Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. III / No. 12 - Juli 2018

Penulis: FRANSINA NATALIA MAHUDIN, SE

Sekilas:
Kebijakan pembangunan ekonomi kelautan selama ini masih mengarah pada kebijakan “produktivitas” jangka pendek dengan memaksimalkan hasil sumber daya laut tanpa ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan berdasarkan esensi mendasar pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa kebijakan yang tanpa disadari tidak menguntungkan bagi ekologi laut dan akan menjadi bumerang bagi masa depan laut Indonesia serta permasalahan sosial lainnya, sehingga Pemerintah perlu mengevalusi kembali kebijakan ekonomi kelautan sesuai paradigma berkelanjutan.




Vol. III / No. 12 - Juli 2018

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, salah satu upaya utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah mendorong dan mempercepat berbagai program pengentasan kemiskinan di desa-desa berbasis sektor perikanan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal paling mendesak yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah penguatan kelembagaan nelayan melalui koperasi, yang merupakan salah satu bentuk konkret dari ekonomi kerakyatan. Penguatan kelembagaan nelayan tersebut berangkat dari berbagai permasalahan krusial yang dihadapi oleh nelayan, yang sebenarnya bermuara pada lemahnya kelembagaan nelayan, khususnya buruh nelayan.




Vol. III / No. 11 - Juni 2018

Penulis: Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Sekilas:
Belajar dari melemahnya mata uang rupiah belakangan ini, diperlukan strategi cerdas dari pemerintah untuk menyikapi kondisi tersebut jika terulang lagi. Melemahnya nilai tukar rupiah merupakan momen yang baik bagi eksportir Indonesia untuk memacu penjualannya ke luar negeri. Namun dengan kebijakan dan manuver pemerintah terutama terkait ekspor, ternyata belum mampu memacu kinerja ekspor, sehingga target pertumbuhan ekspor sebesar 11 persen di akhir tahun akan sulit tercapai. Sementara itu, pertumbuhan impor belum dapat ditekan dikarenakan Indonesia sedang dalam kondisi membutuhkan barang-barang impor untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Selain itu ketergantungan industri manufaktur terhadap bahan baku impor juga membebani kinerja ekspor Indonesia.




Vol. III / No. 11 - Juni 2018

Penulis: DYAH MAYSARAH, S.Hut

Sekilas:
Zakat memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Dilihat dari pertumbuhan zakat yang terus meningkat setiap tahunnya, zakat berpotensi untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, seharusnya mampu memiliki peran aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pengoptimalan potensi zakat. Namun, walaupun pertumbuhan zakat meningkat, Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaannya. Tulisan ini membahas bagaimana dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia sebagai negara mayoritas muslim di dunia.




Vol. III / No. 10 - Mei 2018

Penulis:

Sekilas:
Gejolak perekonomian dan pasar keuangan global mulai dirasakan perekonomian Indonesia yang ditandai dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Pada pertengahan Mei, nilai tukar hampir menembus Rp14.200 per dolar AS dan dapat dipastikan berimbas pada seluruh postur APBN dan perekonomian. Jika mengacu pada perhitungan sensitivitas perubahan asumsi dasar nilai tukar dalam Nota Keuangan 2018 dan realisasi APBN sampai dengan April 2018, pelemahan nilai tukar masih dianggap positif terhadap APBN. Namun jika dilihat dari sisi perekonomian, melemahnya nilai tukar lebih banyak menimbulkan dampak negatif yang dapat menjadi ancaman dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi

← Sebelumnya 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Selanjutnya →