Buletin APBN

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E.

Sekilas:
Daya saing digital Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut ditunjukkan dari posisi daya saing digital Indonesia yang jauh tertinggal dibanding negara di dunia, khususnya dengan negara ASEAN. Padahal di sisi lain, Indonesia memiliki peluang besar dalam mengembangkan ekonomi digital. Bukanlah hal yang mudah dalam upaya peningkatan daya saing digital, mengingat masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi seperti, sumber daya manusia (SDM), penyediaan infrastruktur digital, maupun pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan yang produktif. Untuk itu, perlu adanya percepatan pertumbuhan SDM, percepatan penguatan kesiapan infrastruktur digital, serta memberikan literasi terkait pemanfaatan internet dalam kegiatan yang lebih bersifat produktif dan mendorong peningkatan adopsi teknologi digital melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Penulis: OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM

Sekilas:
Penyebaran Covid-19 telah meningkatkan jumlah limbah medis, baik secara nasional maupun global. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka hal ini berpotensi merusak lingkungan dan memperlambat putusnya penyebaran Covid-19. Dalam upaya pengelolaan limbah di Indonesia, pemerintah telah berupaya mengelola limbah medis dengan menerbitkan beberapa regulasi. Salah satunya melalui Surat Edaran Kementerian KLHK Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/2021 Tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan, di antaranya kapasitas pengelolaan limbah yang belum memadai, belum semua faskes terdata dalam sistem informasi, serta minimnya koordinasi lintas sektor

Penulis: NADYA AHDA, S.E.

Sekilas:
Pemberlakuan PMK No. 23/PMK.05/2022 sejak 18 Maret 2022 mengimplikasikan adanya kenaikan tarif pungutan ekspor (PE) bagi produk sawit. Kenaikan tarif PE produk sawit bertujuan sebagai disinsentif ekspor dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang masih terjadi hingga saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai perubahan kebijakan pungutan ekspor sawit telah coba diberlakukan dan dampaknya terhadap ekspor sawit pun bervariasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan, mensimulasi, dan meramalkan faktor-faktor lain yang memengaruhi ekspor sawit, serta memperhitungkan dan mensimulasi pengaturan komponenkomponen pungutan ekspor (PE) yang lebih detail.

Penulis: RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK.

Sekilas:
Kemandirian fiskal pada pemerintah provinsi (pemprov) dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami stagnansi, bahkan menurun. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu faktor penting untuk dapat mendorong peningkatan kemandirian fiskal pada pemprov. Oleh karenanya, perlu diuji pengaruh dana perimbangan dan jenis belanja daerah yang merupakan bagian dalam komponen APBD terhadap kemandirian fiskal provinsi. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah. Sementara itu, belanja modal serta belanja barang dan jasa cenderung berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal daerah. Adapun belanja pegawai cenderung berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah

Penulis: DAMIA LIANA, S.E.

Sekilas:
Fitofarmaka dapat menjadi alternatif untuk substitusi dari obat kimia kepada obat herbal, sehingga ke depannya, Indonesia tidak lagi bergantung pada impor bahan baku obat. Kekayaan spesies tumbuhan dan sumber daya laut yang dapat diolah untuk obat herbal merupakan modal bagi Indonesia untuk mengembangkan fitofarmaka. Selain itu, pola konsumsi masyarakat Indonesia yang masih bergantung pada obat herbal dan juga terbukanya peluang di pasar internasional merupakan potensi bagi pengembangan fitofarmaka ini. Namun tentunya, pengembangan fitofarmaka tidaklah semudah yang dibayangkan, dimana masih terdapat tantangan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia, seperti pendanaan penelitian, waktu pengembangan yang lama, serta pemasaran fitofarmaka