Buletin APBN

Penulis: MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E.

Sekilas:
Optimisme pemulihan ekonomi terus menguat hingga akhir 2021 seiring kondisi pandemi yang relatif terjaga dan percepatan pelaksanaan vaksinasi, serta tren pergerakan berbagai leading indicators. Hal ini terlihat pada indeks mobilitas masyarakat dan indeks belanja masyarakat yang sudah kembali di atas level prepandemi sejak akhir September 2021, indeks PMI Manufaktur Indonesia yang mampu kembali mencatatkan rekor tertinggi pada level 57,2 di bulan Oktober serta surplus neraca perdagangan Indonesia Oktober 2021 yang mencapai USD5,73 miliar, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Keberhasilan dalam mengendalikan kasus Covid-19 serta sinyal pemulihan ekonomi nasional tersebut ini merupakan momentum yang harus bisa dioptimasi khususnya oleh Pemerintah sebagai regulator. Diharapkan kebijakan yang ditempuh bisa mengakomodasi potensi yang timbul dari sentimen positif pemulihan ekonomi nasional yang sedang berjalan.

Penulis: SATRIO ARGA EFFENDI, S.E.

Sekilas:
Konsensus pajak global pada tanggal 8 Oktober 2021 menyepakati konsep solusi 2 pilar pajak digital untuk menjawab tantangan pajak digital dan praktik penghindaran pajak internasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyepakati konsep tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan pemerintah, seperti kajian dampak pilar 1 dan 2 terhadap ekonomi Indonesia, kajian dampak pilar 2 terhadap investasi, dan meningkatkan iklim usaha agar lebih berdaya saing dan berkepastian tanpa mengandalkan insentif pajak.

Penulis: Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P.

Sekilas:
Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bersama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) beserta Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Selandia Baru dan Australia. Perjanjian tersebut ditargetkan dapat diimplementasikan 1 Januari 2022 dan apabila dimanfaatkan dengan baik maka dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor nasional. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor yang merasakan dampak positif dengan adanya kerja sama perdagangan ini. Melihat kondisi ini, tentu terdapat berbagai tantangan dan strategi UKM dalam menyongsong pemberlakuan RCEP 2022.

Penulis: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Sekilas:
Pemerintah terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Membangun sistem jaringan jalan yang bertahun-tahun belum terbangun menjadi salah satu infrastruktur utama yang akan dibangun oleh pemerintah yaitu dengan pembangunan jalan Trans Papua. Namun dalam proses berjalannya pembangunan tersebut, masih ditemui beberapa kendala, seperti topografi yang ekstrim, pembangunan yang hanya menghubungkan jalan antara kabupaten dan kota, serta daerah yang masih dilanda konflik sehingga mengancam para pekerja.

Penulis: SAVITRI WULANDARI, S.E.

Sekilas:
Sektor pendidikan tidaklah luput dari dampak akibat adanya pandemi Covid-19. Kegiatan belajar mengajar di sekolah yang terhenti dan pengurangan jam ajar demi menekan penyebaran virus Covid-19 berimbas pada menurunnya pendapatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), terutama yang berstatus sebagai non-PNS. Merespon hal tersebut, pemerintah berinisiatif memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada PTK non-PNS baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Meski kebijakan ini patut diapresiasi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa catatan diantaranya yaitu skema pencairan yang kontradiktif dengan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, rendahnya realisasi bantuan, serta indikasi bantuan tidak tepat sasaran. Berdasarkan beberapa catatan tersebut, ke depannya pemerintah melalui Kemendikbud diharapkan melakukan evaluasi atas skema penyaluran bantuan, meningkatkan sosialisasi atas program yang dijalankan, serta melakukan perbaikan data.