Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Buletin APBN

Vol. VI / No. 19 - Oktober 2021

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Sekilas:
Melihat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dan semakin pesatnya penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Untuk itu, pemerintah untuk itu mencanangkan program digitalisasi UMKM dengan target 30 juta pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Guna mendukung program tersebut, beberapa kebijakan dan program telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari peningkatan akses internet, program UMKM Go Online, program e-smart IKM sampai dengan gerakan nasional bangga buatan Indonesia.




Vol. VI / No. 19 - Oktober 2021

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.

Sekilas:
Sebagai negara kepulauan, Indonesia bersengketa dengan negara lain terkait klaim hak berdaulat di Laut Natuna Utara. Akibatnya, ancaman illegal fishing and tresspassing menghantui nelayan Natuna. Oleh karenanya, pemerintah perlu memperkuat keamanan laut terutama di Natuna Utara, melalui peningkatan anggaran coast guard Indonesia, sinergisitas antar K/L, diplomasi tegas dan konsisten antar negara bersengketa, serta mempercepat pembahasan RUU Keamanan Laut.




Vol. VI / No. 19 - Oktober 2021

Penulis: NADYA AHDA, S.E.

Sekilas:
Provinsi Papua memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah yang memiliki cadangan sumber daya mineral yang sangat besar seperti tembaga, emas dan perak. Blok Wabu adalah salah satu potensi masa depan sebagai penghasil emas dan perak di Indonesia. Blok Wabu yang dulunya di kelola PTFI saat ini telah dilepas dan dikembalikan ke pemerintah. Pemerintah Daerah melalui Gubernur Provinsi Papua telah mendorong agar Blok Wabu ini dikelola oleh BUMN. Namun, terdapat beberapa kendala terkait hal tersebut yakni: pembiayaan yang besar untuk melanjutkan tahapan penambangan, akses yang belum tersedia dan wilayah penambangan yang terletak di pegunungan, maupun wilayah penambangan Blok Wabu yang terletak di wilayah konflik.




Vol. VI / No. 18 - September 2021

Penulis:

Sekilas:
Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri. Peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil atau tidak terciptanya kemandirian daerah yang selalu didambakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan salah satu prinsip otonomi daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom. Dilihat bagaimana kemampuan keuangan daerah dalam menangani PAD yang rendah dan gambaran kemandirian daerah dengan fiskal tertinggi dan terendah di Indonesia menggunakan indeks kemandirian fiskal.




Vol. VI / No. 18 - September 2021

Penulis: RAHAYUNINGSIH

Sekilas:
Industri pangan menjadi salah satu sektor andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Saat ini, jumlah IKM pangan mencapai 1,86 juta unit usaha atau 43,41 persen dari total unit usaha IKM di Indonesia. Jaminan keamanan, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing produk agro merupakan isu penting terkait industri makanan dan minuman yang perlu didukung dengan standardisasi bahan baku, produk, dan proses. Untuk memenuhi hal itu, dibutuhkan beberapa syarat/komitmen dalam perizinan komersial/operasional pada IKM pangan. Namun dalam praktiknya, proses pengurusan izin tersebut menghadapi beberapa kendala seperti besaran biaya yang dikeluarkan pengetahuan IKM yang minim serta tempat dan sarana produksi yang tidak memenuhi persyaratan

← Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Selanjutnya →