Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Buletin APBN

Vol. VII / No. 9 - Mei 2022

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Sekilas:
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu strategi pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Sektor IKM menjadi salah satu fokus pemerintah karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional. Sejak tahun 2016, dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pengembangan IKM pun diberikan melalui transfer ke daerah, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang IKM, yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk IKM. Dalam pelaksanaannya, pengembangan IKM melalui DAK Fisik pun masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Beberapa permasalahan tersebut antara lain terkait dengan rendahnya realisasi penyaluran DAK Fisik bidang IKM, kelembagaan pada masing-masing sentra yang belum optimal, dan stagnannya kinerja IKM.




Vol. VII / No. 8 - Mei 2022

Penulis: ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E.

Sekilas:
Logam Tanah Jarang (LTJ) menjadi salah satu komoditas yang dianggap berharga di Indonesia. Pengembangan LTJ menjadi penting mengingat LTJ dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai industri elektronik, industri otomotif, industri pertahanan, serta dapat digunakan sebagai energi yang ramah lingkungan. Tiongkok sebagai penghasil utama LTJ dunia mengurangi pasokan yang menyebabkan melambungnya harga LTJ. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi lokasi pilihan bagi importir ataupun investor dari berbagai negara dalam mengembangkan komoditas LTJ. Mengingat potensi LTJ di Indonesia, pemerintah perlu memperhatikan penyusunan roadmap LTJ, persiapan offtaker dalam negeri, mengontrol aktivitas penambang ilegal, serta perlu adanya regulasi yang mengatur penambangan LTJ.




Vol. VII / No. 8 - Mei 2022

Penulis: MUJIBURRAHMAN

Sekilas:
Di tengah bayangan risiko ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga sebesar 1,21-0,71 percentage point (pp). Data yang dirilis oleh BPS sejak 2015 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan mengalami perlambatan penurunan (hanya sebesar 0,48 pp), atau 50 persen lebih lambat dibanding periode 2007-2014. Tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai penurunan tertinggi sebesar 0,58 pp pada 2017. Pemerintah harus lebih realistis dalam menetapkan target penurunan kemiskinan pada tahun depan dengan mempertimbangkan data dan kebijakan, serta faktor eksternal yang penuh dengan ketidakpastian.




Vol. VII / No. 8 - Mei 2022

Penulis: TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE

Sekilas:
Pemerintah, melalui RPJMN 2020-2024, menargetkan rasio kewirausahaan di Indonesia mencapai 3,95 persen di tahun 2024. Namun sampai dengan saat ini, rasio kewirausahaan di Indonesia baru mencapai 3,47 persen. Beragam upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan rasio kewirausahan di Indonesia, namun dalam perjalanannya, pemerintah menghadapi beberapa tantangan, mulai dari rendahnya indeks kesehatan ekosistem kewirausahaan Indonesia, belum adanya basis data UMKM yang terintegrasi, sampai dengan kurangnya dukungan sistem pendidikan di Indonesia.




Vol. VII / No. 7 - April 2022

Penulis:

Sekilas:
Beberapa hari silam, sempat terjadi kelangkaan solar bersubsidi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah disparitas harga yang signifikan antara solar bersubsidi dengan solar nonsubsidi, penetapan kuota solar bersubsidi tahun ini yang lebih rendah dibanding tahun lalu, dan lambatnya alur distribusi solar bersubsidi dari terminal BBM. Kelangkaan ini pada akhirnya berakibat pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik produsen, konsumen, maupun ekonomi nasional keseluruhan yang tercermin dari kenaikan inflasi.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →