Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Buletin APBN

Vol. VII / No. 4 - Maret 2022

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.

Sekilas:
Saat ini, pemerintah tengah gencar mengakselerasi program transformasi digital nasional. Salah satu sektor yang menjadi kunci sukses program ini adalah sektor telekomunikasi, dimana konektivitas internet yang menjadi inti dari transformasi digital merupakan core business dari industri telekomunikasi. Industri telekomunikasi sejauh ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara. Selain itu, industri ini juga turut mendorong implementasi program transformasi digital. Namun, ada beberapa permasalahan di sektor telekomunikasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah, di antaranya yaitu ketersediaan spektrum frekuensi dan kesenjangan internet. Pemerintah perlu memperhatikan kedua permasalahan tersebut agar dapat mendorong industri telekomunikasi semakin berkembang dan turut menyukseskan program transformasi digital.




Vol. VII / No. 3 - Februari 2022

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E.

Sekilas:
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, SPBE memiliki peran penting guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien efektif, transparan, dan akuntabel. Namun pada prakteknya, implementasi SPBE masih belum optimal serta diliputi sejumlah kendala, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) masih terbatas, infrastruktur yang belum memadai, data center yang belum terstandar, serta lemahnya dukungan regulasi. Untuk itu, perlunya pengembangan kapasitas kemampuan SDM, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur, sinergi dan kolaborasi penggunaan data center yang berstandar internasional, percepatan pengaturan regulasi, serta penguatan koordinasi antar-stakeholder terkait guna mewujudkan digitalisasi di sektor pemerintahan (SPBE) yang lebih optimal.




Vol. VII / No. 3 - Februari 2022

Penulis: Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Sekilas:
Perjanjian IA-CEPA yang sudah berlaku sejak tahun 2020, nyatanya tidak serta merta dapat memperbaiki neraca dagang defisit Indonesia dengan Australia yang sudah berlangsung sejak tahun 2012. Ketergantungan terhadap produk impor, khususnya di sektor pertanian, dikhawatirkan justru akan memperdalam defisit neraca dagang Indonesia. Namun posisi ini dapat berbalik apabila Indonesia memanfaatkan impor bahan baku sebagai kekuatan untuk mendorong peningkatan nilai tambah oleh industri dan mendorong partisipasi Indonesia pada rantai nilai global. Dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut.




Vol. VII / No. 3 - Februari 2022

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Sekilas:
Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengalokasikan Dana Abadi Perguruan Tinggi untuk pertama kalinya pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp3 triliun. Efektivitas penggunaan Dana Abadi Perguruan Tinggi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memetakan kondisi perguruan tinggi. Saat ini, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait aksesibilitas maupun kualitas perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, adapun rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain mempermudah pembukaan program studi baru dengan memerhatikan potensi daerah, menggencarkan penilaian akreditasi di perguruan tinggi swasta, meningkatkan ketersediaan pendidik, serta mendorong civitas akademik dalam melakukan publikasi penelitian yang berkualitas.




Vol. VII / No. 2 - Februari 2022

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.

Sekilas:
Rata-rata Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPTP) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir cenderung tidak bergerak secara signifikan. Rendahnya NTPTP disebabkan oleh harga hasil produksi petani yang turun, biaya-biaya yang dikeluarkan petani tinggi, dan faktor supplydemand. Oleh karena itu, perlunya pengawasan untuk penyerapan hasil panen petani, menjaga efektivitas kebijakan harga dasar gabah dalam rangka menjaga kestabilan harga jual padi petani, memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) secara lengkap dari hulu sampai dengan hilir produksi sebagai meminimalisir biaya upah buruh, memberikan bantuan bibit, pengawasan penyaluran pupuk bagi petani agar sesuai dan tepat sasaran, serta perlu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian yang berkualitas dengan teknologi.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →