Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Buletin APBN

Vol. IV / No. 4 - Maret 2019

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.

Sekilas:
Realisasi PNBP SDA Kehutanan rata-rata tumbuh hanya 6 persen per tahun sejak tahun 2014. Pertumbuhan tersebut terendah diantara sumber PNBP SDA non migas lainnya yaitu pertambangan dan minerba (12 persen), perikanan (20 persen), dan panas bumi (32 persen). Per Desember 2017, PNBP SDA kehutanan diperoleh dari penerimaan dana reboisasi sebesar Rp1,7 triliun (42 persen), penerimaan PSDH Rp0,92 triliun (22 persen), penerimaan IIUPH Rp0,04 triliun (3 persen) dan PKH Rp1,4 triliun (34 persen).




Vol. IV / No. 3 - Februari 2019

Penulis: NURUL AZIZAH AZ ZAKIYYAH, SE.,M.Sc

Sekilas:
Pemerintah berencana melakukan peleburan terhadap BP Batam dimana Walikota Batam akan bertindak sebagai ex-officio. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghilangkan dualisme yang dianggap menjadi penyebab kondisi turunnya perekonomian Batam. Rencana ini menimbulkan polemik karena selain melanggar peraturan juga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan lain yang sebetulnya menyebabkan perekonomian Batam sebagai wilayah FTZ justru mengalami penurunan.




Vol. IV / No. 3 - Februari 2019

Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc

Sekilas:
Hingga tahun 2019, pemerintah melakukan uji coba penggunaan kartu tani untuk menjawab permasalahan pupuk bersubsidi. Nantinya pupuk bersubsidi hanya bisa ditebus oleh petani yang memiliki kartu tani. Selama masa percobaan, kartu tani masih memiliki beberapa persoalan yaitu kuota pupuk bersubsidi tidak sesuai RDKK, kuota pupuk bersubsidi per hektar berbeda setiap daerah, serta ketersediaan mesin EDC dan jaringan internet. Adapun solusi dari persoalan tersebut diantaranya rasionalisasi kuota pupuk, reward dan sanksi bagi penyuluh, serta keterlibatan Kementerian Pertanian (Kementan) dan pihak perbankan dalam menyediakan mesin EDC.




Vol. IV / No. 3 - Februari 2019

Penulis: Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Sekilas:
Kebijakan tol kendaraan bermotor roda dua kurang tepat diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan jenis sepeda motor yang ada di Indonesia merupakan jenis motor yang memiliki kapasitas mesin yang dirancang untuk jarak pendek, di sisi lain tol yang ada di Indonesia sebagian besar merupakan tol dengan jarak jauh. Sedangkan tol-tol dalam kota yang biasanya berjarak tempuh rendah, memiliki tingkat okupasi jalan yang tinggi. Upaya menegakkan asas keadilan bagi setiap warga negara yang sudah membayar pajak, lebih baik membangun jalur khusus kendaraan umum. Penguatan transportasi umum perlu dilakukan untuk menciptakan asas keadilan sekaligus menjadi solusi untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Selain itu upaya peningkatan kesadaran safety riding menjadi tugas pemerintah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.




Vol. IV / No. 2 - Februari 2019

Penulis: Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.

Sekilas:
Indonesia memiliki masalah serius dengan sampah plastik. Cukai plastik dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengatasi sampah plastik. Namun, cukai plastik juga mengundang polemik. Kementerian Perindustrian dan kalangan pengusaha menilai pengenaan cukai plastik akan menambah biaya produksi dan berdampak pada meningkatnya harga jual yang nantinya dapat meningkatkan pengangguran dan memicu inflasi. Sementara itu, Kementerian Keuangan berpendapat cukai plastik selain dapat mengurangi penggunaan kantong plastik, juga dapat menjadi objek pajak baru guna meningkatkan penerimaan negara.

← Sebelumnya 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Selanjutnya →