Penulis: MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E.
Sekilas:
Optimisme pemulihan ekonomi terus menguat hingga akhir 2021 seiring
kondisi pandemi yang relatif terjaga dan percepatan pelaksanaan vaksinasi, serta
tren pergerakan berbagai leading indicators. Hal ini terlihat pada indeks mobilitas
masyarakat dan indeks belanja masyarakat yang sudah kembali di atas level prepandemi sejak akhir September 2021, indeks PMI Manufaktur Indonesia yang
mampu kembali mencatatkan rekor tertinggi pada level 57,2 di bulan Oktober
serta surplus neraca perdagangan Indonesia Oktober 2021 yang mencapai
USD5,73 miliar, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Keberhasilan dalam
mengendalikan kasus Covid-19 serta sinyal pemulihan ekonomi nasional tersebut
ini merupakan momentum yang harus bisa dioptimasi khususnya oleh Pemerintah
sebagai regulator. Diharapkan kebijakan yang ditempuh bisa mengakomodasi
potensi yang timbul dari sentimen positif pemulihan ekonomi nasional yang
sedang berjalan.
Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.
Sekilas:
Konsensus pajak global pada tanggal 8 Oktober 2021 menyepakati konsep
solusi 2 pilar pajak digital untuk menjawab tantangan pajak digital dan praktik
penghindaran pajak internasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang
menyepakati konsep tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus
segera diselesaikan pemerintah, seperti kajian dampak pilar 1 dan 2 terhadap
ekonomi Indonesia, kajian dampak pilar 2 terhadap investasi, dan meningkatkan
iklim usaha agar lebih berdaya saing dan berkepastian tanpa mengandalkan
insentif pajak.
Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.
Sekilas:
Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bersama Association
of Southeast Asian Nations (ASEAN) beserta Jepang, Korea Selatan,
Tiongkok, Selandia Baru dan Australia. Perjanjian tersebut ditargetkan dapat
diimplementasikan 1 Januari 2022 dan apabila dimanfaatkan dengan baik maka
dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor nasional. Usaha Kecil Menengah
(UKM) merupakan salah satu sektor yang merasakan dampak positif dengan
adanya kerja sama perdagangan ini. Melihat kondisi ini, tentu terdapat berbagai
tantangan dan strategi UKM dalam menyongsong pemberlakuan RCEP 2022.
Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Sekilas:
Pemerintah terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di
Provinsi Papua dan Papua Barat. Membangun sistem jaringan jalan yang
bertahun-tahun belum terbangun menjadi salah satu infrastruktur utama
yang akan dibangun oleh pemerintah yaitu dengan pembangunan jalan Trans
Papua. Namun dalam proses berjalannya pembangunan tersebut, masih
ditemui beberapa kendala, seperti topografi yang ekstrim, pembangunan
yang hanya menghubungkan jalan antara kabupaten dan kota, serta
daerah yang masih dilanda konflik sehingga mengancam para pekerja.
Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.
Sekilas:
Sektor pendidikan tidaklah luput dari dampak akibat adanya pandemi Covid-19.
Kegiatan belajar mengajar di sekolah yang terhenti dan pengurangan jam ajar demi
menekan penyebaran virus Covid-19 berimbas pada menurunnya pendapatan
bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), terutama yang berstatus sebagai
non-PNS. Merespon hal tersebut, pemerintah berinisiatif memberikan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) kepada PTK non-PNS baik di lembaga pemerintah
maupun swasta. Meski kebijakan ini patut diapresiasi, dalam pelaksanaannya
masih terdapat beberapa catatan diantaranya yaitu skema pencairan yang
kontradiktif dengan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, rendahnya
realisasi bantuan, serta indikasi bantuan tidak tepat sasaran. Berdasarkan
beberapa catatan tersebut, ke depannya pemerintah melalui Kemendikbud
diharapkan melakukan evaluasi atas skema penyaluran bantuan, meningkatkan
sosialisasi atas program yang dijalankan, serta melakukan perbaikan data.
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635