Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. III / No. 15 - Agustus 2018

Penulis: LARAS LINTANG ASMORO, SE.,MM

Sekilas:
Melalui penerbitan PP No 23 Tahun 2018, Pemerintah menetapkan tarif pajak final untuk UMKM menjadi 0,5 persen yang berlaku per Juli 2018 dari yang semula sebesar 1 persen. Dari sisi asas keadilan, penerapan tarif yang sama bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil maupun Usaha Menengah dalam aturan tersebut dapat dikatakan tidak tepat. Hal ini didasarkan pada perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh setiap jenis usaha. Dari sisi asas administrasi dan Convenience of Payment, peraturan ini sebenarnya sudah sesuai dengan asas administrasi yang sederhana dan diterbitkan pada waktu yang tepat. Demikian juga dilihat dari sisi tujuan, penurunan tarif dalam PP ini tepat untuk mendorong produktivitas UMKM ditengah perekonomian yang relatif belum membaik. Namun, upaya mendorong produktivitas UMKM tidak bisa hanya melalui relaksasi tarif saja, menyelesaikan permasalahan utama UMKM seperti pemasaran, permodalan dan sumber daya manusia juga harus dilakukan pemerintah.




Vol. III / No. 14 - Agustus 2018

Penulis: FIRLY NUR AGUSTIANI, SE

Sekilas:
Sejak dimulai tahun 2015, Dana Desa (DD) telah berkontribusi menurunkan jumlah orang miskin sebanyak 1,58 juta jiwa dalam 3 tahun terakhir, meskipun ini belum sebanding dengan kenaikan alokasinya dari tahun ke tahun. Untuk mempercepat kinerjanya dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemerintah menerapkan skema Padat Karya Tunai (cash for work) dalam pelaksanaan DD mulai tahun 2018. Dengan skema ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar, pemberian upah secara tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan. Untuk itu, Pemerintah Desa wajib mengalokasikan 30 persen dari pembangunan fisik untuk pembayaran upah pekerja. Pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten yang mencakup 1.000 desa yang memiliki karakteristik masyarakat marginal/miskin, pengangguran, setengah penganggur, dan keluarga dengan balita gizi buruk (stunting) yang bersifat produktif untuk dapat melaksanakan Padat Karya Tunai di Desa (PKTD). Dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan kreatif. Berbagai masalah mengemuka di awal pelaksanaannya. Untuk menunjang keberhasilan program, Pemerintah harus mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), dan pelatihan kepada pemerintah desa khususnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terkait perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).




Vol. III / No. 14 - Agustus 2018

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc

Sekilas:
Anggaran subsidi pupuk dan cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut wujud komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani demi terwujudnya kedaulatan pangan. Namun petani tanaman pangan masih dikatakan belum sejahtera karena NTPP masih di bawah 100. Karena itu Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara meningkatkan kuota pupuk yang diberikan dalam kartu tani hingga minimal 50 persen dari kebutuhan, pemberian benih harus bottom-up, dan menaikkan HPP menjadi Rp4.800. Peningkatan HPP merupakan upaya memperkuat Bulog dalam menyerap gabah petani khususnya pada musim panen raya. Dengan HPP tersebut petani masih ada keuntungan sebesar Rp751.907 per bulan, tapi keuntungannya belum cukup untuk modal usaha tani kembali sehingga petani harus mencari pinjaman lagi kepada pemilik modal.




Vol. III / No. 13 - Juli 2018

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M

Sekilas:
Pemerintah Amerika Serikat berencana mengevaluasi terhadap 124 produk Indonesia penerima insentif Generalized System of Preferences (GSP). Indonesia tentunya perlu mengantisipasi langkah apa saja yang harus diambil, mengingat Amerika Serikat juga tengah berseteru dengan China. Hal ini dimulai sejak Presiden Donald Trump menaikkan pajak terhadap setiap barang produksi China yang masuk ke Amerika Serikat. Sebagai respon atas kebijakan tersebut, China pun melakukan hal yang sama kepada Amerika Serikat. Perang dagang ini tentu saja akan berimbas ke negara-negara lain, termasuk kemungkinan membanjirnya produk buatan China yang masuk ke Indonesia. Hal ini berpotensi menambah defisit neraca perdagangan yang mampu mempengaruhi postur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).




Vol. III / No. 13 - Juli 2018

Penulis: RICKA WARDIANINGSIH, SE

Sekilas:
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu turunan program nasional dalam RPJMN 2015-2019, yang salah satu tujuannya adalah untuk menjamin peserta didik dapat menyelesaikan pendidikan hingga pendidikan menengah dan mengurangi angka putus sekolah. Setelah hampir 4 (empat) tahun berjalan, program ini belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari realisasi jumlah siswa penerima KIP yang mencairkan dana bantuan, alokasi jumlah siswa penerima manfaat yang relatif tidak sesuai dengan kebutuhan, nilai manfaat per siswa yang masih tergolong rendah, angka putus sekolah yang belum sepenuhnya membaik serta pelaksanaan PIP masih dihadapkan pada beberapa permasalahan terkait penyaluran, pemanfaatan dan pengawasan.

← Sebelumnya 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Selanjutnya →