Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. III / No. 17 - September 2018

Penulis: NURUL AZIZAH AZ ZAKIYYAH, SE.,M.Sc

Sekilas:
Tax ratio merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Tax ratio Indonesia termasuk ke dalam kategori yang rendah, meskipun penerimaan pajak selama lima tahun terakhir meningkat namun tax ratio justru menurun. Tulisan ini membahas apakah target tax ratio dalam RAPBN 2019 ambisius jika dihadapkan dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi Pemerintah.




Vol. III / No. 17 - September 2018

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E.

Sekilas:
Dukungan fiskal pemerintah terhadap sektor pariwisata melalui tax refund masih belum cukup efektif, hal ini terlihat dari minimnya peran serta wisman dalam memanfaatkan fasilitas tax refund. Untuk itu, pemerintah kiranya perlu menimbang kembali kebijakan tersebut serta mengkaji penyebab rendahnya pemanfaatan fasilitas dan cost benefit jika memang kebijakan tersebut tetap dipertahankan dengan asumsi penyesuaian dan perbaikan kebijakan serta kemudahan sebagaimana diterapkan di Singapura, Thailand, dan Malaysia. Atau jika melihat cost lebih besar dari benefit dan kemampuan menarik wisman, bisa saja kebijakan tersebut dihapuskan.




Vol. III / No. 16 - Agustus 2018

Penulis:

Sekilas:
Jumlah kemiskinan di Indonesia turun ke level 9,82 persen pada Maret 2018 ini, dari yang sebelumnya 10,12 persen pada September 2017 lalu. Namun parameter yang digunakan BPS dalam mendefinisikan kemiskinan yakni Rp 401.220/kapita/bulan dinilai masih terlalu rendah dan belum mencerminkan realita yang ada. Apabila kita membandingkan parameter tersebut dengan parameter yang dipergunakan World Bank dan KHL memang terlihat bahwa parameter yang digunakan BPS tersebut masih lebih rendah dari keduanya. Padahal, parameter dalam pengukuran kemiskinan tersebut cukup penting peranannya dalam menentukan keberhasilan program-program pemerintah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Untuk itu, perlu sekiranya bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan mengkaji kembali garis kemiskinan yang mereka gunakan.




Vol. III / No. 16 - Agustus 2018

Penulis:

Sekilas:
Keberadaan pasar rakyat merupakan salah satu wujud dari ekonomi kerakyatan yang paling mendasar dimana transaksi ekonomi dilakukan oleh rakyat secara swadaya dengan mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia seperti sektor pertanian, peternakan, makanan, kerajinan dan lain sebagainya. Pasar rakyat sebagai basis ekonomi rakyat memiliki potensi yang besar dan mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat. Namun, sampai saat ini pasar rakyat memiliki citra yang kumuh, becek, dan bau. Sementara itu, seiring dengan adanya persaingan global pada saat ini berdampak pada semakin maraknya pasar modern di Indonesia seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket yang memiliki kesan yang lebih nyaman dibandingkan dengan pasar rakyat. Selain adanya permasalahan bangunan fisik dan menjamurnya pasar modern saat ini, terdapat permasalahan internal atau masalah manajemen di pasar rakyat yang perlu dibenahi. Sehingga dibutuhkan revitalisasi pasar yang tepat agar pasar rakyat menjadi lebih tertata, bersih dan sehat, serta dapat meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat sekaligus menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah.




Vol. III / No. 15 - Agustus 2018

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Sekilas:
Rendahnya tingkat inklusif keuangan di Indonesia dapat mengancam stabilitas keuangan. Mengingat pentingnya keuangan inklusif ini maka pemerintah perlu mengambil berbagai upaya dalam meningkatkan akses keuangan seluruh lapisan masyarakat ke lembaga keuangan formal. Sulitnya akses ke lembaga keuangan konvensional saat ini oleh masyarakat menengah kebawah menjadi penyebab rendahnya keuangan inklusif di Indonesia. Untuk menjembatani permasalahan tersebut kini telah berkembang inovasi dalam sistem keuangan yang bernama financial technology (fintech). Industri fintech ini tidak hanya bergerak disektor simpan pinjam tetapi juga insuransi, pembayaran, ataupun market support. Perkembangan fintech di Indonesia cukup pesat namun belum diiringi oleh dukungan kebijakan yang mumpuni untuk melindungi pelaku bisnis dan konsumen itu sendiri. Banyaknya manfaat yang diperoleh fintech ini tentu tidak terlepas dari berbagai risiko keuangan makro maupun mikro. Oleh karena itu Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyusun kebijakan komprehensif untuk fintech ini agar dapat berkembang dengan baik dan aman bagi stabilitas keuangan.

← Sebelumnya 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Selanjutnya →