Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

Jurnal Budget

Vol. 4 / No. 1 - Mei 2019

Penulis:

Sekilas:
Plastik merupakan material favorit di masyarakat, karena karakteristiknya yang serbaguna, ringan, fleksibel, tahan kelembaban, kuat dan relatif murah. Industri plastik merupakan industri strategis karena produk plastik digunakan di hampir semua sektor industri. Hal ini membuat jumlah sampah plastik yang meningkat setiap tahun. Yang menjadi persoalan, jumlah sampah plastik sudah tak terbendung dan butuh sampai ribuan tahun untuk terurai sempurna. Dampak eksternalitas sampah plastik antara lain gas metana yang berakibat pada perubahan iklim dan gangguan kesehatan seperti alergi, asma, ketidakseimbangan hormon, gangguan reproduksi dan lain-lain. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah seperti kebijakan plastik berbayar. Salah satu opsi fiskal yang sudah ada sejak APBN 2017 adalah cukai plastik. Cukai plastik dinilai dapat menjadi alat pengendali atau pengawasan atas sampah plastik. Namun, sampai saat ini kebijakan cukai plastik belum juga diimplementasikan. Polemik diantara dua kementerian dan belum adanya peraturan pelaksana menjadi alasan belum diterapkan kebijakan tersebut. Kebijakan cukai plastik tidak dapat berdiri sendiri, perlu ada kebijakan lain yang mendukung. Selain itu, perlu peran serta Kementerian/Lembaga dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, insentif kepada pelaku industri daur ulang atau pengganti plastik dan disinsentif impor plastik, penerapan pajak sampah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait sampah plastik, penganggaran penanganan sampah dan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Sosialisasi kepada masyarakat juga penting untuk mengubah perilaku dan menanamkan kesadaran pencemaran lingkungan yang disebabkan terutama sampah plastik adalah masalah seluruh umat manusia, sehingga diperlukan peran, kepedulian, dan kerja sama yang berkesinambungan. Dengan demikian, kita dapat mengatasi Indonesia darurat sampah plastik.

Penulis:

Sekilas:
Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan pada aspek kualitas manusia di suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia dengan mengambil sampel 34 provinsi di Indonesia selama periode 2013 hingga 2017. Teknik analisis yang digunakan ialah regresi data panel dengan menggunakan fixed effect model. Hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita dan tingkat kemiskinan provinsi memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel tingkat pengangguran dan rasio kemandirian fiskal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Hasil tersebut menyiratkan pentingnya pembangunan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan demi meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Penulis:

Sekilas:
Kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk meningkatkan daya saing, namun juga untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Keberhasilan pembangunan infrastruktur menuntut peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Peran pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk alokasi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 telah menetapkan target alokasi belanja modal dalam APBD sebesar 30 persen dari total belanja daerah. Namun, dalam pelaksanaannya belum seluruh daerah memenuhi amanat ini. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi alokasi belanja modal di propinsi Kawasan Barat (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang terdiri atas 32 daerah provinsi yang terbagi dalam 16 provinsi di Kawasan Barat Indonesia dan 16 provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Dua daerah provinsi yang tidak masuk dalam penghitungan adalah DKI Jakarta dan Kalimantan Utara disebabkan kinerja keuangannya sudah melebihi rata-rata daerah lain (DKI Jakarta) dan Daerah Otonomi Baru (Kalimantan Utara). Data yang digunakan adalah data akumulasi APBD dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) periode tahun 2010-2017 daerah provinsi di Kawasan Barat dan Timur Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah regresi data panel fixed effect model. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan kebijakan pengalokasian anggaran transfer ke daerah yang lebih efektif dalam mempersempit kesenjangan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan model yang dipakai adalah Fixed Effect Model. Seluruh variabel penelitian berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah di KBI dan KTI. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki hubungan yang positif namun tidak secara signifikan memengaruhi belanja modal di daerah KTI dan KBI.

Penulis:

Sekilas:
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20152019, arah kebijakan dan strategi pengembangan kapasitas perdagangan nasional dilakukan melalui dua pilar arah kebijakan, yaitu pengembangan perdagangan dalam negeri dan pengembangan perdagangan luar negeri. Kondisi global yang sedang lesu membuat perdagangan ekspor Indonesia mulai terpengaruh dengan menurunnya ekspor. Salah satu komoditi nonmigas Indonesia yang cukup berkontribusi dalam ekspor yang berasal dari pertambangan adalah komoditi tembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Nilai Kurs, Inflasi, dan Produk Domestik Bruto terhadap ekspor tembaga di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh Nilai Kurs, Inflasi dan Produk Domestik Bruto terhadap Ekspor Tembaga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya Nilai Kurs, Inflasi, dan PDB secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap ekspor tembaga Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan terhadap variabelvariabel ekonomi dalam penentuan kebijakan ekonomi makro dalam menjaga pertumbuhan ekspor nonmigas khususnya ekspor komoditi tembaga.

Penulis:

Sekilas:
Kualitas laporan keuangan yang baik tercermin dari semakin tingginya tingkat pengungkapan laporan keuangan. Jika tingkat pengungkapan tinggi maka probabilitas opini audit yang diperoleh Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi semakin baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh opini audit tahun 2016 terhadap pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/Lembaga. Merujuk pada hasil penelitian, peningkatan pengungkapan laporan keuangan K/L di tahun 2017 disebabkan oleh K/L telah melakukan perbaikan opini audit tahun sebelumnya dengan melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi temuan BPK. Oleh karena itu, K/L harus menindaklanjuti temuan yang belum ditindaklanjuti maupun temuan yang belum sesuai rekomendasi. Peningkatan pengungkapan laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas kegiatan evaluasi audit dengan menyertakan prosedur evaluasi terhadap kertas kerja audit terkait pengujian atas pengungkapan K/L dalam kaitannya dengan perumusan opini BPK.




← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya →