Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

   

Buletin APBN

Vol. VII / No. 2 - Februari 2022

Penulis: TIO RIYONO, S.E.

Sekilas:
Berdasarkan Global Terrorism Index (GTI) tahun 2019, Indonesia menempati urutan ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6 dan masuk ke dalam negara kategori tinggi yang terdampak terorisme. Hal ini diperparah dengan kondisi bahwa selama pandemi Covid-19, terdapat kenaikan 101 persen transaksi keuangan yang mencurigakan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sector penanganan terorisme sudah melakukan beragam upaya penanganan terorisme, termasuk bersinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Namun bila dicermati, dukungan anggaran penanganan terorisme melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan menunjukkan penurunan. Terlebih lagi, terdapat beberapa program sinergitas BNPT dengan K/L terkait yang tidak relevan dengan penanganan terorisme. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan dukungan anggaran serta pengawasan terhadap pelaksanaan program penanganan terorisme di Indonesia.




Vol. VII / No. 2 - Februari 2022

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Sekilas:
Zakat dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Namun, Indonesia belum mengoptimalkan hal ini meski sudah ada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) resmi dari pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat enggan menyalurkan zakatnya ke BAZNAS/LAZ, di antaranya seperti faktor jarak yang jauh dari masyarakat, kurangnya pelayanan lembaga, masyarakat kurang percaya terhadap BASNAS/LAZ, kurangnya transparansi, serta sosialisasi tentang zakat yang masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu pemerintah lakukan agar dapat mengoptimalkan potensi zakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal-hal utama yang perlu pemerintah perhatikan adalah regulasi, kualitas instansi, pemanfaatan teknologi, dan standarisasi laporan keuangan guna meningkatkan transparansi.




Vol. VII / No. 1 - Januari 2022

Penulis: HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc

Sekilas:
Biaya logistik merupakan bagian penting dalam perdagangan di semua negara. Oleh sebab itu, efisiensi logistik yang berbiaya rendah menjadi isu sentral dalam pembentuk daya saing global. Salah satu sebab masih tingginya biaya logistik Indonesia terutama terjadi pada penanganan barang di kawasan pelabuhan yang relatif belum efisien. Sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan percepatan integrasi sistem logistik nasional/NLE, serta monitoring dan evaluasi yang memadai.




Vol. VII / No. 1 - Januari 2022

Penulis: EMILLIA OCTAVIA, ST.,M.Ak

Sekilas:
Rencana BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dalam melakukan revisi kedua atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang mengatur kewajiban pencantuman label kandungan bisfenol A (BPA) menimbulkan polemik. Penggunaan kemasan pangan berbahan BPA mengandung risiko kesehatan. Namun di sisi lain, kewajiban pelabelan kandungan BPA akan berdampak pada produk domestik bruto (PDB) industri makanan dan minuman (mamin) yang didominasi oleh produk air minum dalam kemasan (AMDK). Adanya kebijakan tersebut akan memberikan manfaat berupa informasi atas risiko kesehatan dan meningkatkan PDB industri daur ulang. Sedangkan potensi dampak negatif atas pelabelan kandungan BPA yaitu penurunan PDB industri AMDK, dampak lingkungan apabila sampah galon tidak dikelola dan tidak dapat didaur ulang, menimbulkan rasa diskriminatif pada industri AMDK, dan penggunaan galon polyethylene terephthalate (PET) secara berulang pada industri air minum isi ulang




Vol. VII / No. 1 - Januari 2022

Penulis: IRANISA, SE.,M.Acc

Sekilas:
Salah satu tujuan belanja perpajakan ialah untuk meningkatkan iklim investasi. Belanja perpajakan melalui insentif perpajakan berupa tax holiday, tax allowance, dan investment allowance belum sepenuhnya mampu menarik minat investor. Pemanfaatan fasilitas perpajakan tersebut pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) masih sepi peminat dari tahun 2016. Investor lebih tertarik menanamkan modalnya tanpa memanfaatkan fasilitas perpajakan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan belanja perpajakan yang sudah dilaksanakan sebaiknya dapat dievaluasi kembali serta perbaikan penyusunan laporan belanja perpajakan yang lebih komprehensif agar tidak overestimate dan mislead terhadap pengambilan keputusan kebijakan belanja perpajakan.

← Sebelumnya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Selanjutnya →