis terkait penerimaan dan pembiayaan negara yang dapat dioptimalkan guna meningkatan pendapatan negara serta menciptakan sumber pembiayaan yang kredibel. Adapun isu-isu yang dibahas didalam buku ini terbagi dalam 6 bagian: Pertama, Potensi dan Starategis Penerapan pajak pada Sektor e-commerce. Pada bagian ini akan dibahas seberapa besar penerimaan negara yang akan diperoleh dari sektor e-commerce, sulitnya memperoleh data dan informasi yang akurat terhadap transaksi e-commerce ini menjadi tantangan tersendiri bagi bagi penerimaan perpajakan. Tulisan ini juga akan memberikan rekomendasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor e-commerce. Kedua, Kondisi Sektor Pertambagna Menjelang Satu Dekade Diberlakukan UU Minerba. Isu ini diangkat mengingat Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) terus mengalami penurunan. Ketiga, Upaya dan Kendala Mewujudkan Komitmen DIversifikasi Energi Listrik Tenaga Panas Bumi Sebagai Sumber Penerimaan Negara. Keempat, Kienerja BUMN Perbankan: Tantangan Peningkatan Penerimaan Negara. Kelima, Tantangan Peningkatan Peringkat Investment Grade untuk Indonesia dalam Menurunkan Beban Bunga Surat Utang Negara. Keenam, Peluang Pembiayaan Berbasis Syariah untuk Pembangunan Proyek Infrastruktur di Indonesia. Isu-isu yang dibahas dalam buku ini hanya sebagian isu-isu strategis tekait pendapatan dan pembiayaan negera. Diluar isu-isu ini masih banyak permasalahan mengenai pendaptan dan pembiayaan negara yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan juga anggota DPR RI. Namun demikian buku ini diharapkan mampu memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN khususnya dalam pendapatan dan pembiayaan negara.

Siklus:

Sekilas:
-

Siklus:

Sekilas:
Buku ini akan mengupas beberapa isu-isu strategis terkait pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dalam APBN yang masih perlu mendapat perhatian, evaluasi dan perbaikan dari Pemerintah. Tersusun dan terbitnya buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para perumus kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN dalam proses pembangunan di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.