Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Buletin APBN

Vol. VII / No. 3 - Februari 2022

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E.

Sekilas:
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, SPBE memiliki peran penting guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien efektif, transparan, dan akuntabel. Namun pada prakteknya, implementasi SPBE masih belum optimal serta diliputi sejumlah kendala, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) masih terbatas, infrastruktur yang belum memadai, data center yang belum terstandar, serta lemahnya dukungan regulasi. Untuk itu, perlunya pengembangan kapasitas kemampuan SDM, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur, sinergi dan kolaborasi penggunaan data center yang berstandar internasional, percepatan pengaturan regulasi, serta penguatan koordinasi antar-stakeholder terkait guna mewujudkan digitalisasi di sektor pemerintahan (SPBE) yang lebih optimal.




Vol. VII / No. 3 - Februari 2022

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Perjanjian IA-CEPA yang sudah berlaku sejak tahun 2020, nyatanya tidak serta merta dapat memperbaiki neraca dagang defisit Indonesia dengan Australia yang sudah berlangsung sejak tahun 2012. Ketergantungan terhadap produk impor, khususnya di sektor pertanian, dikhawatirkan justru akan memperdalam defisit neraca dagang Indonesia. Namun posisi ini dapat berbalik apabila Indonesia memanfaatkan impor bahan baku sebagai kekuatan untuk mendorong peningkatan nilai tambah oleh industri dan mendorong partisipasi Indonesia pada rantai nilai global. Dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut.




Vol. VII / No. 3 - Februari 2022

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Sekilas:
Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengalokasikan Dana Abadi Perguruan Tinggi untuk pertama kalinya pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp3 triliun. Efektivitas penggunaan Dana Abadi Perguruan Tinggi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memetakan kondisi perguruan tinggi. Saat ini, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait aksesibilitas maupun kualitas perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, adapun rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain mempermudah pembukaan program studi baru dengan memerhatikan potensi daerah, menggencarkan penilaian akreditasi di perguruan tinggi swasta, meningkatkan ketersediaan pendidik, serta mendorong civitas akademik dalam melakukan publikasi penelitian yang berkualitas.




Vol. VII / No. 2 - Februari 2022

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.

Sekilas:
Rata-rata Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPTP) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir cenderung tidak bergerak secara signifikan. Rendahnya NTPTP disebabkan oleh harga hasil produksi petani yang turun, biaya-biaya yang dikeluarkan petani tinggi, dan faktor supplydemand. Oleh karena itu, perlunya pengawasan untuk penyerapan hasil panen petani, menjaga efektivitas kebijakan harga dasar gabah dalam rangka menjaga kestabilan harga jual padi petani, memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) secara lengkap dari hulu sampai dengan hilir produksi sebagai meminimalisir biaya upah buruh, memberikan bantuan bibit, pengawasan penyaluran pupuk bagi petani agar sesuai dan tepat sasaran, serta perlu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian yang berkualitas dengan teknologi.




Vol. VII / No. 2 - Februari 2022

Penulis: TIO RIYONO, S.E.

Sekilas:
Berdasarkan Global Terrorism Index (GTI) tahun 2019, Indonesia menempati urutan ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6 dan masuk ke dalam negara kategori tinggi yang terdampak terorisme. Hal ini diperparah dengan kondisi bahwa selama pandemi Covid-19, terdapat kenaikan 101 persen transaksi keuangan yang mencurigakan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sector penanganan terorisme sudah melakukan beragam upaya penanganan terorisme, termasuk bersinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Namun bila dicermati, dukungan anggaran penanganan terorisme melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan menunjukkan penurunan. Terlebih lagi, terdapat beberapa program sinergitas BNPT dengan K/L terkait yang tidak relevan dengan penanganan terorisme. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan dukungan anggaran serta pengawasan terhadap pelaksanaan program penanganan terorisme di Indonesia.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →